POLTEKIMPOLTEKIM

Journal of Law and Border ProtectionJournal of Law and Border Protection

TPPO merupakan bentuk kejahatan transnasional yang berdampak signifikan pada hak asasi manusia dan keamanan negara. PPNS Keimigrasian memiliki wewenang dalam pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan keimigrasian, termasuk pencegahan dan penindakan TPPO. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode kualitatif, mengkaji berbagai regulasi hukum yang relevan, serta hambatan yang dihadapi PPNS, seperti koordinasi antar-lembaga, keterbatasan personel, dan fasilitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi peran PPNS dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas penyidik, pemanfaatan teknologi modern, dan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait. Hal ini penting untuk mencegah TPPO dan melindungi hak korban, serta mendukung keamanan negara secara lebih efektif.

Penelitian ini menyoroti peran signifikan PPNS Keimigrasian dalam penanganan TPPO di Indonesia, yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.Meskipun memiliki wewenang penting, PPNS menghadapi hambatan seperti koordinasi antar-lembaga yang minim, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas modus operandi pelaku.Untuk mengoptimalkan kinerja PPNS, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, pemanfaatan teknologi modern, kolaborasi antar-lembaga, dan edukasi publik yang berkelanjutan.

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan dalam artikel ini, beberapa ide penelitian baru dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan PPNS Keimigrasian dalam meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan menangani kasus TPPO yang melibatkan teknologi digital. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan model kolaborasi antara PPNS Keimigrasian dengan lembaga penegak hukum lainnya di berbagai negara dalam penanganan TPPO, guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Ketiga, penelitian kualitatif mendalam dapat dilakukan untuk memahami perspektif korban TPPO mengenai peran dan efektivitas PPNS Keimigrasian dalam memberikan perlindungan dan pemulihan, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO di Indonesia, serta meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak korban.

Read online
File size204.07 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

ads-block-test