UWPUWP
Wijaya Putra Law ReviewWijaya Putra Law ReviewFungsi tanah tidak terlepas dari peran manusia dalam memanfaatkannya. Masyarakat Mamuju, Sulawesi Barat sebagai masyarakat agraris hidup dengan cara bertani baik secara berladang, berkebun dan bertambak. Adanya pergeseran fungsi tanah menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa tanah, sehingga Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus serius lahan yang ada, sebagaimana mengatur suatu sistem hukum terhadap penanganan penyelesaian terhadap sengketa-sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang terjadi di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karenanya, perlu diketahui peranan BPN Kabupaten Mamuju dalam menangani sengketa tanah. Penulis menggunakan metode penelitian empiris. Sehingga melalui hal tersebut maka BPN diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sekaligus menangani sengketa pertanahan. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa BPN Kabupaten Mamuju adalah suatu badan hukum yang bergerak di bidang pertanahan dan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan serta diberikan pula kewenangan untuk menangani sengketa pertanahan di Kabupaten Mamuju. Mengingat masih banyaknya sengketa pertanahan di Kabupaten Mamuju, oleh karenanya penulis menyarankan agar BPN Kabupaten Mamuju lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam hal administratif.
BPN Kabupaten Mamuju memiliki kewenangan penuh dalam penanganan pertanahan, mencakup pendaftaran tanah serta penyelesaian sengketa.Peran BPN memberikan jaminan stabilitas sosial dan kepastian hukum bagi masyarakat Mamuju.Implementasi tugas BPN berdasarkan peraturan perundang‑undangan memastikan legalitas dan perlindungan hak atas tanah.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji seberapa efektif pelaksanaan PP No.24/1997 dan Permen ATR/BPN No.21/2020 dalam mengurangi kasus sengketa sertifikat ganda di Kabupaten Mamuju, dengan pendekatan evaluasi kebijakan berbasis data empiris. Selain itu, studi survei mengenai persepsi dan tingkat pemahaman masyarakat Mamuju terhadap layanan pendaftaran tanah serta mekanisme penyelesaian sengketa BPN dapat mengidentifikasi faktor‑faktor yang memengaruhi kepercayaan publik dan partisipasi aktif. Selanjutnya, pengembangan dan uji coba sistem informasi geografis digital terintegrasi dengan BPN dapat dianalisis untuk menilai dampaknya terhadap efisiensi administratif dan penurunan intensitas konflik pertanahan, menggunakan metode pilot study dan analisis komparatif sebelum‑setelah implementasi.
| File size | 739.1 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum warga negara asing yang menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia berdasarkan Undang-UndangPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum warga negara asing yang menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia berdasarkan Undang-Undang
PANDAWANPANDAWAN Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan komparatif, penelitian ini menganalisis model blockchain yang ada serta mengintegrasikan perspektif teknologiMenggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan komparatif, penelitian ini menganalisis model blockchain yang ada serta mengintegrasikan perspektif teknologi
POLTEKPELSULUTPOLTEKPELSULUT Proses kompilasi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak MPLAB produksi microchip. Setelah proses perancangan sukses dilakukan perekaman program kedalamProses kompilasi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak MPLAB produksi microchip. Setelah proses perancangan sukses dilakukan perekaman program kedalam
STKIP PESSELSTKIP PESSEL Metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, penelitian ini menelaah bagaimana kebijakan zonasiMetode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, penelitian ini menelaah bagaimana kebijakan zonasi
ITNITN Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi persediaan spare part berbasis Borland Delphi 5. 0 dengan database Microsoft Access, yang mampuPenelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi persediaan spare part berbasis Borland Delphi 5. 0 dengan database Microsoft Access, yang mampu
BALAIPUBLIKASIBALAIPUBLIKASI Dengan meninjau kondisi manajemen limbah masa lalu dan sekarang di Bangladesh, serta membandingkan praktik di negara tetangga seperti India, Bhutan, SriDengan meninjau kondisi manajemen limbah masa lalu dan sekarang di Bangladesh, serta membandingkan praktik di negara tetangga seperti India, Bhutan, Sri
UMGUMG Berdasarkan hasil pengujian, sistem informasi inventori barang di CV Cahaya Baru telah menunjukkan kinerja yang baik secara keseluruhan. Sebagian besarBerdasarkan hasil pengujian, sistem informasi inventori barang di CV Cahaya Baru telah menunjukkan kinerja yang baik secara keseluruhan. Sebagian besar
UNPABUNPAB Dalam tulisan ini dilakukan pengumpulan pengetahuan dari area yang diizinkan, di mana tindakan kriminal diidentifikasi. Jadi jika seseorang melakukan tindakDalam tulisan ini dilakukan pengumpulan pengetahuan dari area yang diizinkan, di mana tindakan kriminal diidentifikasi. Jadi jika seseorang melakukan tindak
Useful /
POLTEKPELSULUTPOLTEKPELSULUT Artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan pentingnya pemahaman dan kesadaran antarbudaya dalam pengajaran bahasa Inggris. Artikel ini ditulis menggunakanArtikel ini bertujuan untuk mengungkapkan pentingnya pemahaman dan kesadaran antarbudaya dalam pengajaran bahasa Inggris. Artikel ini ditulis menggunakan
AKABAAKABA Dalam upaya untuk menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum yang demokratis, maka dibentuk MK yang berwenang menguji undang-undang atas UUD NRI 1945.Dalam upaya untuk menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum yang demokratis, maka dibentuk MK yang berwenang menguji undang-undang atas UUD NRI 1945.
AKABAAKABA Maka dari itu, dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase dalam Undang-Undang PerlindunganMaka dari itu, dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase dalam Undang-Undang Perlindungan
UNPABUNPAB Pada sistem tenaga listrik yang melayani beban secara terus menerus seharusnya tegangan dan frekuensi harus tetap konstan, namun jika terjadi gangguanPada sistem tenaga listrik yang melayani beban secara terus menerus seharusnya tegangan dan frekuensi harus tetap konstan, namun jika terjadi gangguan