JPTAMJPTAM
Jurnal Pendidikan TambusaiJurnal Pendidikan TambusaiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak tenaga kerja atas pembagian hutang harta pailit dan sinkronisasi antara Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam mengatur hak-hak tenaga kerja atas pembagian utang harta pailit serta penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja atas pembagian utang harta pailit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam penafsiran hukum telah diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-VI/2008 dan No.67/PUU-XI/2013 bahwa pembayaran upah tenaga kerja harus didahulukan daripada tagihan negara dan kreditor separatis sedangkan uang pesangon dan hak yang lainnya diberikan setelah pemenuhan tagihan kreditor separatis. Kreditor preferen didahulukan dari hasil penjualan boedel pailit yang didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 95 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana yang telah diubah dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur hak-hak tenaga kerja atas pembagian utang harta pailit sesuai hierarki yang berlaku.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dengan peraturan lainnya telah diputuskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013, yang menekankan prioritas pembayaran upah tenaga kerja.Penerapan hukum dalam proses kepailitan harus mengutamakan UU No.37 Tahun 2004, namun tetap mempertimbangkan ketentuan lain yang mengatur hak kreditor.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik kepailitan, khususnya terkait dengan prioritas pembayaran upah tenaga kerja dibandingkan dengan tagihan kreditor separatis. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif mengenai pengaturan hak-hak tenaga kerja dalam proses kepailitan di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum yang berbeda, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak kepailitan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi tenaga kerja, termasuk dampak psikologis dan sosial yang mungkin timbul, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meminimalkan dampak negatif tersebut. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum kepailitan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan tenaga kerja, serta meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pekerja dalam situasi kepailitan.
| File size | 191.71 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
IBLAMIBLAM d. Pasal 101 meliputi perlindungan buruh penyandang cacat, anak, perempuan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan.d. Pasal 101 meliputi perlindungan buruh penyandang cacat, anak, perempuan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan.
UntikaUntika Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistemMetode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari wawancara dengan tokoh adat dan ayahMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari wawancara dengan tokoh adat dan ayah
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Jaminan sosial berupa BPJS, (c) hak mendapatkan peraturan dan kebijakan yang jelas terkait kesehatan dan keselamatan saat bekerja dan (d) hak dalam mendapatkanJaminan sosial berupa BPJS, (c) hak mendapatkan peraturan dan kebijakan yang jelas terkait kesehatan dan keselamatan saat bekerja dan (d) hak dalam mendapatkan
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Tenaga kesehatan tradisional berbeda dengan penyehat tradisional, di mana tenaga kesehatan tradisional memperoleh pengetahuan dan keterampilan melaluiTenaga kesehatan tradisional berbeda dengan penyehat tradisional, di mana tenaga kesehatan tradisional memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui
JPTAMJPTAM Strategi pendidikan yang efektif dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kepolisian dan implementasinya harus didukung oleh kebijakan dan dukunganStrategi pendidikan yang efektif dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kepolisian dan implementasinya harus didukung oleh kebijakan dan dukungan
JPTAMJPTAM Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa melalui metode bercerita dengan media Pop Up Book di RA Menara Quran Pujud Rokan HilirBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa melalui metode bercerita dengan media Pop Up Book di RA Menara Quran Pujud Rokan Hilir
NEWINERANEWINERA Undang-Undang Perpajakan memberikan perlakuan khusus dan posisi lebih tinggi dimana utang pajak merupakan yang pertama kali dibayar oleh debitor dan diikutiUndang-Undang Perpajakan memberikan perlakuan khusus dan posisi lebih tinggi dimana utang pajak merupakan yang pertama kali dibayar oleh debitor dan diikuti
Useful /
UNIFLORUNIFLOR Kepemimpinan perempuan dapat dilihat dari bagaimana Ratu Ingrith masih tidak secara terbuka menunjukkan gejala pemberontakan terhadap raja, dan sosok kepemimpinanKepemimpinan perempuan dapat dilihat dari bagaimana Ratu Ingrith masih tidak secara terbuka menunjukkan gejala pemberontakan terhadap raja, dan sosok kepemimpinan
SALNESIASALNESIA Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara nilai pretest dan posttest, yang mengindikasikan adanya pengaruh pemberianHasil pengujian statistik menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara nilai pretest dan posttest, yang mengindikasikan adanya pengaruh pemberian
NEWINERANEWINERA Duduk secara umum terus disamakan dengan penggunaan kursi dengan kaki, bagian duduk, sandaran punggung, dan sandaran tangan. Desain kursi ergonomis yangDuduk secara umum terus disamakan dengan penggunaan kursi dengan kaki, bagian duduk, sandaran punggung, dan sandaran tangan. Desain kursi ergonomis yang
NEWINERANEWINERA Oleh karena itu, penting dilaksanakan regulasi yang menjamin hak pasien, menjaga kualitas layanan, dan memperkuat peran konsumen dalam sistem kesehatan.Oleh karena itu, penting dilaksanakan regulasi yang menjamin hak pasien, menjaga kualitas layanan, dan memperkuat peran konsumen dalam sistem kesehatan.