FHUKIFHUKI
Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatJurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatHuman trafficking is a modern form of human slavery. Trafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity. Many people experience the crime of trafficking in persons, the people who are victims of this crime are of course greatly disadvantaged. The victim is the party that suffers the most in a crime, while the victim does not get as much protection as provided by law for the perpetrators of crime. The loss suffered by the victim is not only physical, but also psychological, which results in prolonged trauma. Protection for victims, especially the victims right to obtain compensation, is part of the victims rights and social security through filing for restitution charged by the perpetrators of the crime of trafficking in persons according to Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons. This research is a normative legal research with a case approach. The data used is secondary data in the form of primary book materials: Civil Code, Law Number 21 of 2007, Government Regulation Number 7 of 2018 and Decision number 32/pid.sus/2020/pn.rtg, while legal materials secondary obtained from books, as well as other literature. From the results of this study it can be concluded that in granting restitution to victims in criminal acts it has been regulated in Law Number 21 of 2007 but it is still very difficult for victims to obtain restitution rights, it is hoped that law enforcement officials will inform victims in the implementation of granting restitution rights for victim.
Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, namun hak tersebut masih sulit diakses oleh para korban.Oleh karena itu, diharapkan para penegak hukum dapat lebih proaktif dalam menginformasikan dan memfasilitasi hak restitusi bagi para korban tindak pidana perdagangan orang.Hal ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak setelah mengalami trauma akibat kejahatan tersebut.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil penelitian, serta keterbatasan yang ada, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam memberikan perlindungan dan restitusi bagi korban perdagangan orang, dengan fokus pada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh korban dalam mengakses hak-hak mereka. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model mediasi yang efektif dalam penyelesaian kasus perdagangan orang, dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti korban, pelaku, keluarga, dan lembaga pemerintah. Ketiga, penting untuk meneliti mengenai peran serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang, serta bagaimana meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai isu ini. Dengan menggabungkan ketiga saran penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan perlindungan dan pemulihan korban perdagangan orang, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi seluruh masyarakat.
| File size | 999.09 KB |
| Pages | 15 |
| Short Link | https://juris.id/p-2fw |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Litigasi dilakukan melalui Pengadilan, yang terbagi menjadi pengadilan umum dan pengadilan khusus. Pengadilan Hubungan Industrial termasuk pengadilan khususLitigasi dilakukan melalui Pengadilan, yang terbagi menjadi pengadilan umum dan pengadilan khusus. Pengadilan Hubungan Industrial termasuk pengadilan khusus
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Sah atau tidaknya perkawinan orang tuanya akan berakibat kepada sah atau tidaknya status anak tersebut di mata hukum. Anak yang lahir dalam perkawinanSah atau tidaknya perkawinan orang tuanya akan berakibat kepada sah atau tidaknya status anak tersebut di mata hukum. Anak yang lahir dalam perkawinan
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Peraturan yang saat ini dapat mengakomodir perlindungan konsumen dianggap belum mampu untuk mengakomodir aspek-aspek yang ada pada pemberi pinjaman sebagaiPeraturan yang saat ini dapat mengakomodir perlindungan konsumen dianggap belum mampu untuk mengakomodir aspek-aspek yang ada pada pemberi pinjaman sebagai
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dalam hukum positif di Indonesia, serta penerapan Prinsip CotumersTujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dalam hukum positif di Indonesia, serta penerapan Prinsip Cotumers
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung lama. Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan regulasi pertambangan di IndonesiaDimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung lama. Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan regulasi pertambangan di Indonesia
UNSAUNSA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap tindakan wanprestasi pada perjanjian kredit pemilikan rumah pada Putusan PN Makassar NomorPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap tindakan wanprestasi pada perjanjian kredit pemilikan rumah pada Putusan PN Makassar Nomor
STIA LK DUMAISTIA LK DUMAI Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah memberikan wawasan dan informasi baru kepada masyarakat tentang pentingnya penguatan manajemenMelalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah memberikan wawasan dan informasi baru kepada masyarakat tentang pentingnya penguatan manajemen
UNISMAUNISMA Menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Secara formil, mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli dalam bentuk tertulis danMenggunakan metode penelitian yuridis normatif. Secara formil, mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli dalam bentuk tertulis dan
Useful /
UNPRIUNPRI Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan UCD mampu menghasilkan aplikasi yang intuitif, ramah pengguna, serta meningkatkan efisiensi dalam pemesanan layananHasil ini menunjukkan bahwa pendekatan UCD mampu menghasilkan aplikasi yang intuitif, ramah pengguna, serta meningkatkan efisiensi dalam pemesanan layanan
UNPRIUNPRI Data dianalisis menggunakan Skala Likert dan teori Kaplan & Norton dengan bantuan IBM SPSS Statistics 27. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel PerformanceData dianalisis menggunakan Skala Likert dan teori Kaplan & Norton dengan bantuan IBM SPSS Statistics 27. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Performance
FHUKIFHUKI 35 of 2009 concerning Narcotics is can is not mandatory. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kasus maupun teori-teori yang mendukung penelitian35 of 2009 concerning Narcotics is can is not mandatory. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kasus maupun teori-teori yang mendukung penelitian
UNKRISWINAUNKRISWINA 3. 000-3500/kg. Namun, pemasaran tersebut mengalami keterbatasan peminat, cenderung musiman dan bergantung permintaan konsumen. Permasalahan yang dihadapi3. 000-3500/kg. Namun, pemasaran tersebut mengalami keterbatasan peminat, cenderung musiman dan bergantung permintaan konsumen. Permasalahan yang dihadapi