UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumTujuan penelitian ini yaitu mengkaji terkait masa depan Pemilihan Umum dalam refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilihan umum serentak nasional dan pemilihan umum serentak lokal. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi sebagai landasan analitis untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam dan komprehensif terhadap isu hukum yang menjadi objek dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim menyatakan norma Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 ternyata belum dapat mewujudkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang ideal, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan sebuah terobosan baru dalam reformasi demokrasi yang berimplikasi pada perubahan terhadap tatanan hukum dan kebijakan, serta penyelenggaraan pemilu dan pemerintahan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi perubahan terhadap perundang-undangan yang berlaku atau menciptakan norma baru serta mempengaruhi jalannya kekuasaan eksekutif dan legislatif, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut oleh lembaga legislatif dan eksekutif yang diwujudkan dalam perubahan atas peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal merupakan terobosan baru dalam reformasi demokrasi yang berimplikasi pada stabilitas sistem hukum, politik, dan pemerintahan.Putusan ini menyatakan beberapa norma dalam UU Pemilu dan UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat jika tidak dimaknai dengan memberikan jeda waktu dua hingga dua setengah tahun antara pemilu nasional dan lokal.Penting bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk segera menindaklanjuti putusan ini melalui perubahan peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan demi terciptanya kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemilu.
Pertama, perlu diteliti bagaimana model pemisahan waktu antara pemilu nasional dan lokal memengaruhi kinerja pemerintahan daerah, khususnya dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan alokasi anggaran, agar dapat diketahui apakah jeda dua hingga dua setengah tahun benar-benar memberikan ruang bagi kepala daerah untuk bekerja tanpa tekanan politik jangka pendek. Kedua, penting untuk mengkaji dampak pemisahan tahapan pemilu terhadap biaya penyelenggaraan pemilu, baik bagi negara maupun calon peserta pemilu lokal, guna mengevaluasi apakah pemisahan ini efisien secara fiskal atau justru menambah beban anggaran negara. Ketiga, perlu dikembangkan penelitian tentang preferensi pemilih di tingkat lokal pasca-pemisahan pemilu, terutama bagaimana rasa kepemilikan terhadap pemilu lokal meningkat ketika tidak lagi tumpang tindih dengan isu nasional, dan apakah ini berdampak pada partisipasi politik serta kualitas demokrasi di daerah.
| File size | 342.33 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenaiPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai
UntikaUntika Hal ini berlandaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga partisipasi pemegang saham dalam tindakan pidana atau pembantuan dapat menimbulkan pertanggungjawabanHal ini berlandaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga partisipasi pemegang saham dalam tindakan pidana atau pembantuan dapat menimbulkan pertanggungjawaban
UntikaUntika Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi ketepatan waktu, pemanfaatan sarana, tanggung jawab tinggi, dan ketaatan terhadap aturan instansi. PelaksanaanFaktor-faktor yang mempengaruhi meliputi ketepatan waktu, pemanfaatan sarana, tanggung jawab tinggi, dan ketaatan terhadap aturan instansi. Pelaksanaan
UntikaUntika Perjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum. TanahPerjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum. Tanah
UntikaUntika Kejahatan siber yang dipicu oleh kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan pola serangan digital baru yang rumit, terstruktur, dan menargetkan kelompokKejahatan siber yang dipicu oleh kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan pola serangan digital baru yang rumit, terstruktur, dan menargetkan kelompok
UntikaUntika Sehingga hasil analisis ini mempertegas bahwasannya Influencer juga harus dimintai pertanggungjawaban karena influencer tidak dapat dianggap sebagai pihakSehingga hasil analisis ini mempertegas bahwasannya Influencer juga harus dimintai pertanggungjawaban karena influencer tidak dapat dianggap sebagai pihak
UntikaUntika Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang mengatur penyaluran dan penggunaan dana desa telah dirancang dengan baik, implementasi praktisnyaPenelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang mengatur penyaluran dan penggunaan dana desa telah dirancang dengan baik, implementasi praktisnya
UntikaUntika Mekanisme penyelesaian perkara pidana di kabupaten Jember pada rumah restorative justice dilakukan melalui mediasi penal yang melibatkan pihak terkaitMekanisme penyelesaian perkara pidana di kabupaten Jember pada rumah restorative justice dilakukan melalui mediasi penal yang melibatkan pihak terkait
Useful /
UMSBUMSB Ketika seorang aktor politik memiliki modal simbolik, ia memiliki barang berharga yang dapat diubah menjadi modal lainnya. Dalam kasus Arlinda, modal simbolikKetika seorang aktor politik memiliki modal simbolik, ia memiliki barang berharga yang dapat diubah menjadi modal lainnya. Dalam kasus Arlinda, modal simbolik
UntikaUntika Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menyediakan kerangka hukum formal, kasus KDRT masih marak di masyarakat pedesaan seperti Desa Ngarum,Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menyediakan kerangka hukum formal, kasus KDRT masih marak di masyarakat pedesaan seperti Desa Ngarum,
UntikaUntika Unsur copying dan plagiarism harus dipahami secara kontekstual, yaitu copying berkaitan dengan pelanggaran hukum atas reproduksi ekspresi yang konkret,Unsur copying dan plagiarism harus dipahami secara kontekstual, yaitu copying berkaitan dengan pelanggaran hukum atas reproduksi ekspresi yang konkret,
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi mahasiswa Pendidikan Ilmu Sosial mengenai penggunaan peta digital dan ArcGIS Online dalam pembelajaranPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi mahasiswa Pendidikan Ilmu Sosial mengenai penggunaan peta digital dan ArcGIS Online dalam pembelajaran