UNIGRESUNIGRES
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikJurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pengedar narkotika golongan I jenis ganja dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gsk dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pengedar narkotika golongan I jenis ganja dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gsk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gsk mestinya sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Karena dalam keterangan terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan mengatakan adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa dengan seseorang yang tidak dikenalnya. (2) Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan Nomor : 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Gsk berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, jika menerapkan pasal yang menjadi dasar hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan dalam perkara anak terkait pengedaran narkotika golongan I atas nama Yustiawan Maulana alias Engkes bin Jumadi, dengan putusan No.Gsk, menunjukkan bahwa hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dengan perkara dewasa.Pertimbangan tersebut harus didasarkan pada kesejahteraan dan masa depan anak, serta menghindari putusan yang dapat menimbulkan penderitaan seumur hidup atau dendam.Hakim harus memperhatikan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak, serta menghindari putusan yang merugikan.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas program rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam kasus narkotika, dengan fokus pada pendekatan yang lebih personal dan holistik. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada peran keluarga dan lingkungan sosial dalam pencegahan anak terlibat dalam tindak pidana narkotika, termasuk identifikasi faktor-faktor risiko dan protektif yang signifikan. Ketiga, penting untuk mengkaji lebih lanjut implementasi prinsip keadilan restoratif dalam penanganan perkara anak, dengan mempertimbangkan perspektif korban, pelaku, dan masyarakat, serta dampaknya terhadap pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, serta mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Penelitian lanjutan juga dapat meneliti mengenai dampak dari stigma sosial terhadap anak yang pernah berurusan dengan hukum, serta bagaimana cara untuk mengurangi dampak negatif tersebut dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.
| File size | 470.42 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIGRESUNIGRES Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses perkawinan lari yang di lakukan adat Sumba Barat. (2) bagaimana akibat hukum perkawinanRumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses perkawinan lari yang di lakukan adat Sumba Barat. (2) bagaimana akibat hukum perkawinan
MKRIMKRI Hal ini mencerminkan pengakuan supremasi konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi. Selain itu, UUD 1945 memuat ketentuanHal ini mencerminkan pengakuan supremasi konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi. Selain itu, UUD 1945 memuat ketentuan
STAI MIFDASTAI MIFDA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep cinta dalam Islam dan implikasinya terhadap pendidikan agama, khususnya terkait fenomena dating sebelumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep cinta dalam Islam dan implikasinya terhadap pendidikan agama, khususnya terkait fenomena dating sebelum
MKRIMKRI Penafsiran original intent pada dasarnya berorientasi rigid dan tidak berubah selama konstitusi tidak mengalami amandemen, namun perkembangan pemikiranPenafsiran original intent pada dasarnya berorientasi rigid dan tidak berubah selama konstitusi tidak mengalami amandemen, namun perkembangan pemikiran
MKRIMKRI Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga konstitusi dan ideologi negara, MK semestinya cenderung mengarah pada judicialPenelitian ini menyimpulkan bahwa sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga konstitusi dan ideologi negara, MK semestinya cenderung mengarah pada judicial
APPIHIAPPIHI Peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum menurut perspektif hukum nasional berlandaskan hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia yang meliputiPeran kewarganegaraan dalam penegakan hukum menurut perspektif hukum nasional berlandaskan hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia yang meliputi
APPIHIAPPIHI Hukum Islam memberikan arahan tentang kewajiban dan hak individu sebagai bagian dari ummah (komunitas Muslim), berdasarkan ukuran-ukuran Syariah sepertiHukum Islam memberikan arahan tentang kewajiban dan hak individu sebagai bagian dari ummah (komunitas Muslim), berdasarkan ukuran-ukuran Syariah seperti
DINASTIREVDINASTIREV Penyebab utama koalisi masyarakat sipil Sumatera Barat menggugat UU No. 17 Tahun 2013 adalah karena undang-undang tersebut dianggap membatasi hak-hak fundamentalPenyebab utama koalisi masyarakat sipil Sumatera Barat menggugat UU No. 17 Tahun 2013 adalah karena undang-undang tersebut dianggap membatasi hak-hak fundamental
Useful /
ANTISPUBLISHERANTISPUBLISHER Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar hukum dan aspek keabsahan kontrak kerja antara pemain bola voli dan pemerintah desa dalam kegiatan LigaTujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar hukum dan aspek keabsahan kontrak kerja antara pemain bola voli dan pemerintah desa dalam kegiatan Liga
MKRIMKRI Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan preliminary ruling procedure dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan antara jumlah warga negara denganPenelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan preliminary ruling procedure dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan antara jumlah warga negara dengan
MKRIMKRI Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 menggunakan penafsiran gramatika untuk menentukan lembaga negara yang kewenangannya diberikanMahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 menggunakan penafsiran gramatika untuk menentukan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
MKRIMKRI Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memang sudah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya sehingga ada keluasaan untukKehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memang sudah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya sehingga ada keluasaan untuk