UNESAUNESA

Indonesian Journal of Labour Law and Industrial RelationsIndonesian Journal of Labour Law and Industrial Relations

Pemutusan Hubungan Kerja merupakan pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh keadaan tertentu yang mengakibatkan pula pemutusan hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Hal ini menandai dimulainya penderitaan bagi baik pekerja maupun keluarga pekerja. Oleh karena itu, semua pihak harus berupaya untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja. Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena beberapa alasan, antara lain: pengunduran diri, kesalahan pekerja/buruh atau kesalahan pengusaha. Dalam peraturan perundang-undangan, telah diatur mengenai kompensasi bagi Pemutusan Hubungan Kerja, kompensasi yang harus dibayarkan dalam bentuk Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian dan Upah Proses. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menentukan alasan pemutusan hubungan kerja tepat dan untuk memahami perbedaan kompensasi berdasarkan alasan pemutusan hubungan kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian terkait penentuan alasan pemutusan hubungan kerja tepat, namun dalam memutuskan kompensasi, Hakim tidak memberikan Upah Proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.1) Bahwa alasan pemutusan yang digunakan Pengusaha terhadap pekerja adalah karena pekerja melakukan pelanggaran dengan menerima uang dari mitra Perusahaan, dalam peraturan perusahaan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) telah diatur bahwa pekerja tidak boleh menerima apapun yang dapat merugikan Perusahaan.Sus-PHI/2024, penulis berpendapat bahwa pemutusan atas dasar pelanggaran Peraturan Perusahaan adalah tepat sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (45) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, 2) Putusan Mahkamah Agung No.Sus-PHI/2024 telah memutuskan bahwa jumlah kompensasi yang diterima oleh Erich Zulneldy dalam bentuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak berjumlah Rp.Penulis berpendapat bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (49) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dirumuskan beberapa saran penelitian lanjutan, yaitu: pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perusahaan, khususnya terkait dengan larangan penerimaan hadiah atau gratifikasi oleh karyawan, guna mencegah terjadinya sengketa hubungan industrial yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap peraturan perusahaan. Kedua, penelitian mengenai dampak pemberian upah proses terhadap iklim investasi dan produktivitas perusahaan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis industri, skala perusahaan, dan kondisi ekonomi. Ketiga, penelitian komparatif mengenai sistem penyelesaian sengketa hubungan industrial di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem hukum serupa, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi perbaikan dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Ketiga saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepastian hukum, melindungi hak-hak pekerja, dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan produktif.

  1. Makna dan Penerapan Uang Pisah pada Pemutusan Hubungan Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia |... journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/25987Makna dan Penerapan Uang Pisah pada Pemutusan Hubungan Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia journal uii ac IUSTUM article view 25987
  2. Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perselisihan PHK | Telaumbanua | EKSEKUSI. pertimbangan hakim penyelesaian... doi.org/10.24014/je.v2i1.9404Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perselisihan PHK Telaumbanua EKSEKUSI pertimbangan hakim penyelesaian doi 10 24014 je v2i1 9404
  3. Tinjauan Hukum Pembayaran Kompensasi Bagi Karyawan Yang Diputus Hubungan Kerjanya | JURNAL HUKUM PELITA.... doi.org/10.37366/jh.v4i2.2672Tinjauan Hukum Pembayaran Kompensasi Bagi Karyawan Yang Diputus Hubungan Kerjanya JURNAL HUKUM PELITA doi 10 37366 jh v4i2 2672
Read online
File size335.75 KB
Pages15
DMCAReport

Related /

JURIS Efforts to Resolve Agricultural Land Ownership in Absentee Cases in Blitar Regency 2026More at 2026

DINASTIRESDINASTIRES Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, tinjauan pustaka, dan analisis dokumen. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. PenelitianTeknik pengumpulan data meliputi wawancara, tinjauan pustaka, dan analisis dokumen. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Penelitian

JURIS Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pinjaman Online 2026More at 2026

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Ketika salah satu pihak dalam perjanjian pinjaman online melanggar perjanjian atau melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar perjanjian dan tindakanKetika salah satu pihak dalam perjanjian pinjaman online melanggar perjanjian atau melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar perjanjian dan tindakan

JURIS Niet Ontvankelijke Verklaard Di NO Case of Annulment of Marriage Due to an Arranged Marriage 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Simpulannya, putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam kasus pembatalan pernikahan berdasarkan pernikahan paksa bukan berarti pernikahan tersebut sepenuhnyaSimpulannya, putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam kasus pembatalan pernikahan berdasarkan pernikahan paksa bukan berarti pernikahan tersebut sepenuhnya

JURIS Peranan Hukum Pajak dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi penting dalam pembangunan nasional dan pencapaian tujuan negara.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi penting dalam pembangunan nasional dan pencapaian tujuan negara.

JURIS Status Tenaga Kesehatan Tradisional Pada Rancangan Undang Undang Kesehatan 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Kejelasan status tenaga kesehatan tradisional penting karena keterkaitannya dengan pelayanan kesehatan. Selain itu, perlu kejelasan perbedaan antara tenagaKejelasan status tenaga kesehatan tradisional penting karena keterkaitannya dengan pelayanan kesehatan. Selain itu, perlu kejelasan perbedaan antara tenaga

JURIS Implementasi Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18b Ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat Dalam Perspektif Religius Dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Hal ini dilakukan sebagai upaya melindungi budaya dan memberikan kebebasan kepada masyarakat meraih ketentraman jiwa melalui ritual kebudayaannya. MasyarakatHal ini dilakukan sebagai upaya melindungi budaya dan memberikan kebebasan kepada masyarakat meraih ketentraman jiwa melalui ritual kebudayaannya. Masyarakat

JURIS Status Direksi BUMN selaku Penyelenggara Negara Lainnya dalam ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Pengaturan dimasukkannya Direksi BUMN menjadi penyelenggara negara/pejabat pemerintah berdasarkan konstruksi pengaturan Pasal 87 Undang-Undang AdministrasiPengaturan dimasukkannya Direksi BUMN menjadi penyelenggara negara/pejabat pemerintah berdasarkan konstruksi pengaturan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Tulungagung 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Namun, terdapat hambatan seperti anak yang kabur dari rumah singgah karena tekanan mental dan kebutuhan hidup, anggaran pemerintah yang belum cukup menyalurkanNamun, terdapat hambatan seperti anak yang kabur dari rumah singgah karena tekanan mental dan kebutuhan hidup, anggaran pemerintah yang belum cukup menyalurkan

Useful /

JURIS Implementation of PJBL Based Worksheet with a STEAM Approach to Improve High School Students Creative Thinking Abilities A Synthesis of Empirical Insights 2025More at 2025

UNESAUNESA Metode ini dilakukan dengan mencari artikel dari berbagai sumber seperti Google Scholar, Scopus, dan sebagainya, serta situs jurnal nasional dan internasional,Metode ini dilakukan dengan mencari artikel dari berbagai sumber seperti Google Scholar, Scopus, dan sebagainya, serta situs jurnal nasional dan internasional,

JURIS Juridical Analysis of the Judges Decision on Premature Lawsuit in the Settlement of Termination of Employment Problems Case Study of Judge s Decision Number 1228 K Pdt Sus Phi 2023 2024More at 2024

UNESAUNESA Konsekuensi hukum yang timbul dari pemutusan hubungan kerja adalah PT Karya Utama Sehat Sejahtera memiliki kewajiban untuk membayar hak-hak Hepin SitumorangKonsekuensi hukum yang timbul dari pemutusan hubungan kerja adalah PT Karya Utama Sehat Sejahtera memiliki kewajiban untuk membayar hak-hak Hepin Situmorang

JURIS Juridical Analysis Of The Fulfillment Of The Rights Of J T Couriers Who Experience Work Accidents Until Death Based On Legislation 2024More at 2024

UNESAUNESA The lack of explicit criminal sanctions for employers who fail to register workers for social security results in unfulfilled rights for workers. The studyThe lack of explicit criminal sanctions for employers who fail to register workers for social security results in unfulfilled rights for workers. The study

JURIS Legal Certainty Regarding the Time Limit for Claiming Retired Employees Rights in Indonesia 2024More at 2024

UNESAUNESA 4 tahun 2014 masih menerapkan batas waktu kadaluarsa berdasarkan pertimbangan keadilan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum mengenai hak karyawan4 tahun 2014 masih menerapkan batas waktu kadaluarsa berdasarkan pertimbangan keadilan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum mengenai hak karyawan

ads-block-test