UMPRUMPR

Anterior JurnalAnterior Jurnal

Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan mekanisme hukum yang dirancang untuk memulihkan legitimasi hasil pemilihan kepala daerah bila terjadi pelanggaran serius. Artikel ini mengeksplorasi politik hukum dalam pelaksanaan PSU Pilkada 2025 dengan menyorot aspek normatif, analisis yudisial, implementasi lapangan, serta implikasi konstitusional. Memakai pendekatan yuridis-normatif dan analisis data empiris, tulisan ini menjelaskan bagaimana politik hukum PSU terkodifikasi, dijalankan, dan dirasakan di tingkat lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun PSU dirancang sebagai instrumen demokratis, pelaksanaannya diwarnai tantangan teknis, politis, dan partisipasi publik. Disarankan penyempurnaan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan pendidikan politik sebagai resep memperkuat demokrasi lokal.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2025 terbukti rentan terhadap politisasi dan tantangan, meskipun dirancang sebagai instrumen korektif untuk kedaulatan rakyat.Keberhasilan dan legitimasi PSU sangat bergantung pada profesionalisme penyelenggara, regulasi yang jelas, sumber daya yang memadai, serta partisipasi publik yang tinggi.Oleh karena itu, perbaikan ke depan harus fokus pada perumusan regulasi yang lebih rinci, peningkatan kapasitas penyelenggara, penguatan pendidikan politik, serta peningkatan transparansi dan pengawasan publik.

Penelitian ini telah mengungkap bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2025 masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait politik hukum yang rentan terhadap politisasi dan masalah partisipasi publik. Untuk memperdalam pemahaman dan mencari solusi konkret, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang sangat relevan. Pertama, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana interpretasi hukum yang seringkali masih ambigu, khususnya terkait konsep pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) oleh Mahkamah Konstitusi, benar-benar memengaruhi objektivitas putusan dan persepsi keadilan di mata masyarakat serta para pihak yang bersengketa. Studi dapat mengeksplorasi apakah ketidakjelasan ini justru membuka celah bagi kepentingan politik untuk memengaruhi hasil PSU, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi. Kedua, mengingat adanya tren penurunan partisipasi pemilih dalam PSU, penelitian berikutnya dapat fokus pada identifikasi faktor-faktor spesifik yang menyebabkan fenomena ini di daerah-daerah penyelenggara PSU. Apakah faktor-faktor tersebut lebih banyak didominasi oleh kekecewaan terhadap proses awal, kelelahan politik, atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya PSU? Dari sana, dapat dirumuskan model atau strategi komunikasi publik yang inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat agar aktif menggunakan hak pilihnya, memastikan legitimasi hasil tidak tergerus. Ketiga, mengingat adanya intervensi politik dan kecenderungan politisasi selama PSU, studi lanjutan dapat mengkaji efektivitas berbagai mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang ada dalam mencegah manipulasi politik. Bagaimana sistem hukum dapat diperkuat untuk memastikan PSU benar-benar berfungsi sebagai koreksi demokratis yang independen, bebas dari pengaruh kepentingan sesaat elit politik lokal? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terukur untuk menciptakan sistem PSU yang lebih adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.

  1. Kapasitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun... journal.uir.ac.id/index.php/jmp/article/view/21483Kapasitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun journal uir ac index php jmp article view 21483
  2. Pemanfaatan Teknologi Dalam Pembelajaran Aktif (Active Learning) Untuk Meningkatkan Interaksi dan Keterlibatan... jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/tarqiyatuna/article/view/516Pemanfaatan Teknologi Dalam Pembelajaran Aktif Active Learning Untuk Meningkatkan Interaksi dan Keterlibatan jurnal asy syukriyyah ac index php tarqiyatuna article view 516
  3. Penerapan Media Pembelajaran Berbantuan Assemblr Edu Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa | Journal... doi.org/10.26740/jvte.v5n2.p225-232Penerapan Media Pembelajaran Berbantuan Assemblr Edu Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Journal doi 10 26740 jvte v5n2 p225 232
  4. Pertimbangan Hukum Judex Faxti Terhadap Putusan Lepas membuat atau memakai dokumen Palsu untuk mejadi... dinastirev.org/JIHHP/article/view/2106Pertimbangan Hukum Judex Faxti Terhadap Putusan Lepas membuat atau memakai dokumen Palsu untuk mejadi dinastirev JIHHP article view 2106
Read online
File size118.65 KB
Pages6
DMCAReport

Related /

ads-block-test