STISABUZAIRISTISABUZAIRI
ASAASAPembentukan produk hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga, tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik hukum yang sarat dengan tarik-menarik kepentingan ideologis, sosial, dan budaya. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan contoh konkret bagaimana politik hukum bekerja dalam menghasilkan regulasi yang bersifat kompromistis. Perubahan usia minimal perkawinan dari 16 menjadi 19 tahun bagi perempuan merupakan respon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta dorongan kuat masyarakat sipil dalam mengedepankan prinsip perlindungan anak dan kesetaraan gender. Karakter ini menunjukkan sifat hukum responsif, sebagaimana digagas oleh Nonet-Selznick, yang menekankan keterbukaan hukum terhadap aspirasi sosial. Namun demikian, keberadaan Pasal 7 ayat (2) yang masih memberikan ruang dispensasi perkawinan anak melalui pengadilan justru menegaskan sisi konservatif dari regulasi tersebut. Hal ini memperlihatkan adanya kontradiksi normatif: di satu sisi, negara berusaha mencegah perkawinan anak; di sisi lain, tetap menyediakan celah legalisasi praktik tersebut dengan dalih keadaan mendesak. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa produk hukum keluarga di Indonesia bukanlah entitas yang netral, melainkan hasil negosiasi politik yang kompleks antara negara, lembaga yudikatif, ormas keagamaan, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, karakter hukum keluarga Indonesia dapat dikatakan bersifat dualistis—responsif dalam proses pembentukan, tetapi konservatif dalam implementasi norma. Studi ini menegaskan bahwa pemahaman politik hukum sangat penting untuk menilai sejauh mana regulasi keluarga dapat benar-benar mendorong keadilan substantif, perlindungan hak asasi, serta kesetaraan gender dalam masyarakat.
Pembentukan produk hukum keluarga di Indonesia mencerminkan dinamika politik hukum yang kompleks.Proses legislasi dipengaruhi oleh tarik-menarik kepentingan aktor seperti negara, DPR, Mahkamah Konstitusi, dan masyarakat.16 Tahun 2019 menunjukkan sifat responsif melalui penyesuaian usia perkawinan, tetapi masih memiliki ketentuan konservatif seperti dispensasi perkawinan anak.Hal ini mencerminkan kontradiksi antara upaya perlindungan anak dan pemertahankan norma tradisional.Karakter hukum keluarga Indonesia bersifat dualistis, responsif dalam pembentukan namun konservatif dalam implementasi.Pemahaman politik hukum penting untuk mengevaluasi keberhasilan regulasi dalam mendorong keadilan dan kesetaraan.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap reformasi hukum keluarga, menganalisis efektivitas ketentuan dispensasi perkawinan dalam mencegah pernikahan dini, serta mengevaluasi peran organisasi masyarakat keagamaan dalam memengaruhi dinamika politik hukum. Penelitian ini perlu menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memahami interaksi antara norma hukum, nilai sosial, dan kebijakan publik dalam konteks Indonesia.
| File size | 474.17 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR DPD-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemiliham umum DPD Sumatera Barat dalam konteks cita-cita hukum dan Siyasah Dusturiyyah. Penelitian ini menggunakanDPD-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemiliham umum DPD Sumatera Barat dalam konteks cita-cita hukum dan Siyasah Dusturiyyah. Penelitian ini menggunakan
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian yang ditemukan ialah beberapa putusan Mahkamah Konstitusi melakukanMetode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian yang ditemukan ialah beberapa putusan Mahkamah Konstitusi melakukan
DINASTIREVDINASTIREV Pengujian Pasal 7 ayat (2) UU No. 5/2010 tentang Grasi terhadap UUD 1945 menunjukkan bahwa pembatasan jangka waktu pengajuan grasi bertentangan denganPengujian Pasal 7 ayat (2) UU No. 5/2010 tentang Grasi terhadap UUD 1945 menunjukkan bahwa pembatasan jangka waktu pengajuan grasi bertentangan dengan
UWPUWP Mengingat masih banyaknya sengketa pertanahan di Kabupaten Mamuju, oleh karenanya penulis menyarankan agar BPN Kabupaten Mamuju lebih mengoptimalkan kinerjanyaMengingat masih banyaknya sengketa pertanahan di Kabupaten Mamuju, oleh karenanya penulis menyarankan agar BPN Kabupaten Mamuju lebih mengoptimalkan kinerjanya
UWPUWP Hal ini karena tidak adanya mekanisme untuk melakukan pendaftaran peralihan hak waris ketika pewaris masih hidup. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkajiHal ini karena tidak adanya mekanisme untuk melakukan pendaftaran peralihan hak waris ketika pewaris masih hidup. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji
UWPUWP Sejumlah peraturan ini menunjukkan bahwa hak kontrol negara terhadap kehidupan rakyat yang ditetapkan oleh UUD 1945 telah dirampas oleh peraturan yangSejumlah peraturan ini menunjukkan bahwa hak kontrol negara terhadap kehidupan rakyat yang ditetapkan oleh UUD 1945 telah dirampas oleh peraturan yang
DINASTIRESDINASTIRES 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat secara langsung. Rancangan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024 telah42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat secara langsung. Rancangan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024 telah
JPTAMJPTAM 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur hak-hak tenaga kerja atas pembagian36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur hak-hak tenaga kerja atas pembagian
Useful /
STISABUZAIRISTISABUZAIRI Pihak yang mendukung menilai KHI berhasil menjawab kebutuhan unifikasi hukum dan mempercepat proses penyelesaian perkara di pengadilan agama. Sebaliknya,Pihak yang mendukung menilai KHI berhasil menjawab kebutuhan unifikasi hukum dan mempercepat proses penyelesaian perkara di pengadilan agama. Sebaliknya,
UNTARUNTAR Berdasarkan purposive sampling, kuesioner yang disebar sebanyak 105 kuesioner melebihi dari jumlah sampel yang ditentukan yaitu sebesar 90 kuesioner. HipotesisBerdasarkan purposive sampling, kuesioner yang disebar sebanyak 105 kuesioner melebihi dari jumlah sampel yang ditentukan yaitu sebesar 90 kuesioner. Hipotesis
UNSULBARUNSULBAR Sebagai variabel mediasi, kepuasan kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan sedangkan Organization Citizenship BehaviorSebagai variabel mediasi, kepuasan kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan sedangkan Organization Citizenship Behavior
UNSULBARUNSULBAR Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil produk sarung sutera dikelompokkan dalam tiga varian yaitu Varian pertama merupakan kelompok sarung sutera denganHasil penelitian menunjukkan bahwa hasil produk sarung sutera dikelompokkan dalam tiga varian yaitu Varian pertama merupakan kelompok sarung sutera dengan