FHUKIFHUKI
Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatJurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatKejahatan siber, atau cybercrime, telah menjadi tren baru di banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu kejahatan siber yang menyebar belakangan adalah pornografi dengan motif balas dendam, tetapi masih banyak orang yang tidak memahami motif kejahatan ini. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan publik tentang pentingnya memahami bahwa ini adalah tindak pidana. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah apakah pornografi dengan motif balas dendam termasuk dalam tindak pidana penyebaran pornografi atau tidak, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pelaku penyebaran pornografi balas dendam dalam Putusan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan statutory dan kasus. Data yang digunakan berasal dari KUHP, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan motif balas dendam dan pertimbangan hakim dalam Putusan No. XX/XXXX/XXXX/XXXX tidak sesuai karena ada fakta hukum yang terungkap tetapi diabaikan oleh Majelis Hakim sehingga dalam pertimbangan mereka langsung menerapkan UU Pornografi tanpa mempertimbangkan UU ITE seperti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
Pornografi balas dendam dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi berdasarkan unsur perbuatannya.Unsur perbuatan revenge porn memenuhi ketentuan Pasal 282 ayat (1) KUHP, Pasal 29 jo.Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, dan Pasal 45 ayat (1) jo.Penegakan hukum terhadap pelaku pornografi balas dendam perlu mempertimbangkan motif dan dampak psikologis korban.Saat ini, perlindungan hukum bagi korban masih kurang memadai, sehingga diperlukan revisi peraturan perundang-undangan untuk mengakomodir kasus-kasus khusus seperti ini.
1. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan UU TPKS dalam menangani kasus pornografi balas dendam, terutama dalam menilai dampak psikologis korban. 2. Studi perbandingan antara regulasi hukum Indonesia dengan negara lain dapat memberikan wawasan tentang pendekatan yang lebih efektif dalam menangani kejahatan ini. 3. Penelitian tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pornografi balas dendam, termasuk aspek psikologis dan sosial, dapat membantu pengembangan kebijakan pencegahan yang lebih komprehensif. Selain itu, diperlukan penelitian tentang mekanisme restitusi atau ganti rugi yang adil bagi korban, serta pengembangan sistem pelaporan kejahatan siber yang lebih efisien dan aman.
| File size | 980.79 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Ketiadaan regulasi yang jelas mengenai AI sebagai alat atau objek tindak kejahatan menciptakan kekosongan hukum yang menyulitkan penegak hukum untuk mengambilKetiadaan regulasi yang jelas mengenai AI sebagai alat atau objek tindak kejahatan menciptakan kekosongan hukum yang menyulitkan penegak hukum untuk mengambil
UntikaUntika Hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untukHal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk
UntikaUntika Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kelompok tani dalam mencegah praktik korupsi dana desa, dengan studi kasus di Desa Manyar, KabupatenPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kelompok tani dalam mencegah praktik korupsi dana desa, dengan studi kasus di Desa Manyar, Kabupaten
UntikaUntika Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menyediakan kerangka hukum formal, kasus KDRT masih marak di masyarakat pedesaan seperti Desa Ngarum,Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menyediakan kerangka hukum formal, kasus KDRT masih marak di masyarakat pedesaan seperti Desa Ngarum,
UntikaUntika Sehingga perkembangan teknologi harus diselaraskan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Optimalisasi hukum dan teknologi perlu terus dibenahi dalam penyelenggaraanSehingga perkembangan teknologi harus diselaraskan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Optimalisasi hukum dan teknologi perlu terus dibenahi dalam penyelenggaraan
FHUKIFHUKI Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah sebelum terjadinya kejahatan, sedangkan perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi terhadap pelakuPerlindungan hukum preventif bertujuan mencegah sebelum terjadinya kejahatan, sedangkan perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi terhadap pelaku
FHUKIFHUKI Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur apa yang termasukHasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur apa yang termasuk
FHUKIFHUKI This article examines the legal protection of copyrighted works on peer-to-peer file sharing sites under Indonesian Copyright Law No. 28 of 2014, employingThis article examines the legal protection of copyrighted works on peer-to-peer file sharing sites under Indonesian Copyright Law No. 28 of 2014, employing
Useful /
IIKPELAMONIAIIKPELAMONIA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanan prima berupa kemampuan, daya tanggap, kompetensi, empati serta penampilan terhadap loyalitasPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanan prima berupa kemampuan, daya tanggap, kompetensi, empati serta penampilan terhadap loyalitas
UntikaUntika Sebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal di dalamnya, melainkan melalui UU Pidana diluarSebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal di dalamnya, melainkan melalui UU Pidana diluar
UntikaUntika Tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑UndangTujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑Undang
FHUKIFHUKI Human trafficking is a modern form of human slavery. Trafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity.Human trafficking is a modern form of human slavery. Trafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity.