FHUKIFHUKI
Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatJurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatHuman trafficking is a modern form of human slavery. Trafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity. Many people experience the crime of trafficking in persons, the people who are victims of this crime are of course greatly disadvantaged. The victim is the party that suffers the most in a crime, while the victim does not get as much protection as provided by law for the perpetrators of crime. The loss suffered by the victim is not only physical, but also psychological, which results in prolonged trauma. Protection for victims, especially the victims right to obtain compensation, is part of the victims rights and social security through filing for restitution charged by the perpetrators of the crime of trafficking in persons according to Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons. This research is a normative legal research with a case approach. The data used is secondary data in the form of primary book materials: Civil Code, Law Number 21 of 2007, Government Regulation Number 7 of 2018 and Decision number 32/pid.sus/2020/pn.rtg, while legal materials secondary obtained from books, as well as other literature. From the results of this study it can be concluded that in granting restitution to victims in criminal acts it has been regulated in Law Number 21 of 2007 but it is still very difficult for victims to obtain restitution rights, it is hoped that law enforcement officials will inform victims in the implementation of granting restitution rights for victim.
Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, namun hak tersebut masih sulit diakses oleh para korban.Oleh karena itu, diharapkan para penegak hukum dapat lebih proaktif dalam menginformasikan dan memfasilitasi hak restitusi bagi para korban tindak pidana perdagangan orang.Hal ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak setelah mengalami trauma akibat kejahatan tersebut.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil penelitian, serta keterbatasan yang ada, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam memberikan perlindungan dan restitusi bagi korban perdagangan orang, dengan fokus pada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh korban dalam mengakses hak-hak mereka. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model mediasi yang efektif dalam penyelesaian kasus perdagangan orang, dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti korban, pelaku, keluarga, dan lembaga pemerintah. Ketiga, penting untuk meneliti mengenai peran serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang, serta bagaimana meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai isu ini. Dengan menggabungkan ketiga saran penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan perlindungan dan pemulihan korban perdagangan orang, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi seluruh masyarakat.
| File size | 999.09 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UIDUID Faktor pendorong pemekaran meliputi aspirasi masyarakat, potensi daerah, kemampuan ekonomi, dan historis budaya. Kewenangan pemerintah pusat dan daerahFaktor pendorong pemekaran meliputi aspirasi masyarakat, potensi daerah, kemampuan ekonomi, dan historis budaya. Kewenangan pemerintah pusat dan daerah
UNRUNR Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap isu perizinan, alih fungsi lahan, pengembangan infrastruktur, serta kebijakanHasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap isu perizinan, alih fungsi lahan, pengembangan infrastruktur, serta kebijakan
FHUKIFHUKI Perjanjian ini berupa pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan pembayaran premi. Dalam asuransi jiwa, klausul Contestable PeriodPerjanjian ini berupa pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan pembayaran premi. Dalam asuransi jiwa, klausul Contestable Period
FHUKIFHUKI 4 of 2010. This is because the article does not contain clear criteria related to narcotics abusers for themselves where such considerations are in line4 of 2010. This is because the article does not contain clear criteria related to narcotics abusers for themselves where such considerations are in line
FHUKIFHUKI Akibat hukum perubahan ini adalah pembagian saham menjadi Seri A Dwiwarna dan Seri B, yang tunduk pada Undang‑Undang Perseroan Terbatas dan Undang‑UndangAkibat hukum perubahan ini adalah pembagian saham menjadi Seri A Dwiwarna dan Seri B, yang tunduk pada Undang‑Undang Perseroan Terbatas dan Undang‑Undang
AKABAAKABA Partai oposisi merupakan salah satu bagian penting dalam demokrasi di Indonesia namun beberapa tahun terakhir partai oposisi di Indonesia perannya “kurangPartai oposisi merupakan salah satu bagian penting dalam demokrasi di Indonesia namun beberapa tahun terakhir partai oposisi di Indonesia perannya “kurang
ECOJOINECOJOIN Dengan unit analisis perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2021, menggunakan metode analisis regresiDengan unit analisis perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2021, menggunakan metode analisis regresi
UADUAD Penelitian ini menyimpulkan, pertama pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 telah menimbulkan problematika hukum. Kedua, terdapat kelebihan dan kelemahan terhadapPenelitian ini menyimpulkan, pertama pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 telah menimbulkan problematika hukum. Kedua, terdapat kelebihan dan kelemahan terhadap
Useful /
ECOJOINECOJOIN Secara parsial pengungkapan CSR dan modal intelektual tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan struktur modal berpengaruh negatif terhadapSecara parsial pengungkapan CSR dan modal intelektual tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan struktur modal berpengaruh negatif terhadap
UNIPMAUNIPMA Pendalaman materi ini digunakan untuk persiapan siswa mengikuti ajang olimpiade yang akan dilaksanakan oleh siswa SMKN 1 Geger. Adanya kegiatan pengabdianPendalaman materi ini digunakan untuk persiapan siswa mengikuti ajang olimpiade yang akan dilaksanakan oleh siswa SMKN 1 Geger. Adanya kegiatan pengabdian
UNIPMAUNIPMA Melalui strategi dan teknik berpikir kritis, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah, menganalisis dan memberikan solusi pada kasus APBN. DiharapkanMelalui strategi dan teknik berpikir kritis, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah, menganalisis dan memberikan solusi pada kasus APBN. Diharapkan
UNIPMAUNIPMA Keaktifan siswa diarahkan kepada hal positif, yaitu evaluasi pembelajaran secara berkelompok menggunakan Quizlet. Pemahaman dan perilaku peserta didikKeaktifan siswa diarahkan kepada hal positif, yaitu evaluasi pembelajaran secara berkelompok menggunakan Quizlet. Pemahaman dan perilaku peserta didik