Publisher

SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT

Journal Jurnal Ilmiah PeuradeunJurnal Ilmiah Peuradeun Abstract

Fenomena perkawinan antar agama di Indonesia memunculkan berbagai problematika dan kontroversi, baik di kalangan pasangan Muslim–non-Muslim maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat luas. Dalam diskursus fiqh al-munakahat, dikenal dua jenis perkawinan antar agama: Muslim pria dengan perempuan non-Muslim dan sebaliknya. Sebagian ulama membolehkan Muslim pria menikahi perempuan Ahl al-Kitab, sedangkan Muslimah dilarang menikah dengan non-Muslim; namun sebagian ulama Indonesia menolak sama sekali perkawinan antar agama karena telah diatur oleh UU Perkawinan No. 1/1974 dan PP No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Di satu sisi, fenomena ini menarik dari sudut sosiologis; di sisi lain, menimbulkan implikasi hukum terkait hak waris dan hak asuh anak. Makalah ini menelaah secara komprehensif status hukum perkawinan antar agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional, termasuk akibat hukumnya pada hak waris dan asuh anak.

Conclusion

Debat tentang hak waris dan hak asuh anak dalam perkawinan antar agama erat kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia di perspektif hukum Islam dan hukum nasional.Secara fiqh, konsep wasiat wajibah dan hadhanah sesuai dengan maqashid al-syariah dan universalitas prinsip hak asasi manusia, namun secara nasional peraturan perkawinan belum secara eksplisit mengatur perkara antar agama.Oleh karena itu, status hukum perkawinan antar agama sebenarnya sudah selesai diatur oleh UU No.1/1991, sementara pemenuhan hak asuh dan waris bagi anak perkawinan beda agama dapat ditempuh melalui mekanisme wasiat wajibah dan hadhanah yang dilindungi undang-undang hak asasi dan perlindungan anak.

Future Research

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi tiga hal kunci untuk memperkaya pemahaman dan perbaikan kebijakan atas hak waris dan hadhanah anak dalam perkawinan antar agama. Pertama, studi empiris di tingkat Pengadilan Agama yang menelaah secara komprehensif penerapan putusan wasiat wajibah dalam praktik peradilan, termasuk kendala implementasi, variasi putusan hakim, dan implikasinya terhadap pemenuhan hak waris dan kesejahteraan anak. Kedua, kajian komparatif mendalam antara konsep hadhanah menurut fikih al-munakahat klasik dan praktik layanan penjagaan anak dalam sistem hukum positif Indonesia, dengan tujuan mengidentifikasi kesenjangan konseptual dan rekomendasi harmonisasi aturan teknis. Ketiga, penelitian kebijakan yang menyoroti peran formal negara—legislatif, eksekutif, dan yudikatif—dalam menjamin hak waris dan asuhan anak pada kasus perkawinan berbeda agama, berlandaskan perundang-undangan nasional, Kompilasi Hukum Islam, serta instrumen internasional hak asasi manusia. Gabungan ketiga kajian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan dan model implementasi hukum yang responsif serta berlandaskan prinsip keadilan dan perlindungan anak.

References

1. The Inter-Religious Marriage in Islamic and Indonesian Law Perspective | Jurnal Ilmiah Peuradeun. inter... doi.org/10.26811/peuradeun.v7i1.317The Inter Religious Marriage in Islamic and Indonesian Law Perspective Jurnal Ilmiah Peuradeun inter doi 10 26811 peuradeun v7i1 317

Subjects

1. #hak asasi manusia#hak asasi manusia
2. #hak asasi manusia#hak asasi manusia

Metadata

File size	320.53 KB
Pages	19
DMCA	ReportReport