PUBMEDIAPUBMEDIA

Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law Studies

The right to life includes the entitlement of every individual to a good and healthy environment. It is essential for the state to protect these human rights, including the right to life of the Rempang community. The focus of this writing is to investigate how the right to life of the Rempang residents is safeguarded under existing laws and regulations. The research employs a normative juridical method, aiming to identify and formulate legal arguments through problem analysis. The findings indicate that, constitutionally, the Rempang communitys rights are guaranteed by Article 28H, paragraph (1) of the 1945 Constitution. These rights are further implemented through various laws, including Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and Law Number 17 of 2023 concerning Health. In addition to these national laws, several international conventions also address the right to a healthy environment, which serves as a foundation for states to develop policies that protect human rights within the community. There is also a pressing need for reaffirming law enforcement in regards to human rights, particularly the right to a good and healthy environment, as mandated by existing laws and regulations. The government is expected to act in order to protect, fulfill, and respect human rights, especially the right to a good and healthy environment, at all levels of society.

Secara konstitusional masyarakat Rempang mendapat jaminan hak atas kehidupan yang terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang kemudian diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023.Ketiga undang-undang tersebut sudah cukup untuk melindungi masyarakat Rempang dalam memperoleh hak-haknya terutama hak atas kehidupan yang merupakan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.Selain ketiga undang-undang juga terdapat beberapa konvensi internasional yang mengatur tentang hak atas lingkungan hidup sebagai dasar negara dalam mengambil kebijakan melindungi masyarakat.Penegakan hukum terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu ditegaskan kembali.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak atas kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat di masyarakat Rempang, dengan mempertimbangkan perspektif masyarakat adat dan kearifan lokal. Selain itu, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa agraria dan lingkungan hidup yang melibatkan masyarakat Rempang, dengan tujuan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Terakhir, penelitian dapat diarahkan untuk mengkaji peran serta tanggung jawab korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menghormati hak-hak masyarakat Rempang, termasuk kewajiban untuk melakukan analisis dampak lingkungan yang komprehensif dan transparan sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang rentan terhadap konflik agraria dan kerusakan lingkungan.

  1. View of Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Di Indonesia Prespektif Hak Atas Lingkungan... journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/16810/pdfView of Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Di Indonesia Prespektif Hak Atas Lingkungan journal uii ac Lex Renaissance article view 16810 pdf
  2. PENGATURAN HUKUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT DEKLARASI STOCKHOLM 1972 | LEX ET SOCIETATIS. pengaturan... doi.org/10.35796/les.v8i4.30908PENGATURAN HUKUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT DEKLARASI STOCKHOLM 1972 LEX ET SOCIETATIS pengaturan doi 10 35796 les v8i4 30908
Read online
File size387.93 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Kewajiban Hukum Warga Negara Asing yang Menjalankan Bisnis di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Penanaman Modal menetapkan kewajiban fundamental, termasuk pembentukan badan usaha, persyaratanHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Penanaman Modal menetapkan kewajiban fundamental, termasuk pembentukan badan usaha, persyaratan

JURIS Rancang Bangun Sistem Monitoring dan Kontrol pH Tanah Otomatis untuk Mencegah Penyakit Kuning pada Tanaman Cabai di Greenhouse 2026More at 2026

UMKUMK Penyakit kuning pada tanaman cabai (Capsicum annuum L. ) merupakan salah satu kendala utama yang menyebabkan kerugian panen signifikan, yang mana salahPenyakit kuning pada tanaman cabai (Capsicum annuum L. ) merupakan salah satu kendala utama yang menyebabkan kerugian panen signifikan, yang mana salah

JURIS Peran Sistem Smart Health Sebagai Inovasi Digital Dalam Upaya Pencegahan Stunting 2026More at 2026

UMKUMK Oleh karena itu, keberhasilan penerapan smart health membutuhkan dukungan kebijakan, infrastruktur yang memadai, serta evaluasi berkelanjutan agar dapatOleh karena itu, keberhasilan penerapan smart health membutuhkan dukungan kebijakan, infrastruktur yang memadai, serta evaluasi berkelanjutan agar dapat

JURIS Perbandingan Tanggung Jawab Hukum Pekerja Outsourcing di Indonesia dan Amerika Serikat dalam Hukum Ketenagakerjaan 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Di Indonesia, lemahnya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan menyebabkan sistem outsourcing belum sepenuhnya terpayungi secara hukum, sehingga buruhDi Indonesia, lemahnya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan menyebabkan sistem outsourcing belum sepenuhnya terpayungi secara hukum, sehingga buruh

JURIS Fenomena Kawin Kontrak di Jabal Puncak Perspektif Hak Asasi Manusia dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Isu Hukum Kontemporer 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Praktik ini kerap dilakukan tanpa pendaftaran resmi, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisisPraktik ini kerap dilakukan tanpa pendaftaran resmi, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis

JURIS Tinjauan Hukum tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan Menurut KUHP 2023 dengan Pendekatan Keadilan Korektif 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Pasal 156a KUHP lama sering dikritik karena interpretasi yang kabur dan penyalahgunaan terhadap kelompok minoritas agama. KUHP 2023 memperkenalkan reformasiPasal 156a KUHP lama sering dikritik karena interpretasi yang kabur dan penyalahgunaan terhadap kelompok minoritas agama. KUHP 2023 memperkenalkan reformasi

JURIS Penanggulangan Tindakan Bullying dan Body Shaming di Yayasan Pendidikan Persfektif Hukum dan Sosiologi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Disarankan agar sekolah memperkuat mekanisme pengaduan, menyediakan konseling yang mudah diakses, dan mendorong keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat.Disarankan agar sekolah memperkuat mekanisme pengaduan, menyediakan konseling yang mudah diakses, dan mendorong keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat.

JURIS Pengaruh Terapi Musik Instrumental Terhadap Tekanan Darah Pada Lansia Hipertensi 2025More at 2025

UMSUMS Terapi musik instrumental memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan tekanan darah pada lansia hipertensi. Sebagian besar lansia mengalami penurunanTerapi musik instrumental memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan tekanan darah pada lansia hipertensi. Sebagian besar lansia mengalami penurunan

Useful /

JURIS Penerapan Metode Transfer Learning untuk Klasifikasi Penyakit Tanaman Kembang Kol dengan Arsitektur Inception V3 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Model juga terbukti efektif dalam mengidentifikasi setiap kelas dengan tingkat kesalahan yang sangat rendah, sehingga menghasilkan prediksi yang akuratModel juga terbukti efektif dalam mengidentifikasi setiap kelas dengan tingkat kesalahan yang sangat rendah, sehingga menghasilkan prediksi yang akurat

JURIS Pertanggungjawaban Hukum dan Kerugian Konsumen dalam Pemalsuan BBM Studi Kasus Pemalsuan Pertamax di SPBU 34 151 39 Tangerang 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA 39 Kota Tangerang. Studi ini mengkaji akuntabilitas hukum pelaku usaha dan kerugian yang dialami konsumen dalam kasus pemalsuan Pertamax di SPBU tersebut.39 Kota Tangerang. Studi ini mengkaji akuntabilitas hukum pelaku usaha dan kerugian yang dialami konsumen dalam kasus pemalsuan Pertamax di SPBU tersebut.

JURIS Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi pembebasan pidana apabila unsur-unsur pembelaan terpaksa terpenuhi. Hambatan dalam penegakan hukum meliputi ketidakjelasanPasal tersebut menjadi dasar hukum bagi pembebasan pidana apabila unsur-unsur pembelaan terpaksa terpenuhi. Hambatan dalam penegakan hukum meliputi ketidakjelasan

JURIS Fenomena Hoaks Bidang Kesehatan Sebagai Kejahatan di Dunia Mayantara 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena dan dampak hoaks di sektor kesehatan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain,Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena dan dampak hoaks di sektor kesehatan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain,

ads-block-test