IAIN LANGSAIAIN LANGSA

Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-UndanganAl-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan

Masyarakat Kota Langsa memahami bahwa ketika terjadinya wali adhal yang dianggap lebih kompeten menyelesaikannya adalah Kantor Urusan Agama karena dianggap lebih memahami masalah pernikahan. Padahal dalam Undang-Undang mengatur tentang kewenangan secara yuridis yang menyelesaikan permasalahan wali adhal adalah Mahkamah Syariyah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kewenangan secara normatif dan sosiologis penyelesaian wali adhal. Jenis penelitian field research dengan pendekatan sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa faktor terjadinya wali adhal dan Kantor Urusan Agama secara aktif menyelesaikan permasalahan wali adhal dengan pendekatan mediasi, emosional, musyawarah dan ketika pendekatan tersebut gagal diselesaikan dengan cara litigasi.

Paradigma masyarakat Kota Langsa memandang KUA sebagai penyelesaian masalah wali adhal meski secara hukum kewenangan itu seharusnya di Mahkamah Syariyah.KUA secara aktif menangani konflik tanpa menimbulkan perselisihan, padahal Mahkamah Syariyah bersifat pasif.Hubungan ini menegaskan peran KUA dalam konteks sosial lokal.

Penelitian selanjutnya dapat meneliti efektivitas pendekatan mediasi KUA secara kuantitatif dibandingkan dengan litigasi di Mahkamah Syariyah sehingga dapat diukur dampak psikologis bagi pasangan yang pernah mengalami wali adhal. Ditambah, studi komparatif antara Kota Langsa dan kota-kota lain di Aceh dapat menemukan perbedaan budaya dan kebijakan lokal yang mempengaruhi keputusan wali adhal, sehingga dapat menyesuaikan strategi penyelesaian yang berorientasi konteks. Akhirnya, evaluasi jangka panjang mengenai dampak sosial ekonomi pada keluarga yang terlibat dalam penyelesaian wali adhal dapat membantu merumuskan kebijakan publik yang lebih holistik.

  1. PENETAPAN ‘ADAM WALI NIKAH OLEH PEJABAT KUA DI KOTA SEMARANG | Al-Ahkam. penetapan adam wali nikah... doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.992PENETAPAN AoADAM WALI NIKAH OLEH PEJABAT KUA DI KOTA SEMARANG Al Ahkam penetapan adam wali nikah doi 10 21580 ahkam 2016 26 2 992
  2. Ex Officio Kepala Kantor Urusan Agama Kota Langsa Dalam Penyelesaian Wali Adhal | Al-Qadha : Jurnal Hukum... journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/2019Ex Officio Kepala Kantor Urusan Agama Kota Langsa Dalam Penyelesaian Wali Adhal Al Qadha Jurnal Hukum journal iainlangsa ac index php qadha article view 2019
Read online
File size966.92 KB
Pages15
DMCAReport

Related /

JURIS Pernikahan Dan Tradisi Perayaanya Dalam Perspektif Islam 2026More at 2026

IIMSIIMS Sesuai perintah Allah S. dalam Q. Al-Isra ayat 26-27. Pernikahan dan tradisi perayaannya dalam perspektif Islam diperbolehkan selama tidak mengandung unsurSesuai perintah Allah S. dalam Q. Al-Isra ayat 26-27. Pernikahan dan tradisi perayaannya dalam perspektif Islam diperbolehkan selama tidak mengandung unsur

JURIS Peranan Pegawai Pencatat Nikah Ppn Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur 2026More at 2026

IIMSIIMS Peranan PPN dalam mengatasi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Nipah Panjang meliputi fungsi konsultasi dan pengawasan administrasi perkawinan. KendalaPeranan PPN dalam mengatasi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Nipah Panjang meliputi fungsi konsultasi dan pengawasan administrasi perkawinan. Kendala

JURIS Penguatan Komunikasi Efektif dalam Proses Pembelajaran Melalui Pelatihan untuk Guru di MA Al Fakhriyah 2025More at 2025

STAIYPIQBAUBAUSTAIYPIQBAUBAU Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode pelatihan dan pendampingan berbasis praktik bersama dengan evaluasi kualitatif. Kegiatan ini berhasilKegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode pelatihan dan pendampingan berbasis praktik bersama dengan evaluasi kualitatif. Kegiatan ini berhasil

JURIS Analisis Kualitas Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember 2025More at 2025

STIAP JEMBERSTIAP JEMBER Penelitian ini mengevaluasi kualitas layanan pencatatan nikah di KUA Ambulu. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan sampling purposif, diketahui bahwaPenelitian ini mengevaluasi kualitas layanan pencatatan nikah di KUA Ambulu. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan sampling purposif, diketahui bahwa

JURIS Fungsi Tanah Dalam Hubungan Sosial Dan Permohonan Tanah Serta Prosesnya 2024More at 2024

STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Tanah untuk transmigrasi dipilih berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi, dan keamanan. Pemegang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan berhak menguasaiTanah untuk transmigrasi dipilih berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi, dan keamanan. Pemegang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan berhak menguasai

JURIS Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Dalam Meningkatkan Citra Di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Merangin 2023More at 2023

OJS INDONESIAOJS INDONESIA Pemasaran jasa pendidikan perlu dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas untuk memberikan informasi terkait keadaan Pondok Pesantren kepada masyarakat. PenelitianPemasaran jasa pendidikan perlu dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas untuk memberikan informasi terkait keadaan Pondok Pesantren kepada masyarakat. Penelitian

JURIS Efforts to Prevent Bureaucratic Corruption Based on the Piercing Principles of the Governance Veil in Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia 2020More at 2020

NEWINERANEWINERA Tujuan penelitian ini menjelaskan prinsip pembobol tabir pemerintahan (piercing the governance veil) sebagai mekanisme yang dapat mendukung realisasi tataTujuan penelitian ini menjelaskan prinsip pembobol tabir pemerintahan (piercing the governance veil) sebagai mekanisme yang dapat mendukung realisasi tata

JURIS STILISTIKA AL QUR AN Ragam Gaya Bahasa Ayat ayat alab dalam Diskursus Stilistika 2017More at 2017

IAINGAWIIAINGAWI Stilistika merupakan metode yang sangat baik untuk mengungkap struktur gaya bahasa al-Amr dan al-Nahy dalam Al-Quran, sehingga memperluas pemahaman tentangStilistika merupakan metode yang sangat baik untuk mengungkap struktur gaya bahasa al-Amr dan al-Nahy dalam Al-Quran, sehingga memperluas pemahaman tentang

Useful /

JURIS Pembinaan Kedisiplinan Peserta Didik Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Merangin 2026More at 2026

IIMSIIMS Upaya guru untuk meningkatkan kedesiplinan siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Merangin adalah Guru menjadi contoh tauladan bagi siswa ketika berada di sekolahUpaya guru untuk meningkatkan kedesiplinan siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Merangin adalah Guru menjadi contoh tauladan bagi siswa ketika berada di sekolah

JURIS Fungsi Konosemen dalam Perjanjian Pengangkutan Barang di Laut 2026More at 2026

IIMSIIMS Selanjutnya dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif serta sumberSelanjutnya dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif serta sumber

JURIS Phenomoenology Study on Financial Performance and Management Accountability of Special Autonomy Funds Allocated for Education at the Province of Papua Indonesia 2014More at 2014

UGMUGM Disarankan agar membangun pengetahuan dan pemahaman terhadap kinerja keuangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal otonomi khusus akan memperkuat pencapaianDisarankan agar membangun pengetahuan dan pemahaman terhadap kinerja keuangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal otonomi khusus akan memperkuat pencapaian

JURIS Identification and Risk Management In The Expenditure Process Risks Leading to Deadline Slippage and Costs and Building Projects 2014More at 2014

UGMUGM Penelitian ini merupakan upaya pertama dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam proses pengeluaran untuk mengendalikan keterlambatan deadlinePenelitian ini merupakan upaya pertama dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam proses pengeluaran untuk mengendalikan keterlambatan deadline

ads-block-test