UIDUID

Reformasi HukumReformasi Hukum

Hak atas merek merupakan hak yang bersifat monopoli, yang hanya dapat digunakan oleh pemilik merek untuk menggunakan mereknya secara penuh tanpa adanya pihak lain tanpa seizinnya untuk menggunakan merek tersebut. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam penggunaan e-commerce sebagai sarana transaksi mengakibatkan hak atas merek yang bersifat monopoli dilanggar haknya. Merek terkenal yang telah memiliki citranya masing-masing seringkali mengadakan kolaborasi dengan merek terkenal lainnya untuk menghasilkan produk yang bersifat edisi terbatas, membuat produk tersebut tinggi peminat. Sayangnya kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menjual produk kolaborasi antar merek terkenal serupa pada e-commerce dengan cara melanggar hak yang dimiliki oleh kedua merek terkenal. Permasalahan yang akan dikaji yaitu mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh penjual produk co-branding dengan mengatasnamakan kedua merek terkenal dan akan dikaji juga mengenai tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh kedua merek terkenal, sebagai pihak yang dilanggar haknya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kualifikasi perbuatan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual produk co-branding tanpa seizin pemegang hak merek serta ditujukan untuk menentukan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh kedua merek terkenal atas hak mereknya yang dilanggar. Penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis, dalam hal menjawab permasalahan serupa. Dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat, akan dikaji dengan metode penelitian yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan melanggar hak merek kedua merek terkenal merupakan tindakan passing off serta terhadap merek yang dilanggar haknya memiliki hak untuk melindungi mereknya baik mengajukan gugatan secara perdata, pidana, administrasi maupun dilakukan secara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Penjualan produk co-branding tanpa seizin pemegang hak atas merek terkenal telah mendatangkan kerugian yang ditimbulkan oleh kedua merek terkenal, baik penerima lisensi maupun pemberi lisensi.Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dengan memalsukan produk co-branding milik pihak lain adalah berbentuk passing off.Passing off sendiri belum diatur secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan, namun dengan menelaah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha, pelaku usaha telah melanggar hak yang dimiliki oleh kedua pihak (penerima lisensi dan pemberi lisensi) serta telah melawan hukum.Dengan mengacu kepada Pasal 21 dan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Merek serta Pasal 25 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak atas merek milik pihak lain.

Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada efek jangka panjang dari pelanggaran merek dalam industri e-commerce, dengan mengkaji dampaknya terhadap persepsi konsumen dan nilai jual produk co-branding. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi kerangka kerja hukum yang lebih kokoh untuk melindungi merek terkenal dari praktik penjualan tanpa izin, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi yang terus berubah. Saran lainnya ialah melakukan survei untuk mengumpulkan data tentang kesadaran masyarakat mengenai hak-hak merek dan perlunya edukasi tentang pentingnya menghormati kekayaan intelektual dalam era digital ini.

  1. Co-Branding Dan Pengaruhnya Terhadap Brand Image | Pratama | Strategic : Jurnal Pendidikan Manajemen... doi.org/10.17509/strategic.v17i1.17531Co Branding Dan Pengaruhnya Terhadap Brand Image Pratama Strategic Jurnal Pendidikan Manajemen doi 10 17509 strategic v17i1 17531
  2. Asas Fisrt To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensu | Abdurahman | Aktualita : Jurnal... ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/6056Asas Fisrt To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensu Abdurahman Aktualita Jurnal ejournal unisba ac index php aktualita article view 6056
Read online
File size237.04 KB
Pages19
DMCAReport

Related /

JURIS Between Culture and the Sacredness of Fiqh The Role of Lebe in Child Marriage Practices in Brebes Indonesia 2025More at 2025

IAINPTKIAINPTK Menduduki peringkat kedua setelah Indramayu, Brebes adalah kabupaten yang masih menyisakan warisan budaya Sunda dengan praktik kawin anak yang mengakarMenduduki peringkat kedua setelah Indramayu, Brebes adalah kabupaten yang masih menyisakan warisan budaya Sunda dengan praktik kawin anak yang mengakar

JURIS Orientasi Motivasi Kerja Efek Motivasi Intrinsik Dan Ekstrinsik Pada Kinerja Karyawan Melalui Keterlibatan Kerja 2024More at 2024

IBI DarmajayaIBI Darmajaya Responden dalam penelitian ini sejumlah 100 responden, dimana dalam menentukan responden digunakan teknik purposive sampling atau terdapat prasyarat atauResponden dalam penelitian ini sejumlah 100 responden, dimana dalam menentukan responden digunakan teknik purposive sampling atau terdapat prasyarat atau

JURIS Problematika Penerapan Pasal 66 Undang Undang Jabatan Notaris terhadap Penegakan Hukum Pidana Problems with the Application of Article 66 of the Law on Notary Positions on Criminal Law Enforcement 2022More at 2022

UIDUID Pengungkapan rahasia medis dan perbankan bersifat relatif dan wajib dibuka untuk kepentingan penegakan hukum pidana, sedangkan Pasal 66 UUJN memungkinkanPengungkapan rahasia medis dan perbankan bersifat relatif dan wajib dibuka untuk kepentingan penegakan hukum pidana, sedangkan Pasal 66 UUJN memungkinkan

JURIS Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Perlindungan Kebocoran Data Penerimaan SMS Dana Cepat The Urgency Ratification RUU PDP to the Protection Data Leakage Receive SMS Dana Cepat 2022More at 2022

UIDUID Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai perlindungan hukum maka perlu diberikan sanksi selama proses pelaksanaannya. Sanksi didasarkanDari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai perlindungan hukum maka perlu diberikan sanksi selama proses pelaksanaannya. Sanksi didasarkan

JURIS Problematika Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak Dalam Rangka Perwujudan Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan The Problem of Disputes Settlement at The Tax Court in Realizing a Simple 2022More at 2022

UIDUID Pengadilan Pajak sebagai bagian dalam sistem kekuasaan kehakiman juga menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prosedur sederhanaPengadilan Pajak sebagai bagian dalam sistem kekuasaan kehakiman juga menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prosedur sederhana

JURIS Pembatalan Perkawinan Anak Perempuan di Bawah Usia Minimal Karena Unsur Paksaan Oleh Orangtua Pada Masa Pandemi Covid 19 Cancellation of Marriage for Girls Under the Minimum Age Due to Elements of C 2022More at 2022

UIDUID Perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur (atau bisa disebut perkawinan dini) yang dipaksakan oleh orang tua kepada anaknya mengalami kenaikanPerkawinan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur (atau bisa disebut perkawinan dini) yang dipaksakan oleh orang tua kepada anaknya mengalami kenaikan

JURIS The Legal Protection Against Child Marriage in Indonesia 2021More at 2021

UNSUNS Sayangnya, kelemahan utamanya adalah ketentuan ambang batas rendah yang memungkinkan orang tua meminta dispensasi untuk perkawinan dini. Hal ini menghancurkanSayangnya, kelemahan utamanya adalah ketentuan ambang batas rendah yang memungkinkan orang tua meminta dispensasi untuk perkawinan dini. Hal ini menghancurkan

JURIS Linguistic Review on Marriage Age Regulation 2019More at 2019

UINUIN Studi ini menemukan bahwa Undang-Undang Perkawinan Indonesia, khususnya pada bagian usia perkawinan, masih mengandung ambiguitas dalam hal bahasa. HalStudi ini menemukan bahwa Undang-Undang Perkawinan Indonesia, khususnya pada bagian usia perkawinan, masih mengandung ambiguitas dalam hal bahasa. Hal

Useful /

JURIS The Legal Policy of Executability in the International Arbitral Tribunal Decision 2021More at 2021

UNSUNS Studi ini menyimpulkan bahwa kekuasaan tersebut dapat ditegakkan berdasarkan Pasal 44 Konvensi ICSID, yang memutuskan pertanyaan yang diajukan kepada tribunStudi ini menyimpulkan bahwa kekuasaan tersebut dapat ditegakkan berdasarkan Pasal 44 Konvensi ICSID, yang memutuskan pertanyaan yang diajukan kepada tribun

JURIS The Legal Reform Policy on the Shariah Supervisory Board Role s in Indonesian Shariah Banks 2021More at 2021

UNSUNS Keberadaan perbankan syariah diikuti oleh kebijakan hukum yang bertujuan mendukung perkembangan sektor bisnis, termasuk peraturan mengenai Dewan PengawasKeberadaan perbankan syariah diikuti oleh kebijakan hukum yang bertujuan mendukung perkembangan sektor bisnis, termasuk peraturan mengenai Dewan Pengawas

JURIS Perdebatan Peranan Wanita Dalam Organisasi Kristen Tinjauan Terhadap Isu Kepemimpinan Kontemporer 2021More at 2021

STTSIMPSONSTTSIMPSON Perdebatan mengenai peranan wanita, terus menjadi sorotan dari berbagai pihak, baik dari pihak yang pro terhadap kebebasan wanita untuk berperan dalamPerdebatan mengenai peranan wanita, terus menjadi sorotan dari berbagai pihak, baik dari pihak yang pro terhadap kebebasan wanita untuk berperan dalam

JURIS Feeding Habits of Marsela Fish Parachromis managuensis In Penjalin Reservoir Brebes Central Java 2020More at 2020

UPGRISUPGRIS Sampel ikan kemudian dikelompokkan berdasarkan panjang dan dilakukan analisis isi lambung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Waduk Penjalin persentaseSampel ikan kemudian dikelompokkan berdasarkan panjang dan dilakukan analisis isi lambung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Waduk Penjalin persentase

ads-block-test