UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumKontrak kekuasaan dalam pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang digunakan untuk membatasi kekuasaan. Pembatasan dimaksud adalah periodisasi kekuasaan yang memungkinkan terjadinya peralihan kekuasaan dari pemangkunya. Penentuan lama waktu menjabat suatu jabatan dalam organisasi kenegaraan merupakan konsekuensi logis normatif dari peraturan perundang-undangan yang menentukannya. Peraturan perundang-undangan dimaksud merupakan “kontrak normatif yang menjadi acuan konstitusional yang terealisasi dalam “kontrak politis ketika menentukan pilihan di bilik pemilu. Terkait dengan itu, makna “kontrak dalam konsep yuridis dan politis menjadi kabur sebab patokan umur oleh pembuat undang-undang cenderung kompromistis karena intervensi kekuasan yang didorong oleh unsur kepentingan sehingga berdampak pada pengaburan makna hukum terhadap keberlakuan antar undang-undang yang tidak konsisten.
Penelitian ini menunjukkan bahwa kompromi umur dalam kaitannya dengan kontrak kekuasaan dalam konteks kepemiluan adalah absurd, kontra norma antar undang-undang serta cenderung didorong dan dilatarbelakangi oleh kepentingan dan intervensi kekuasaan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.Kompromi umur didasari oleh kepentingan kekuatan politik yang dimanifestasikan melalui praktik demokratis (pemilu) untuk tujuan kontrak kekuasaan yang sebenarnya tidak adil.Oleh karena itu, undang-undang perlu direvisi untuk menghilangkan celah hukum dan memastikan keseragaman norma terkait patokan umur dalam pemilu.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai dampak kompromi umur terhadap representasi politik kelompok usia muda, khususnya dalam konteks pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu generasi muda. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis perbandingan mengenai pengaturan batasan umur dalam pemilihan umum di berbagai negara, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi adaptasi dalam konteks hukum Indonesia. Ketiga, penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dapat dilakukan untuk menggali persepsi dan pengalaman pemilih dari berbagai kelompok usia mengenai kompromi umur dan dampaknya terhadap partisipasi politik mereka. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik demokrasi di Indonesia, serta memperkuat legitimasi dan efektivitas sistem pemilihan umum.
| File size | 386.84 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Integrasi budaya asing membawa norma dan praktik kerja yang berbeda, yang dapat menimbulkan benturan nilai dan merugikan pekerja lokal. Oleh karena itu,Integrasi budaya asing membawa norma dan praktik kerja yang berbeda, yang dapat menimbulkan benturan nilai dan merugikan pekerja lokal. Oleh karena itu,
UntikaUntika Overclaim tidak hanya bertentangan dengan asas hukum seperti itikad baik, kepastian hukum, keadilan, dan transparansi, tetapi juga melanggar ketentuanOverclaim tidak hanya bertentangan dengan asas hukum seperti itikad baik, kepastian hukum, keadilan, dan transparansi, tetapi juga melanggar ketentuan
UntikaUntika Mekanisme penyelesaian perkara pidana di kabupaten Jember pada rumah restorative justice dilakukan melalui mediasi penal yang melibatkan pihak terkaitMekanisme penyelesaian perkara pidana di kabupaten Jember pada rumah restorative justice dilakukan melalui mediasi penal yang melibatkan pihak terkait
UntikaUntika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal merupakan terobosan baru dalam reformasi demokrasiPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal merupakan terobosan baru dalam reformasi demokrasi
UntikaUntika Untuk memperkuat perannya dalam mencegah konflik sosial secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, perluasan partisipasiUntuk memperkuat perannya dalam mencegah konflik sosial secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, perluasan partisipasi
UMMUMM Penelitian ini membahas penerapan prinsip non-diskriminasi WTO untuk meningkatkan perekonomian global. Namun, penerapan ini tidak tanpa konsekuensi negatifPenelitian ini membahas penerapan prinsip non-diskriminasi WTO untuk meningkatkan perekonomian global. Namun, penerapan ini tidak tanpa konsekuensi negatif
IAIN CURUPIAIN CURUP Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi, namun masih menghadapi tantangan seperti kesenjanganHasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi, namun masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Kajian ini menunjukkan ada beberapa aspek hubungan konfliktual yang melahirkan sebuah gerakan. Muhammadiyah membentuk organisasi formal atau non-formalKajian ini menunjukkan ada beberapa aspek hubungan konfliktual yang melahirkan sebuah gerakan. Muhammadiyah membentuk organisasi formal atau non-formal
Useful /
UntikaUntika Tetapi berhubungan dengan pengelolaan data, sistem keuangan, implementasi pelayanan, mekanisme prosedur, dan partisipasi publik. Oleh karena itu ketikaTetapi berhubungan dengan pengelolaan data, sistem keuangan, implementasi pelayanan, mekanisme prosedur, dan partisipasi publik. Oleh karena itu ketika
UntikaUntika Metode yuridis normatif menggunakan data KUHAP, Perma Pedoman Pemidanaan Korupsi, 35 putusan kasus korupsi 2024, dan literatur akademik. Hasil menunjukkanMetode yuridis normatif menggunakan data KUHAP, Perma Pedoman Pemidanaan Korupsi, 35 putusan kasus korupsi 2024, dan literatur akademik. Hasil menunjukkan
STTII AMBONSTTII AMBON Penelitian ini mengungkapkan relevansi sikap Paulus dalam surat Filemon terhadap gembala sidang dalam menyelesaikan konflik jemaat masa kini. Pertama,Penelitian ini mengungkapkan relevansi sikap Paulus dalam surat Filemon terhadap gembala sidang dalam menyelesaikan konflik jemaat masa kini. Pertama,
UNTRIMBALIUNTRIMBALI Potongan harga tidak dapat memoderasi atau bahkan memperburuk pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian. Pelanggan Wardah memiliki tingkat kepercayaanPotongan harga tidak dapat memoderasi atau bahkan memperburuk pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian. Pelanggan Wardah memiliki tingkat kepercayaan