AKABAAKABA
Jurnal Analisis HukumJurnal Analisis HukumSengketa konsumen adalah sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual-beli. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Namun, dalam pelaksanaannya ada pertentangan mengenai sifat putusan arbitrase yang seharusnya final dan binding, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan peluang kepada pihak yang merasa keberatan atas putusan dapat mengajukan upaya keberatan. Maka dari itu, dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta bagaimana bentuk penyelesaian konflik norma pada penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya konflik norma antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenai sifat putusan arbitrase yang final dan binding. Bentuk penyelesaian konflik norma adalah dengan menggunakan asas preferensi.
Penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjadi tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), di mana prosedurnya dapat dimulai tanpa klausula arbitrase dan putusannya bersifat final dan mengikat namun masih dapat diajukan upaya keberatan ke pengadilan negeri.Di sisi lain, arbitrase menurut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa harus didasarkan pada klausula arbitrase yang disepakati kedua belah pihak, dengan putusan yang benar-benar final dan mengikat tanpa ada upaya hukum lanjutan.Konflik norma antara kedua undang-undang tersebut merupakan konflik horizontal, dan penyelesaiannya dilakukan dengan menerapkan asas preferensi.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana mekanisme harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Arbitrase dapat dirumuskan ulang agar tidak memunculkan kebingungan hukum di lapangan, terutama terkait hak konsumen untuk mengajukan keberatan terhadap putusan arbitrase yang seharusnya final. Selanjutnya, perlu diteliti apakah penerapan asas preferensi berdasarkan lex specialis derogat legi generali benar-benar konsisten dalam putusan pengadilan, atau justru menimbulkan ketidakadilan karena mengabaikan prinsip kepastian hukum bagi pelaku usaha. Terakhir, studi dapat dilakukan untuk menguji efektivitas sistem keberatan di pengadilan negeri terhadap putusan BPSK, apakah sistem ini justru menghambat efisiensi arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang cepat dan murah, serta bagaimana seharusnya kewenangan pengadilan didefinisikan ulang agar tidak merusak otonomi proses arbitrase yang disepakati secara eksplisit.
| File size | 292.37 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV 2) Kepastian hukum akta kompromis menurut Pasal 9 UU Arbitrase mengandung makna, bahwa ketika para pihak yang bersengketa menyepakati dan menuangkan secara2) Kepastian hukum akta kompromis menurut Pasal 9 UU Arbitrase mengandung makna, bahwa ketika para pihak yang bersengketa menyepakati dan menuangkan secara
RAHARJARAHARJA Berbagai tools seperti Rinfo Docs, Sheets, Calendar, Sites, dan marketplace memperkaya pembelajaran.meskipun memerlukan koneksi internet, Rinfo tetap memberikanBerbagai tools seperti Rinfo Docs, Sheets, Calendar, Sites, dan marketplace memperkaya pembelajaran.meskipun memerlukan koneksi internet, Rinfo tetap memberikan
STAIYPIQBAUBAUSTAIYPIQBAUBAU Kegiatan ini dilakukan oleh team pengabdi masyarakat FEB UWKS dan bekerja sama dengan SMK Kartini Surabaya, dari bulan Mei 2024 sampai Agustus 2024. JumlahKegiatan ini dilakukan oleh team pengabdi masyarakat FEB UWKS dan bekerja sama dengan SMK Kartini Surabaya, dari bulan Mei 2024 sampai Agustus 2024. Jumlah
UBUB Tujuan dihasilan ILM adalah untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang dihadapi, dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi sertaTujuan dihasilan ILM adalah untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang dihadapi, dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi serta
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Sengketa tersebut sering kali melibatkan jual-beli tanah yang dipermasalahkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penyelesaianSengketa tersebut sering kali melibatkan jual-beli tanah yang dipermasalahkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penyelesaian
NEOLECTURANEOLECTURA Perlindungan data pribadi pengguna harus menjadi prioritas utama, dan pelanggaran harus ditangani dengan sanksi tegas untuk menjaga kepercayaan masyarakat.Perlindungan data pribadi pengguna harus menjadi prioritas utama, dan pelanggaran harus ditangani dengan sanksi tegas untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
OJSOJS Tjk disebabkan karena sering terjadinya perselisihian yang mengakibatkan pertengkaran antara suami dan isteri. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihakTjk disebabkan karena sering terjadinya perselisihian yang mengakibatkan pertengkaran antara suami dan isteri. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak
UIBUIB Sebelumnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenal Kepala Daerah dan perangkat daerahSebelumnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenal Kepala Daerah dan perangkat daerah
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Pengamanan Keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dilakukan terhadap 4 (empat) objek yaitu Izin Keimigrasian, Personel, Dokumen dan IzinPengamanan Keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dilakukan terhadap 4 (empat) objek yaitu Izin Keimigrasian, Personel, Dokumen dan Izin
OJSOJS Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran sangat bergantung pada kemampuan guru dalam merancang, mengatur, dan mengelola interaksiHasil kajian literatur menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran sangat bergantung pada kemampuan guru dalam merancang, mengatur, dan mengelola interaksi
OJSOJS Jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini yakni guru dan seluruhJika didefinisikan secara singkat, definisi literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini yakni guru dan seluruh
OJSOJS Penelitian ini menganalisis penggunaan bahasa tubuh sebagai alternatif bagi pelajar yang menempuh pendidikan di luar daerah dalam memahami perbedaan bahasaPenelitian ini menganalisis penggunaan bahasa tubuh sebagai alternatif bagi pelajar yang menempuh pendidikan di luar daerah dalam memahami perbedaan bahasa