GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL
Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik DaerahJurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik DaerahRegulasi pemerintah mendukung diskriminasi terhadap feminism berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur prosedur pemberian izin poligami untuk aparatur sipil negara (ASN) telah menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak adil bagi perempuan. Studi ini bertujuan menganalisis kritik diskriminasi terhadap perempuan dalam regulasi melalui pendekatan feminisme kritis dan etika keadilan gender. Hasil menunjukkan bahwa prosedur seperti persetujuan istri pertama bersifat simbolis dan tidak mencerminkan hubungan kekuasaan yang seimbang, sementara justifikasi agama yang digunakan mengabaikan prinsip keadilan dalam maqashid al-shariah. Disimpulkan bahwa Peraturan Gubernur berisiko mempertahankan dominasi maskulin dalam struktur negara dan melemahkan posisi perempuan sebagai subjek hukum. Studi ini memberikan kontribusi pada kebijakan publik dan studi gender dengan memposisikan peraturan gubernur sebagai bukti empiris, menunjukkan bahwa ketidaksamaan gender dalam kebijakan birokratis berasal dari kerangka pemerintahan struktural dan ideologis.
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang izin poligami ASN mencerminkan institusionalisasi hubungan kekuasaan tak seimbang antara pria dan perempuan.Meski diberi wewenang melalui hukum administratif dan didasarkan atas ketentuan agama, regulasi ini tidak mempertimbangkan pengalaman empiiris perempuan sebagai pihak terdampak, justru memperkuat struktur patriarkal yang sudah melekat dalam lembaga negara.Mekanisme seperti persetujuan istri pertama dan alasan sah poligami yang menyalahkan kondisi istri menunjukkan bias struktural yang dilegitimasi oleh negara.
Penelitian lanjutan perlu mengeksplorasi praktik diskriminasi gender dalam regulasi birokrasi lain yang terkait kehidupan pribadi ASN, seperti cuti kehamilan atau akses ke fasilitas reproduksi. Studi baru juga dapat mengalisis efektivitas mekanisme partisipatif dalam formulasi kebijakan publik untuk memastikan suara perempuan ASNs lebih terwakili. Selain itu, penting mengembangkan kerangka keadilan gender yang berbasis konteks lokal, terutama di daerah dengan struktur patriarkal yang kuat, untuk menguji apakah pendekatan ini dapat mengurangi ketimpangan dalam regulasi perkawinan.
- Jurnal Studi Agama dan Masyarakat. keadilan gender pendidikan kepemimpinan hak kewarisan islam studi... e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/4166Jurnal Studi Agama dan Masyarakat keadilan gender pendidikan kepemimpinan hak kewarisan islam studi e journal iain palangkaraya ac index php jsam article view 4166
- Government Regulations and Gender Justice: Feminist Criticism and Maqāṣid al-Sharī‘ah on Polygamy... governmentjournal.org/index.php/jip/article/view/653Government Regulations and Gender Justice Feminist Criticism and MaqAid al SharAoah on Polygamy governmentjournal index php jip article view 653
| File size | 982.21 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Kedudukan KPK sebagai lembaga independen dalam ketatanegaraan Indonesia masih terus dipertanyakan. Perubahan undang-undang KPK melalui UU Nomor 19 TahunKedudukan KPK sebagai lembaga independen dalam ketatanegaraan Indonesia masih terus dipertanyakan. Perubahan undang-undang KPK melalui UU Nomor 19 Tahun
IIM JAMBIIIM JAMBI Belum adanya pengawasan yang memadai terhadap fungsi legislasi DPR di khawatirkan terjadinya penyimpangan dalam pembentukan UU yang akan dilakukan olehBelum adanya pengawasan yang memadai terhadap fungsi legislasi DPR di khawatirkan terjadinya penyimpangan dalam pembentukan UU yang akan dilakukan oleh
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Fokus penelitian adalah bagaimana alokasi kewenangan legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga teknis, dan otoritas keuangan mempengaruhi perencanaan,Fokus penelitian adalah bagaimana alokasi kewenangan legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga teknis, dan otoritas keuangan mempengaruhi perencanaan,
JURNALHUKUMDANPERADILANJURNALHUKUMDANPERADILAN Perubahan tersebut tidak mencerminkan urgensi serta dilaksanakan melalui legislasi jalur cepat tanpa partisipasi bermakna, sehingga dianggap sebagai regresiPerubahan tersebut tidak mencerminkan urgensi serta dilaksanakan melalui legislasi jalur cepat tanpa partisipasi bermakna, sehingga dianggap sebagai regresi
APPIHIAPPIHI Dengan demikian, amandemen dipandang sebagai bentuk constitutional reform yang evolutif, sedangkan penggantian konstitusi identik dengan perubahan radikal.Dengan demikian, amandemen dipandang sebagai bentuk constitutional reform yang evolutif, sedangkan penggantian konstitusi identik dengan perubahan radikal.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini mengkaji Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia dari perspektif yuridis normatif, dengan fokus pada perannya dalamPenelitian ini mengkaji Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia dari perspektif yuridis normatif, dengan fokus pada perannya dalam
ITSKHATULISTIWAITSKHATULISTIWA Untuk itu, diperlukan upaya optimasi pendidikan kewirausahaan di sekolah-sekolah Islam di Padangsidimpuan guna membina Santripreneurs yang kompetitif danUntuk itu, diperlukan upaya optimasi pendidikan kewirausahaan di sekolah-sekolah Islam di Padangsidimpuan guna membina Santripreneurs yang kompetitif dan
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Omnibus Law Cipta Kerja merupakan usul inisiatif pemerintah dan kemunculannya menuai reaksi publik hingga polemik perdebatan. Organisasi keagamaan MuhammadiyahOmnibus Law Cipta Kerja merupakan usul inisiatif pemerintah dan kemunculannya menuai reaksi publik hingga polemik perdebatan. Organisasi keagamaan Muhammadiyah
Useful /
BPKBPK Disamping itu, analisis juga dilakukan untuk menilai pengaruh yang paling besar diantara Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Teknik analisisDisamping itu, analisis juga dilakukan untuk menilai pengaruh yang paling besar diantara Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Teknik analisis
APPIHIAPPIHI Praktik penjualan kosmetik ilegal di Pasar Tradisional Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, masih berlangsung meskipun upaya pengawasanPraktik penjualan kosmetik ilegal di Pasar Tradisional Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, masih berlangsung meskipun upaya pengawasan
APPIHIAPPIHI Persyaratan pailit di Indonesia terbilang mudah sehingga debitor dapat dengan mudah diputus pailit. Hal ini merugikan debitor karena pailit memiliki dampakPersyaratan pailit di Indonesia terbilang mudah sehingga debitor dapat dengan mudah diputus pailit. Hal ini merugikan debitor karena pailit memiliki dampak
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS However, effective implementation is hindered by practical challenges such as limited legal awareness among officials and weak oversight mechanisms. StrengtheningHowever, effective implementation is hindered by practical challenges such as limited legal awareness among officials and weak oversight mechanisms. Strengthening