GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL
Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik DaerahJurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik DaerahRegulasi pemerintah mendukung diskriminasi terhadap feminism berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur prosedur pemberian izin poligami untuk aparatur sipil negara (ASN) telah menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak adil bagi perempuan. Studi ini bertujuan menganalisis kritik diskriminasi terhadap perempuan dalam regulasi melalui pendekatan feminisme kritis dan etika keadilan gender. Hasil menunjukkan bahwa prosedur seperti persetujuan istri pertama bersifat simbolis dan tidak mencerminkan hubungan kekuasaan yang seimbang, sementara justifikasi agama yang digunakan mengabaikan prinsip keadilan dalam maqashid al-shariah. Disimpulkan bahwa Peraturan Gubernur berisiko mempertahankan dominasi maskulin dalam struktur negara dan melemahkan posisi perempuan sebagai subjek hukum. Studi ini memberikan kontribusi pada kebijakan publik dan studi gender dengan memposisikan peraturan gubernur sebagai bukti empiris, menunjukkan bahwa ketidaksamaan gender dalam kebijakan birokratis berasal dari kerangka pemerintahan struktural dan ideologis.
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang izin poligami ASN mencerminkan institusionalisasi hubungan kekuasaan tak seimbang antara pria dan perempuan.Meski diberi wewenang melalui hukum administratif dan didasarkan atas ketentuan agama, regulasi ini tidak mempertimbangkan pengalaman empiiris perempuan sebagai pihak terdampak, justru memperkuat struktur patriarkal yang sudah melekat dalam lembaga negara.Mekanisme seperti persetujuan istri pertama dan alasan sah poligami yang menyalahkan kondisi istri menunjukkan bias struktural yang dilegitimasi oleh negara.
Penelitian lanjutan perlu mengeksplorasi praktik diskriminasi gender dalam regulasi birokrasi lain yang terkait kehidupan pribadi ASN, seperti cuti kehamilan atau akses ke fasilitas reproduksi. Studi baru juga dapat mengalisis efektivitas mekanisme partisipatif dalam formulasi kebijakan publik untuk memastikan suara perempuan ASNs lebih terwakili. Selain itu, penting mengembangkan kerangka keadilan gender yang berbasis konteks lokal, terutama di daerah dengan struktur patriarkal yang kuat, untuk menguji apakah pendekatan ini dapat mengurangi ketimpangan dalam regulasi perkawinan.
- Jurnal Studi Agama dan Masyarakat. keadilan gender pendidikan kepemimpinan hak kewarisan islam studi... e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/4166Jurnal Studi Agama dan Masyarakat keadilan gender pendidikan kepemimpinan hak kewarisan islam studi e journal iain palangkaraya ac index php jsam article view 4166
- Government Regulations and Gender Justice: Feminist Criticism and Maqāṣid al-Sharī‘ah on Polygamy... governmentjournal.org/index.php/jip/article/view/653Government Regulations and Gender Justice Feminist Criticism and MaqAid al SharAoah on Polygamy governmentjournal index php jip article view 653
| File size | 982.21 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kewajiban normatif perlindungan data dengan implementasi teknis keamanan informasi. PenelitianHasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kewajiban normatif perlindungan data dengan implementasi teknis keamanan informasi. Penelitian
FTKJOURNAL UINMATARAMFTKJOURNAL UINMATARAM Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi identitas sosial dalam konten dakwah digital akun Risalah Amar yang berfokus pada isu kemanusiaanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi identitas sosial dalam konten dakwah digital akun Risalah Amar yang berfokus pada isu kemanusiaan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Kajian ini menyoroti pentingnya sinergi di antara ketiga lembaga negara tersebut sebagai elemen kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel,Kajian ini menyoroti pentingnya sinergi di antara ketiga lembaga negara tersebut sebagai elemen kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel,
DINASTIREVDINASTIREV Reposisi hukum kelembagaan BNPP merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka membangun tata kelola pembangunan wilayah perbatasan yang integratif, partisipatif,Reposisi hukum kelembagaan BNPP merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka membangun tata kelola pembangunan wilayah perbatasan yang integratif, partisipatif,
DINASTIREVDINASTIREV Minimnya pelibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam penyusunan naskah akademik serta pembahasan rancangan undang-undang menimbulkan potensi cacat formil,Minimnya pelibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam penyusunan naskah akademik serta pembahasan rancangan undang-undang menimbulkan potensi cacat formil,
UIRUIR Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana agama berperan sebagai sumber legitimasi moral dan sosial dalam menghadapi serta menolakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana agama berperan sebagai sumber legitimasi moral dan sosial dalam menghadapi serta menolak
YPHNYPHN Penelitian ini menekankan kebutuhan akan pedagogi diferensial dan dukungan yang dikontekstualisasi dalam program EFL berbasis pesantren. Studi ini menunjukkanPenelitian ini menekankan kebutuhan akan pedagogi diferensial dan dukungan yang dikontekstualisasi dalam program EFL berbasis pesantren. Studi ini menunjukkan
STAI TBHSTAI TBH Berkontribusi pada penguatan peran sekolah dalam menanamkan nilai-nilai toleransi beragama dan menunjukkan efektivitas pengajaran DAUB. Penelitian iniBerkontribusi pada penguatan peran sekolah dalam menanamkan nilai-nilai toleransi beragama dan menunjukkan efektivitas pengajaran DAUB. Penelitian ini
Useful /
AMORFATIAMORFATI Variasi dalam kejelasan konseptual, dukungan institusional, dan identitas kepemimpinan memengaruhi bagaimana keberagaman dan inklusi dioperasionalkan.Variasi dalam kejelasan konseptual, dukungan institusional, dan identitas kepemimpinan memengaruhi bagaimana keberagaman dan inklusi dioperasionalkan.
AMORFATIAMORFATI Meskipun ada upaya global untuk menciptakan kerangka kerja QA universal, banyak model sering mengabaikan kekayaan budaya dan wawasan pedagogis yang berakarMeskipun ada upaya global untuk menciptakan kerangka kerja QA universal, banyak model sering mengabaikan kekayaan budaya dan wawasan pedagogis yang berakar
STAI TBHSTAI TBH Selanjutnya, untuk memperoleh pendidikan karakter yang baik bagi pendidik, pendidikan tersebut harus berlandaskan pada Pendidikan Agama Islam. PendidikanSelanjutnya, untuk memperoleh pendidikan karakter yang baik bagi pendidik, pendidikan tersebut harus berlandaskan pada Pendidikan Agama Islam. Pendidikan
UNSULBARUNSULBAR Populasi dalam penelitian ini menggunakan semua pegawai dan staff Kantor Kapanewon Panjatan yang berjumlah 50 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukanPopulasi dalam penelitian ini menggunakan semua pegawai dan staff Kantor Kapanewon Panjatan yang berjumlah 50 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan