PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesStruktur dan skala upah merupakan instrumen penting dalam sistem upah nasional untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan struktur dan skala upah berdasarkan hukum ketenagakerjaan Indonesia dan menganalisis konsekuensi hukum bagi perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban menyusun dan menerapkan struktur skala upah diatur secara eksplisit dalam hukum ketenagakerjaan, khususnya Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah terkait. Perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan berpotensi menimbulkan perselisihan hubungan industrial.
Pengaturan struktur dan skala upah dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia merupakan instrumen normatif yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak pekerja atas upah yang layak, adil, dan proporsional.Perusahaan yang tidak menyusun, tidak menerapkan, atau hanya menjadikannya sebagai formalitas administratif dapat dikategorikan melakukan pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan berpotensi dikenakan sanksi administratif.Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait kewajiban ini, sementara perusahaan harus mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan dalam paper, terdapat beberapa arah penelitian yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas implementasi struktur dan skala upah di berbagai sektor industri, dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor dan dampaknya terhadap produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur secara empiris hubungan antara penerapan struktur dan skala upah dengan tingkat kepuasan kerja dan retensi karyawan di perusahaan. Ketiga, penelitian komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan pengaturan struktur dan skala upah di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem ketenagakerjaan yang lebih maju, dengan tujuan mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan sistem pengupahan di Indonesia. Ketiga saran penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan pengupahan yang lebih efektif dan berkeadilan di Indonesia, serta meningkatkan daya saing perusahaan dan kesejahteraan pekerja.
- ANALISIS YURIDIS PENERAPAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021... journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/en/article/view/3414ANALISIS YURIDIS PENERAPAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 journal unram ac index php privatelaw en article view 3414
- IMPLEMENTASI HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN... ejournal.unuja.ac.id/index.php/lsj/article/view/9952IMPLEMENTASI HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN ejournal unuja ac index php lsj article view 9952
- Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam Pencegahan Maladministrasi Pada Pengangkatan dan Pemberhentian... villages.pubmedia.id/index.php/villages/article/view/195Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam Pencegahan Maladministrasi Pada Pengangkatan dan Pemberhentian villages pubmedia index php villages article view 195
| File size | 353.98 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Ketimpangan perlindungan antara pekerja outsourcing dan pekerja tetap serta lemahnya pengawasan pemerintah memperparah ketidakpastian hubungan kerja. OlehKetimpangan perlindungan antara pekerja outsourcing dan pekerja tetap serta lemahnya pengawasan pemerintah memperparah ketidakpastian hubungan kerja. Oleh
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi para pekerja yang terkait dengan tindakan penahanan ijazah olehPenelitian ini bertujuan untuk menyelidiki jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi para pekerja yang terkait dengan tindakan penahanan ijazah oleh
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Temuan penelitian mengenai ketentuan mengenai PHK karena alasan mendesak sebagaimana diatur dalam ketentuan saat ini dan penerapan hukum oleh hakim PengadilanTemuan penelitian mengenai ketentuan mengenai PHK karena alasan mendesak sebagaimana diatur dalam ketentuan saat ini dan penerapan hukum oleh hakim Pengadilan
DAARULHUDADAARULHUDA Perjanjian kerja merupakan salah satu bentuk perjanjian perdata yang memiliki karakteristik khusus karena melibatkan unsur perintah, upah, pekerjaan, sertaPerjanjian kerja merupakan salah satu bentuk perjanjian perdata yang memiliki karakteristik khusus karena melibatkan unsur perintah, upah, pekerjaan, serta
DAARULHUDADAARULHUDA Analisis dilakukan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta literatur terkait yang menunjukkanAnalisis dilakukan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta literatur terkait yang menunjukkan
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Anak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapiAnak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi
DINASTIREVDINASTIREV Perlindungan hukum terhadap pekerja Indonesia dalam konteks integrasi budaya dan norma terhadap tenaga kerja asing, khususnya dari perusahaan China, merupakanPerlindungan hukum terhadap pekerja Indonesia dalam konteks integrasi budaya dan norma terhadap tenaga kerja asing, khususnya dari perusahaan China, merupakan
UMMUMM Kudus dapat berfungsi sebagai laboratorium sosial, menunjukkan bahwa tradisi dan hukum dapat bekerja bersama untuk menciptakan keadilan substantif bagiKudus dapat berfungsi sebagai laboratorium sosial, menunjukkan bahwa tradisi dan hukum dapat bekerja bersama untuk menciptakan keadilan substantif bagi
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA The results demonstrate that the Constitutional Court explicitly recognizes free basic education as a constitutional and human right that must be fulfilledThe results demonstrate that the Constitutional Court explicitly recognizes free basic education as a constitutional and human right that must be fulfilled
UMMUMM Temuan ini mengimplikasikan perlunya kebijakan dan praktik hukum yang mengakomodasi mekanisme ADR berbasis kearifan lokal secara formal guna menjembataniTemuan ini mengimplikasikan perlunya kebijakan dan praktik hukum yang mengakomodasi mekanisme ADR berbasis kearifan lokal secara formal guna menjembatani
UMMUMM Keputusan ini berupaya mendemokratisasi proses pemilihan dengan memperluas akses bagi partai politik kecil dan kandidat independen, sehingga memperkayaKeputusan ini berupaya mendemokratisasi proses pemilihan dengan memperluas akses bagi partai politik kecil dan kandidat independen, sehingga memperkaya
UMMUMM UUD 1945 memegang otoritas tertinggi dan tidak mudah dimodifikasi. Jika penundaan pemilihan umum hanya diatur oleh undang-undang, perubahan berkelanjutanUUD 1945 memegang otoritas tertinggi dan tidak mudah dimodifikasi. Jika penundaan pemilihan umum hanya diatur oleh undang-undang, perubahan berkelanjutan