UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumTujuan penelitian ini yaitu mengkaji terkait masa depan Pemilihan Umum dalam refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilihan umum serentak nasional dan pemilihan umum serentak lokal. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi sebagai landasan analitis untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam dan komprehensif terhadap isu hukum yang menjadi objek dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim menyatakan norma Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 ternyata belum dapat mewujudkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang ideal, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan sebuah terobosan baru dalam reformasi demokrasi yang berimplikasi pada perubahan terhadap tatanan hukum dan kebijakan, serta penyelenggaraan pemilu dan pemerintahan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi perubahan terhadap perundang-undangan yang berlaku atau menciptakan norma baru serta mempengaruhi jalannya kekuasaan eksekutif dan legislatif, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut oleh lembaga legislatif dan eksekutif yang diwujudkan dalam perubahan atas peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal merupakan terobosan baru dalam reformasi demokrasi yang berimplikasi pada stabilitas sistem hukum, politik, dan pemerintahan.Putusan ini menyatakan beberapa norma dalam UU Pemilu dan UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat jika tidak dimaknai dengan memberikan jeda waktu dua hingga dua setengah tahun antara pemilu nasional dan lokal.Penting bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk segera menindaklanjuti putusan ini melalui perubahan peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan demi terciptanya kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemilu.
Pertama, perlu diteliti bagaimana model pemisahan waktu antara pemilu nasional dan lokal memengaruhi kinerja pemerintahan daerah, khususnya dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan alokasi anggaran, agar dapat diketahui apakah jeda dua hingga dua setengah tahun benar-benar memberikan ruang bagi kepala daerah untuk bekerja tanpa tekanan politik jangka pendek. Kedua, penting untuk mengkaji dampak pemisahan tahapan pemilu terhadap biaya penyelenggaraan pemilu, baik bagi negara maupun calon peserta pemilu lokal, guna mengevaluasi apakah pemisahan ini efisien secara fiskal atau justru menambah beban anggaran negara. Ketiga, perlu dikembangkan penelitian tentang preferensi pemilih di tingkat lokal pasca-pemisahan pemilu, terutama bagaimana rasa kepemilikan terhadap pemilu lokal meningkat ketika tidak lagi tumpang tindih dengan isu nasional, dan apakah ini berdampak pada partisipasi politik serta kualitas demokrasi di daerah.
| File size | 342.33 KB |
| Pages | 10 |
| Short Link | https://juris.id/p-36e |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UNIGRESUNIGRES Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses perkawinan lari yang di lakukan adat Sumba Barat. (2) bagaimana akibat hukum perkawinanRumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses perkawinan lari yang di lakukan adat Sumba Barat. (2) bagaimana akibat hukum perkawinan
UNIGRESUNIGRES Peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan pemerintah dapat dibatalkan oleh pemerintah, yang mengandung pengertian baku mutu udara ambien JawaPeraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan pemerintah dapat dibatalkan oleh pemerintah, yang mengandung pengertian baku mutu udara ambien Jawa
UNIGRESUNIGRES Dengan demikian, sistem hukum olahraga menyediakan kerangka hukum yang khusus untuk mengatur hubungan kerja antara atlet dan klub, mengatasi kekosonganDengan demikian, sistem hukum olahraga menyediakan kerangka hukum yang khusus untuk mengatur hubungan kerja antara atlet dan klub, mengatasi kekosongan
UNIGRESUNIGRES Penjatuhan pailit dapat terjadi secara langsung atau melalui upaya perdamaian, namun jika perjanjian perdamaian tidak dilaksanakan, debitor dapat langsungPenjatuhan pailit dapat terjadi secara langsung atau melalui upaya perdamaian, namun jika perjanjian perdamaian tidak dilaksanakan, debitor dapat langsung
UNIGRESUNIGRES Sus-Anak /2018 /PN. Gsk berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 4 (empat) tahun dan denda sebesarSus-Anak /2018 /PN. Gsk berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 4 (empat) tahun dan denda sebesar
MKRIMKRI Hal ini terjadi karena terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent. Penelitian ini membahas mengenai perkembanganHal ini terjadi karena terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan
APPIHIAPPIHI Penegakan hukum di Indonesia memerlukan keterlibatan aktif masyarakat, baik melalui mekanisme hukum nasional maupun prinsip amar maruf nahi munkar dalamPenegakan hukum di Indonesia memerlukan keterlibatan aktif masyarakat, baik melalui mekanisme hukum nasional maupun prinsip amar maruf nahi munkar dalam
UNIGRESUNIGRES Masyarakat pun banyak yang tertarik dengan produk asuransi ini. Perusahaan asuransi yang dalam penjualan produk unit link ini sangat besar, juga tersimpanMasyarakat pun banyak yang tertarik dengan produk asuransi ini. Perusahaan asuransi yang dalam penjualan produk unit link ini sangat besar, juga tersimpan
Useful /
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa kualitas produk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi distribusi.meskipun kualitasBerdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa kualitas produk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi distribusi.meskipun kualitas
MKRIMKRI Perubahan konstitusi yang dahulunya dipahami sebagai instrumen negara-negara demokratis untuk menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, kini digunakanPerubahan konstitusi yang dahulunya dipahami sebagai instrumen negara-negara demokratis untuk menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, kini digunakan
MKRIMKRI Diskursus mengenai penerapan judicial activism atau judicial restraint menjadi isu hangat dalam konteks kewenangan judicial review. Belakangan ini, MahkamahDiskursus mengenai penerapan judicial activism atau judicial restraint menjadi isu hangat dalam konteks kewenangan judicial review. Belakangan ini, Mahkamah
UNTANUNTAN Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengimplikasikan matematika di dalam kehidupan sehari-hari, kurangnya kesiapan siswa untuk mengikuti pelajaranKurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengimplikasikan matematika di dalam kehidupan sehari-hari, kurangnya kesiapan siswa untuk mengikuti pelajaran