PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesThis study aims to analyze the constitutional status of free basic education in private schools as affirmed by Constitutional Court Decision No. 3/PUU-XXII/2024 and to examine its initial implementation by the Government of the Special Capital Region of Jakarta Province. The research employs a normative juridical method, using a statutory approach and a case approach to assess constitutional norms, judicial reasoning, and policy implementation. Primary legal materials include the Constitutional Court decision and relevant legislation, supported by secondary and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively using descriptive-analytical techniques. The results demonstrate that the Constitutional Court explicitly recognizes free basic education as a constitutional and human right that must be fulfilled by the state without discrimination between public and private education providers. Through progressive constitutional interpretation, the Court establishes state financing of basic education as a binding constitutional obligation applicable to both central and regional governments. Furthermore, the pilot implementation of free basic education in 40 private schools in Jakarta reflects concrete compliance with the Courts final and binding ruling. In conclusion, the Jakarta policy initiative may serve as a strategic model for national implementation, contributing to equitable educational access and human resource development, provided it is accompanied by strengthened governance, accountability mechanisms, and complementary educational reforms.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 telah memperkuat landasan konstitusional pendidikan dasar gratis di sekolah swasta.Implementasi awal kebijakan ini oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat kepatuhan konstitusional yang progresif.Kebijakan ini berpotensi memperluas akses pendidikan dasar dan mengurangi ketimpangan sosial, namun memerlukan dukungan anggaran, regulasi daerah yang kuat, dan tata kelola yang akuntabel.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan evaluasi empiris terhadap dampak kebijakan pendidikan dasar gratis di sekolah swasta terhadap capaian pembelajaran dan kualitas pendidikan. Kedua, penelitian komparatif antardaerah dapat dilakukan untuk mengidentifikasi model implementasi yang adaptif dan berkelanjutan dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Ketiga, kajian mendalam mengenai mekanisme pendanaan yang komplementer dan berkelanjutan, termasuk potensi peran sektor swasta dan masyarakat, perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan kebijakan pendidikan dasar gratis di sekolah swasta. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan berkualitas di Indonesia.
| File size | 352.61 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Perusahaan yang tidak menyusun, tidak menerapkan, atau hanya menjadikannya sebagai formalitas administratif dapat dikategorikan melakukan pelanggaran hukumPerusahaan yang tidak menyusun, tidak menerapkan, atau hanya menjadikannya sebagai formalitas administratif dapat dikategorikan melakukan pelanggaran hukum
PUBMEDIAPUBMEDIA Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara di tiga kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, dan Agam, serta studi literaturData dikumpulkan melalui observasi dan wawancara di tiga kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, dan Agam, serta studi literatur
PUBMEDIAPUBMEDIA Analisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk membandingkan substansi dan implementasi regulasi outsourcing di kedua negara. Hasil menunjukkanAnalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk membandingkan substansi dan implementasi regulasi outsourcing di kedua negara. Hasil menunjukkan
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Indonesia melalui perspektif sosiologis, dengan fokusPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Indonesia melalui perspektif sosiologis, dengan fokus
PUBMEDIAPUBMEDIA Penyebaran hoaks kesehatan dapat mengikis kepercayaan terhadap pemerintah, dokter, pasien, institusi, dan masyarakat. Penelitian ini menyoroti fenomenaPenyebaran hoaks kesehatan dapat mengikis kepercayaan terhadap pemerintah, dokter, pasien, institusi, dan masyarakat. Penelitian ini menyoroti fenomena
UMSUMS Usia prasekolah merupakan masa dimana anak mulai bersosialisasi, hal ini membutuhkan peran orang tua dalam membimbing, menyayangi, mengajarkan dan mengasuhUsia prasekolah merupakan masa dimana anak mulai bersosialisasi, hal ini membutuhkan peran orang tua dalam membimbing, menyayangi, mengajarkan dan mengasuh
UMSUMS Perilaku seks bebas di kalangan remaja menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi remaja, khususnya kehamilan di luar nikah. Penyebab utamaPerilaku seks bebas di kalangan remaja menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi remaja, khususnya kehamilan di luar nikah. Penyebab utama
UMSUMS Menatap layar digital seringkali membuat mata bekerja lebih keras, tuntutan visual yang tinggi dari tampilan layar digital ini membuat mata menjadi rentanMenatap layar digital seringkali membuat mata bekerja lebih keras, tuntutan visual yang tinggi dari tampilan layar digital ini membuat mata menjadi rentan
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Konsumen yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
PUBMEDIAPUBMEDIA Such restrictions not only violate the principles of non-discrimination and gender equality, but can also be categorized as inhumane treatment, and preventSuch restrictions not only violate the principles of non-discrimination and gender equality, but can also be categorized as inhumane treatment, and prevent
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi parsial tidak cukup. Diperlukan penyempurnaan menyeluruh yang terstruktur dalam model tiga dimensi: penyatuanPenelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi parsial tidak cukup. Diperlukan penyempurnaan menyeluruh yang terstruktur dalam model tiga dimensi: penyatuan
PUBMEDIAPUBMEDIA Hal ini, sebagai upaya strategis negara untuk menyusun, merevisi, atau mencabut peraturan hukum secara sistematis dan terarah guna mencapai tujuan negaraHal ini, sebagai upaya strategis negara untuk menyusun, merevisi, atau mencabut peraturan hukum secara sistematis dan terarah guna mencapai tujuan negara