UIDUID

Reformasi HukumReformasi Hukum

Hak atas merek merupakan hak yang bersifat monopoli, yang hanya dapat digunakan oleh pemilik merek untuk menggunakan mereknya secara penuh tanpa adanya pihak lain tanpa seizinnya untuk menggunakan merek tersebut. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam penggunaan e-commerce sebagai sarana transaksi mengakibatkan hak atas merek yang bersifat monopoli dilanggar haknya. Merek terkenal yang telah memiliki citranya masing-masing seringkali mengadakan kolaborasi dengan merek terkenal lainnya untuk menghasilkan produk yang bersifat edisi terbatas, membuat produk tersebut tinggi peminat. Sayangnya kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menjual produk kolaborasi antar merek terkenal serupa pada e-commerce dengan cara melanggar hak yang dimiliki oleh kedua merek terkenal. Permasalahan yang akan dikaji yaitu mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh penjual produk co-branding dengan mengatasnamakan kedua merek terkenal dan akan dikaji juga mengenai tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh kedua merek terkenal, sebagai pihak yang dilanggar haknya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kualifikasi perbuatan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual produk co-branding tanpa seizin pemegang hak merek serta ditujukan untuk menentukan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh kedua merek terkenal atas hak mereknya yang dilanggar. Penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis, dalam hal menjawab permasalahan serupa. Dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat, akan dikaji dengan metode penelitian yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan melanggar hak merek kedua merek terkenal merupakan tindakan passing off serta terhadap merek yang dilanggar haknya memiliki hak untuk melindungi mereknya baik mengajukan gugatan secara perdata, pidana, administrasi maupun dilakukan secara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Penjualan produk co-branding tanpa seizin pemegang hak atas merek terkenal telah mendatangkan kerugian yang ditimbulkan oleh kedua merek terkenal, baik penerima lisensi maupun pemberi lisensi.Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dengan memalsukan produk co-branding milik pihak lain adalah berbentuk passing off.Passing off sendiri belum diatur secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan, namun dengan menelaah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha, pelaku usaha telah melanggar hak yang dimiliki oleh kedua pihak (penerima lisensi dan pemberi lisensi) serta telah melawan hukum.Dengan mengacu kepada Pasal 21 dan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Merek serta Pasal 25 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak atas merek milik pihak lain.

Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada efek jangka panjang dari pelanggaran merek dalam industri e-commerce, dengan mengkaji dampaknya terhadap persepsi konsumen dan nilai jual produk co-branding. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi kerangka kerja hukum yang lebih kokoh untuk melindungi merek terkenal dari praktik penjualan tanpa izin, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi yang terus berubah. Saran lainnya ialah melakukan survei untuk mengumpulkan data tentang kesadaran masyarakat mengenai hak-hak merek dan perlunya edukasi tentang pentingnya menghormati kekayaan intelektual dalam era digital ini.

  1. Co-Branding Dan Pengaruhnya Terhadap Brand Image | Pratama | Strategic : Jurnal Pendidikan Manajemen... doi.org/10.17509/strategic.v17i1.17531Co Branding Dan Pengaruhnya Terhadap Brand Image Pratama Strategic Jurnal Pendidikan Manajemen doi 10 17509 strategic v17i1 17531
  2. Asas Fisrt To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensu | Abdurahman | Aktualita : Jurnal... ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/6056Asas Fisrt To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensu Abdurahman Aktualita Jurnal ejournal unisba ac index php aktualita article view 6056
Read online
File size237.04 KB
Pages19
DMCAReport

Related /

JURIS ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 189 Pdt P 2024 PN Sgr 2026More at 2026

UNIPASUNIPAS Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan harus memohon penetapan dispensasi kawin di Pengadilan, kemudianPerkawinan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan harus memohon penetapan dispensasi kawin di Pengadilan, kemudian

JURIS Implementasi Peran Kepala Distrik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 2025More at 2025

PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun terdapat komitmen yang jelas dalam peran administratif, sosial, dan pembangunan, efektivitasnya terhambat oleh keterbatasanPenelitian menyimpulkan bahwa meskipun terdapat komitmen yang jelas dalam peran administratif, sosial, dan pembangunan, efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan

JURIS Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di BKPSDM Pemerintah Kota X 2025More at 2025

PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Standar kriteria tidak selalu selaras dengan regulasi, kebutuhan riil belum terdefinisi dengan jelas, formasi kepegawaian sering kali tidak sesuai denganStandar kriteria tidak selalu selaras dengan regulasi, kebutuhan riil belum terdefinisi dengan jelas, formasi kepegawaian sering kali tidak sesuai dengan

JURIS Evaluasi Yuridis Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin Terhadap Kemiskinan Dan Perceraian Di Kabupaten Rokan Hulu 2025More at 2025

ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Angka perkawinan anak yang tinggi di Kabupaten Rokan Hulu disebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Hakim. Alasannya karenaAngka perkawinan anak yang tinggi di Kabupaten Rokan Hulu disebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Hakim. Alasannya karena

JURIS Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia anak oleh dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk and keluarga berencana kab sleman 2023More at 2023

UMCUMC Alokasi anggaran yang dianggap kurang untuk subsidi surat rekomendasi ijin dispensasi perkawinan masih menjadi perhatian Dinas P3AP2KB dengan Dinas KesehatanAlokasi anggaran yang dianggap kurang untuk subsidi surat rekomendasi ijin dispensasi perkawinan masih menjadi perhatian Dinas P3AP2KB dengan Dinas Kesehatan

JURIS Faktor Tingginya Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Banjar Studi Kasus di Desa Batulawang Kecamatan Pataruman 2023More at 2023

UNIGRESUNIGRES Dalam hukum Islam, batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan memang tidak disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik laki-laki maupunDalam hukum Islam, batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan memang tidak disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik laki-laki maupun

JURIS Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang Undang Perkawinan 2021More at 2021

DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Sebagaimana penulis gambarkan sangat penting untuk memperketat syarat administrasi dalam pengajuan dispensasi kawin sebagai bukti dukungan bahwa perkawinanSebagaimana penulis gambarkan sangat penting untuk memperketat syarat administrasi dalam pengajuan dispensasi kawin sebagai bukti dukungan bahwa perkawinan

JURIS Linguistic Review on Marriage Age Regulation 2019More at 2019

UINUIN Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan tinjauan terhadap hukum perkawinan untuk mencegah praktik perkawinan di bawah umur. Undang-UndangOleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan tinjauan terhadap hukum perkawinan untuk mencegah praktik perkawinan di bawah umur. Undang-Undang

Useful /

JURIS Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kualitas Sdm Dalam Segi Pendidikan Dan Pekerjaan 2023More at 2023

UMCUMC Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk tertinggi ke empat di dunia, namun persebaran penduduknya masih belum merata di setiap daerah,Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk tertinggi ke empat di dunia, namun persebaran penduduknya masih belum merata di setiap daerah,

JURIS Experimental Investigation of LPG H2 Air Premixed Flame Stability Zone 2020More at 2020

ITBITB Teknik pengumpulan data menggunakan tes kemampuan berpikir kritis dan tes hasil belajar fisika. Teknik analisis data menggunakan uji-t untuk menguji perbedaanTeknik pengumpulan data menggunakan tes kemampuan berpikir kritis dan tes hasil belajar fisika. Teknik analisis data menggunakan uji-t untuk menguji perbedaan

JURIS Stress Intensity Factors for Crack Problems in Bonded Dissimilar Materials 2020More at 2020

ITBITB Peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa pada kelas eksperimen berada pada kategori sedang. Model pembelajaran berbasis masalah berbantuanPeningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa pada kelas eksperimen berada pada kategori sedang. Model pembelajaran berbasis masalah berbantuan

JURIS Fikih Melayu Nusantara masa Kesultanan Palembang Darussalam 2019More at 2019

UINUIN Penelitian ini mengungkap tentang fikih terpadu yang ditulis oleh ulama Palembang Darussalam memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membentuk kepribadianPenelitian ini mengungkap tentang fikih terpadu yang ditulis oleh ulama Palembang Darussalam memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membentuk kepribadian

ads-block-test