UIDUID

Reformasi HukumReformasi Hukum

Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Akan tetapi, cara konsiliasi sangat minim dipilih oleh konsumen dan dianggap kurang efektif. Permasalahan yang dibahas yaitu tentang hambatan yang dihadapi BPSK Jakarta dalam proses penyelesaian sengketa konsumen dan efektivitas penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi di BPSK Jakarta. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi di BPSK dan efektifitas proses konsiliasi dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK. Kegunaan penelitian yaitu untuk dapat dijadikan acuan dalam rangka perbaikan proses konsiliasi di BPSK agar menjadi lebih efektif dibandingkan dengan proses yang lainnya. Metode yang digunakan adalah metode normative empiris. Hasil analisa bahwa proses konsiliasi dimulai dengan pengaduan, dilakukan prasidang dan barulah dilaksanakan sidang untuk membacakan putusan. Faktor-faktor penghambat BPSK Jakarta dalam proses penyelesaian sengketa konsumen adalah sengketa yang diadukan bukan wewenang BPSK Jakarta; memakan waktu yang relatif lama; ketidakhadiran salah satu pihak; konsumen bukan merupakan konsumen akhir, dan; keterbatasan fasilitas. Dapat disimpulkan bahwa konsiliasi dinilai kurang efektif untuk penyelesaian sengketa konsumen dikarenakan peran konsiliator yang bersifat pasif sehingga tidak diperkenankan untuk memaksa para pihak untuk hadir dalam persidangan, memberikan saran, arahan serta petunjuk yang mengakibatkan masih sulitnya mencapai suatu keputusan.

Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan para pihak dalam meminta bantuan konsiliator sebagai pihak ketiga yang netral namun, sifatnya pasif.Pasif disini berarti konsiliator tidak diperbolehkan memberikan saran, petunjuk ataupun yang lainnya.Tahapan/proses dalam konsiliasi dalam menyelesaikan sengketa konsumen diatur juga dalam Kepmerindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa.Konsiliator bersifat pasif dan mediator bersifat aktif.Konsiliasi dinilai tidak efektif dikarenakan pada proses tersebut majelis hanya bertugas menyediakan forum untuk bertemunya para pihak, tidak hadirnya salah satu pihak serta peran konsiliator yang pasif hanya bertugas menjawab pertanyaan seputar perundang-undangan jika diperlukan oleh para pihak yang bersengketa.

Pertanyaan penelitian selanjutnya yang dapat diajukan adalah bagaimana cara meningkatkan efektivitas proses konsiliasi agar lebih diminati oleh konsumen? Selain itu, penting untuk mengeksplorasi kemungkinan peningkatan peran konsiliator dalam proses konsiliasi agar mereka tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga bisa memberikan panduan yang berarti kepada pihak-pihak yang bersengketa. Selanjutnya, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan sistem informasi untuk mempermudah akses konsumen dalam mengajukan pengaduan dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dalam proses penyelesaian sengketa, termasuk teknik-teknik mediasi yang lebih efektif.

  1. Account Suspended. account suspended contact hosting provider information jurnal.unsur.ac.id/cgi-sys/suspendedpage.cgiAccount Suspended account suspended contact hosting provider information jurnal unsur ac cgi sys suspendedpage cgi
  2. jurnal perspektif. penyelesaian sengketa alternatif konsumen perspektif kajian pembangunan jurnal authors... doi.org/10.30742/perspektif.v9i4.353jurnal perspektif penyelesaian sengketa alternatif konsumen perspektif kajian pembangunan jurnal authors doi 10 30742 perspektif v9i4 353
Read online
File size258.32 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

JURIS Implementasi Peran Kepala Distrik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 2025More at 2025

PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif, dengan data diperoleh dari sepuluh informan yang dipilih secara purposif melalui wawancara semi-terstrukturPenelitian menggunakan studi kasus kualitatif, dengan data diperoleh dari sepuluh informan yang dipilih secara purposif melalui wawancara semi-terstruktur

JURIS Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad 2025More at 2025

UNUUNU Jamaluddin Athiyah Muhammad mengonseptualisasikan maqāṣid syariah ke dalam empat ruang lingkup. individu, keluarga, umum atau publik, serta dimensiJamaluddin Athiyah Muhammad mengonseptualisasikan maqāṣid syariah ke dalam empat ruang lingkup. individu, keluarga, umum atau publik, serta dimensi

JURIS Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di BKPSDM Pemerintah Kota X 2025More at 2025

PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Tujuan: Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota X, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, sertaTujuan: Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota X, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta

JURIS The Diversity of Islamic Javanese Kings Waqf Management Ruislag and Various Social Conflicts 2025More at 2025

IAIN MADURAIAIN MADURA Namun, konflik muncul terkait klaim kekuasaan dan validitas sertifikat aset waqf. Proyek jalan nasional memicu pertukaran aset waqf, tetapi konflik terutamaNamun, konflik muncul terkait klaim kekuasaan dan validitas sertifikat aset waqf. Proyek jalan nasional memicu pertukaran aset waqf, tetapi konflik terutama

JURIS Evaluasi Yuridis Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin Terhadap Kemiskinan Dan Perceraian Di Kabupaten Rokan Hulu 2025More at 2025

ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Pada tahun 2024, angka perceraian di Pengadilan Agama Rokan Hulu berjumlah 922 kasus. Artinya, angka perceraian di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatanPada tahun 2024, angka perceraian di Pengadilan Agama Rokan Hulu berjumlah 922 kasus. Artinya, angka perceraian di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan

JURIS Penanggulangan Pernikahan Anak dengan Pendekatan Hukum Adat di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat 2025More at 2025

STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis penyebab terjadinya pernikahan anak, 2. Untuk mengetahui kearipan local dengan pemerintah daerahTujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis penyebab terjadinya pernikahan anak, 2. Untuk mengetahui kearipan local dengan pemerintah daerah

JURIS Rasio Legis Pengaturan Usia Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan dari Sudut Pandang Hukum Normatif 2025More at 2025

YAYASANBHZYAYASANBHZ Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1), dan, Dengan izin orangtua (Pasal 6 ayat 2). Kedua syarat di atas haruslah berdasarkanHarus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1), dan, Dengan izin orangtua (Pasal 6 ayat 2). Kedua syarat di atas haruslah berdasarkan

JURIS Categorical Imperative Immanuel Kant sebagai Landasan Filosofis Pelaksanaan Putusan Arbitrase 2016More at 2016

UNPADUNPAD Dengan pemahaman tersebut, putusan arbitrase dapat dilaksanakan secara sukarela untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, asalkan para pihak mengakuiDengan pemahaman tersebut, putusan arbitrase dapat dilaksanakan secara sukarela untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, asalkan para pihak mengakui

Useful /

JURIS Enhaching Fraud Detection Through Auditor Religiosity Computer Assisted Audit Techniques and Task Specific Knowledge The Moderating Impact of Big Data on Auditors in BPKP Sumatera Island 2025More at 2025

UMSUMS Berdasarkan analisis data, beberapa kesimpulan dan rekomendasi kunci mengenai pendeteksian kecurangan dalam audit muncul. Studi ini mengonfirmasi bahwaBerdasarkan analisis data, beberapa kesimpulan dan rekomendasi kunci mengenai pendeteksian kecurangan dalam audit muncul. Studi ini mengonfirmasi bahwa

JURIS Analisis Kritis Akses dan Eksklusi dalam Regulasi Kehutanan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 2025More at 2025

ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara tidak hanya menjadi aktor legal yang mengatur akses melalui hukum, tetapi juga berperan aktif dalam memproduksiHasil penelitian menunjukkan bahwa negara tidak hanya menjadi aktor legal yang mengatur akses melalui hukum, tetapi juga berperan aktif dalam memproduksi

JURIS The Model Of Employee s Performance Of Islamic Education Agencies In Bandung 2022More at 2022

DINASTIPUBDINASTIPUB Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki peran dalam mendukung motivasi kerja. Berarti motivasi kerja ditentukan oleh kepemimpinan yang diberikan. DimensiIni menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki peran dalam mendukung motivasi kerja. Berarti motivasi kerja ditentukan oleh kepemimpinan yang diberikan. Dimensi

JURIS Analysis of The Effect of FTSE 100 Nikkei 225 and Dow Jones Industrial Average on Composite Stock Index in Indonesia Stock Exchange 2022More at 2022

DINASTIPUBDINASTIPUB Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan indeks FTSE 100 dari Januari 2015 hingga Desember 2019 berdampak pada peningkatan nilai IndeksHasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan indeks FTSE 100 dari Januari 2015 hingga Desember 2019 berdampak pada peningkatan nilai Indeks

ads-block-test