PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesThis study aims to present the implications of separatist movements that are recognized as international subjects, especially for the parent country. This study is urgent due to the importance of the status of separatist groups as subjects of international law and its impact on the parent country. This study uses a normative juridical method with a literature study approach that includes doctrine and various other international legal conventions. The results of the study show that separatist movements generally demand separation from the parent country based on various backgrounds, such as ideological and racial differences, as well as injustices or human rights violations. To achieve this goal, separatist groups need international support, such as recognition as subjects of international law through the determination of belligerent status or geopolitical recognition to facilitate their goals. Therefore, this study shows that in order to achieve the status of an international legal subject, separatist movements not only require various specific criteria as stipulated in international law, but also require factors such as international politics to achieve these goals. Furthermore, this study also shows that such recognition can have significant political, diplomatic, and social implications for the parent country, such as Indonesia. The influence of recognizing the OPM as a subject of international law theoretically and juridically has a significant impact on the parent country, such as Indonesia, including challenges to Indonesias sovereignty and territorial integrity, a negative for Indonesia regarding separatism, disruption of the countrys development and security (stability), and vulnerability to negative impacts in conducting international relations.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa OPM belum mampu memenuhi kriteria sebagai penerima subjek hukum internasional, terutama pengakuan sebagai belligerent.Dalam hukum internasional, untuk mendapatkan status sebagai subjek hukum internasional, terutama bagi kelompok separatisme, perlu mendapatkan pengakuan sebagai belligerent atau pengakuan lain secara geopolitik.Pengaruh pengakuan OPM sebagai subjek hukum internasional secara teoritis dan yuridis memiliki dampak signifikan bagi negara induk seperti Indonesia, termasuk tantangan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, preseden negatif internasional, gangguan pembangunan dan keamanan, serta kerentanan dalam hubungan internasional.
Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, kesimpulan, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai kriteria yang lebih spesifik dan terukur untuk pengakuan kelompok separatisme sebagai subjek hukum internasional, melampaui persyaratan formal yang ada dalam konvensi-konvensi internasional. Penelitian ini dapat mengkaji praktik-praktik negara dan organisasi internasional dalam memberikan pengakuan tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor politik dan geopolitik yang memengaruhi proses tersebut. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis dampak pengakuan OPM sebagai subjek hukum internasional terhadap stabilitas regional dan keamanan nasional Indonesia. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan studi kasus dengan membandingkan situasi Papua dengan kasus-kasus separatisme lainnya di dunia, serta mengidentifikasi strategi mitigasi risiko yang efektif. Ketiga, penelitian dapat difokuskan pada peran hukum humaniter internasional dalam melindungi hak-hak sipil dan mengurangi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata di Papua. Penelitian ini dapat mengkaji efektivitas implementasi hukum humaniter internasional di lapangan, serta mengidentifikasi mekanisme akuntabilitas yang dapat memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif untuk mengatasi masalah separatisme di Papua secara damai dan berkelanjutan.
- Status United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam Hukum Internasional terhadap Kedaulatan... doi.org/10.54144/ijis.v2i1.43Status United Liberation Movement for West Papua ULMWP dalam Hukum Internasional terhadap Kedaulatan doi 10 54144 ijis v2i1 43
- REFORMASI HUKUM TRISAKTI. organisasi papua merdeka teroris undang reformasi trisakti main navigation... e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/15038REFORMASI HUKUM TRISAKTI organisasi papua merdeka teroris undang reformasi trisakti main navigation e journal trisakti ac index php refor article view 15038
- PENANGANAN TERSANGKA KELOMPOK SEPARATIS DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PRINSIP... ojs.unida.info/livinglaw/article/view/9537PENANGANAN TERSANGKA KELOMPOK SEPARATIS DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PRINSIP ojs unida livinglaw article view 9537
- SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL | Jurnal Locus Delicti. subjek jurnal locus delicti authors gede prema cahya... doi.org/10.23887/jld.v3i1.1299SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL Jurnal Locus Delicti subjek jurnal locus delicti authors gede prema cahya doi 10 23887 jld v3i1 1299
- IMPLIKASI PRINSIP RIGHT OF EXTERNAL SELF DETERMINATION TERHADAP KEDAULATAN NEGARA INDUK SEBAGAI SUBJEK... ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1578IMPLIKASI PRINSIP RIGHT OF EXTERNAL SELF DETERMINATION TERHADAP KEDAULATAN NEGARA INDUK SEBAGAI SUBJEK ejournalwiraraja index php FH article view 1578
| File size | 441.6 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
POLTEKIMPOLTEKIM Temuan penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi peran PPNS dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas penyidik, pemanfaatan teknologi modern, dan kolaborasiTemuan penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi peran PPNS dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas penyidik, pemanfaatan teknologi modern, dan kolaborasi
RCF INDONESIARCF INDONESIA Penerapan SIM berbasis cloud juga memudahkan pelaku UMKM dalam mengakses informasi usaha secara real-time, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukanPenerapan SIM berbasis cloud juga memudahkan pelaku UMKM dalam mengakses informasi usaha secara real-time, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan
IMPERIUMINSTITUTEIMPERIUMINSTITUTE Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji preferensi Generasi Z dalam memilih strategi pengelolaan risiko keuangan, dengan fokus pada perbandingan antaraPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji preferensi Generasi Z dalam memilih strategi pengelolaan risiko keuangan, dengan fokus pada perbandingan antara
JIMF BIJIMF BI Faktor ESG terbukti dipengaruhi secara signifikan oleh penerapan aplikasi dan platform digital modern pada industri yang diatur oleh institusi Islam. AnalisisFaktor ESG terbukti dipengaruhi secara signifikan oleh penerapan aplikasi dan platform digital modern pada industri yang diatur oleh institusi Islam. Analisis
LAAROIBALAAROIBA Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan sumber referensu dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevanPenelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan sumber referensu dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan
UNIBAUNIBA Tantangan terkait budaya risiko yang belum merata dan sistem underwriting yang perlu pembaruan juga diidentifikasi. Temuan ini diharapkan memperkuat pengelolaanTantangan terkait budaya risiko yang belum merata dan sistem underwriting yang perlu pembaruan juga diidentifikasi. Temuan ini diharapkan memperkuat pengelolaan
STMA TRISAKTISTMA TRISAKTI serta (4) adopsi teknologi digital seperti big data, AI, blockchain, dan IoT. Namun demikian, implementasi green insurance masih menghadapi berbagai tantanganserta (4) adopsi teknologi digital seperti big data, AI, blockchain, dan IoT. Namun demikian, implementasi green insurance masih menghadapi berbagai tantangan
UMNUMN Sistem ini mengurangi waktu pelayanan, meminimalisir kesalahan penghitungan uang, dan mendukung pencatatan keuangan otomatis yang tertata. Pengguna layanan,Sistem ini mengurangi waktu pelayanan, meminimalisir kesalahan penghitungan uang, dan mendukung pencatatan keuangan otomatis yang tertata. Pengguna layanan,
Useful /
GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang izin poligami ASN mencerminkan institusionalisasi hubungan kekuasaan tak seimbang antara priaPeraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang izin poligami ASN mencerminkan institusionalisasi hubungan kekuasaan tak seimbang antara pria
STMA TRISAKTISTMA TRISAKTI Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketepatan model Value-at-Risk (VaR) terhadap harga emas menggunakan pendekatan moving window serta melakukanPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketepatan model Value-at-Risk (VaR) terhadap harga emas menggunakan pendekatan moving window serta melakukan
PUBMEDIAPUBMEDIA Selain ketiga undang-undang juga terdapat beberapa konvensi internasional yang mengatur tentang hak atas lingkungan hidup sebagai dasar negara dalam mengambilSelain ketiga undang-undang juga terdapat beberapa konvensi internasional yang mengatur tentang hak atas lingkungan hidup sebagai dasar negara dalam mengambil
UMSUMS Hasil menunjukkan setelah terapi musik instrumental, tekanan darah 28 orang menjadi normal dan 2 orang tidak mengalami penurunan. Nilai Z hitung sebesarHasil menunjukkan setelah terapi musik instrumental, tekanan darah 28 orang menjadi normal dan 2 orang tidak mengalami penurunan. Nilai Z hitung sebesar