UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kelompok tani dalam mencegah praktik korupsi dana desa, dengan studi kasus di Desa Manyar, Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural penyaluran dan penggunaan dana desa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran masih sangat terbatas. Kelompok tani, yang selama ini diposisikan sebagai unit produksi pertanian, ternyata memiliki potensi sebagai agen informal dalam mengawasi pelaksanaan proyek desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan mereka dalam memantau proyek fisik dan melaporkan ketidaksesuaian anggaran mampu menekan celah terjadinya korupsi. Studi ini mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan penguatan peran kelompok tani secara formal dalam sistem pengawasan dana desa, guna menciptakan tata kelola desa yang lebih transparan dan akuntabel.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang mengatur penyaluran dan penggunaan dana desa telah dirancang dengan baik, implementasi praktisnya seringkali kurang optimal.Partisipasi masyarakat yang bermakna masih terbatas, namun kelompok tani menunjukkan potensi sebagai agen informal dalam pengawasan akuntabilitas dana desa.Penguatan peran kelompok tani dan komunitas lokal lainnya dalam tata kelola desa merupakan langkah penting untuk mencegah korupsi dan mendorong pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai faktor-faktor yang menghambat partisipasi aktif masyarakat, khususnya kelompok tani, dalam pengawasan dana desa, termasuk kendala akses informasi dan kapasitas. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model pemberdayaan kelompok tani yang efektif, misalnya melalui pelatihan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan dan pengawasan proyek. Ketiga, penting untuk mengeksplorasi potensi integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan melibatkan kelompok tani sebagai agen perubahan dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Dengan demikian, diharapkan tata kelola dana desa dapat menjadi lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
| File size | 339.66 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIPASBYUNIPASBY Variabel bebas adalah pengetahuan bidan tentang protokol kesehatan dan variabel terikat adalah tingkat kecemasan bidan dalam kebidanan selama pandemi Covid-19.Variabel bebas adalah pengetahuan bidan tentang protokol kesehatan dan variabel terikat adalah tingkat kecemasan bidan dalam kebidanan selama pandemi Covid-19.
UntikaUntika Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnyaTemuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnya
UntikaUntika Dalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. BerlakunyaDalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Berlakunya
UntikaUntika (2) Pemberian sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 seperti pemotongan tunjangan dan teguran. (3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh(2) Pemberian sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 seperti pemotongan tunjangan dan teguran. (3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh
UntikaUntika Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian status tanah tersebut kepada negara. Berdasarkan analisis,Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian status tanah tersebut kepada negara. Berdasarkan analisis,
UntikaUntika Fenomena seperti pornografi deepfake, pemalsuan identitas digital, hingga algoritma predator menjadi bentuk kejahatan siber gender yang semakin rumit danFenomena seperti pornografi deepfake, pemalsuan identitas digital, hingga algoritma predator menjadi bentuk kejahatan siber gender yang semakin rumit dan
UntikaUntika Penegakan hukum terhadap influencer yang melakukan overclaim ini penting untuk memberikan perlindungan konsumen yang lebih efektif. Praktik promosi produkPenegakan hukum terhadap influencer yang melakukan overclaim ini penting untuk memberikan perlindungan konsumen yang lebih efektif. Praktik promosi produk
UntikaUntika Proses peradilan pidana yang berakhir pada pemenjaraan pelaku tindak pidana berdampak pada kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di kabupaten Jember.Proses peradilan pidana yang berakhir pada pemenjaraan pelaku tindak pidana berdampak pada kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di kabupaten Jember.
Useful /
UNIPASBYUNIPASBY Kota Mataram merupakan wilayah kabupaten terendah untuk capaian ASI eksklusif di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022. Salah satu penyebab kegagalan pemberianKota Mataram merupakan wilayah kabupaten terendah untuk capaian ASI eksklusif di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022. Salah satu penyebab kegagalan pemberian
UMSBUMSB Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengacu pada teori Harvard JFK School of Government yang menyebutkan tiga elemenPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengacu pada teori Harvard JFK School of Government yang menyebutkan tiga elemen
UntikaUntika Hasil menunjukkan variasi praktik seperti sikap sopan, pengabdian sebagai pegawai negeri, dan pengembalian kerugian negara. Analisis teoretis menegaskanHasil menunjukkan variasi praktik seperti sikap sopan, pengabdian sebagai pegawai negeri, dan pengembalian kerugian negara. Analisis teoretis menegaskan
UntikaUntika Penting bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk segera menindaklanjuti putusan ini melalui perubahan peraturan perundang-undangan terkait kepemiluanPenting bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk segera menindaklanjuti putusan ini melalui perubahan peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan