JPTAMJPTAM
Jurnal Pendidikan TambusaiJurnal Pendidikan TambusaiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak tenaga kerja atas pembagian hutang harta pailit dan sinkronisasi antara Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam mengatur hak-hak tenaga kerja atas pembagian utang harta pailit serta penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja atas pembagian utang harta pailit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam penafsiran hukum telah diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-VI/2008 dan No.67/PUU-XI/2013 bahwa pembayaran upah tenaga kerja harus didahulukan daripada tagihan negara dan kreditor separatis sedangkan uang pesangon dan hak yang lainnya diberikan setelah pemenuhan tagihan kreditor separatis. Kreditor preferen didahulukan dari hasil penjualan boedel pailit yang didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 95 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana yang telah diubah dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur hak-hak tenaga kerja atas pembagian utang harta pailit sesuai hierarki yang berlaku.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dengan peraturan lainnya telah diputuskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013, yang menekankan prioritas pembayaran upah tenaga kerja.Penerapan hukum dalam proses kepailitan harus mengutamakan UU No.37 Tahun 2004, namun tetap mempertimbangkan ketentuan lain yang mengatur hak kreditor.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik kepailitan, khususnya terkait dengan prioritas pembayaran upah tenaga kerja dibandingkan dengan tagihan kreditor separatis. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif mengenai pengaturan hak-hak tenaga kerja dalam proses kepailitan di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum yang berbeda, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak kepailitan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi tenaga kerja, termasuk dampak psikologis dan sosial yang mungkin timbul, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meminimalkan dampak negatif tersebut. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum kepailitan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan tenaga kerja, serta meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pekerja dalam situasi kepailitan.
| File size | 191.71 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Oleh karena itu, memberikan ruang besar bagi pemerintah daerah—dengan mengurangi komando pusat, membuka partisipasi lokal, dan membiarkan kebijakan lokalOleh karena itu, memberikan ruang besar bagi pemerintah daerah—dengan mengurangi komando pusat, membuka partisipasi lokal, dan membiarkan kebijakan lokal
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Di era digital, media sosial memainkan peran ganda yang paradoksal dalam penanganan kasus-kasus ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranDi era digital, media sosial memainkan peran ganda yang paradoksal dalam penanganan kasus-kasus ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran
UCYUCY Penerapan model pembelajaran CLTTS mampu meningkatkan keaktifan belajar murid. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan keaktifan murid dari 32% menjadi 68%Penerapan model pembelajaran CLTTS mampu meningkatkan keaktifan belajar murid. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan keaktifan murid dari 32% menjadi 68%
MKRIMKRI dan menolak permohonan pemohon atas pengujian Pasal 50 ayat (1) huruf a dan menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memilikidan menolak permohonan pemohon atas pengujian Pasal 50 ayat (1) huruf a dan menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki
MKRIMKRI Sistem peradilan pidana melingkupi wilayah formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Proses aplikasi dipengaruhi besar oleh formulasi hukum acara pidana yangSistem peradilan pidana melingkupi wilayah formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Proses aplikasi dipengaruhi besar oleh formulasi hukum acara pidana yang
MKRIMKRI Pasal 28 I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia sebagai sub sistem dari hukum nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan identitas budayaPasal 28 I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia sebagai sub sistem dari hukum nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan identitas budaya
MKRIMKRI Secara yuridis seharusnya ada perubahan yang mendasar terkait pengelolaan air dikarenakan setelah pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004, hak pengelolaan airSecara yuridis seharusnya ada perubahan yang mendasar terkait pengelolaan air dikarenakan setelah pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004, hak pengelolaan air
MKRIMKRI Artikel ini mengkaji kontradiksi Putusan-Putusan tersebut dengan menggunakan tiga pisau analisis, yaitu: (1) finalitas putusan; (2) respons terhadap putusan;Artikel ini mengkaji kontradiksi Putusan-Putusan tersebut dengan menggunakan tiga pisau analisis, yaitu: (1) finalitas putusan; (2) respons terhadap putusan;
Useful /
STIKES YRSDSSTIKES YRSDS Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan desain cross-sectional. Sampel terdiri dari 214 remaja usia 13-19 tahun (laki-laki dan perempuan),Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan desain cross-sectional. Sampel terdiri dari 214 remaja usia 13-19 tahun (laki-laki dan perempuan),
STIKES YRSDSSTIKES YRSDS Dari 1. 248 artikel yang diidentifikasi, 6 memenuhi kriteria inklusi. Penilaian kualitas dilakukan dengan JBI checklist. Hasil menunjukkan ACT efektifDari 1. 248 artikel yang diidentifikasi, 6 memenuhi kriteria inklusi. Penilaian kualitas dilakukan dengan JBI checklist. Hasil menunjukkan ACT efektif
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum serta model penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan program pinjaman dana Pemulihan Ekonomi NasionalPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum serta model penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan program pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Dalam banyak kasus, overclaim tersebut tidak disertai uji laboratorium yang valid, bahkan mengandung zat berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon yangDalam banyak kasus, overclaim tersebut tidak disertai uji laboratorium yang valid, bahkan mengandung zat berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon yang