UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumTujuan penelitian ini yaitu mengkaji terkait masa depan Pemilihan Umum dalam refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilihan umum serentak nasional dan pemilihan umum serentak lokal. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi sebagai landasan analitis untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam dan komprehensif terhadap isu hukum yang menjadi objek dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim menyatakan norma Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 ternyata belum dapat mewujudkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang ideal, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan sebuah terobosan baru dalam reformasi demokrasi yang berimplikasi pada perubahan terhadap tatanan hukum dan kebijakan, serta penyelenggaraan pemilu dan pemerintahan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi perubahan terhadap perundang-undangan yang berlaku atau menciptakan norma baru serta mempengaruhi jalannya kekuasaan eksekutif dan legislatif, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut oleh lembaga legislatif dan eksekutif yang diwujudkan dalam perubahan atas peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal merupakan terobosan baru dalam reformasi demokrasi yang berimplikasi pada stabilitas sistem hukum, politik, dan pemerintahan.Putusan ini menyatakan beberapa norma dalam UU Pemilu dan UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat jika tidak dimaknai dengan memberikan jeda waktu dua hingga dua setengah tahun antara pemilu nasional dan lokal.Penting bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk segera menindaklanjuti putusan ini melalui perubahan peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan demi terciptanya kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemilu.
Pertama, perlu diteliti bagaimana model pemisahan waktu antara pemilu nasional dan lokal memengaruhi kinerja pemerintahan daerah, khususnya dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan alokasi anggaran, agar dapat diketahui apakah jeda dua hingga dua setengah tahun benar-benar memberikan ruang bagi kepala daerah untuk bekerja tanpa tekanan politik jangka pendek. Kedua, penting untuk mengkaji dampak pemisahan tahapan pemilu terhadap biaya penyelenggaraan pemilu, baik bagi negara maupun calon peserta pemilu lokal, guna mengevaluasi apakah pemisahan ini efisien secara fiskal atau justru menambah beban anggaran negara. Ketiga, perlu dikembangkan penelitian tentang preferensi pemilih di tingkat lokal pasca-pemisahan pemilu, terutama bagaimana rasa kepemilikan terhadap pemilu lokal meningkat ketika tidak lagi tumpang tindih dengan isu nasional, dan apakah ini berdampak pada partisipasi politik serta kualitas demokrasi di daerah.
| File size | 342.33 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
STKIP BIMASTKIP BIMA Hasil penelitian menunjukan bahwa pembentukan habituasi literasi baca tulis siswa melalui GLS dilakukan melalui tiga fase. Habituasi ialah bentuk pembiasaanHasil penelitian menunjukan bahwa pembentukan habituasi literasi baca tulis siswa melalui GLS dilakukan melalui tiga fase. Habituasi ialah bentuk pembiasaan
IAIM NU METRO LAMPUNGIAIM NU METRO LAMPUNG Selain itu, kontrol atas ritual sholat berjamaah ASN dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang melibatkan aktor pengawas dan media pengawasan sebagaiSelain itu, kontrol atas ritual sholat berjamaah ASN dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang melibatkan aktor pengawas dan media pengawasan sebagai
UntikaUntika Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan implementasi yang efektif, mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, dan memperkuat kapasitas masyarakatOleh karena itu, pemerintah harus memastikan implementasi yang efektif, mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, dan memperkuat kapasitas masyarakat
UntikaUntika Metode penelitian yuridis sosiologis. Pelaksanaan kedisiplinan dilakukan melalui tiga mekanisme: (1) Melalui tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil padaMetode penelitian yuridis sosiologis. Pelaksanaan kedisiplinan dilakukan melalui tiga mekanisme: (1) Melalui tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil pada
UntikaUntika Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Perjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal,Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Perjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal,
UntikaUntika Dengan demikian, Forkopimcam Kintom diharapkan dapat menjalankan perannya secara efektif dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan konflik sosial sebagaiDengan demikian, Forkopimcam Kintom diharapkan dapat menjalankan perannya secara efektif dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan konflik sosial sebagai
UBBGUBBG Penelitian ini menyarankan masyarakat untuk secara kritis mendengarkan, membaca, dan memahami bahasa pemerintah. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensiPenelitian ini menyarankan masyarakat untuk secara kritis mendengarkan, membaca, dan memahami bahasa pemerintah. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi
DHARMAWACANADHARMAWACANA Proses penilaian hingga didapatkan hasil akhir tersebut dilakukan kurang lebih membutuhkan waktu beberapa hari. Maka dibuat lah sebuah sistem ComputerProses penilaian hingga didapatkan hasil akhir tersebut dilakukan kurang lebih membutuhkan waktu beberapa hari. Maka dibuat lah sebuah sistem Computer
Useful /
UNIKOMUNIKOM Marketers are increasingly relying on social media, which requires relatively little effort. Consumers today consider a companys internet presence beforeMarketers are increasingly relying on social media, which requires relatively little effort. Consumers today consider a companys internet presence before
JOURNAL IASSSFJOURNAL IASSSF Pelapis edibel pada buah dapat membantu mempertahankan kualitas dan memperpanjang masa simpan dengan memperlambat proses fisiologis seperti respirasi danPelapis edibel pada buah dapat membantu mempertahankan kualitas dan memperpanjang masa simpan dengan memperlambat proses fisiologis seperti respirasi dan
APPIHIAPPIHI MoU dalam hukum perdata Indonesia memiliki kedudukan sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat secara hukum, bukan sekadar kesepakatan moral, asalkanMoU dalam hukum perdata Indonesia memiliki kedudukan sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat secara hukum, bukan sekadar kesepakatan moral, asalkan
APPIHIAPPIHI berdasarkan Pasal 292 dan asas perdamaian tunggal, perdamaian kedua tidak diizinkan. serta bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa yang sederhana,berdasarkan Pasal 292 dan asas perdamaian tunggal, perdamaian kedua tidak diizinkan. serta bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa yang sederhana,