UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumTujuan penelitian ini yaitu mengkaji terkait masa depan Pemilihan Umum dalam refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilihan umum serentak nasional dan pemilihan umum serentak lokal. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi sebagai landasan analitis untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam dan komprehensif terhadap isu hukum yang menjadi objek dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim menyatakan norma Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 ternyata belum dapat mewujudkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang ideal, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan sebuah terobosan baru dalam reformasi demokrasi yang berimplikasi pada perubahan terhadap tatanan hukum dan kebijakan, serta penyelenggaraan pemilu dan pemerintahan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi perubahan terhadap perundang-undangan yang berlaku atau menciptakan norma baru serta mempengaruhi jalannya kekuasaan eksekutif dan legislatif, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut oleh lembaga legislatif dan eksekutif yang diwujudkan dalam perubahan atas peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal merupakan terobosan baru dalam reformasi demokrasi yang berimplikasi pada stabilitas sistem hukum, politik, dan pemerintahan.Putusan ini menyatakan beberapa norma dalam UU Pemilu dan UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat jika tidak dimaknai dengan memberikan jeda waktu dua hingga dua setengah tahun antara pemilu nasional dan lokal.Penting bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk segera menindaklanjuti putusan ini melalui perubahan peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan demi terciptanya kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemilu.
Pertama, perlu diteliti bagaimana model pemisahan waktu antara pemilu nasional dan lokal memengaruhi kinerja pemerintahan daerah, khususnya dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan alokasi anggaran, agar dapat diketahui apakah jeda dua hingga dua setengah tahun benar-benar memberikan ruang bagi kepala daerah untuk bekerja tanpa tekanan politik jangka pendek. Kedua, penting untuk mengkaji dampak pemisahan tahapan pemilu terhadap biaya penyelenggaraan pemilu, baik bagi negara maupun calon peserta pemilu lokal, guna mengevaluasi apakah pemisahan ini efisien secara fiskal atau justru menambah beban anggaran negara. Ketiga, perlu dikembangkan penelitian tentang preferensi pemilih di tingkat lokal pasca-pemisahan pemilu, terutama bagaimana rasa kepemilikan terhadap pemilu lokal meningkat ketika tidak lagi tumpang tindih dengan isu nasional, dan apakah ini berdampak pada partisipasi politik serta kualitas demokrasi di daerah.
| File size | 342.33 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Kepala Distrik Wanggar lebih menonjol dalam aspek sosial seperti kerukunan masyarakat dan penanganan konflik, dibandingkanPenelitian ini menyimpulkan bahwa peran Kepala Distrik Wanggar lebih menonjol dalam aspek sosial seperti kerukunan masyarakat dan penanganan konflik, dibandingkan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena jaminan secara yuridis bagi pekerja Indonesia dalam konteksPenelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena jaminan secara yuridis bagi pekerja Indonesia dalam konteks
UntikaUntika Peraturan perundang-undangan dimaksud merupakan “kontrak normatif yang menjadi acuan konstitusional yang terealisasi dalam “kontrak politis ketikaPeraturan perundang-undangan dimaksud merupakan “kontrak normatif yang menjadi acuan konstitusional yang terealisasi dalam “kontrak politis ketika
UntikaUntika Perubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, danPerubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, dan
UntikaUntika Hak Cipta berorientasi pada kepemilikan individu yang lahir dari prinsip orisinalitas personal, sedangkan EBT bersifat komunal, diwariskan lintas generasi,Hak Cipta berorientasi pada kepemilikan individu yang lahir dari prinsip orisinalitas personal, sedangkan EBT bersifat komunal, diwariskan lintas generasi,
UntikaUntika Penelitian menemukan bahwa keadaan meringankan dalam putusan hakim Indonesia masih ditentukan secara variatif dan irasional, seperti sikap sopan dan usiaPenelitian menemukan bahwa keadaan meringankan dalam putusan hakim Indonesia masih ditentukan secara variatif dan irasional, seperti sikap sopan dan usia
UMMUMM Pengecualian terhadap banyak investor domestik dan kegagalan untuk mencapai tujuan menjadikan investasi domestik Indonesia sebagai investasi utama dalamPengecualian terhadap banyak investor domestik dan kegagalan untuk mencapai tujuan menjadikan investasi domestik Indonesia sebagai investasi utama dalam
IAIN CURUPIAIN CURUP Melalui pendekatan yuridis normatif, studi ini mengeksplorasi titik temu dan potensi konflik antara prinsip-prinsip maqāṣid syarīah, prinsip-prinsipMelalui pendekatan yuridis normatif, studi ini mengeksplorasi titik temu dan potensi konflik antara prinsip-prinsip maqāṣid syarīah, prinsip-prinsip
Useful /
ESDMESDM Penelitian mengenai hidrogeokimia dan kualitas air tanah dangkal di Cekungan Penguluran, Jawa Timur, Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuanPenelitian mengenai hidrogeokimia dan kualitas air tanah dangkal di Cekungan Penguluran, Jawa Timur, Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan
UMMUMM Brunei Darussalam memiliki model pluralisme hukum yang mengintegrasikan Syariah dan hukum positif secara terpusat pada legitimasi teokratis, tanpa mekanismeBrunei Darussalam memiliki model pluralisme hukum yang mengintegrasikan Syariah dan hukum positif secara terpusat pada legitimasi teokratis, tanpa mekanisme
UMMUMM Fokus khusus diberikan pada regulasi hukum yang mengelilingi pembangunan Kanal Kushtepa yang kontroversial. Kesimpulannya, mencapai konsensus di antaraFokus khusus diberikan pada regulasi hukum yang mengelilingi pembangunan Kanal Kushtepa yang kontroversial. Kesimpulannya, mencapai konsensus di antara
UMMUMM Penelitian ini menyelidiki bagaimana keadilan adat Indonesia mengkonseptualisasikan kerugian, akuntabilitas, dan perbaikan, serta bagaimana logika normatifnyaPenelitian ini menyelidiki bagaimana keadilan adat Indonesia mengkonseptualisasikan kerugian, akuntabilitas, dan perbaikan, serta bagaimana logika normatifnya