UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumProses peradilan pidana yang berakhir pada pemenjaraan pelaku tindak pidana berdampak pada kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di kabupaten Jember. Hal ini yang kemudian mendorong aparat penegak hukum melakukan perubahan paradigma dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur diluar pengadilan yang berbasis kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian ini pertama, mekanisme penyelesaian perkara pidana berbasis kearifan lokal di kabupaten jember dilakukan melalui mediasi yang dilakukan pihak desa atau kelurahan dengan melibatkan semua pihak seperti Kepolisian, Perangkat desa, tokoh masyarakat, para pihak yang berperkara beserta keluarganya dengan syarat perkara pidana yang dapat dimediasi adalah tindak pidana ringan yang ancamannya dibawah lima tahun penjara ; Kedua, Proses penyelesaian perkara pidana berbasis kearifan lokal di kabupaten Jember dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan mencerminkan karakteristik kearifan lokal masyarakat pandhalungan; ketiga, Penyelesaian perkara pidana berbasis kearifan lokal di kabupaten relevan dengan tujuan pemidanaan keadilan restoratif dalam mewujudkan win-win solution dan mengurangi biaya peradilan.
Mekanisme penyelesaian perkara pidana di kabupaten Jember pada rumah restorative justice dilakukan melalui mediasi penal yang melibatkan pihak terkait seperti pelaku, korban, kepolisian, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, dengan syarat perkara pidana yang dimediasi adalah tindak pidana ringan dengan ancaman pidana penjara di bawah lima tahun.Proses penyelesaian perkara pidana di rumah restorative justice dilaksanakan melalui musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan, mencerminkan nilai solidartas dan humanisme masyarakat pandhalungan.Penyelesaian perkara pidana pada rumah restorative justice merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal yang tidak bertentangan dengan mekanisme mediasi penal, bertujuan untuk menyeimbangkan aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
Berdasarkan hasil penelitian, perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai efektivitas rumah restorative justice dalam mengurangi tingkat residivisme di kalangan pelaku tindak pidana ringan. Penelitian ini dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat pengulangan kejahatan antara pelaku yang menyelesaikan perkara melalui mediasi di rumah restorative justice dengan pelaku yang menjalani proses peradilan pidana formal. Selain itu, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada pengembangan model mediasi penal yang lebih adaptif terhadap karakteristik budaya dan sosial masyarakat setempat, dengan melibatkan tokoh-tokoh adat dan agama sebagai fasilitator mediasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses mediasi dan memastikan bahwa hasil mediasi benar-benar sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku. Terakhir, perlu dilakukan evaluasi komprehensif terhadap implementasi restorative justice di tingkat desa dan kelurahan, termasuk identifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan penyusunan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program ini. Evaluasi ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan korban tindak pidana, untuk memastikan bahwa program restorative justice benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
- Jurnal LITIGASI. pengawasan pelaksanaan kesepakatan mediasi penal penerapan restorative justice tahapan... doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.6208Jurnal LITIGASI pengawasan pelaksanaan kesepakatan mediasi penal penerapan restorative justice tahapan doi 10 23969 litigasi v24i1 6208
- Satwika : Jurnal Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial. wisata religi makam ki marogan pelestarian... Doi.Org/10.22219/Satwika.V7i1.25265Satwika Jurnal Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial wisata religi makam ki marogan pelestarian Doi Org 10 22219 Satwika V7i1 25265
- Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya | Unes Journal of Swara Justisia.... doi.org/10.31933/4mqgaj17Restorative Justice Pemaknaan Problematika dan Penerapan yang Seyogianya Unes Journal of Swara Justisia doi 10 31933 4mqgaj17
- Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal | JURNAL USM LAW REVIEW.... journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/9571Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal JURNAL USM LAW REVIEW journals usm ac index php julr article view 9571
| File size | 314.05 KB |
| Pages | 12 |
| Short Link | https://juris.id/p-36c |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UNIGRESUNIGRES Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses perkawinan lari yang di lakukan adat Sumba Barat. (2) bagaimana akibat hukum perkawinanRumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses perkawinan lari yang di lakukan adat Sumba Barat. (2) bagaimana akibat hukum perkawinan
UNIGRESUNIGRES Terdapat perbedaan baku mutu udara ambien dalam peraturan gubernur provinsi Jawa Timur menggunakan parameter debu/TSP dengan nilai batas 260 µg/Nm3, sedangakanTerdapat perbedaan baku mutu udara ambien dalam peraturan gubernur provinsi Jawa Timur menggunakan parameter debu/TSP dengan nilai batas 260 µg/Nm3, sedangakan
UNIGRESUNIGRES Dalam klausul kontrak pemain sepakbola profesional dengan klub sepakbola secara eksplisit mencantumkan bahwa kontrak pemain sepakbola bersifat khusus danDalam klausul kontrak pemain sepakbola profesional dengan klub sepakbola secara eksplisit mencantumkan bahwa kontrak pemain sepakbola bersifat khusus dan
UNIGRESUNIGRES Penjatuhan pailit dapat terjadi secara langsung atau melalui upaya perdamaian, namun jika perjanjian perdamaian tidak dilaksanakan, debitor dapat langsungPenjatuhan pailit dapat terjadi secara langsung atau melalui upaya perdamaian, namun jika perjanjian perdamaian tidak dilaksanakan, debitor dapat langsung
UNIGRESUNIGRES 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan dalam perkara anak terkait pengedaran35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan dalam perkara anak terkait pengedaran
MKRIMKRI Penafsiran original intent pada dasarnya berorientasi rigid dan tidak berubah selama konstitusi tidak mengalami amandemen, namun perkembangan pemikiranPenafsiran original intent pada dasarnya berorientasi rigid dan tidak berubah selama konstitusi tidak mengalami amandemen, namun perkembangan pemikiran
APPIHIAPPIHI Penelitian ini mengkaji peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum dari perspektif hukum domestik dan Islam, dengan fokus pada kasus-kasus di Indonesia.Penelitian ini mengkaji peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum dari perspektif hukum domestik dan Islam, dengan fokus pada kasus-kasus di Indonesia.
UNIGRESUNIGRES Penelitian ini ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, diharapkan masyarakat pun bisa teredukasi dari penelitian ini untuk lebih berhati-hatiPenelitian ini ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, diharapkan masyarakat pun bisa teredukasi dari penelitian ini untuk lebih berhati-hati
Useful /
UntikaUntika Temuan menunjukkan bahwa kepala desa berperan strategis dalam memfasilitasi mekanisme preventif dan restoratif, sehingga memperkuat tata kelola lokal dalamTemuan menunjukkan bahwa kepala desa berperan strategis dalam memfasilitasi mekanisme preventif dan restoratif, sehingga memperkuat tata kelola lokal dalam
UntikaUntika Partisipasi masyarakat yang bermakna masih terbatas, namun kelompok tani menunjukkan potensi sebagai agen informal dalam pengawasan akuntabilitas danaPartisipasi masyarakat yang bermakna masih terbatas, namun kelompok tani menunjukkan potensi sebagai agen informal dalam pengawasan akuntabilitas dana
MKRIMKRI Dalam beberapa putusan, MK terkadang memosisikan diri sebagai judicial activism, namun dalam putusan lainnya juga memilih pendekatan judicial restraint.Dalam beberapa putusan, MK terkadang memosisikan diri sebagai judicial activism, namun dalam putusan lainnya juga memilih pendekatan judicial restraint.
UNTANUNTAN (6) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki nilai/poin; (7) Guru memberikan evaluasi; (8) Penutup. Dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya(6) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki nilai/poin; (7) Guru memberikan evaluasi; (8) Penutup. Dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya