PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesStruktur dan skala upah merupakan instrumen penting dalam sistem upah nasional untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan struktur dan skala upah berdasarkan hukum ketenagakerjaan Indonesia dan menganalisis konsekuensi hukum bagi perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban menyusun dan menerapkan struktur skala upah diatur secara eksplisit dalam hukum ketenagakerjaan, khususnya Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah terkait. Perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan berpotensi menimbulkan perselisihan hubungan industrial.
Pengaturan struktur dan skala upah dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia merupakan instrumen normatif yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak pekerja atas upah yang layak, adil, dan proporsional.Perusahaan yang tidak menyusun, tidak menerapkan, atau hanya menjadikannya sebagai formalitas administratif dapat dikategorikan melakukan pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan berpotensi dikenakan sanksi administratif.Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait kewajiban ini, sementara perusahaan harus mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan dalam paper, terdapat beberapa arah penelitian yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas implementasi struktur dan skala upah di berbagai sektor industri, dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor dan dampaknya terhadap produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur secara empiris hubungan antara penerapan struktur dan skala upah dengan tingkat kepuasan kerja dan retensi karyawan di perusahaan. Ketiga, penelitian komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan pengaturan struktur dan skala upah di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem ketenagakerjaan yang lebih maju, dengan tujuan mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan sistem pengupahan di Indonesia. Ketiga saran penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan pengupahan yang lebih efektif dan berkeadilan di Indonesia, serta meningkatkan daya saing perusahaan dan kesejahteraan pekerja.
- ANALISIS YURIDIS PENERAPAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021... journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/en/article/view/3414ANALISIS YURIDIS PENERAPAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 journal unram ac index php privatelaw en article view 3414
- IMPLEMENTASI HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN... ejournal.unuja.ac.id/index.php/lsj/article/view/9952IMPLEMENTASI HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN ejournal unuja ac index php lsj article view 9952
- Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam Pencegahan Maladministrasi Pada Pengangkatan dan Pemberhentian... villages.pubmedia.id/index.php/villages/article/view/195Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam Pencegahan Maladministrasi Pada Pengangkatan dan Pemberhentian villages pubmedia index php villages article view 195
| File size | 353.98 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Oleh karena itu, hukum Islam dalam Adat Minangkabau hanya sebagai salah satu sumber dalam melengkapi kelembagaan adat sesuai kebutuhannya, perkara petatahOleh karena itu, hukum Islam dalam Adat Minangkabau hanya sebagai salah satu sumber dalam melengkapi kelembagaan adat sesuai kebutuhannya, perkara petatah
UMKUMK Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran smart health dalam penanggulangan stunting, diperlukan integrasi sistem yang lebih baik, dukungan infrastrukturOleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran smart health dalam penanggulangan stunting, diperlukan integrasi sistem yang lebih baik, dukungan infrastruktur
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum dan urgensi penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik di Indonesia dalam kerangkaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum dan urgensi penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik di Indonesia dalam kerangka
PUBMEDIAPUBMEDIA Konvensi Caracas 1954 mengizinkan negara pemberi suaka menilai secara independen kelayakan pemberian suaka diplomatik tanpa kewajiban formal untuk memintaKonvensi Caracas 1954 mengizinkan negara pemberi suaka menilai secara independen kelayakan pemberian suaka diplomatik tanpa kewajiban formal untuk meminta
PUBMEDIAPUBMEDIA G/2021/Pn. Bks yang melibatkan PT. Hadez Graha Utama. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupaG/2021/Pn. Bks yang melibatkan PT. Hadez Graha Utama. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa
PUBMEDIAPUBMEDIA Jual beli online termasuk dalam kategori transaksi digital atau kontrak. Masalah yang dapat terjadi dalam kontrak digital adalah kecakapan para pihak dalamJual beli online termasuk dalam kategori transaksi digital atau kontrak. Masalah yang dapat terjadi dalam kontrak digital adalah kecakapan para pihak dalam
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fenomena dan dampak hoaks di sektor kesehatan sebagai kejahatan di dunia maya. Metode penelitian yang digunakanPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fenomena dan dampak hoaks di sektor kesehatan sebagai kejahatan di dunia maya. Metode penelitian yang digunakan
PUBMEDIAPUBMEDIA Temuan menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, implementasinyaTemuan menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, implementasinya
Useful /
UMKUMK Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) merupakan solusi energi terbarukan yang banyak diterapkan di daerah terpencil. Namun, sistem ini memilikiPembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) merupakan solusi energi terbarukan yang banyak diterapkan di daerah terpencil. Namun, sistem ini memiliki
PUBMEDIAPUBMEDIA Selain itu, peningkatan literasi digital dan kapasitas aparat penegak hukum harus menjadi prioritas, sehingga implementasi hukum di lapangan selaras denganSelain itu, peningkatan literasi digital dan kapasitas aparat penegak hukum harus menjadi prioritas, sehingga implementasi hukum di lapangan selaras dengan
PUBMEDIAPUBMEDIA There is also a pressing need for reaffirming law enforcement in regards to human rights, particularly the right to a good and healthy environment, asThere is also a pressing need for reaffirming law enforcement in regards to human rights, particularly the right to a good and healthy environment, as
PUBMEDIAPUBMEDIA Such restrictions not only violate the principles of non-discrimination and gender equality, but can also be categorized as inhumane treatment, and preventSuch restrictions not only violate the principles of non-discrimination and gender equality, but can also be categorized as inhumane treatment, and prevent