UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumKontrak kekuasaan dalam pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang digunakan untuk membatasi kekuasaan. Pembatasan dimaksud adalah periodisasi kekuasaan yang memungkinkan terjadinya peralihan kekuasaan dari pemangkunya. Penentuan lama waktu menjabat suatu jabatan dalam organisasi kenegaraan merupakan konsekuensi logis normatif dari peraturan perundang-undangan yang menentukannya. Peraturan perundang-undangan dimaksud merupakan “kontrak normatif yang menjadi acuan konstitusional yang terealisasi dalam “kontrak politis ketika menentukan pilihan di bilik pemilu. Terkait dengan itu, makna “kontrak dalam konsep yuridis dan politis menjadi kabur sebab patokan umur oleh pembuat undang-undang cenderung kompromistis karena intervensi kekuasan yang didorong oleh unsur kepentingan sehingga berdampak pada pengaburan makna hukum terhadap keberlakuan antar undang-undang yang tidak konsisten.
Penelitian ini menunjukkan bahwa kompromi umur dalam kaitannya dengan kontrak kekuasaan dalam konteks kepemiluan adalah absurd, kontra norma antar undang-undang serta cenderung didorong dan dilatarbelakangi oleh kepentingan dan intervensi kekuasaan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.Kompromi umur didasari oleh kepentingan kekuatan politik yang dimanifestasikan melalui praktik demokratis (pemilu) untuk tujuan kontrak kekuasaan yang sebenarnya tidak adil.Oleh karena itu, undang-undang perlu direvisi untuk menghilangkan celah hukum dan memastikan keseragaman norma terkait patokan umur dalam pemilu.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai dampak kompromi umur terhadap representasi politik kelompok usia muda, khususnya dalam konteks pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu generasi muda. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis perbandingan mengenai pengaturan batasan umur dalam pemilihan umum di berbagai negara, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi adaptasi dalam konteks hukum Indonesia. Ketiga, penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dapat dilakukan untuk menggali persepsi dan pengalaman pemilih dari berbagai kelompok usia mengenai kompromi umur dan dampaknya terhadap partisipasi politik mereka. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik demokrasi di Indonesia, serta memperkuat legitimasi dan efektivitas sistem pemilihan umum.
| File size | 386.84 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Perubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, danPerubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, dan
UntikaUntika Sebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal di dalamnya, melainkan melalui UU Pidana diluarSebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal di dalamnya, melainkan melalui UU Pidana diluar
UntikaUntika Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi ketepatan waktu, pemanfaatan sarana, tanggung jawab tinggi, dan ketaatan terhadap aturan instansi. PelaksanaanFaktor-faktor yang mempengaruhi meliputi ketepatan waktu, pemanfaatan sarana, tanggung jawab tinggi, dan ketaatan terhadap aturan instansi. Pelaksanaan
UntikaUntika Perjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum. TanahPerjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum. Tanah
UntikaUntika Ketiadaan regulasi yang jelas mengenai AI sebagai alat atau objek tindak kejahatan menciptakan kekosongan hukum yang menyulitkan penegak hukum untuk mengambilKetiadaan regulasi yang jelas mengenai AI sebagai alat atau objek tindak kejahatan menciptakan kekosongan hukum yang menyulitkan penegak hukum untuk mengambil
UntikaUntika Hasil penelitian menunjukkan bahwa overclaim melanggar asas itikad baik, keadilan, transparansi, dan juga kepastian hukum. Influencer sebagai bagian dariHasil penelitian menunjukkan bahwa overclaim melanggar asas itikad baik, keadilan, transparansi, dan juga kepastian hukum. Influencer sebagai bagian dari
UntikaUntika Penguatan peran kelompok tani dan komunitas lokal lainnya dalam tata kelola desa merupakan langkah penting untuk mencegah korupsi dan mendorong pembangunanPenguatan peran kelompok tani dan komunitas lokal lainnya dalam tata kelola desa merupakan langkah penting untuk mencegah korupsi dan mendorong pembangunan
UntikaUntika Penyelesaian perkara pidana pada rumah restorative justice merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal yangPenyelesaian perkara pidana pada rumah restorative justice merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal yang
Useful /
UMTUMT Keunikan penelitian terletak pada pengaitan penggunaan QRIS dengan faktor perilaku spesifik konteks perkotaan Indonesia, memberikan wawasan yang dapatKeunikan penelitian terletak pada pengaitan penggunaan QRIS dengan faktor perilaku spesifik konteks perkotaan Indonesia, memberikan wawasan yang dapat
UntikaUntika Optimalisasi hukum dan teknologi perlu terus dibenahi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Masih terdapat berbagai problematika yang disebabkan lahirnyaOptimalisasi hukum dan teknologi perlu terus dibenahi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Masih terdapat berbagai problematika yang disebabkan lahirnya
UntikaUntika Keterlibatan kepala desa ini menjadi kunci dalam memutuskan apakah kasus diselesaikan secara informal atau masuk ke sistem hukum formal. Untuk meningkatkanKeterlibatan kepala desa ini menjadi kunci dalam memutuskan apakah kasus diselesaikan secara informal atau masuk ke sistem hukum formal. Untuk meningkatkan
UntikaUntika pengembalian kerugian, kooperatif dalam persidangan, dan terpaksa melaksanakan perintah atasan. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan berbasis teoripengembalian kerugian, kooperatif dalam persidangan, dan terpaksa melaksanakan perintah atasan. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan berbasis teori