STIALANBANDUNGSTIALANBANDUNG

Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek AdministrasiJurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi

Pelayanan publik yang efektif dan partisipatif adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola yang baik, terutama di era digitalisasi saat ini. Artikel ini membahas inovasi pelayanan reses melalui aplikasi eROTA (e-Reses Oleh Kita) di DPRD Kota Makassar, yang dirancang untuk meningkatkan akses dan transparansi dalam penyampaian aspirasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik, implementasi, dan kendala aplikasi sebagai model inovasi digital legislatif. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen dari 12 informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eROTA memenuhi empat karakteristik inovasi menurut Robbins, yaitu keunikan, unsur-unsur keunikan, proses yang direncanakan, dan tujuan yang jelas. Aplikasi ini telah berhasil meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan reses melalui transformasi digital. Namun, tantangan dalam bentuk gangguan teknis, kurangnya sosialisasi, dan rendahnya literasi digital masih menghambat adopsi yang luas. Hal ini memiliki implikasi terhadap kurangnya basis data aspirasi yang optimal sebagai dasar perencanaan pembangunan. Penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan inovasi digital di sektor publik bergantung pada kesiapan institusional dan memerlukan pemberdayaan masyarakat sebagai prasyarat untuk tata kelola partisipatif dan adaptif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi eROTA mewakili bentuk inovasi digital legislatif yang substansial yang telah berhasil mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem pelayanan reses DPRD Kota Makassar.Secara empiris, eROTA memenuhi empat karakteristik inti inovasi yang dikemukakan oleh Robbins, yaitu keunikan, keunikan, proses implementasi yang direncanakan, dan tujuan yang jelas, menunjukkan bahwa lembaga legislatif dapat beradaptasi secara aktif terhadap tuntutan tata kelola digital.Implementasi eROTA telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan transparansi dalam proses pengumpulan aspirasi publik, serta menandakan pergeseran organisasi menuju tata kelola legislatif yang lebih terbuka dan partisipatif.Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan struktural yang membatasi fungsi optimal inovasi.Tantangan ini mencakup gangguan teknis yang timbul dari kapasitas siber yang lemah, kurangnya sosialisasi publik, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan segmen populasi, dan adopsi teknologi digital yang tidak merata.Kendala-kendala ini telah menyebabkan partisipasi publik yang terbatas dan pengurangan integrasi data aspirasi ke dalam proses perencanaan pembangunan regional.Temuan-temuan ini menekankan bahwa keberhasilan inovasi digital legislatif tidak dapat diatribusikan hanya pada ketersediaan teknologi, tetapi dibentuk secara fundamental oleh kesiapan institusional, kapasitas tata kelola, dan konteks sosio-digital yang lebih luas.Dalam hal ini, kasus eROTA menantang asumsi deterministik dalam literatur tata kelola digital yang menyamakan digitalisasi dengan peningkatan otomatis dalam transparansi dan partisipasi, menekankan peran sentral lembaga dan tata kelola.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi strategis diusulkan untuk meningkatkan fungsi dan keberlanjutan aplikasi eROTA. Pertama, DPRD Kota Makassar dan pemerintah daerah harus memprioritaskan penguatan tata kelola siber dengan meningkatkan infrastruktur digital, menetapkan protokol keamanan standar, dan meningkatkan kapasitas teknis pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem. Kedua, diperlukan strategi sosialisasi publik yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan kesadaran dan penggunaan aplikasi yang lebih luas, terutama di antara kelompok yang rentan terhadap kesenjangan digital. Ketiga, kolaborasi multi-pemangku kepentingan yang melibatkan DPRD, lembaga pemerintah daerah, aktor sektor swasta, dan organisasi masyarakat harus diinstitusionalisasi untuk mendukung program literasi digital yang sistematis dan inklusif. Kolaborasi semacam itu penting untuk mendorong kewarganegaraan digital dan memastikan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislatif. Keempat, kerangka kerja regulasi dan prosedur standar untuk tata kelola data aspirasi harus diperkuat untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan melalui eROTA terintegrasi secara efektif ke dalam mekanisme perencanaan pembangunan dan pertanggungjawaban. Akhirnya, penelitian masa depan dianjurkan untuk memeriksa replikasi dan adaptasi model eROTA di konteks legislatif regional lainnya. Studi komparatif dan longitudinal akan sangat berharga dalam mendalam pemahaman teoritis dan empiris tentang inovasi digital legislatif dan implikasinya bagi tata kelola demokrasi di Indonesia dan negara berkembang lainnya.

  1. Empowering Digital Citizenship in Indonesia: Navigating Urgent Digital Literacy Challenges for Effective... journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/19258Empowering Digital Citizenship in Indonesia Navigating Urgent Digital Literacy Challenges for Effective journal umy ac index php GPP article view 19258
  2. Do information and communication technologies (ICTs) contribute to development? - Heeks - 2010 - Journal... doi.org/10.1002/jid.1716Do information and communication technologies ICTs contribute to development Heeks 2010 Journal doi 10 1002 jid 1716
  3. Frontiers | Research on digital governance based on Web of Science—a bibliometric analysis. frontiers... doi.org/10.3389/fpos.2024.1403404Frontiers Research on digital governance based on Web of ScienceAia bibliometric analysis frontiers doi 10 3389 fpos 2024 1403404
Read online
File size485.99 KB
Pages15
DMCAReport

Related /

ads-block-test