UNUBLITARUNUBLITAR
Briliant: Jurnal Riset dan KonseptualBriliant: Jurnal Riset dan KonseptualPencatatan perkawinan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen hukum yang menentukan keabsahan formal suatu perkawinan serta menjadi dasar perlindungan hak-hak keperdataan suami, istri, dan anak dalam sistem hukum nasional. Permasalahan hukum muncul ketika keterbatasan jumlah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) menyebabkan keterlibatan Penyuluh Agama Islam dalam proses pencatatan perkawinan, meskipun secara normatif kewenangan pencatatan perkawinan secara formal berada pada PPN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Kanigoro serta mengkaji apakah kewenangan yang dijalankan bersifat atributif, delegatif, atau sekadar administratif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dipadukan dengan pendekatan yuridis normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Penyuluh Agama Islam bersifat administratif-asistif dan tidak memiliki dasar kewenangan atributif maupun delegatif secara eksplisit berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk mencegah cacat administratif yang dapat memengaruhi keabsahan hukum perkawinan.
Peran Penyuluh Agama Islam dalam pencatatan nikah di KUA Kecamatan Kanigoro bersifat administratif‑asistif tanpa wewenang atribusi atau delegasi, karena otoritas pencatatan berada pada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang‑Undang No.Untuk menjamin kepastian hukum, diperlukan regulasi teknis atau SOP tertulis dari Kementerian Agama, penambahan tenaga penghulu, serta standardisasi mekanisme supervisi agar praktik tetap selaras dengan prinsip legalitas.Penelitian lanjutan sebaiknya melakukan studi komparatif antar‑KUA dengan pendekatan normatif‑empiris yang lebih luas untuk merumuskan regulasi komprehensif terkait pelibatan penyuluh agama dalam pencatatan perkawinan.
Penelitian lanjutan dapat menguji bagaimana variasi jumlah dan kompetensi penghulu serta penyuluh agama memengaruhi kecepatan dan kualitas pencatatan nikah di berbagai KUA di provinsi lain, dengan menggunakan pendekatan survei kuantitatif dan analisis statistik. Selanjutnya, studi perbandingan kualitatif dapat meneliti perbedaan implementasi regulasi teknis atau SOP yang telah dikeluarkan Kementerian Agama antara KUA di daerah urban dan rural, untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan administratif. Penelitian mixed‑methods dapat menyelidiki persepsi masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah resmi dan hambatan budaya yang menyebabkan pernikahan siri, dengan menggabungkan wawancara mendalam, focus group, serta analisis data sekunder tentang kasus pernikahan tidak tercatat. Selain itu, analisis hukum komparatif dapat membandingkan kerangka regulasi Indonesia dengan negara‑negara dengan sistem pencatatan sipil serupa, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam reformasi kebijakan KUA. Hasil‑hasil tersebut diharapkan memberikan dasar empiris bagi pembentukan regulasi yang lebih jelas, penambahan SDM penghulu, serta mekanisme supervisi yang terstandardisasi, sehingga layanan pencatatan nikah menjadi lebih adil, cepat, dan melindungi hak‑hak keluarga.
| File size | 129.09 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
IAINPTKIAINPTK Berger untuk mengeksplorasi hubungan dialektis antara pelaku nikah siri dan hegemoni kiai, artikel ini menemukan bahwa nikah siri yang dipraktikkan olehBerger untuk mengeksplorasi hubungan dialektis antara pelaku nikah siri dan hegemoni kiai, artikel ini menemukan bahwa nikah siri yang dipraktikkan oleh
IAINPTKIAINPTK Setelah melakukan penelitian lapangan selama tiga bulan secara intensif dengan para pelaku perceraian di luar pengadilan, tokoh agama dan Kepala KantorSetelah melakukan penelitian lapangan selama tiga bulan secara intensif dengan para pelaku perceraian di luar pengadilan, tokoh agama dan Kepala Kantor
IAINPTKIAINPTK Keabsahannya tidak ditentukan oleh situasi/lokus di hadapan penghulu negara. Sehingga tidak ada signifikansi untuk menikah kembali di hadapan pegawai negaraKeabsahannya tidak ditentukan oleh situasi/lokus di hadapan penghulu negara. Sehingga tidak ada signifikansi untuk menikah kembali di hadapan pegawai negara
IAINPTKIAINPTK Hasil penelitian mengenai eksistensi kaum dalam perkawinan di masyarakat Pekal adalah sebagai pemimpin upacara perkawinan adat. Pemimpin upacara perkawinanHasil penelitian mengenai eksistensi kaum dalam perkawinan di masyarakat Pekal adalah sebagai pemimpin upacara perkawinan adat. Pemimpin upacara perkawinan
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Akibatnya, penyandang disabilitas yang menjadi wali nikah, saksi nikah, dan sebagai istri dapat menjadi korban pengabaian hak perdata yang asasi dalamAkibatnya, penyandang disabilitas yang menjadi wali nikah, saksi nikah, dan sebagai istri dapat menjadi korban pengabaian hak perdata yang asasi dalam
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Dengan memberikan tawaran produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan lokasi pondok pesantren yang startegis untuk melakukan aktivitas pendidikanDengan memberikan tawaran produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan lokasi pondok pesantren yang startegis untuk melakukan aktivitas pendidikan
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Paradigma masyarakat Kota Langsa memandang KUA sebagai penyelesaian masalah wali adhal meski secara hukum kewenangan itu seharusnya di Mahkamah Syariyah.Paradigma masyarakat Kota Langsa memandang KUA sebagai penyelesaian masalah wali adhal meski secara hukum kewenangan itu seharusnya di Mahkamah Syariyah.
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Nikah sirri dalam perspektif hukum Islam adalah sah jika memenuhi rukun dan syarat nikah. Adapun faktor penyebabnya antara lain: minimnya pengetahuan tentangNikah sirri dalam perspektif hukum Islam adalah sah jika memenuhi rukun dan syarat nikah. Adapun faktor penyebabnya antara lain: minimnya pengetahuan tentang
Useful /
JURNALMAHUPIKIJURNALMAHUPIKI Dalam Pasal tersebut terdapat pemberatan dalam hal tindak pidana terorisme yang melibatkan anak. Kemudian, langkah yang tepat untuk mencegah agar anakDalam Pasal tersebut terdapat pemberatan dalam hal tindak pidana terorisme yang melibatkan anak. Kemudian, langkah yang tepat untuk mencegah agar anak
IAINPTKIAINPTK Penelitian menggunakan metode survei kuisioner terhadap 200 responden aktif pengguna layanan. Hasil menunjukkan bahwa kualitas layanan, harga yang kompetitif,Penelitian menggunakan metode survei kuisioner terhadap 200 responden aktif pengguna layanan. Hasil menunjukkan bahwa kualitas layanan, harga yang kompetitif,
RIAURIAU Penelitian ini berhasil merancang model pembinaan dalam satu tahun pertama untuk 40 pekan dengan tujuan pembinaan dikembangkan berdasarkan Kebudayaan MelayuPenelitian ini berhasil merancang model pembinaan dalam satu tahun pertama untuk 40 pekan dengan tujuan pembinaan dikembangkan berdasarkan Kebudayaan Melayu
UGMUGM Hasil menunjukkan bahwa penambahan PET meningkatkan stabilitas Marshall hingga kadar 6%, namun menurunkan aliran dan meningkatkan kehilangan berat. KadarHasil menunjukkan bahwa penambahan PET meningkatkan stabilitas Marshall hingga kadar 6%, namun menurunkan aliran dan meningkatkan kehilangan berat. Kadar