PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesThis study aims to analyze the constitutional status of free basic education in private schools as affirmed by Constitutional Court Decision No. 3/PUU-XXII/2024 and to examine its initial implementation by the Government of the Special Capital Region of Jakarta Province. The research employs a normative juridical method, using a statutory approach and a case approach to assess constitutional norms, judicial reasoning, and policy implementation. Primary legal materials include the Constitutional Court decision and relevant legislation, supported by secondary and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively using descriptive-analytical techniques. The results demonstrate that the Constitutional Court explicitly recognizes free basic education as a constitutional and human right that must be fulfilled by the state without discrimination between public and private education providers. Through progressive constitutional interpretation, the Court establishes state financing of basic education as a binding constitutional obligation applicable to both central and regional governments. Furthermore, the pilot implementation of free basic education in 40 private schools in Jakarta reflects concrete compliance with the Courts final and binding ruling. In conclusion, the Jakarta policy initiative may serve as a strategic model for national implementation, contributing to equitable educational access and human resource development, provided it is accompanied by strengthened governance, accountability mechanisms, and complementary educational reforms.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 telah memperkuat landasan konstitusional pendidikan dasar gratis di sekolah swasta.Implementasi awal kebijakan ini oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat kepatuhan konstitusional yang progresif.Kebijakan ini berpotensi memperluas akses pendidikan dasar dan mengurangi ketimpangan sosial, namun memerlukan dukungan anggaran, regulasi daerah yang kuat, dan tata kelola yang akuntabel.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan evaluasi empiris terhadap dampak kebijakan pendidikan dasar gratis di sekolah swasta terhadap capaian pembelajaran dan kualitas pendidikan. Kedua, penelitian komparatif antardaerah dapat dilakukan untuk mengidentifikasi model implementasi yang adaptif dan berkelanjutan dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Ketiga, kajian mendalam mengenai mekanisme pendanaan yang komplementer dan berkelanjutan, termasuk potensi peran sektor swasta dan masyarakat, perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan kebijakan pendidikan dasar gratis di sekolah swasta. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan berkualitas di Indonesia.
| File size | 352.61 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Pengaturan struktur dan skala upah dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia merupakan instrumen normatif yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak pekerjaPengaturan struktur dan skala upah dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia merupakan instrumen normatif yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak pekerja
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan normatif yang lebih jelas dan terstruktur dalam Undang-Undang Penanaman Modal diperlukan untuk memperkuat kepastianPenelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan normatif yang lebih jelas dan terstruktur dalam Undang-Undang Penanaman Modal diperlukan untuk memperkuat kepastian
PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 adalah hak fundamental yang tidak dapat dibatasiHasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 adalah hak fundamental yang tidak dapat dibatasi
PUBMEDIAPUBMEDIA Mekanisme checks and balances antar lembaga negara telah terdegradasi, sehingga pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif bergeser ke kontrol moral masyarakatMekanisme checks and balances antar lembaga negara telah terdegradasi, sehingga pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif bergeser ke kontrol moral masyarakat
PUBMEDIAPUBMEDIA Masalah yang dapat terjadi dalam kontrak digital adalah kecakapan para pihak dalam kasus ini subjek yang membuat perjanjian. Perlu dicatat bahwa kontrakMasalah yang dapat terjadi dalam kontrak digital adalah kecakapan para pihak dalam kasus ini subjek yang membuat perjanjian. Perlu dicatat bahwa kontrak
UNESAUNESA Berdasarkan masalah hukum ini, penulis menyarankan agar aturan mengenai waktu pengajuan gugatan harus konsisten sehingga pihak dalam hubungan industrialBerdasarkan masalah hukum ini, penulis menyarankan agar aturan mengenai waktu pengajuan gugatan harus konsisten sehingga pihak dalam hubungan industrial
UNESAUNESA Setelah bekerja selama 10 tahun, Hadiyansyah dipecat oleh PT Yuasa Battery Indonesia dengan alasan rasionalisasi perusahaan akibat pandemi Covid-19, tetapiSetelah bekerja selama 10 tahun, Hadiyansyah dipecat oleh PT Yuasa Battery Indonesia dengan alasan rasionalisasi perusahaan akibat pandemi Covid-19, tetapi
UNSURUNSUR Pemilihan Kepala Daerah merupakan sebuah ajang pesta demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sekali, pergantian kekuasaan di negaraPemilihan Kepala Daerah merupakan sebuah ajang pesta demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sekali, pergantian kekuasaan di negara
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA This study is urgent due to the importance of the status of separatist groups as subjects of international law and its impact on the parent country. ThisThis study is urgent due to the importance of the status of separatist groups as subjects of international law and its impact on the parent country. This
UMSUMS Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh edukasi Bantuan Hidup Dasar (BHD) dan penanganan tersedak terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilanTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh edukasi Bantuan Hidup Dasar (BHD) dan penanganan tersedak terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan
UNESAUNESA Pemutusan Hubungan Kerja merupakan pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh keadaan tertentu yang mengakibatkan pula pemutusan hak dan kewajiban antaraPemutusan Hubungan Kerja merupakan pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh keadaan tertentu yang mengakibatkan pula pemutusan hak dan kewajiban antara
UNESAUNESA Sus-PHI/2024 was appropriate and legally justified in part. The granting of the Plaintiffs lawsuit gave rise to the Defendants obligation to fulfill theSus-PHI/2024 was appropriate and legally justified in part. The granting of the Plaintiffs lawsuit gave rise to the Defendants obligation to fulfill the