PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesThis study aims to analyze the constitutional status of free basic education in private schools as affirmed by Constitutional Court Decision No. 3/PUU-XXII/2024 and to examine its initial implementation by the Government of the Special Capital Region of Jakarta Province. The research employs a normative juridical method, using a statutory approach and a case approach to assess constitutional norms, judicial reasoning, and policy implementation. Primary legal materials include the Constitutional Court decision and relevant legislation, supported by secondary and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively using descriptive-analytical techniques. The results demonstrate that the Constitutional Court explicitly recognizes free basic education as a constitutional and human right that must be fulfilled by the state without discrimination between public and private education providers. Through progressive constitutional interpretation, the Court establishes state financing of basic education as a binding constitutional obligation applicable to both central and regional governments. Furthermore, the pilot implementation of free basic education in 40 private schools in Jakarta reflects concrete compliance with the Courts final and binding ruling. In conclusion, the Jakarta policy initiative may serve as a strategic model for national implementation, contributing to equitable educational access and human resource development, provided it is accompanied by strengthened governance, accountability mechanisms, and complementary educational reforms.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 telah memperkuat landasan konstitusional pendidikan dasar gratis di sekolah swasta.Implementasi awal kebijakan ini oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat kepatuhan konstitusional yang progresif.Kebijakan ini berpotensi memperluas akses pendidikan dasar dan mengurangi ketimpangan sosial, namun memerlukan dukungan anggaran, regulasi daerah yang kuat, dan tata kelola yang akuntabel.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan evaluasi empiris terhadap dampak kebijakan pendidikan dasar gratis di sekolah swasta terhadap capaian pembelajaran dan kualitas pendidikan. Kedua, penelitian komparatif antardaerah dapat dilakukan untuk mengidentifikasi model implementasi yang adaptif dan berkelanjutan dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Ketiga, kajian mendalam mengenai mekanisme pendanaan yang komplementer dan berkelanjutan, termasuk potensi peran sektor swasta dan masyarakat, perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan kebijakan pendidikan dasar gratis di sekolah swasta. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan berkualitas di Indonesia.
| File size | 352.61 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Penelitian ini menemukan bahwa implementasi SPBE di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam kebijakan dan kelembagaan,Penelitian ini menemukan bahwa implementasi SPBE di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam kebijakan dan kelembagaan,
USIUSI Penelitian mengidentifikasi peluang integrasi prinsip ekonomi hijau, serta merumuskan strategi kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan. Metode penelitianPenelitian mengidentifikasi peluang integrasi prinsip ekonomi hijau, serta merumuskan strategi kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan. Metode penelitian
STIBASTIBA Perlindungan hukum atas harta waris anak yatim oleh wali telah diatur secara normatif baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, yang menekankanPerlindungan hukum atas harta waris anak yatim oleh wali telah diatur secara normatif baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, yang menekankan
UNSULBARUNSULBAR Penelitian ini mengkaji karakteristik tempat bersarang penyu lekang di Desa Makimi, mengeksplorasi potensi pengembangan Ekowisata Tukik Berbasis MasyarakatPenelitian ini mengkaji karakteristik tempat bersarang penyu lekang di Desa Makimi, mengeksplorasi potensi pengembangan Ekowisata Tukik Berbasis Masyarakat
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penertiban ternak dan mengurangi angka kecelakaan, penelitian ini merekomendasikan pendekatan yang lebih terintegrasi,Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penertiban ternak dan mengurangi angka kecelakaan, penelitian ini merekomendasikan pendekatan yang lebih terintegrasi,
UNTADUNTAD Hasil penelitian menunjukkan pemerintah sering kali hanya bertindak saat keadaan darurat atau sorotan publik meningkat; regulasi seperti Perda No. 5 TahunHasil penelitian menunjukkan pemerintah sering kali hanya bertindak saat keadaan darurat atau sorotan publik meningkat; regulasi seperti Perda No. 5 Tahun
UNISUNIS Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara tegas mengatur penahanan ijazah dalam hubungan kerja, sehingga menimbulkan perdebatan dan pelanggaranPeraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara tegas mengatur penahanan ijazah dalam hubungan kerja, sehingga menimbulkan perdebatan dan pelanggaran
PHPMARCHIVEPHPMARCHIVE Persepsi pasien terhadap layanan akupresur di Puskesmas masih bervariasi, dengan sebagian pasien memiliki pandangan positif karena merasa terbantu, sementaraPersepsi pasien terhadap layanan akupresur di Puskesmas masih bervariasi, dengan sebagian pasien memiliki pandangan positif karena merasa terbantu, sementara
Useful /
DAS INSTITUTEDAS INSTITUTE Harga minyak dan produksi minyak merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi nilai NPV dan POT, sedangkan investasi dan biaya produksi memiliki pengaruhHarga minyak dan produksi minyak merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi nilai NPV dan POT, sedangkan investasi dan biaya produksi memiliki pengaruh
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menekankan pentingnya pembentukan lembaga khusus yang independen dan berwenang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2019,Penelitian ini menekankan pentingnya pembentukan lembaga khusus yang independen dan berwenang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2019,
UIBAUIBA Variabel intensitas modal tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel lainnya yaitu penghindaran pajak. Variabel intensitas modal dan beban pajak tangguhanVariabel intensitas modal tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel lainnya yaitu penghindaran pajak. Variabel intensitas modal dan beban pajak tangguhan
UIBAUIBA Meski menjadi segmen konsumen terbesar, karakteristik unik Generasi Z yang cenderung kurang loyal terhadap merek tertentu menjadi tantangan tersendiriMeski menjadi segmen konsumen terbesar, karakteristik unik Generasi Z yang cenderung kurang loyal terhadap merek tertentu menjadi tantangan tersendiri