UNESAUNESA

Indonesian Journal of Labour Law and Industrial RelationsIndonesian Journal of Labour Law and Industrial Relations

Pemutusan Hubungan Kerja merupakan pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh keadaan tertentu yang mengakibatkan pula pemutusan hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Hal ini menandai dimulainya penderitaan bagi baik pekerja maupun keluarga pekerja. Oleh karena itu, semua pihak harus berupaya untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja. Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena beberapa alasan, antara lain: pengunduran diri, kesalahan pekerja/buruh atau kesalahan pengusaha. Dalam peraturan perundang-undangan, telah diatur mengenai kompensasi bagi Pemutusan Hubungan Kerja, kompensasi yang harus dibayarkan dalam bentuk Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian dan Upah Proses. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menentukan alasan pemutusan hubungan kerja tepat dan untuk memahami perbedaan kompensasi berdasarkan alasan pemutusan hubungan kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian terkait penentuan alasan pemutusan hubungan kerja tepat, namun dalam memutuskan kompensasi, Hakim tidak memberikan Upah Proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.1) Bahwa alasan pemutusan yang digunakan Pengusaha terhadap pekerja adalah karena pekerja melakukan pelanggaran dengan menerima uang dari mitra Perusahaan, dalam peraturan perusahaan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) telah diatur bahwa pekerja tidak boleh menerima apapun yang dapat merugikan Perusahaan.Sus-PHI/2024, penulis berpendapat bahwa pemutusan atas dasar pelanggaran Peraturan Perusahaan adalah tepat sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (45) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, 2) Putusan Mahkamah Agung No.Sus-PHI/2024 telah memutuskan bahwa jumlah kompensasi yang diterima oleh Erich Zulneldy dalam bentuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak berjumlah Rp.Penulis berpendapat bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (49) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dirumuskan beberapa saran penelitian lanjutan, yaitu: pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perusahaan, khususnya terkait dengan larangan penerimaan hadiah atau gratifikasi oleh karyawan, guna mencegah terjadinya sengketa hubungan industrial yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap peraturan perusahaan. Kedua, penelitian mengenai dampak pemberian upah proses terhadap iklim investasi dan produktivitas perusahaan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis industri, skala perusahaan, dan kondisi ekonomi. Ketiga, penelitian komparatif mengenai sistem penyelesaian sengketa hubungan industrial di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem hukum serupa, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi perbaikan dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Ketiga saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepastian hukum, melindungi hak-hak pekerja, dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan produktif.

  1. Makna dan Penerapan Uang Pisah pada Pemutusan Hubungan Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia |... journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/25987Makna dan Penerapan Uang Pisah pada Pemutusan Hubungan Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia journal uii ac IUSTUM article view 25987
  2. Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perselisihan PHK | Telaumbanua | EKSEKUSI. pertimbangan hakim penyelesaian... doi.org/10.24014/je.v2i1.9404Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perselisihan PHK Telaumbanua EKSEKUSI pertimbangan hakim penyelesaian doi 10 24014 je v2i1 9404
  3. Tinjauan Hukum Pembayaran Kompensasi Bagi Karyawan Yang Diputus Hubungan Kerjanya | JURNAL HUKUM PELITA.... doi.org/10.37366/jh.v4i2.2672Tinjauan Hukum Pembayaran Kompensasi Bagi Karyawan Yang Diputus Hubungan Kerjanya JURNAL HUKUM PELITA doi 10 37366 jh v4i2 2672
Read online
File size335.75 KB
Pages15
DMCAReport

Related /

JURIS Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Menyelesaikan Perselisihan Pekerja 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kewenangan khusus untuk menangani perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja, termasuk perselisihan hak, kepentingan,Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kewenangan khusus untuk menangani perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja, termasuk perselisihan hak, kepentingan,

JURIS Pelaksanaan Dan Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Kios Antara Pedagang Pasar Dengan Perusahaan Daerah Unit Kantor Pasar Cinde 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa antara pedagang dan perusahaan daerah Pasar Cinde didasarkan pada kebebasan berkontrak, yang mengikat kedua belah pihakPelaksanaan perjanjian sewa menyewa antara pedagang dan perusahaan daerah Pasar Cinde didasarkan pada kebebasan berkontrak, yang mengikat kedua belah pihak

JURIS Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Setiap perkawinan pasti mengharapkan kehadiran seorang buah hati untuk menjadi generasi penerus yang menegakkan dan menjaga marwah serta nama baik keluarga.Setiap perkawinan pasti mengharapkan kehadiran seorang buah hati untuk menjadi generasi penerus yang menegakkan dan menjaga marwah serta nama baik keluarga.

JURIS Penerapan Asas Itikad Baik Pada Pengalihan Hak Atas Tanah Terhadap Harta Debitor Pailit 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Pemberian utang atau kredit oleh kreditor dalam kedudukannya sebagai orang perseorangan maupun badan hukum kepada debitor, sudah lazim terjadi dalam kehidupanPemberian utang atau kredit oleh kreditor dalam kedudukannya sebagai orang perseorangan maupun badan hukum kepada debitor, sudah lazim terjadi dalam kehidupan

JURIS Perlindungan Konsumen Bagi Pemberi Pinjaman Fintech Peer To Peer Lending 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Peraturan POJK mengatur mitigasi risiko, namun diperlukan amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengakomodir aspek pemberi pinjaman.Peraturan POJK mengatur mitigasi risiko, namun diperlukan amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengakomodir aspek pemberi pinjaman.

JURIS Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Dan Hambatan Perkara Tindak Pidana Dalam Kuh Pidana 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan sistem restoratif Justice berasal dari faktor masyarakat dan budaya. PenelitianHambatan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan sistem restoratif Justice berasal dari faktor masyarakat dan budaya. Penelitian

JURIS Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan di Indonesia 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Untuk itu, perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan atau Penyedia Jasa Keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam hal melakukan pencegahanUntuk itu, perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan atau Penyedia Jasa Keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam hal melakukan pencegahan

JURIS Aspek Hukum Penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dalam Bisnis Perbankan di Indonesia 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Hal mana disebabkan karena fokus penelitian berkaitan dengan kajian terhadap aspek-aspek hukum dalam dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan denganHal mana disebabkan karena fokus penelitian berkaitan dengan kajian terhadap aspek-aspek hukum dalam dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

Useful /

JURIS Mini Break Intervention in Preventing Asthenopia among Drawing Workers using Standard and Widescreen Size VDT at Construction Company in Jakarta 2026More at 2026

UKRIDAUKRIDA Latar Belakang, Mini break dapat menjadi solusi untuk kelelahan mata yang menjadi masalah utama pada pekerja dengan pekerjaan menggambar menggunakan VDT.Latar Belakang, Mini break dapat menjadi solusi untuk kelelahan mata yang menjadi masalah utama pada pekerja dengan pekerjaan menggambar menggunakan VDT.

JURIS Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan Kepuasan Pasien Peserta BPJS di Puskesmas Palakka Kabupaten Barru 2026More at 2026

STIKMKSSTIKMKS Hasil uji chi‑square menunjukkan tidak ada hubungan antara kehandalan dengan kepuasan pasien (p=0,716>0,05), ada hubungan antara daya tanggap denganHasil uji chi‑square menunjukkan tidak ada hubungan antara kehandalan dengan kepuasan pasien (p=0,716>0,05), ada hubungan antara daya tanggap dengan

JURIS Pengaruh Edukasi Dengan Pendekatan Teori Model Behavioral System Dorothy E Johnson Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi Di Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar 2026More at 2026

STIKMKSSTIKMKS Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian edukasi dengan pendekatan teori Model Behavioral System Dorothy E. Johnson efektif menurunkan tekanan darahPenelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian edukasi dengan pendekatan teori Model Behavioral System Dorothy E. Johnson efektif menurunkan tekanan darah

JURIS Implementation of PJBL Based Worksheet with a STEAM Approach to Improve High School Students Creative Thinking Abilities A Synthesis of Empirical Insights 2025More at 2025

UNESAUNESA Hasil: Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan STEAM yang terintegrasi dengan Project Based Learning (PjBL) secara konsisten meningkatkan keterampilanHasil: Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan STEAM yang terintegrasi dengan Project Based Learning (PjBL) secara konsisten meningkatkan keterampilan

ads-block-test