UMPRUMPR

Anterior JurnalAnterior Jurnal

Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan mekanisme hukum yang dirancang untuk memulihkan legitimasi hasil pemilihan kepala daerah bila terjadi pelanggaran serius. Artikel ini mengeksplorasi politik hukum dalam pelaksanaan PSU Pilkada 2025 dengan menyorot aspek normatif, analisis yudisial, implementasi lapangan, serta implikasi konstitusional. Memakai pendekatan yuridis-normatif dan analisis data empiris, tulisan ini menjelaskan bagaimana politik hukum PSU terkodifikasi, dijalankan, dan dirasakan di tingkat lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun PSU dirancang sebagai instrumen demokratis, pelaksanaannya diwarnai tantangan teknis, politis, dan partisipasi publik. Disarankan penyempurnaan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan pendidikan politik sebagai resep memperkuat demokrasi lokal.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2025 terbukti rentan terhadap politisasi dan tantangan, meskipun dirancang sebagai instrumen korektif untuk kedaulatan rakyat.Keberhasilan dan legitimasi PSU sangat bergantung pada profesionalisme penyelenggara, regulasi yang jelas, sumber daya yang memadai, serta partisipasi publik yang tinggi.Oleh karena itu, perbaikan ke depan harus fokus pada perumusan regulasi yang lebih rinci, peningkatan kapasitas penyelenggara, penguatan pendidikan politik, serta peningkatan transparansi dan pengawasan publik.

Penelitian ini telah mengungkap bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2025 masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait politik hukum yang rentan terhadap politisasi dan masalah partisipasi publik. Untuk memperdalam pemahaman dan mencari solusi konkret, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang sangat relevan. Pertama, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana interpretasi hukum yang seringkali masih ambigu, khususnya terkait konsep pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) oleh Mahkamah Konstitusi, benar-benar memengaruhi objektivitas putusan dan persepsi keadilan di mata masyarakat serta para pihak yang bersengketa. Studi dapat mengeksplorasi apakah ketidakjelasan ini justru membuka celah bagi kepentingan politik untuk memengaruhi hasil PSU, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi. Kedua, mengingat adanya tren penurunan partisipasi pemilih dalam PSU, penelitian berikutnya dapat fokus pada identifikasi faktor-faktor spesifik yang menyebabkan fenomena ini di daerah-daerah penyelenggara PSU. Apakah faktor-faktor tersebut lebih banyak didominasi oleh kekecewaan terhadap proses awal, kelelahan politik, atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya PSU? Dari sana, dapat dirumuskan model atau strategi komunikasi publik yang inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat agar aktif menggunakan hak pilihnya, memastikan legitimasi hasil tidak tergerus. Ketiga, mengingat adanya intervensi politik dan kecenderungan politisasi selama PSU, studi lanjutan dapat mengkaji efektivitas berbagai mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang ada dalam mencegah manipulasi politik. Bagaimana sistem hukum dapat diperkuat untuk memastikan PSU benar-benar berfungsi sebagai koreksi demokratis yang independen, bebas dari pengaruh kepentingan sesaat elit politik lokal? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terukur untuk menciptakan sistem PSU yang lebih adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.

  1. Kapasitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun... journal.uir.ac.id/index.php/jmp/article/view/21483Kapasitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun journal uir ac index php jmp article view 21483
  2. Pemanfaatan Teknologi Dalam Pembelajaran Aktif (Active Learning) Untuk Meningkatkan Interaksi dan Keterlibatan... jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/tarqiyatuna/article/view/516Pemanfaatan Teknologi Dalam Pembelajaran Aktif Active Learning Untuk Meningkatkan Interaksi dan Keterlibatan jurnal asy syukriyyah ac index php tarqiyatuna article view 516
  3. Penerapan Media Pembelajaran Berbantuan Assemblr Edu Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa | Journal... doi.org/10.26740/jvte.v5n2.p225-232Penerapan Media Pembelajaran Berbantuan Assemblr Edu Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Journal doi 10 26740 jvte v5n2 p225 232
  4. Pertimbangan Hukum Judex Faxti Terhadap Putusan Lepas membuat atau memakai dokumen Palsu untuk mejadi... dinastirev.org/JIHHP/article/view/2106Pertimbangan Hukum Judex Faxti Terhadap Putusan Lepas membuat atau memakai dokumen Palsu untuk mejadi dinastirev JIHHP article view 2106
Read online
File size118.65 KB
Pages6
DMCAReport

Related /

JURIS The rise of reformist strongman statutory executive aggrandizement and performative legitimacy in decentralized Indonesia 2026More at 2026

UNISMUHUNISMUH Penelitian ini meneliti paradoks utama dalam desentralisasi di Asia Tenggara: munculnya tokoh lokal kuat yang mendorong inovasi kebijakan sekaligus memperkokohPenelitian ini meneliti paradoks utama dalam desentralisasi di Asia Tenggara: munculnya tokoh lokal kuat yang mendorong inovasi kebijakan sekaligus memperkokoh

JURIS KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN MoU HELSINKI DAN KEKHUSUSAN DALAM UNDANG UNDANG PEMERINTAHAN ACEH 2026More at 2026

4141 MoU tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, melainkan hanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan dasar moral dan itikan baik untuk melaksanakanMoU tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, melainkan hanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan dasar moral dan itikan baik untuk melaksanakan

JURIS Tinjauan Politik Hukum Hubungan Antara Partai Politik Lokal Dengan Konstituen Pemilih Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Partai Lokal Aceh 2026More at 2026

4141 Oleh karena itu, partai politik terdorong untuk memperhatikan keinginan pemilih sebelum menentukan program dan kebijakan partai. Saran yang diberikan adalahOleh karena itu, partai politik terdorong untuk memperhatikan keinginan pemilih sebelum menentukan program dan kebijakan partai. Saran yang diberikan adalah

JURIS Front Matter 2026More at 2026

UBUB Akhir kata, redaksi berharap kelima artikel dalam edisi ini dapat memberikan kontribusi akademik yang bermakna serta memperkaya perdebatan ilmiah mengenaiAkhir kata, redaksi berharap kelima artikel dalam edisi ini dapat memberikan kontribusi akademik yang bermakna serta memperkaya perdebatan ilmiah mengenai

JURIS Peran Komunikasi Islam dalam Membangun Representasi Sosial dan Struktur Kekuasaan pada Tradisi Ruwahan di Sendangduwur 2025More at 2025

IAIPD NGANJUKIAIPD NGANJUK Komunikasi Islam dalam tradisi ini berperan penting dalam membangun representasi sosial masyarakat melalui ritual sedekahan dan selametan yang mengandungKomunikasi Islam dalam tradisi ini berperan penting dalam membangun representasi sosial masyarakat melalui ritual sedekahan dan selametan yang mengandung

JURIS Exploitation of Women in the Changing Power Dynamics 2025More at 2025

UNIDAUNIDA Oligarki politik memusatkan kekuasaan di tangan segelintir orang, sering kali mengabaikan peran perempuan dalam struktur tersebut. Interseksionalitas feminisOligarki politik memusatkan kekuasaan di tangan segelintir orang, sering kali mengabaikan peran perempuan dalam struktur tersebut. Interseksionalitas feminis

JURIS The Creation of new autnonomous regions Is this a solution for regional welfare 2024More at 2024

GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL Penelitian ini menganalisis apakah perluasan merupakan solusi berdasarkan perspektif kompetitif, dengan fokus pada perluasan Nagari di Kabupaten PasamanPenelitian ini menganalisis apakah perluasan merupakan solusi berdasarkan perspektif kompetitif, dengan fokus pada perluasan Nagari di Kabupaten Pasaman

JURIS Relasi Birokrat dan Politisi Dalam Pilkada Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 2022More at 2022

LASIGOLASIGO Birokrat menjadi salah satu pendukung dan loyalis (broker) para calon yang maju. Salah satu pasangan calon yang banyak bersentuhan dengan birokrat iniBirokrat menjadi salah satu pendukung dan loyalis (broker) para calon yang maju. Salah satu pasangan calon yang banyak bersentuhan dengan birokrat ini

Useful /

JURIS Integrated tourism governance and policy fragmentation in Labuan Bajo a multi level governance perspective 2026More at 2026

UNISMUHUNISMUH Area wisata Labuan Bajo, yang ditetapkan sebagai destinasi super prioritas nasional teratas, saat ini mengalami dinamika kompleks dalam pengembangan pariwisata,Area wisata Labuan Bajo, yang ditetapkan sebagai destinasi super prioritas nasional teratas, saat ini mengalami dinamika kompleks dalam pengembangan pariwisata,

JURIS From public agency to hybrid organization the institutional transformation of Cimahi Techno Park Indonesia 2026More at 2026

UNISMUHUNISMUH Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan ini dengan menganalisis dinamika institusional, karakteristik hibriditas, dan hambatanPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan ini dengan menganalisis dinamika institusional, karakteristik hibriditas, dan hambatan

JURIS Pengaruh Edukasi Tentang TBC Berbasis Grup WA Terhadap Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien TBC Di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Kendit Situbondo 2024More at 2024

MANDIRACENDIKIAMANDIRACENDIKIA Banyak macam metode edukasi yang dapat digunakan salah satunya dengan membuat grup WA. Cara ini dapat selalu disosialisasikan kepada masyarakat dan petugasBanyak macam metode edukasi yang dapat digunakan salah satunya dengan membuat grup WA. Cara ini dapat selalu disosialisasikan kepada masyarakat dan petugas

JURIS Perbandingan Fototerapi Intensif 360 Derajat Dan Fototerapi Konvensional Dalam Menurunkan Kadar Bilirubin Total Pada Bayi Hiperbilirubinemia Di RSUD Pasirian Lumajang 2024More at 2024

MANDIRACENDIKIAMANDIRACENDIKIA Dengan demikian, fototerapi intensif 360 derajat terbukti lebih efektif daripada fototerapi konvensional dalam menurunkan kadar bilirubin total pada neonatusDengan demikian, fototerapi intensif 360 derajat terbukti lebih efektif daripada fototerapi konvensional dalam menurunkan kadar bilirubin total pada neonatus

ads-block-test