PUBMEDIAPUBMEDIA

Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law Studies

Struktur dan skala upah merupakan instrumen penting dalam sistem upah nasional untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan struktur dan skala upah berdasarkan hukum ketenagakerjaan Indonesia dan menganalisis konsekuensi hukum bagi perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban menyusun dan menerapkan struktur skala upah diatur secara eksplisit dalam hukum ketenagakerjaan, khususnya Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah terkait. Perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan berpotensi menimbulkan perselisihan hubungan industrial.

Pengaturan struktur dan skala upah dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia merupakan instrumen normatif yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak pekerja atas upah yang layak, adil, dan proporsional.Perusahaan yang tidak menyusun, tidak menerapkan, atau hanya menjadikannya sebagai formalitas administratif dapat dikategorikan melakukan pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan berpotensi dikenakan sanksi administratif.Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait kewajiban ini, sementara perusahaan harus mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan dalam paper, terdapat beberapa arah penelitian yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas implementasi struktur dan skala upah di berbagai sektor industri, dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor dan dampaknya terhadap produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur secara empiris hubungan antara penerapan struktur dan skala upah dengan tingkat kepuasan kerja dan retensi karyawan di perusahaan. Ketiga, penelitian komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan pengaturan struktur dan skala upah di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem ketenagakerjaan yang lebih maju, dengan tujuan mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan sistem pengupahan di Indonesia. Ketiga saran penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan pengupahan yang lebih efektif dan berkeadilan di Indonesia, serta meningkatkan daya saing perusahaan dan kesejahteraan pekerja.

  1. ANALISIS YURIDIS PENERAPAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021... journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/en/article/view/3414ANALISIS YURIDIS PENERAPAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 journal unram ac index php privatelaw en article view 3414
  2. IMPLEMENTASI HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN... ejournal.unuja.ac.id/index.php/lsj/article/view/9952IMPLEMENTASI HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN ejournal unuja ac index php lsj article view 9952
  3. Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam Pencegahan Maladministrasi Pada Pengangkatan dan Pemberhentian... villages.pubmedia.id/index.php/villages/article/view/195Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam Pencegahan Maladministrasi Pada Pengangkatan dan Pemberhentian villages pubmedia index php villages article view 195
Read online
File size353.98 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

JURIS Kato Malereng Indirect Speech Ethics in Maintaining Dignity and Social Hierarchy in Minangkabau Society 2026More at 2026

INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO This study demonstrates that kato malereng represents a form of indirect speech ethics that plays a significant role in preserving dignity, social harmony,This study demonstrates that kato malereng represents a form of indirect speech ethics that plays a significant role in preserving dignity, social harmony,

JURIS Dari Pengampuan ke Supported Decision Making Reformasi Kapasitas Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia Guardianship to Supported Decision Making Reforming Disability Legal Capacity in Indonesia 2026More at 2026

MKRIMKRI Sistem pengampuan di Indonesia yang saat ini masih menggunakan substituted decision‑making menimbulkan kerugian seperti menghilangkan kemampuan seseorangSistem pengampuan di Indonesia yang saat ini masih menggunakan substituted decision‑making menimbulkan kerugian seperti menghilangkan kemampuan seseorang

JURIS Event Study Respond of Return Stock on Indonesian Presidential Election in 2024 Study Case in LQ 45 Index 2026More at 2026

UTSUTS Based on the research conducted on the impact of the Indonesian presidential election on stock returns, it can be concluded that there is valuable informationBased on the research conducted on the impact of the Indonesian presidential election on stock returns, it can be concluded that there is valuable information

JURIS Pengawasan Hukum sebagai Benteng Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pemilu 2025More at 2025

AMSIRAMSIR Studi ini membahas peran pengawasan hukum oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah pelanggaran kampanye pemilu, khususnya praktik politik uang,Studi ini membahas peran pengawasan hukum oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah pelanggaran kampanye pemilu, khususnya praktik politik uang,

JURIS Analisis Putusan MA dan Putusan MK tentang Persyaratan Calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2024 2025More at 2025

UNSUNS Penelitian ini juga mengkaji aturan perundang-undangan dalam memaknai pasal demi pasal dan kekuatan mengikat suatu aturan. Pendekatan yang digunakan adalahPenelitian ini juga mengkaji aturan perundang-undangan dalam memaknai pasal demi pasal dan kekuatan mengikat suatu aturan. Pendekatan yang digunakan adalah

JURIS Urgency of Falsum in Indonesian Criminal Justice System as Basis for Revision An Islamic Perspective 2024More at 2024

IAIN MADURAIAIN MADURA Penelitian ini menyelidiki bagaimana penanganan falsum, sesuai dengan prinsip keadilan dan utilitas, dapat mengarah pada reformasi hukum yang lebih adilPenelitian ini menyelidiki bagaimana penanganan falsum, sesuai dengan prinsip keadilan dan utilitas, dapat mengarah pada reformasi hukum yang lebih adil

JURIS Dugaan Praktik Pungutan Liar Pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko 2022More at 2022

UNARSUNARS Berdasarkan uraian hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhiBerdasarkan uraian hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhi

JURIS Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam 2016More at 2016

STAINSTAIN Hukum perdata mengakui sistem kewarisan bilateral bagi pihak yang berbeda agama, di mana ahli waris menerima harta berdasarkan kekerabatan melalui garisHukum perdata mengakui sistem kewarisan bilateral bagi pihak yang berbeda agama, di mana ahli waris menerima harta berdasarkan kekerabatan melalui garis

Useful /

JURIS Kajian Yuridis Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Pidana Dalam Rumah Tahanan 2025More at 2025

AMSIRAMSIR Metode yang digunakan adalah penelitian normatif‑empiris, yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesesuaian antara peraturan hukum yang ada denganMetode yang digunakan adalah penelitian normatif‑empiris, yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesesuaian antara peraturan hukum yang ada dengan

JURIS Konsep Riba Dalam Perekonomian Islam 2025More at 2025

UIMEDANUIMEDAN Sistem ekonomi ribawi dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia. Sistem ekonomi ribawi akan mempengaruhi investasi,Sistem ekonomi ribawi dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia. Sistem ekonomi ribawi akan mempengaruhi investasi,

JURIS Stakeholders Mapping and Strategy for Restoring Peatland Forest in West Tanjung Jabung Jambi Indonesia 2025More at 2025

APTKLHIAPTKLHI Nilai citizen power dibandingkan dengan tokenisme lebih tinggi yaitu 56% berbanding 44%. Hal ini berarti bahwa kemitraan dan model-model lain yang terdapatNilai citizen power dibandingkan dengan tokenisme lebih tinggi yaitu 56% berbanding 44%. Hal ini berarti bahwa kemitraan dan model-model lain yang terdapat

JURIS Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado 2016More at 2016

STAINSTAIN Berdasarkan pengelolaan data dan hasil analisis penulis, penerapan akad ijarah pada tarif jasa simpan di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado padaBerdasarkan pengelolaan data dan hasil analisis penulis, penerapan akad ijarah pada tarif jasa simpan di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado pada

ads-block-test