UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumProses peradilan pidana yang berakhir pada pemenjaraan pelaku tindak pidana berdampak pada kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di kabupaten Jember. Hal ini yang kemudian mendorong aparat penegak hukum melakukan perubahan paradigma dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur diluar pengadilan yang berbasis kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian ini pertama, mekanisme penyelesaian perkara pidana berbasis kearifan lokal di kabupaten jember dilakukan melalui mediasi yang dilakukan pihak desa atau kelurahan dengan melibatkan semua pihak seperti Kepolisian, Perangkat desa, tokoh masyarakat, para pihak yang berperkara beserta keluarganya dengan syarat perkara pidana yang dapat dimediasi adalah tindak pidana ringan yang ancamannya dibawah lima tahun penjara ; Kedua, Proses penyelesaian perkara pidana berbasis kearifan lokal di kabupaten Jember dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan mencerminkan karakteristik kearifan lokal masyarakat pandhalungan; ketiga, Penyelesaian perkara pidana berbasis kearifan lokal di kabupaten relevan dengan tujuan pemidanaan keadilan restoratif dalam mewujudkan win-win solution dan mengurangi biaya peradilan.
Mekanisme penyelesaian perkara pidana di kabupaten Jember pada rumah restorative justice dilakukan melalui mediasi penal yang melibatkan pihak terkait seperti pelaku, korban, kepolisian, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, dengan syarat perkara pidana yang dimediasi adalah tindak pidana ringan dengan ancaman pidana penjara di bawah lima tahun.Proses penyelesaian perkara pidana di rumah restorative justice dilaksanakan melalui musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan, mencerminkan nilai solidartas dan humanisme masyarakat pandhalungan.Penyelesaian perkara pidana pada rumah restorative justice merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal yang tidak bertentangan dengan mekanisme mediasi penal, bertujuan untuk menyeimbangkan aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
Berdasarkan hasil penelitian, perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai efektivitas rumah restorative justice dalam mengurangi tingkat residivisme di kalangan pelaku tindak pidana ringan. Penelitian ini dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat pengulangan kejahatan antara pelaku yang menyelesaikan perkara melalui mediasi di rumah restorative justice dengan pelaku yang menjalani proses peradilan pidana formal. Selain itu, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada pengembangan model mediasi penal yang lebih adaptif terhadap karakteristik budaya dan sosial masyarakat setempat, dengan melibatkan tokoh-tokoh adat dan agama sebagai fasilitator mediasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses mediasi dan memastikan bahwa hasil mediasi benar-benar sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku. Terakhir, perlu dilakukan evaluasi komprehensif terhadap implementasi restorative justice di tingkat desa dan kelurahan, termasuk identifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan penyusunan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program ini. Evaluasi ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan korban tindak pidana, untuk memastikan bahwa program restorative justice benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
- Jurnal LITIGASI. pengawasan pelaksanaan kesepakatan mediasi penal penerapan restorative justice tahapan... doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.6208Jurnal LITIGASI pengawasan pelaksanaan kesepakatan mediasi penal penerapan restorative justice tahapan doi 10 23969 litigasi v24i1 6208
- Satwika : Jurnal Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial. wisata religi makam ki marogan pelestarian... Doi.Org/10.22219/Satwika.V7i1.25265Satwika Jurnal Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial wisata religi makam ki marogan pelestarian Doi Org 10 22219 Satwika V7i1 25265
- Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya | Unes Journal of Swara Justisia.... doi.org/10.31933/4mqgaj17Restorative Justice Pemaknaan Problematika dan Penerapan yang Seyogianya Unes Journal of Swara Justisia doi 10 31933 4mqgaj17
- Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal | JURNAL USM LAW REVIEW.... journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/9571Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal JURNAL USM LAW REVIEW journals usm ac index php julr article view 9571
| File size | 314.05 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenaiPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai
UntikaUntika Berlakunya asas ini memberi konsekwensi terhadap model penegakan hukum Pidana Korporasi di Indonesia. Pasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidanaBerlakunya asas ini memberi konsekwensi terhadap model penegakan hukum Pidana Korporasi di Indonesia. Pasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana
UntikaUntika Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas PUPR Kabupaten Banggai dilakukan melalui mekanisme kontrolPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas PUPR Kabupaten Banggai dilakukan melalui mekanisme kontrol
UntikaUntika 5 Tahun 1960) yang membatasi hak milik tanah hanya bagi WNI. Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian5 Tahun 1960) yang membatasi hak milik tanah hanya bagi WNI. Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian
UntikaUntika Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga aspek penting yaitu tipe-tipe kejahatan siber yang didorong AI dengan perhatian pada perempuan sebagai korban;Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga aspek penting yaitu tipe-tipe kejahatan siber yang didorong AI dengan perhatian pada perempuan sebagai korban;
UntikaUntika Influencer sebagai bagian dari sistem pemasaran dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara perdata, pidana, hingga administrasi. Sehingga hasil analisisInfluencer sebagai bagian dari sistem pemasaran dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara perdata, pidana, hingga administrasi. Sehingga hasil analisis
IUSIUS Dari aspek struktur hukum, penerapan KUHP Baru secara transisional selama tiga tahun memiliki orientasi untuk memberikan sosialisasi. Dari aspek budayaDari aspek struktur hukum, penerapan KUHP Baru secara transisional selama tiga tahun memiliki orientasi untuk memberikan sosialisasi. Dari aspek budaya
UBBGUBBG Penelitian ini menyarankan masyarakat untuk secara kritis mendengarkan, membaca, dan memahami bahasa pemerintah. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensiPenelitian ini menyarankan masyarakat untuk secara kritis mendengarkan, membaca, dan memahami bahasa pemerintah. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi
Useful /
UMSBUMSB Pada TPS 6 Desa Sukosari, Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang seharusnya memperoleh 5 jenis surat suara oleh KPPS hanya diberi 4 jenis suarat suara tanpaPada TPS 6 Desa Sukosari, Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang seharusnya memperoleh 5 jenis surat suara oleh KPPS hanya diberi 4 jenis suarat suara tanpa
ULUMUNAULUMUNA Artikel ini menelaah signifikansi gagasan dalam studi filsafat dengan merujuk pada pengalaman Berlin. Perlu dikemukakan bahwa model kajian yang dikembangkanArtikel ini menelaah signifikansi gagasan dalam studi filsafat dengan merujuk pada pengalaman Berlin. Perlu dikemukakan bahwa model kajian yang dikembangkan
UntikaUntika Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan signifikan dalam menangani kasus KDRT di pedesaan melalui mediasi dan intervensi awal yang sesuaiHasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan signifikan dalam menangani kasus KDRT di pedesaan melalui mediasi dan intervensi awal yang sesuai
ULUMUNAULUMUNA Kecenderungan ini dapat dikaitkan dengan interpretasi kitab suci yang harfiah, penghinaan terhadap tradisi teknokratik dan mistik, serta gagasan geografiKecenderungan ini dapat dikaitkan dengan interpretasi kitab suci yang harfiah, penghinaan terhadap tradisi teknokratik dan mistik, serta gagasan geografi