AKRABJUARAAKRABJUARA
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialAkrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialPemberian dispensasi perkawinan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hanya dapat diberikan jika terdapat alasan mendesak. Fenomena sosial, seperti kehamilan pranikah dan tekanan budaya, memunculkan dilema antara kepatuhan hukum dan perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik yudisial dispensasi perkawinan anak di Pengadilan Agama Surabaya melalui studi kasus Putusan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Sby dan Nomor 2194/Pdt.P/2024/PA.Sby. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen putusan pengadilan, wawancara terbatas dengan pihak terkait, dan tinjauan literatur hukum serta perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan fokus pertimbangan hakim. Dalam kasus 5/Pdt.P/2025, dispensasi diberikan karena kehamilan anak, dengan pertimbangan utama perlindungan anak dan calon bayi, pengurangan stigma sosial, serta upaya menjaga pendidikan anak. Sebaliknya, kasus 2194/Pdt.P/2024 menekankan alasan sosial dan budaya keluarga tanpa adanya kondisi biologis mendesak, sehingga perhatian terhadap hak pendidikan dan psikologis anak lebih terbatas. Kedua kasus menyoroti keterbatasan pemeriksaan psikologis profesional, minimnya keterlibatan lembaga perlindungan anak, dan variasi interpretasi alasan mendesak. Studi ini menekankan perlunya pedoman operasional yang lebih rinci, dokumentasi pertimbangan hakim yang transparan, serta pendekatan multidisipliner untuk memastikan prinsip best interests of the child diterapkan secara konsisten. Temuan ini dapat menjadi dasar reformasi kebijakan nasional, penguatan pengawasan pasca-putusan, dan edukasi masyarakat mengenai dispensasi perkawinan anak.
Legal provisions regarding marriage dispensations in Indonesia have undergone significant changes through Law No.16/2019, which sets a minimum age of 19 for both men and women, strengthening child protection within the context of family law.However, the practice of granting dispensations in religious courts demonstrates that the law has not been fully effective in curbing child marriage due to social, economic, and cultural influences.Judicial mechanisms require compelling evidence and justification, but limited resources and post-decision oversight limit the protection of childrens rights.Sby demonstrate that judges balance social interests and family honor with the principle of the childs best interests, but their implementation remains formalistic and varies across cases.Therefore, institutional and regulatory reforms are needed to ensure child protection.It is recommended that the government strengthen oversight, involve psychologists and counselors, and increase public awareness of the risks of child marriage.The judiciary needs child psychology training and national technical guidelines, while policymakers need to periodically evaluate Law No.Future researchers can examine the psychosocial impacts of child marriage across disciplines to support more child-friendly legal policies.
Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak dalam praktik dispensasi perkawinan, diperlukan reformasi institusi dan regulasi yang komprehensif. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memperkuat pengawasan, melibatkan psikolog dan konselor, serta meningkatkan kesadaran publik tentang risiko perkawinan anak. Perlu ada pelatihan psikologi anak bagi hakim dan pedoman teknis nasional untuk memastikan penerapan prinsip best interests of the child secara konsisten. Kebijakan perlu dievaluasi secara berkala, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak psikososial perkawinan anak lintas disiplin untuk mendukung kebijakan hukum yang lebih ramah anak.
| File size | 364.52 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UM SURABAYAUM SURABAYA Upaya pencegahan praktis saat ini terhambat oleh kombinasi data resmi yang tidak akurat akibat pelaporan yang sangat rendah serta stigma sosial yang mendalam,Upaya pencegahan praktis saat ini terhambat oleh kombinasi data resmi yang tidak akurat akibat pelaporan yang sangat rendah serta stigma sosial yang mendalam,
AKRABJUARAAKRABJUARA Pengumpulan data dilakukan bersumber dari berbagai berita media online resmi, media sosial, pernyataan resmi perusahaan, artikel jurnal, dan rujukan dariPengumpulan data dilakukan bersumber dari berbagai berita media online resmi, media sosial, pernyataan resmi perusahaan, artikel jurnal, dan rujukan dari
AKRABJUARAAKRABJUARA Ditemukan adanya kekosongan pemahaman mengenai jimak yang etis dan legal, serta masih kuatnya stigma terhadap anak luar nikah meskipun telah ada putusanDitemukan adanya kekosongan pemahaman mengenai jimak yang etis dan legal, serta masih kuatnya stigma terhadap anak luar nikah meskipun telah ada putusan
STIHALBANNASTIHALBANNA Kasus pemerkosaan tidak hanya memengaruhi kesehatan mental dan hubungan sosial korban, tetapi juga dapat mengganggu hak-hak dasar mereka, termasuk kebebasanKasus pemerkosaan tidak hanya memengaruhi kesehatan mental dan hubungan sosial korban, tetapi juga dapat mengganggu hak-hak dasar mereka, termasuk kebebasan
ABHINAYAABHINAYA Pandoras Box yang dimaksud dalam konteks perkembangan di Kabupaten Brebes adalah kualitas layanan kesehatan yang rendah yang ditandai dengan prevalensiPandoras Box yang dimaksud dalam konteks perkembangan di Kabupaten Brebes adalah kualitas layanan kesehatan yang rendah yang ditandai dengan prevalensi
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini merekomendasikan penguatan unit layanan terpadu, peningkatan kapasitas SDM hukum siber, harmonisasi regulasi teknis, dan edukasi preventifPenelitian ini merekomendasikan penguatan unit layanan terpadu, peningkatan kapasitas SDM hukum siber, harmonisasi regulasi teknis, dan edukasi preventif
SINTHOPSINTHOP Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program pemberdayaan Kampung KB dalam membentuk generasi bebas narkoba, dengan menekankan sinergi peranPenelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program pemberdayaan Kampung KB dalam membentuk generasi bebas narkoba, dengan menekankan sinergi peran
STIK KENDALSTIK KENDAL Untuk mengatasinya, diperlukan strategi pembelajaran inklusif yang meliputi pelatihan guru, pengembangan teknologi bantu, pendekatan berdiferensiasi, danUntuk mengatasinya, diperlukan strategi pembelajaran inklusif yang meliputi pelatihan guru, pengembangan teknologi bantu, pendekatan berdiferensiasi, dan
Useful /
TUNASBANGSATUNASBANGSA 10 diperoleh hasil yang sama dengan analisis perhitungan metode dimana diperoleh alternatif akhlak yang baik dengan nilai 0,159 atau 0,16. Alternatif Nilai10 diperoleh hasil yang sama dengan analisis perhitungan metode dimana diperoleh alternatif akhlak yang baik dengan nilai 0,159 atau 0,16. Alternatif Nilai
TUNASBANGSATUNASBANGSA Metode ini dapat diterapkan pada data persentase anak yang terkena penyakit Alergi berdasarkan provinsi, sehingga dapat diketahui pengelompokkan provinsiMetode ini dapat diterapkan pada data persentase anak yang terkena penyakit Alergi berdasarkan provinsi, sehingga dapat diketahui pengelompokkan provinsi
TUNASBANGSATUNASBANGSA 5 yang diimplementasikan dengan aplikasi RapidMiner 5. 3. Variabel yang digunakan dalam menentukan keluarga yang berhak menerima Kartu Keluarga Sejahtera5 yang diimplementasikan dengan aplikasi RapidMiner 5. 3. Variabel yang digunakan dalam menentukan keluarga yang berhak menerima Kartu Keluarga Sejahtera
TUNASBANGSATUNASBANGSA Hasil penelitian menunjukkan bahwa Algoritma C4. 5 dapat menghasilkan 9 rule dengan tingkat akurasi sebesar 90,00%. 5 dapat digunakan untuk mengklasifikasiHasil penelitian menunjukkan bahwa Algoritma C4. 5 dapat menghasilkan 9 rule dengan tingkat akurasi sebesar 90,00%. 5 dapat digunakan untuk mengklasifikasi