PUBMEDIAPUBMEDIA

Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law Studies

This study aims to present the implications of separatist movements that are recognized as international subjects, especially for the parent country. This study is urgent due to the importance of the status of separatist groups as subjects of international law and its impact on the parent country. This study uses a normative juridical method with a literature study approach that includes doctrine and various other international legal conventions. The results of the study show that separatist movements generally demand separation from the parent country based on various backgrounds, such as ideological and racial differences, as well as injustices or human rights violations. To achieve this goal, separatist groups need international support, such as recognition as subjects of international law through the determination of belligerent status or geopolitical recognition to facilitate their goals. Therefore, this study shows that in order to achieve the status of an international legal subject, separatist movements not only require various specific criteria as stipulated in international law, but also require factors such as international politics to achieve these goals. Furthermore, this study also shows that such recognition can have significant political, diplomatic, and social implications for the parent country, such as Indonesia. The influence of recognizing the OPM as a subject of international law theoretically and juridically has a significant impact on the parent country, such as Indonesia, including challenges to Indonesias sovereignty and territorial integrity, a negative for Indonesia regarding separatism, disruption of the countrys development and security (stability), and vulnerability to negative impacts in conducting international relations.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa OPM belum mampu memenuhi kriteria sebagai penerima subjek hukum internasional, terutama pengakuan sebagai belligerent.Dalam hukum internasional, untuk mendapatkan status sebagai subjek hukum internasional, terutama bagi kelompok separatisme, perlu mendapatkan pengakuan sebagai belligerent atau pengakuan lain secara geopolitik.Pengaruh pengakuan OPM sebagai subjek hukum internasional secara teoritis dan yuridis memiliki dampak signifikan bagi negara induk seperti Indonesia, termasuk tantangan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, preseden negatif internasional, gangguan pembangunan dan keamanan, serta kerentanan dalam hubungan internasional.

Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, kesimpulan, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai kriteria yang lebih spesifik dan terukur untuk pengakuan kelompok separatisme sebagai subjek hukum internasional, melampaui persyaratan formal yang ada dalam konvensi-konvensi internasional. Penelitian ini dapat mengkaji praktik-praktik negara dan organisasi internasional dalam memberikan pengakuan tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor politik dan geopolitik yang memengaruhi proses tersebut. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis dampak pengakuan OPM sebagai subjek hukum internasional terhadap stabilitas regional dan keamanan nasional Indonesia. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan studi kasus dengan membandingkan situasi Papua dengan kasus-kasus separatisme lainnya di dunia, serta mengidentifikasi strategi mitigasi risiko yang efektif. Ketiga, penelitian dapat difokuskan pada peran hukum humaniter internasional dalam melindungi hak-hak sipil dan mengurangi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata di Papua. Penelitian ini dapat mengkaji efektivitas implementasi hukum humaniter internasional di lapangan, serta mengidentifikasi mekanisme akuntabilitas yang dapat memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif untuk mengatasi masalah separatisme di Papua secara damai dan berkelanjutan.

  1. Status United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam Hukum Internasional terhadap Kedaulatan... doi.org/10.54144/ijis.v2i1.43Status United Liberation Movement for West Papua ULMWP dalam Hukum Internasional terhadap Kedaulatan doi 10 54144 ijis v2i1 43
  2. REFORMASI HUKUM TRISAKTI. organisasi papua merdeka teroris undang reformasi trisakti main navigation... e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/15038REFORMASI HUKUM TRISAKTI organisasi papua merdeka teroris undang reformasi trisakti main navigation e journal trisakti ac index php refor article view 15038
  3. PENANGANAN TERSANGKA KELOMPOK SEPARATIS DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PRINSIP... ojs.unida.info/livinglaw/article/view/9537PENANGANAN TERSANGKA KELOMPOK SEPARATIS DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PRINSIP ojs unida livinglaw article view 9537
  4. SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL | Jurnal Locus Delicti. subjek jurnal locus delicti authors gede prema cahya... doi.org/10.23887/jld.v3i1.1299SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL Jurnal Locus Delicti subjek jurnal locus delicti authors gede prema cahya doi 10 23887 jld v3i1 1299
  5. IMPLIKASI PRINSIP RIGHT OF EXTERNAL SELF DETERMINATION TERHADAP KEDAULATAN NEGARA INDUK SEBAGAI SUBJEK... ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1578IMPLIKASI PRINSIP RIGHT OF EXTERNAL SELF DETERMINATION TERHADAP KEDAULATAN NEGARA INDUK SEBAGAI SUBJEK ejournalwiraraja index php FH article view 1578
Read online
File size441.6 KB
Pages20
DMCAReport

Related /

JURIS Pewarisan Tanah Minangkabau dalam Ilmu Fara idh Hukum Waris Islam Dialog Negosiasi Pola Interaksi dan Dinamika antara Adat Minangkabau dan Agama 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan tanah Minangkabau, dengan dualisme harta pusako tinggi dan rendah, dapat diintegrasikan dengan hukumHasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan tanah Minangkabau, dengan dualisme harta pusako tinggi dan rendah, dapat diintegrasikan dengan hukum

JURIS Perbandingan Tanggung Jawab Hukum Pekerja Outsourcing di Indonesia dan Amerika Serikat dalam Hukum Ketenagakerjaan 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Perbandingan pengaturan outsourcing antara Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan perbedaan mendasar dalam orientasi perlindungan tenaga kerja. IndonesiaPerbandingan pengaturan outsourcing antara Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan perbedaan mendasar dalam orientasi perlindungan tenaga kerja. Indonesia

JURIS Perlindungan Hukum Pembeli Produk Tidak Sesuai Dihubungkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Konsumen yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

JURIS Keabsahan Perjanjian Jual Beli yang Tanda Tangan Salah Satu Pihak Berubah dalam Perspektif Hukum Perdata 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Akibatnya, perjanjian jual beli dapat dibatalkan karena bertentangan dengan syarat subjektif untuk validitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KitabAkibatnya, perjanjian jual beli dapat dibatalkan karena bertentangan dengan syarat subjektif untuk validitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab

JURIS Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pengembang PT Hadez Graha Utama Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan Dalam Putusan Putusan Nomor 395 Pdt G 2021 Pn Bks 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Hadez Graha Utama. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusanHadez Graha Utama. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan

JURIS Kecakapan Pihak yang Melakukan Kontrak Digital Melalui Pembelian Online dan Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban atas Barang yang Sudah Dibeli Menurut Peraturan Perundang Undangan di Indonesia 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Perlu dicatat bahwa kontrak digital sama dengan kontrak konvensional yang harus tunduk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai persyaratanPerlu dicatat bahwa kontrak digital sama dengan kontrak konvensional yang harus tunduk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai persyaratan

JURIS Penanggulangan Tindakan Bullying dan Body Shaming di Yayasan Pendidikan Persfektif Hukum dan Sosiologi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Disarankan agar sekolah memperkuat mekanisme pengaduan, menyediakan konseling yang mudah diakses, dan mendorong keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat.Disarankan agar sekolah memperkuat mekanisme pengaduan, menyediakan konseling yang mudah diakses, dan mendorong keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat.

JURIS Kontroversi Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat dari Perspektif HAM Hak Asasi Manusia dan Kriminologi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber hukum, jurnal akademik, dan laporan dari organisasi hak asasi manusia.Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber hukum, jurnal akademik, dan laporan dari organisasi hak asasi manusia.

Useful /

JURIS Analisis Yuridis Penyelenggaraan Uji Coba Sekolah Swasta Gratis di Provinsi Daerah Khusus Jakarta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Puu Xxii 2024 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Through progressive constitutional interpretation, the Court establishes state financing of basic education as a binding constitutional obligation applicableThrough progressive constitutional interpretation, the Court establishes state financing of basic education as a binding constitutional obligation applicable

JURIS Analisis Yuridis Kedudukan Istri dari Cucu Pewaris untuk Memperoleh Hak Waris Melalui Wasiat Wajibah 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Pemberian hak waris melalui wasiat wajibah tidak memiliki dasar normatif yang kuat, baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam doktrin fikih klasik.Pemberian hak waris melalui wasiat wajibah tidak memiliki dasar normatif yang kuat, baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam doktrin fikih klasik.

JURIS Dinamika Check Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Selain itu, independensi yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, mengalami penurunan, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa keputusan kontroversialSelain itu, independensi yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, mengalami penurunan, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa keputusan kontroversial

JURIS Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Analisis Kelemahan Regulasi dan Implikasi Praktis 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Tumpang tindih kewenangan antara UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU KPK, dan PERMA menciptakan kebingungan prosedural dan ketidakpastian hukum. TemuanTumpang tindih kewenangan antara UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU KPK, dan PERMA menciptakan kebingungan prosedural dan ketidakpastian hukum. Temuan

ads-block-test