UWPUWP

Wijaya Putra Law ReviewWijaya Putra Law Review

Fungsi tanah tidak terlepas dari peran manusia dalam memanfaatkannya. Masyarakat Mamuju, Sulawesi Barat sebagai masyarakat agraris hidup dengan cara bertani baik secara berladang, berkebun dan bertambak. Adanya pergeseran fungsi tanah menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa tanah, sehingga Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus serius lahan yang ada, sebagaimana mengatur suatu sistem hukum terhadap penanganan penyelesaian terhadap sengketa-sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang terjadi di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karenanya, perlu diketahui peranan BPN Kabupaten Mamuju dalam menangani sengketa tanah. Penulis menggunakan metode penelitian empiris. Sehingga melalui hal tersebut maka BPN diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sekaligus menangani sengketa pertanahan. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa BPN Kabupaten Mamuju adalah suatu badan hukum yang bergerak di bidang pertanahan dan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan serta diberikan pula kewenangan untuk menangani sengketa pertanahan di Kabupaten Mamuju. Mengingat masih banyaknya sengketa pertanahan di Kabupaten Mamuju, oleh karenanya penulis menyarankan agar BPN Kabupaten Mamuju lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam hal administratif.

BPN Kabupaten Mamuju memiliki kewenangan penuh dalam penanganan pertanahan, mencakup pendaftaran tanah serta penyelesaian sengketa.Peran BPN memberikan jaminan stabilitas sosial dan kepastian hukum bagi masyarakat Mamuju.Implementasi tugas BPN berdasarkan peraturan perundang‑undangan memastikan legalitas dan perlindungan hak atas tanah.

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji seberapa efektif pelaksanaan PP No.24/1997 dan Permen ATR/BPN No.21/2020 dalam mengurangi kasus sengketa sertifikat ganda di Kabupaten Mamuju, dengan pendekatan evaluasi kebijakan berbasis data empiris. Selain itu, studi survei mengenai persepsi dan tingkat pemahaman masyarakat Mamuju terhadap layanan pendaftaran tanah serta mekanisme penyelesaian sengketa BPN dapat mengidentifikasi faktor‑faktor yang memengaruhi kepercayaan publik dan partisipasi aktif. Selanjutnya, pengembangan dan uji coba sistem informasi geografis digital terintegrasi dengan BPN dapat dianalisis untuk menilai dampaknya terhadap efisiensi administratif dan penurunan intensitas konflik pertanahan, menggunakan metode pilot study dan analisis komparatif sebelum‑setelah implementasi.

Read online
File size739.1 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

ads-block-test