UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kelompok tani dalam mencegah praktik korupsi dana desa, dengan studi kasus di Desa Manyar, Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural penyaluran dan penggunaan dana desa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran masih sangat terbatas. Kelompok tani, yang selama ini diposisikan sebagai unit produksi pertanian, ternyata memiliki potensi sebagai agen informal dalam mengawasi pelaksanaan proyek desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan mereka dalam memantau proyek fisik dan melaporkan ketidaksesuaian anggaran mampu menekan celah terjadinya korupsi. Studi ini mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan penguatan peran kelompok tani secara formal dalam sistem pengawasan dana desa, guna menciptakan tata kelola desa yang lebih transparan dan akuntabel.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang mengatur penyaluran dan penggunaan dana desa telah dirancang dengan baik, implementasi praktisnya seringkali kurang optimal.Partisipasi masyarakat yang bermakna masih terbatas, namun kelompok tani menunjukkan potensi sebagai agen informal dalam pengawasan akuntabilitas dana desa.Penguatan peran kelompok tani dan komunitas lokal lainnya dalam tata kelola desa merupakan langkah penting untuk mencegah korupsi dan mendorong pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai faktor-faktor yang menghambat partisipasi aktif masyarakat, khususnya kelompok tani, dalam pengawasan dana desa, termasuk kendala akses informasi dan kapasitas. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model pemberdayaan kelompok tani yang efektif, misalnya melalui pelatihan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan dan pengawasan proyek. Ketiga, penting untuk mengeksplorasi potensi integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan melibatkan kelompok tani sebagai agen perubahan dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Dengan demikian, diharapkan tata kelola dana desa dapat menjadi lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
| File size | 339.66 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Budaya perusahaan China, yang sering kali menekankan hierarki dan loyalitas, dapat memengaruhi penerapan perlindungan hak-hak pekerja. Sebagai contoh,Budaya perusahaan China, yang sering kali menekankan hierarki dan loyalitas, dapat memengaruhi penerapan perlindungan hak-hak pekerja. Sebagai contoh,
UntikaUntika Praktik promosi produk overclaim yang dilakukan oleh influencer dalam promosi produk merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan konsumen secaraPraktik promosi produk overclaim yang dilakukan oleh influencer dalam promosi produk merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan konsumen secara
UntikaUntika Mekanisme penyelesaian perkara pidana di kabupaten Jember pada rumah restorative justice dilakukan melalui mediasi penal yang melibatkan pihak terkaitMekanisme penyelesaian perkara pidana di kabupaten Jember pada rumah restorative justice dilakukan melalui mediasi penal yang melibatkan pihak terkait
UntikaUntika Putusan ini menyatakan beberapa norma dalam UU Pemilu dan UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat jika tidak dimaknai dengan memberikanPutusan ini menyatakan beberapa norma dalam UU Pemilu dan UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat jika tidak dimaknai dengan memberikan
UntikaUntika Temuan ini berkontribusi pada diskursus hukum dan kebijakan tata kelola Forkopimcam dan memberikan wawasan tentang implementasi praktis kerangka kerjaTemuan ini berkontribusi pada diskursus hukum dan kebijakan tata kelola Forkopimcam dan memberikan wawasan tentang implementasi praktis kerangka kerja
UMMUMM Penerapan prinsip non-diskriminasi WTO di Indonesia telah mengakibatkan perlakuan yang sama antara investasi asing dan investasi domestik Indonesia, sehinggaPenerapan prinsip non-diskriminasi WTO di Indonesia telah mengakibatkan perlakuan yang sama antara investasi asing dan investasi domestik Indonesia, sehingga
IAIN CURUPIAIN CURUP Penelitian ini menawarkan model integrasi hukum tiga dimensi sebagai solusi konseptual untuk mewujudkan digitalisasi sertifikasi tanah yang efektif, inklusif,Penelitian ini menawarkan model integrasi hukum tiga dimensi sebagai solusi konseptual untuk mewujudkan digitalisasi sertifikasi tanah yang efektif, inklusif,
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Organisasi keagamaan Muhammadiyah turut menyatakan sikap keberatannya terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Artikel ini adalah kajian kualitatif yang menggunakanOrganisasi keagamaan Muhammadiyah turut menyatakan sikap keberatannya terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Artikel ini adalah kajian kualitatif yang menggunakan
Useful /
UntikaUntika Penentuan lama waktu menjabat suatu jabatan dalam organisasi kenegaraan merupakan konsekuensi logis normatif dari peraturan perundang-undangan yang menentukannya.Penentuan lama waktu menjabat suatu jabatan dalam organisasi kenegaraan merupakan konsekuensi logis normatif dari peraturan perundang-undangan yang menentukannya.
UntikaUntika Analisis dengan teori rasional Bagaric mengidentifikasi keadaan meringankan yang valid. pengembalian kerugian, kooperatif dalam persidangan, dan terpaksaAnalisis dengan teori rasional Bagaric mengidentifikasi keadaan meringankan yang valid. pengembalian kerugian, kooperatif dalam persidangan, dan terpaksa
UNTRIMBALIUNTRIMBALI Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh citra merek dan potongan harga terhadap keputusan pembelian di antara responden. PenelitianTujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh citra merek dan potongan harga terhadap keputusan pembelian di antara responden. Penelitian
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Sejak 1998 khususnya di akhir era Orde Baru, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Islam telah menjadi tonggak perkembangan ekonomi Islam di berbagai sektor.Sejak 1998 khususnya di akhir era Orde Baru, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Islam telah menjadi tonggak perkembangan ekonomi Islam di berbagai sektor.