FHUKIFHUKI
Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatJurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatKejahatan siber, atau cybercrime, telah menjadi tren baru di banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu kejahatan siber yang menyebar belakangan adalah pornografi dengan motif balas dendam, tetapi masih banyak orang yang tidak memahami motif kejahatan ini. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan publik tentang pentingnya memahami bahwa ini adalah tindak pidana. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah apakah pornografi dengan motif balas dendam termasuk dalam tindak pidana penyebaran pornografi atau tidak, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pelaku penyebaran pornografi balas dendam dalam Putusan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan statutory dan kasus. Data yang digunakan berasal dari KUHP, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan motif balas dendam dan pertimbangan hakim dalam Putusan No. XX/XXXX/XXXX/XXXX tidak sesuai karena ada fakta hukum yang terungkap tetapi diabaikan oleh Majelis Hakim sehingga dalam pertimbangan mereka langsung menerapkan UU Pornografi tanpa mempertimbangkan UU ITE seperti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
Pornografi balas dendam dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi berdasarkan unsur perbuatannya.Unsur perbuatan revenge porn memenuhi ketentuan Pasal 282 ayat (1) KUHP, Pasal 29 jo.Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, dan Pasal 45 ayat (1) jo.Penegakan hukum terhadap pelaku pornografi balas dendam perlu mempertimbangkan motif dan dampak psikologis korban.Saat ini, perlindungan hukum bagi korban masih kurang memadai, sehingga diperlukan revisi peraturan perundang-undangan untuk mengakomodir kasus-kasus khusus seperti ini.
1. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan UU TPKS dalam menangani kasus pornografi balas dendam, terutama dalam menilai dampak psikologis korban. 2. Studi perbandingan antara regulasi hukum Indonesia dengan negara lain dapat memberikan wawasan tentang pendekatan yang lebih efektif dalam menangani kejahatan ini. 3. Penelitian tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pornografi balas dendam, termasuk aspek psikologis dan sosial, dapat membantu pengembangan kebijakan pencegahan yang lebih komprehensif. Selain itu, diperlukan penelitian tentang mekanisme restitusi atau ganti rugi yang adil bagi korban, serta pengembangan sistem pelaporan kejahatan siber yang lebih efisien dan aman.
| File size | 980.79 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
FHUKIFHUKI Aktivitas hacking terkait Bjorka menunjukkan kerentanan kerangka kerja perlindungan data Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lingkupAktivitas hacking terkait Bjorka menunjukkan kerentanan kerangka kerja perlindungan data Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lingkup
UntikaUntika Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja,Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja,
UntikaUntika Dalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. BerlakunyaDalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Berlakunya
UntikaUntika Penelitian ini berangkat dari dua permasalahan utama yaitu; Bagaimakah penerapan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan Pemerintah NomorPenelitian ini berangkat dari dua permasalahan utama yaitu; Bagaimakah penerapan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor
KALBISKALBIS Perbandingan antar generasi menunjukkan bahwa literasi digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Generasi Z, tetapi tidak berpengaruh signifikanPerbandingan antar generasi menunjukkan bahwa literasi digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Generasi Z, tetapi tidak berpengaruh signifikan
IBRAHIMYIBRAHIMY Kewenangan ini dianalisis dengan mempertimbangkan penentuan locus delicti, sifat kejahatan, serta penerapan yurisdiksi ekstrateritorial terhadap kejahatanKewenangan ini dianalisis dengan mempertimbangkan penentuan locus delicti, sifat kejahatan, serta penerapan yurisdiksi ekstrateritorial terhadap kejahatan
SUMBARPROVSUMBARPROV Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melaluiJenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui
UMMUMM Pemikiran positivis hukum dinilai bertentangan dengan kondisi sosial masyarakat. Zaman menuntut hukum untuk adaptif, memerlukan pembaruan hukum pidanaPemikiran positivis hukum dinilai bertentangan dengan kondisi sosial masyarakat. Zaman menuntut hukum untuk adaptif, memerlukan pembaruan hukum pidana
Useful /
STIMSUKMAMEDANSTIMSUKMAMEDAN Variabel target kerja (X1) dan pengawasan (X2) mampu memberikan kontribusi pengaruh terhadap variabel kinerja karyawan sebesar 78,4% sedangkan sisanyaVariabel target kerja (X1) dan pengawasan (X2) mampu memberikan kontribusi pengaruh terhadap variabel kinerja karyawan sebesar 78,4% sedangkan sisanya
UMMUMM Konsep profetik, yang memuat ideal etis berupa humanisme, pembebasan, dan transendensi, merefleksikan nilai-nilai Pancasila. Politik hukum melalui RPJM,Konsep profetik, yang memuat ideal etis berupa humanisme, pembebasan, dan transendensi, merefleksikan nilai-nilai Pancasila. Politik hukum melalui RPJM,
MARANATHAMARANATHA Microgreens mengandung vitamin dan fitokimia yang bekerja sebagai antioksidan dan anti-inflamasi. Tujuan penulisan telaah pustaka ini adalah untuk mengidentifikasiMicrogreens mengandung vitamin dan fitokimia yang bekerja sebagai antioksidan dan anti-inflamasi. Tujuan penulisan telaah pustaka ini adalah untuk mengidentifikasi
UNEJUNEJ Pembatasan oleh negara menjadi prediktor utama diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas beragama. Pola pembatasan ini dilakukan melalui kebijakanPembatasan oleh negara menjadi prediktor utama diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas beragama. Pola pembatasan ini dilakukan melalui kebijakan