GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik DaerahJurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah

Regulasi pemerintah mendukung diskriminasi terhadap feminism berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur prosedur pemberian izin poligami untuk aparatur sipil negara (ASN) telah menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak adil bagi perempuan. Studi ini bertujuan menganalisis kritik diskriminasi terhadap perempuan dalam regulasi melalui pendekatan feminisme kritis dan etika keadilan gender. Hasil menunjukkan bahwa prosedur seperti persetujuan istri pertama bersifat simbolis dan tidak mencerminkan hubungan kekuasaan yang seimbang, sementara justifikasi agama yang digunakan mengabaikan prinsip keadilan dalam maqashid al-shariah. Disimpulkan bahwa Peraturan Gubernur berisiko mempertahankan dominasi maskulin dalam struktur negara dan melemahkan posisi perempuan sebagai subjek hukum. Studi ini memberikan kontribusi pada kebijakan publik dan studi gender dengan memposisikan peraturan gubernur sebagai bukti empiris, menunjukkan bahwa ketidaksamaan gender dalam kebijakan birokratis berasal dari kerangka pemerintahan struktural dan ideologis.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang izin poligami ASN mencerminkan institusionalisasi hubungan kekuasaan tak seimbang antara pria dan perempuan.Meski diberi wewenang melalui hukum administratif dan didasarkan atas ketentuan agama, regulasi ini tidak mempertimbangkan pengalaman empiiris perempuan sebagai pihak terdampak, justru memperkuat struktur patriarkal yang sudah melekat dalam lembaga negara.Mekanisme seperti persetujuan istri pertama dan alasan sah poligami yang menyalahkan kondisi istri menunjukkan bias struktural yang dilegitimasi oleh negara.

Penelitian lanjutan perlu mengeksplorasi praktik diskriminasi gender dalam regulasi birokrasi lain yang terkait kehidupan pribadi ASN, seperti cuti kehamilan atau akses ke fasilitas reproduksi. Studi baru juga dapat mengalisis efektivitas mekanisme partisipatif dalam formulasi kebijakan publik untuk memastikan suara perempuan ASNs lebih terwakili. Selain itu, penting mengembangkan kerangka keadilan gender yang berbasis konteks lokal, terutama di daerah dengan struktur patriarkal yang kuat, untuk menguji apakah pendekatan ini dapat mengurangi ketimpangan dalam regulasi perkawinan.

  1. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat. keadilan gender pendidikan kepemimpinan hak kewarisan islam studi... e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/4166Jurnal Studi Agama dan Masyarakat keadilan gender pendidikan kepemimpinan hak kewarisan islam studi e journal iain palangkaraya ac index php jsam article view 4166
  2. Government Regulations and Gender Justice: Feminist Criticism and Maqāṣid al-Sharī‘ah on Polygamy... governmentjournal.org/index.php/jip/article/view/653Government Regulations and Gender Justice Feminist Criticism and MaqAid al SharAoah on Polygamy governmentjournal index php jip article view 653
Read online
File size982.21 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

ads-block-test