FHUKIFHUKI
Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatJurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatHuman trafficking is a modern form of human slavery. Trafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity. Many people experience the crime of trafficking in persons, the people who are victims of this crime are of course greatly disadvantaged. The victim is the party that suffers the most in a crime, while the victim does not get as much protection as provided by law for the perpetrators of crime. The loss suffered by the victim is not only physical, but also psychological, which results in prolonged trauma. Protection for victims, especially the victims right to obtain compensation, is part of the victims rights and social security through filing for restitution charged by the perpetrators of the crime of trafficking in persons according to Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons. This research is a normative legal research with a case approach. The data used is secondary data in the form of primary book materials: Civil Code, Law Number 21 of 2007, Government Regulation Number 7 of 2018 and Decision number 32/pid.sus/2020/pn.rtg, while legal materials secondary obtained from books, as well as other literature. From the results of this study it can be concluded that in granting restitution to victims in criminal acts it has been regulated in Law Number 21 of 2007 but it is still very difficult for victims to obtain restitution rights, it is hoped that law enforcement officials will inform victims in the implementation of granting restitution rights for victim.
Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, namun hak tersebut masih sulit diakses oleh para korban.Oleh karena itu, diharapkan para penegak hukum dapat lebih proaktif dalam menginformasikan dan memfasilitasi hak restitusi bagi para korban tindak pidana perdagangan orang.Hal ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak setelah mengalami trauma akibat kejahatan tersebut.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil penelitian, serta keterbatasan yang ada, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam memberikan perlindungan dan restitusi bagi korban perdagangan orang, dengan fokus pada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh korban dalam mengakses hak-hak mereka. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model mediasi yang efektif dalam penyelesaian kasus perdagangan orang, dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti korban, pelaku, keluarga, dan lembaga pemerintah. Ketiga, penting untuk meneliti mengenai peran serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang, serta bagaimana meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai isu ini. Dengan menggabungkan ketiga saran penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan perlindungan dan pemulihan korban perdagangan orang, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi seluruh masyarakat.
| File size | 999.09 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Sebaliknya, sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk KUHP dan UU ITE, belum mampu mencakup aspek teknologis dan gender dari kejahatan tersebut secaraSebaliknya, sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk KUHP dan UU ITE, belum mampu mencakup aspek teknologis dan gender dari kejahatan tersebut secara
UntikaUntika Penegakan hukum terhadap influencer yang melakukan overclaim ini penting untuk memberikan perlindungan konsumen yang lebih efektif. Praktik promosi produkPenegakan hukum terhadap influencer yang melakukan overclaim ini penting untuk memberikan perlindungan konsumen yang lebih efektif. Praktik promosi produk
UntikaUntika Partisipasi masyarakat yang bermakna masih terbatas, namun kelompok tani menunjukkan potensi sebagai agen informal dalam pengawasan akuntabilitas danaPartisipasi masyarakat yang bermakna masih terbatas, namun kelompok tani menunjukkan potensi sebagai agen informal dalam pengawasan akuntabilitas dana
UntikaUntika Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan signifikan dalam menangani kasus KDRT di pedesaan melalui mediasi dan intervensi awal yang sesuaiHasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan signifikan dalam menangani kasus KDRT di pedesaan melalui mediasi dan intervensi awal yang sesuai
UntikaUntika Perkembangan teknologi harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan Indonesia telah memiliki Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar perlindungan,Perkembangan teknologi harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan Indonesia telah memiliki Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar perlindungan,
FHUKIFHUKI Indonesia adalah negara hukum yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan perlindunganIndonesia adalah negara hukum yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan perlindungan
FHUKIFHUKI Ironisnya, perempuan—khususnya istri—paling sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan untuk memahami implementasiIronisnya, perempuan—khususnya istri—paling sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan untuk memahami implementasi
FHUKIFHUKI Penegakan hukum terhadap pelaku pornografi balas dendam perlu mempertimbangkan motif dan dampak psikologis korban. Saat ini, perlindungan hukum bagi korbanPenegakan hukum terhadap pelaku pornografi balas dendam perlu mempertimbangkan motif dan dampak psikologis korban. Saat ini, perlindungan hukum bagi korban
Useful /
IIKPELAMONIAIIKPELAMONIA Dari hasil penelitian diperoleh bahwa ada pengaruh kemampuan, daya tanggap, empati, penampilan, dan kompetensi terhadap loyalitas pasien rawat jalan RSUDDari hasil penelitian diperoleh bahwa ada pengaruh kemampuan, daya tanggap, empati, penampilan, dan kompetensi terhadap loyalitas pasien rawat jalan RSUD
IIKPELAMONIAIIKPELAMONIA Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner, pengolahan data dilakukan secara komputerisasi dengan program SPSS dengan uji chi square. HasilData dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner, pengolahan data dilakukan secara komputerisasi dengan program SPSS dengan uji chi square. Hasil
UntikaUntika Proses penyelesaian perkara pidana di rumah restorative justice dilaksanakan melalui musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan, mencerminkan nilai solidartasProses penyelesaian perkara pidana di rumah restorative justice dilaksanakan melalui musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan, mencerminkan nilai solidartas
UntikaUntika Kodifikasi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam KUHP di Indonesia merupakan sesuatu yang baru. Sebab dalam KUHP yang berlaku saatKodifikasi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam KUHP di Indonesia merupakan sesuatu yang baru. Sebab dalam KUHP yang berlaku saat