UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI
Transparansi HukumTransparansi HukumHakikat dan perubahan fundamental pembangunan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 memberi kedudukan yang strategis dan kewenangan yang besar bagi desa untuk mengelola wilayah desa dengan didukung oleh dana yang memadai sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah desa di masa yang akan datang tidak membangun desa secara maksimal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis terkait Eksistensi Kepala Desa Dalam Menciptakan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Pakel Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.
Pertama, peran Kepala Desa dalam menciptakan ketahanan sosial budaya masyarakat desa dalam penyelesaian konflik sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pakel Kecamatan Gucialit telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4).Kedua, kekuatan hukum hasil putusan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa memiliki dasar hukum yang kuat, seperti PERMA No.48 Tahun 2009, sehingga hasil mediasi mengikat para pihak.Ketiga, Kepala Desa berfungsi sebagai mediator yang berwenang menyelesaikan perselisihan berdasarkan kewenangan yang berasal dari undang-undang.
Pertama, perlu diteliti lebih lanjut bagaimana efektivitas mediasi yang dilakukan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan pihak dari luar desa, mengingat kewenangan kepala desa mungkin terbatas pada warga desa setempat. Kedua, penting untuk mengkaji bagaimana kearifan lokal di Desa Pakel dapat diintegrasikan secara sistematis dalam proses mediasi, agar penyelesaian sengketa tidak hanya hukum formal tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat. Ketiga, perlu dikembangkan model pelatihan bagi Kepala Desa dalam teknik mediasi berbasis hukum dan psikologi konflik, sehingga mereka tidak hanya berperan sebagai penengah tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Penelitian lanjutan juga bisa mengeksplorasi perbandingan antar desa dalam satu kabupaten untuk melihat variasi pendekatan dan efektivitas mediasi. Selain itu, penting untuk meneliti sejauh mana hasil mediasi di tingkat desa mencegah sengketa masuk ke pengadilan, termasuk analisis dampak ekonomi dan sosialnya. Penelitian serupa juga dapat dilakukan terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses mediasi. Selanjutnya, perlu dievaluasi sistem dokumentasi dan arsip hasil mediasi di desa agar dapat menjadi dasar hukum yang sah jika terjadi sengketa ulang. Studi tentang persepsi masyarakat terhadap keputusan Kepala Desa sebagai mediator juga layak digali. Di samping itu, penting untuk mengeksplorasi perlindungan hukum bagi Kepala Desa saat menjalankan fungsi mediasi, mengingat potensi konflik kepentingan. Terakhir, penelitian dapat mengarah pada pembuatan pedoman nasional penyelesaian sengketa di desa berbasis UU Desa dan kearifan lokal.
| File size | 285.7 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE This issue became central to the judicial review of Articles 14 and 15 of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations, culminating in ConstitutionalThis issue became central to the judicial review of Articles 14 and 15 of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations, culminating in Constitutional
DINASTIRESDINASTIRES Therefore, an adaptive reconstruction of criminal law policy is needed, balancing repressive and preventive approaches, strengthening coordination betweenTherefore, an adaptive reconstruction of criminal law policy is needed, balancing repressive and preventive approaches, strengthening coordination between
UntikaUntika Karena itu, diperlukan reformulasi hukum pidana yang peka terhadap kemajuan teknologi dan sudut pandang keadilan gender, serta penguatan kebijakan digitalKarena itu, diperlukan reformulasi hukum pidana yang peka terhadap kemajuan teknologi dan sudut pandang keadilan gender, serta penguatan kebijakan digital
UntikaUntika Hasil penelitian menunjukkan bahwa overclaim melanggar asas itikad baik, keadilan, transparansi, dan juga kepastian hukum. Influencer sebagai bagian dariHasil penelitian menunjukkan bahwa overclaim melanggar asas itikad baik, keadilan, transparansi, dan juga kepastian hukum. Influencer sebagai bagian dari
FHUKIFHUKI Indonesia adalah negara hukum yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan perlindunganIndonesia adalah negara hukum yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan perlindungan
FHUKIFHUKI Unsur perbuatan revenge porn memenuhi ketentuan Pasal 282 ayat (1) KUHP, Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, dan Pasal 45 ayat (1) jo. PenegakanUnsur perbuatan revenge porn memenuhi ketentuan Pasal 282 ayat (1) KUHP, Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, dan Pasal 45 ayat (1) jo. Penegakan
DINASTIREVDINASTIREV Penerapan perjanjian waralaba dalam konteks modern dapat dilakukan secara online dan diakui sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian berdasarkanPenerapan perjanjian waralaba dalam konteks modern dapat dilakukan secara online dan diakui sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian berdasarkan
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Berdasarkan Pasal 310 KUHP, setiap orang dilarang mencemarkan nama baik, namun perkembangan teknologi memungkinkan tindakan ini dilakukan melalui mediaBerdasarkan Pasal 310 KUHP, setiap orang dilarang mencemarkan nama baik, namun perkembangan teknologi memungkinkan tindakan ini dilakukan melalui media
Useful /
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Pengelolaan daya tarik perlu mengoptimalkan keunggulan alam dan budaya melalui promosi digital dan event internasional. Selain itu, pembiayaan dari retribusiPengelolaan daya tarik perlu mengoptimalkan keunggulan alam dan budaya melalui promosi digital dan event internasional. Selain itu, pembiayaan dari retribusi
POLTEKKESACEHPOLTEKKESACEH Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara pengetahuan dengan rencana kesiapsiagaan (r=0,522), peringatan bencana (r=0,455),Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara pengetahuan dengan rencana kesiapsiagaan (r=0,522), peringatan bencana (r=0,455),
STFTKIJNESTFTKIJNE WHO bahkan mengeluarkan imbauan untuk menjaga jarak fisik yang dikenal dengan istilah physical distancing. Salah satu hal yang mengalami perubahan karenaWHO bahkan mengeluarkan imbauan untuk menjaga jarak fisik yang dikenal dengan istilah physical distancing. Salah satu hal yang mengalami perubahan karena
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Wabah virus corona yang terjadi di seluruh dunia memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mengubah cara hidup dan budaya hingga menyentuh lapisan masyarakatWabah virus corona yang terjadi di seluruh dunia memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mengubah cara hidup dan budaya hingga menyentuh lapisan masyarakat