UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI
Transparansi HukumTransparansi HukumHakikat dan perubahan fundamental pembangunan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 memberi kedudukan yang strategis dan kewenangan yang besar bagi desa untuk mengelola wilayah desa dengan didukung oleh dana yang memadai sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah desa di masa yang akan datang tidak membangun desa secara maksimal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis terkait Eksistensi Kepala Desa Dalam Menciptakan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Pakel Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.
Pertama, peran Kepala Desa dalam menciptakan ketahanan sosial budaya masyarakat desa dalam penyelesaian konflik sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pakel Kecamatan Gucialit telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4).Kedua, kekuatan hukum hasil putusan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa memiliki dasar hukum yang kuat, seperti PERMA No.48 Tahun 2009, sehingga hasil mediasi mengikat para pihak.Ketiga, Kepala Desa berfungsi sebagai mediator yang berwenang menyelesaikan perselisihan berdasarkan kewenangan yang berasal dari undang-undang.
Pertama, perlu diteliti lebih lanjut bagaimana efektivitas mediasi yang dilakukan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan pihak dari luar desa, mengingat kewenangan kepala desa mungkin terbatas pada warga desa setempat. Kedua, penting untuk mengkaji bagaimana kearifan lokal di Desa Pakel dapat diintegrasikan secara sistematis dalam proses mediasi, agar penyelesaian sengketa tidak hanya hukum formal tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat. Ketiga, perlu dikembangkan model pelatihan bagi Kepala Desa dalam teknik mediasi berbasis hukum dan psikologi konflik, sehingga mereka tidak hanya berperan sebagai penengah tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Penelitian lanjutan juga bisa mengeksplorasi perbandingan antar desa dalam satu kabupaten untuk melihat variasi pendekatan dan efektivitas mediasi. Selain itu, penting untuk meneliti sejauh mana hasil mediasi di tingkat desa mencegah sengketa masuk ke pengadilan, termasuk analisis dampak ekonomi dan sosialnya. Penelitian serupa juga dapat dilakukan terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses mediasi. Selanjutnya, perlu dievaluasi sistem dokumentasi dan arsip hasil mediasi di desa agar dapat menjadi dasar hukum yang sah jika terjadi sengketa ulang. Studi tentang persepsi masyarakat terhadap keputusan Kepala Desa sebagai mediator juga layak digali. Di samping itu, penting untuk mengeksplorasi perlindungan hukum bagi Kepala Desa saat menjalankan fungsi mediasi, mengingat potensi konflik kepentingan. Terakhir, penelitian dapat mengarah pada pembuatan pedoman nasional penyelesaian sengketa di desa berbasis UU Desa dan kearifan lokal.
| File size | 285.7 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Kejahatan siber yang dipicu oleh kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan pola serangan digital baru yang rumit, terstruktur, dan menargetkan kelompokKejahatan siber yang dipicu oleh kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan pola serangan digital baru yang rumit, terstruktur, dan menargetkan kelompok
FHUKIFHUKI Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah sebelum terjadinya kejahatan, sedangkan perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi terhadap pelakuPerlindungan hukum preventif bertujuan mencegah sebelum terjadinya kejahatan, sedangkan perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi terhadap pelaku
FHUKIFHUKI 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak
NEOLECTURANEOLECTURA Penafsiran hukum yang signifikan masih cenderung ke arah kebutuhan perjanjian tertulis meskipun penerimaan hukum terhadap format elektronik sebagai perjanjianPenafsiran hukum yang signifikan masih cenderung ke arah kebutuhan perjanjian tertulis meskipun penerimaan hukum terhadap format elektronik sebagai perjanjian
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA SMK Maarif Kabupaten Tegal adalah salah satu organisasi pendidikan dan memerlukan penyediaan layanan informasi pengolahan data yang cepat, tepat dan akuratSMK Maarif Kabupaten Tegal adalah salah satu organisasi pendidikan dan memerlukan penyediaan layanan informasi pengolahan data yang cepat, tepat dan akurat
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi perpustakaan keliling berbasis web menggunakan algoritma string matching dan teknologiPenelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi perpustakaan keliling berbasis web menggunakan algoritma string matching dan teknologi
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Sistem pengelolaan persuratan yang saat ini berjalan di Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional dirasakan masih mempunyaiSistem pengelolaan persuratan yang saat ini berjalan di Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional dirasakan masih mempunyai
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Dengan adanya sistem informasi komputerisasi berbasis web diharapkan dapat membantu calon taruna dalam pendaftaran dan mendapatkan keakuratan informasiDengan adanya sistem informasi komputerisasi berbasis web diharapkan dapat membantu calon taruna dalam pendaftaran dan mendapatkan keakuratan informasi
Useful /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Media elektronik merupakan cara untuk menggabungkan kehendak dan tujuan pihak-pihak yang tidak bertemu secara langsung. Kondisi itu boleh dilaksanakanMedia elektronik merupakan cara untuk menggabungkan kehendak dan tujuan pihak-pihak yang tidak bertemu secara langsung. Kondisi itu boleh dilaksanakan
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memiliki kedudukan sebagai Pejabat Pemerintahan dengan berbagai konsekuensi turunan selayaknya jabatan5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memiliki kedudukan sebagai Pejabat Pemerintahan dengan berbagai konsekuensi turunan selayaknya jabatan
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, untuk mengkaji asas-asasPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, untuk mengkaji asas-asas
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi, salah satunya adalah pengelolaan barang milik/kekayaanDalam melaksanakan tugas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi, salah satunya adalah pengelolaan barang milik/kekayaan