PUBMEDIAPUBMEDIA

Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law Studies

This study aims to present the implications of separatist movements that are recognized as international subjects, especially for the parent country. This study is urgent due to the importance of the status of separatist groups as subjects of international law and its impact on the parent country. This study uses a normative juridical method with a literature study approach that includes doctrine and various other international legal conventions. The results of the study show that separatist movements generally demand separation from the parent country based on various backgrounds, such as ideological and racial differences, as well as injustices or human rights violations. To achieve this goal, separatist groups need international support, such as recognition as subjects of international law through the determination of belligerent status or geopolitical recognition to facilitate their goals. Therefore, this study shows that in order to achieve the status of an international legal subject, separatist movements not only require various specific criteria as stipulated in international law, but also require factors such as international politics to achieve these goals. Furthermore, this study also shows that such recognition can have significant political, diplomatic, and social implications for the parent country, such as Indonesia. The influence of recognizing the OPM as a subject of international law theoretically and juridically has a significant impact on the parent country, such as Indonesia, including challenges to Indonesias sovereignty and territorial integrity, a negative for Indonesia regarding separatism, disruption of the countrys development and security (stability), and vulnerability to negative impacts in conducting international relations.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa OPM belum mampu memenuhi kriteria sebagai penerima subjek hukum internasional, terutama pengakuan sebagai belligerent.Dalam hukum internasional, untuk mendapatkan status sebagai subjek hukum internasional, terutama bagi kelompok separatisme, perlu mendapatkan pengakuan sebagai belligerent atau pengakuan lain secara geopolitik.Pengaruh pengakuan OPM sebagai subjek hukum internasional secara teoritis dan yuridis memiliki dampak signifikan bagi negara induk seperti Indonesia, termasuk tantangan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, preseden negatif internasional, gangguan pembangunan dan keamanan, serta kerentanan dalam hubungan internasional.

Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, kesimpulan, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai kriteria yang lebih spesifik dan terukur untuk pengakuan kelompok separatisme sebagai subjek hukum internasional, melampaui persyaratan formal yang ada dalam konvensi-konvensi internasional. Penelitian ini dapat mengkaji praktik-praktik negara dan organisasi internasional dalam memberikan pengakuan tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor politik dan geopolitik yang memengaruhi proses tersebut. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis dampak pengakuan OPM sebagai subjek hukum internasional terhadap stabilitas regional dan keamanan nasional Indonesia. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan studi kasus dengan membandingkan situasi Papua dengan kasus-kasus separatisme lainnya di dunia, serta mengidentifikasi strategi mitigasi risiko yang efektif. Ketiga, penelitian dapat difokuskan pada peran hukum humaniter internasional dalam melindungi hak-hak sipil dan mengurangi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata di Papua. Penelitian ini dapat mengkaji efektivitas implementasi hukum humaniter internasional di lapangan, serta mengidentifikasi mekanisme akuntabilitas yang dapat memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif untuk mengatasi masalah separatisme di Papua secara damai dan berkelanjutan.

  1. Status United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam Hukum Internasional terhadap Kedaulatan... doi.org/10.54144/ijis.v2i1.43Status United Liberation Movement for West Papua ULMWP dalam Hukum Internasional terhadap Kedaulatan doi 10 54144 ijis v2i1 43
  2. REFORMASI HUKUM TRISAKTI. organisasi papua merdeka teroris undang reformasi trisakti main navigation... e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/15038REFORMASI HUKUM TRISAKTI organisasi papua merdeka teroris undang reformasi trisakti main navigation e journal trisakti ac index php refor article view 15038
  3. PENANGANAN TERSANGKA KELOMPOK SEPARATIS DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PRINSIP... ojs.unida.info/livinglaw/article/view/9537PENANGANAN TERSANGKA KELOMPOK SEPARATIS DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PRINSIP ojs unida livinglaw article view 9537
  4. SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL | Jurnal Locus Delicti. subjek jurnal locus delicti authors gede prema cahya... doi.org/10.23887/jld.v3i1.1299SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL Jurnal Locus Delicti subjek jurnal locus delicti authors gede prema cahya doi 10 23887 jld v3i1 1299
  5. IMPLIKASI PRINSIP RIGHT OF EXTERNAL SELF DETERMINATION TERHADAP KEDAULATAN NEGARA INDUK SEBAGAI SUBJEK... ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1578IMPLIKASI PRINSIP RIGHT OF EXTERNAL SELF DETERMINATION TERHADAP KEDAULATAN NEGARA INDUK SEBAGAI SUBJEK ejournalwiraraja index php FH article view 1578
Read online
File size441.6 KB
Pages20
DMCAReport

Related /

JURIS ICT Adoption and Public Value Creation in Performance Audits Evidence from Indonesia s Migrant Worker Protection 2025More at 2025

BPKBPK Dalam praktiknya, meningkatkan kolaborasi lintas-lembaga dan memperkuat infrastruktur digital sangat penting untuk memaksimalkan nilai publik dari auditDalam praktiknya, meningkatkan kolaborasi lintas-lembaga dan memperkuat infrastruktur digital sangat penting untuk memaksimalkan nilai publik dari audit

JURIS Analysis of the Impact of the 2024 East Java Gubernatorial Election on the Income of Screen Printing MSMEs in Grati District Pasuruan Regency 2025More at 2025

IJBLEIJBLE Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024 secara signifikan memengaruhi pendapatan UMKM sablon di Kecamatan Grati. Hal iniHasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024 secara signifikan memengaruhi pendapatan UMKM sablon di Kecamatan Grati. Hal ini

JURIS Analisis Manajemen Risiko Pada Pembangunan Jalan Rigid Pavement Di Bojonegoro 2025More at 2025

EJOURNALUNIGOROEJOURNALUNIGORO Penelitian mengidentifikasi dua belas faktor risiko pada proyek pembangunan jalan rigid pavement di Bojonegoro, dengan sepuluh faktor utama yang meliputiPenelitian mengidentifikasi dua belas faktor risiko pada proyek pembangunan jalan rigid pavement di Bojonegoro, dengan sepuluh faktor utama yang meliputi

JURIS Peran Hukum Pidana Internasional Dalam Mengatasi Genosida Pada Konflik Israel Palestina 2025More at 2025

IBRAHIMYIBRAHIMY Oleh karena itu, upaya mengatasi genosida harus terus dilakukan agar hukum pidana internasional dapat berperan efektif dalam mencapai keadilan dan perdamaianOleh karena itu, upaya mengatasi genosida harus terus dilakukan agar hukum pidana internasional dapat berperan efektif dalam mencapai keadilan dan perdamaian

JURIS Cooperation or Confrontation Analyzing the Existing Policy Provisions Intergovernmental Mechanisms and Practical Challenges of Cooperative Federalism in Nepal 2025More at 2025

IAPAIAPA Secara administratif, duplikasi dan tumpang tindih fungsi dan peran membatasi pengiriman layanan yang efektif, terutama di tingkat lokal, sementara kekuranganSecara administratif, duplikasi dan tumpang tindih fungsi dan peran membatasi pengiriman layanan yang efektif, terutama di tingkat lokal, sementara kekurangan

JURIS Tradisi Sebagai Representasi Wong Tengger atas Perubahan Sosial Persepektif Cultural Studies 2025More at 2025

STAIMADIUNSTAIMADIUN Dinamika dialektika yang terjadi di antara Tengger dengan supremasi menghasilkan dua hipotesis. Pertama, akibat kuatnya tradisi dan kebudayaan Wong TenggerDinamika dialektika yang terjadi di antara Tengger dengan supremasi menghasilkan dua hipotesis. Pertama, akibat kuatnya tradisi dan kebudayaan Wong Tengger

JURIS Domestic Factors on China s Green Belt and Road Initiatives Comparing Indonesia and Thailand 2025More at 2025

AMIKOMAMIKOM Penelitian ini berkontribusi dengan menyoroti peran kritis konteks politik dan ekonomi domestik dalam membentuk investasi hijau China. Hasil penelitianPenelitian ini berkontribusi dengan menyoroti peran kritis konteks politik dan ekonomi domestik dalam membentuk investasi hijau China. Hasil penelitian

JURIS Partispasi Bermakna Dalam Formulasi Kebijakan Publik Studi Mengenai Proses Legislasi Rancangan Undang Undang Masyarakat Hukum Adat Tahun 2018 2023 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Saat ini RUU MHA sedang berada dalam proyek legislasi nasional dan menunggu jadwal pembahasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses legislasi RUUSaat ini RUU MHA sedang berada dalam proyek legislasi nasional dan menunggu jadwal pembahasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses legislasi RUU

Useful /

JURIS Pengetahuan dan Keterampilan Bantuan Hidup Dasar Serta Penanganan Tersedak Pada Siswa SMA 2025More at 2025

UMSUMS Salah satu tindakan yang dapat dilakukan masyarakat awam dan tenaga medis dalam menangani kasus gawat darurat yaitu dengan memberikan Bantuan Hidup DasarSalah satu tindakan yang dapat dilakukan masyarakat awam dan tenaga medis dalam menangani kasus gawat darurat yaitu dengan memberikan Bantuan Hidup Dasar

JURIS Pengaruh Terapi Musik Instrumental Terhadap Tekanan Darah Pada Lansia Hipertensi 2025More at 2025

UMSUMS Salah satu cara menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi adalah menggunakan terapi musik instrumental. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiSalah satu cara menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi adalah menggunakan terapi musik instrumental. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

JURIS Cerai Gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119 Pdt G 2023 PA Stb Ditinjau dalam Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pa 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Stb. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Kompilasi HukumStb. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum

JURIS Pengaruh Diabetes Melitus Tipe 2 terhadap Sarkopenia pada Lansia 2022More at 2022

MARANATHAMARANATHA Analisis data menggunakan uji statistik Chi-Square pada tabel 2x2 dengan α = 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi penderita sarkopenia padaAnalisis data menggunakan uji statistik Chi-Square pada tabel 2x2 dengan α = 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi penderita sarkopenia pada

ads-block-test