DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Mengkaji rasio legis pengaturan pekerja outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menetapkan bahwa sistem outsourcing hanya boleh diterapkan pada jenis pekerjaan penunjang sebagai upaya menjamin perlindungan dan kepastian kerja bagi pekerja. Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan kebutuhan efisiensi perusahaan dengan perlindungan hak pekerja, implementasi di lapangan tidak selalu selaras dengan tujuan pembentuk undang-undang. Hasil penelitian mengungkap bahwa pengaturan dalam UU No. 13 Tahun 2003 belum berjalan optimal karena masih ditemukan praktik pengalihdayaan pada pekerjaan inti, ketimpangan perlindungan antara pekerja outsourcing dan pekerja tetap, serta lemahnya pengawasan pemerintah. Penyimpangan praktik dan kurangnya pengawasan menyebabkan hak-hak pekerja outsourcing kerap terabaikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan kerja. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan agar rasio legis pengaturan outsourcing dapat diwujudkan secara efektif dan sejalan dengan prinsip keadilan dalam hubungan industrial.
13 Tahun 2003 memang membatasi penerapan outsourcing hanya pada pekerjaan penunjang, namun dalam praktik masih banyak pekerjaan inti yang dialihdayakan sehingga tujuan perlindungan pekerja belum tercapai.Ketimpangan perlindungan antara pekerja outsourcing dan pekerja tetap serta lemahnya pengawasan pemerintah memperparah ketidakpastian hubungan kerja.Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan untuk mewujudkan rasio legis yang efektif dan sesuai prinsip keadilan industri.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi secara empiris sejauh mana praktik outsourcing pada pekerjaan inti masih berlangsung di berbagai sektor industri, dengan menggunakan survei lapangan dan analisis data sekunder untuk mengidentifikasi faktor‑faktor yang mendorong pelanggaran regulasi. Selain itu, studi komparatif antara sistem pengawasan ketenagakerjaan Indonesia dan negara‑negara yang memiliki mekanisme pengawasan lebih kuat dapat menilai efektivitas kebijakan pengawasan serta memberikan rekomendasi perbaikan yang kontekstual. Terakhir, penelitian kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dengan pekerja outsourcing, serikat pekerja, dan perusahaan dapat menggali dampak sosial‑ekonomi dari ketimpangan perlindungan, serta menguji apakah harmonisasi regulasi yang diusulkan mampu meningkatkan kepastian kerja dan keadilan dalam hubungan industrial. Dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, ketiga arah studi tersebut diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang komprehensif untuk mendukung reformasi kebijakan outsourcing di Indonesia.
| File size | 362.37 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
IIM JAMBIIIM JAMBI Hal ini terlihat dari pergeseran fungsi legislasi yang dulu menjadi kewenangan Presiden, sekarang menjadi kewenangan DPR. Belum adanya pengawasan yangHal ini terlihat dari pergeseran fungsi legislasi yang dulu menjadi kewenangan Presiden, sekarang menjadi kewenangan DPR. Belum adanya pengawasan yang
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Faktor instruksional berperan krusial dalam implementasi, dengan lingkungan kelas yang menghargai proses pembelajaran dan kesalahan sebagai kesempatanFaktor instruksional berperan krusial dalam implementasi, dengan lingkungan kelas yang menghargai proses pembelajaran dan kesalahan sebagai kesempatan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini menganalisis distribusi kewenangan antar-lembaga negara dalam konteks pembiayaan proyek publik di Indonesia. Fokus penelitian adalah bagaimanaPenelitian ini menganalisis distribusi kewenangan antar-lembaga negara dalam konteks pembiayaan proyek publik di Indonesia. Fokus penelitian adalah bagaimana
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Garam gunung di wilayah ini memiliki peran penting dalam ekonomi lokal dan budaya masyarakat adat Lundayeh yang mengelola garam dengan metode tradisional.Garam gunung di wilayah ini memiliki peran penting dalam ekonomi lokal dan budaya masyarakat adat Lundayeh yang mengelola garam dengan metode tradisional.
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini menunjukkan bahwa peran manajer dalam pengelolaan resort dan restoran berbasis internasional di Mentawai sangat menentukan keberhasilanPenelitian ini menunjukkan bahwa peran manajer dalam pengelolaan resort dan restoran berbasis internasional di Mentawai sangat menentukan keberhasilan
UNUSIAUNUSIA Namun, kinerja kelembagaan masih terhambat oleh ketergantungan jalur birokrasi, tumpang tindih kewenangan antarkementerian, serta keterbatasan integrasiNamun, kinerja kelembagaan masih terhambat oleh ketergantungan jalur birokrasi, tumpang tindih kewenangan antarkementerian, serta keterbatasan integrasi
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten PegununganPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Pegunungan
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Program pencegahan stuntingTemuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Program pencegahan stunting
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Namun demikian, integrasi bukti elektronik ke dalam kerangka hukum acara perdata masih terkendala oleh ketidakselarasan antara UU ITE dan peraturan acaraNamun demikian, integrasi bukti elektronik ke dalam kerangka hukum acara perdata masih terkendala oleh ketidakselarasan antara UU ITE dan peraturan acara
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini mengidentifikasi kelemahan-kelemahan utama pada lembaga perlindungan konsumen, termasuk keterbatasan sumber daya, lemahnya kewenangan, rendahnyaPenelitian ini mengidentifikasi kelemahan-kelemahan utama pada lembaga perlindungan konsumen, termasuk keterbatasan sumber daya, lemahnya kewenangan, rendahnya
DAARULHUDADAARULHUDA Kesenjangan ini menyebabkan dampak sosial dan ekonomi yang luas, seperti meningkatnya perempuan yang miskin, pembatasan akses pendidikan dan kesehatanKesenjangan ini menyebabkan dampak sosial dan ekonomi yang luas, seperti meningkatnya perempuan yang miskin, pembatasan akses pendidikan dan kesehatan
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan melalui pelibatan masyarakat dalam pengukuran kepuasan, pelengkapan sarana prasarana, dan peningkatan kejelasanOleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan melalui pelibatan masyarakat dalam pengukuran kepuasan, pelengkapan sarana prasarana, dan peningkatan kejelasan