UIDUID
Reformasi HukumReformasi HukumPenyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Akan tetapi, cara konsiliasi sangat minim dipilih oleh konsumen dan dianggap kurang efektif. Permasalahan yang dibahas yaitu tentang hambatan yang dihadapi BPSK Jakarta dalam proses penyelesaian sengketa konsumen dan efektivitas penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi di BPSK Jakarta. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi di BPSK dan efektifitas proses konsiliasi dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK. Kegunaan penelitian yaitu untuk dapat dijadikan acuan dalam rangka perbaikan proses konsiliasi di BPSK agar menjadi lebih efektif dibandingkan dengan proses yang lainnya. Metode yang digunakan adalah metode normative empiris. Hasil analisa bahwa proses konsiliasi dimulai dengan pengaduan, dilakukan prasidang dan barulah dilaksanakan sidang untuk membacakan putusan. Faktor-faktor penghambat BPSK Jakarta dalam proses penyelesaian sengketa konsumen adalah sengketa yang diadukan bukan wewenang BPSK Jakarta; memakan waktu yang relatif lama; ketidakhadiran salah satu pihak; konsumen bukan merupakan konsumen akhir, dan; keterbatasan fasilitas. Dapat disimpulkan bahwa konsiliasi dinilai kurang efektif untuk penyelesaian sengketa konsumen dikarenakan peran konsiliator yang bersifat pasif sehingga tidak diperkenankan untuk memaksa para pihak untuk hadir dalam persidangan, memberikan saran, arahan serta petunjuk yang mengakibatkan masih sulitnya mencapai suatu keputusan.
Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan para pihak dalam meminta bantuan konsiliator sebagai pihak ketiga yang netral namun, sifatnya pasif.Pasif disini berarti konsiliator tidak diperbolehkan memberikan saran, petunjuk ataupun yang lainnya.Tahapan/proses dalam konsiliasi dalam menyelesaikan sengketa konsumen diatur juga dalam Kepmerindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa.Konsiliator bersifat pasif dan mediator bersifat aktif.Konsiliasi dinilai tidak efektif dikarenakan pada proses tersebut majelis hanya bertugas menyediakan forum untuk bertemunya para pihak, tidak hadirnya salah satu pihak serta peran konsiliator yang pasif hanya bertugas menjawab pertanyaan seputar perundang-undangan jika diperlukan oleh para pihak yang bersengketa.
Pertanyaan penelitian selanjutnya yang dapat diajukan adalah bagaimana cara meningkatkan efektivitas proses konsiliasi agar lebih diminati oleh konsumen? Selain itu, penting untuk mengeksplorasi kemungkinan peningkatan peran konsiliator dalam proses konsiliasi agar mereka tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga bisa memberikan panduan yang berarti kepada pihak-pihak yang bersengketa. Selanjutnya, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan sistem informasi untuk mempermudah akses konsumen dalam mengajukan pengaduan dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dalam proses penyelesaian sengketa, termasuk teknik-teknik mediasi yang lebih efektif.
- Account Suspended. account suspended contact hosting provider information jurnal.unsur.ac.id/cgi-sys/suspendedpage.cgiAccount Suspended account suspended contact hosting provider information jurnal unsur ac cgi sys suspendedpage cgi
- jurnal perspektif. penyelesaian sengketa alternatif konsumen perspektif kajian pembangunan jurnal authors... doi.org/10.30742/perspektif.v9i4.353jurnal perspektif penyelesaian sengketa alternatif konsumen perspektif kajian pembangunan jurnal authors doi 10 30742 perspektif v9i4 353
| File size | 258.32 KB |
| Pages | 18 |
| Short Link | https://juris.id/p-gw |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UNIGRESUNIGRES Perlindungan pekerja/buruh outsourcing diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun setelah adanyaPerlindungan pekerja/buruh outsourcing diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun setelah adanya
HTPHTP kelengkapan untuk pengisian autentikasi pasien untuk jenis tindakan medik 39 (40. 6%) diisi lengkap, dan juga untuk pengisian istilah medis 45 (46. 9%)kelengkapan untuk pengisian autentikasi pasien untuk jenis tindakan medik 39 (40. 6%) diisi lengkap, dan juga untuk pengisian istilah medis 45 (46. 9%)
IAIN MADURAIAIN MADURA Oleh karena itu, pencegahan konflik sangat penting dalam tata kelola aset waqf berdasarkan kesadaran kolektif nāẓir, peraturan, dan penyelesaian konflik.Oleh karena itu, pencegahan konflik sangat penting dalam tata kelola aset waqf berdasarkan kesadaran kolektif nāẓir, peraturan, dan penyelesaian konflik.
IAIN CURUPIAIN CURUP KHI mensyaratkan kehadiran dua saksi, sedangkan KHES menekankan serah terima (qabd). Pengaturan hibah dalam kedua sistem hukum tersebut perlu diperjelasKHI mensyaratkan kehadiran dua saksi, sedangkan KHES menekankan serah terima (qabd). Pengaturan hibah dalam kedua sistem hukum tersebut perlu diperjelas
UMMUMM Tanah merupakan salah satu barang yang paling berharga karena merupakan sumber kehidupan dan mata pencaharian bagi manusia. Tanah memiliki nilai ekonomiTanah merupakan salah satu barang yang paling berharga karena merupakan sumber kehidupan dan mata pencaharian bagi manusia. Tanah memiliki nilai ekonomi
UIDUID Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perkawinan anak di tengah pandemi antara lain karena masalah ekonomi mengingat para orang tua mereka banyakFaktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perkawinan anak di tengah pandemi antara lain karena masalah ekonomi mengingat para orang tua mereka banyak
UIDUID Penjualan produk co-branding tanpa seizin pemegang hak atas merek terkenal telah mendatangkan kerugian yang ditimbulkan oleh kedua merek terkenal, baikPenjualan produk co-branding tanpa seizin pemegang hak atas merek terkenal telah mendatangkan kerugian yang ditimbulkan oleh kedua merek terkenal, baik
UNISMAUNISMA Abstrak dalam dokumen membahas kekaburan hukum pada klausul tanpa hak dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penelitian dilakukan secaraAbstrak dalam dokumen membahas kekaburan hukum pada klausul tanpa hak dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penelitian dilakukan secara
Useful /
DINASTIPUBDINASTIPUB Persaingan memberikan kontribusi terhadap kinerja perbankan yang berasal dari sintesis teori persaingan dan teori stabilitas. Persaingan antar bank untukPersaingan memberikan kontribusi terhadap kinerja perbankan yang berasal dari sintesis teori persaingan dan teori stabilitas. Persaingan antar bank untuk
DINASTIPUBDINASTIPUB Persentase kontribusi kepemimpinan, budaya organisasi, dan komunikasi interpersonal terhadap motivasi kerja adalah 72% dan persentase kontribusi kepemimpinan,Persentase kontribusi kepemimpinan, budaya organisasi, dan komunikasi interpersonal terhadap motivasi kerja adalah 72% dan persentase kontribusi kepemimpinan,
UIDUID Namun pada praktiknya, di tahun 2019 setiap majelis pada bulan Januari 2020 tercatat 3. 427 sengketa yang menjadi tunggakan. Hal tersebut menggambarkanNamun pada praktiknya, di tahun 2019 setiap majelis pada bulan Januari 2020 tercatat 3. 427 sengketa yang menjadi tunggakan. Hal tersebut menggambarkan
UNISMAUNISMA Hal ini jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, serta bertentangan dengan Pancasila, yang pada hakikatnya menjunjung tinggi keadilan dan Hak AsasiHal ini jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, serta bertentangan dengan Pancasila, yang pada hakikatnya menjunjung tinggi keadilan dan Hak Asasi