DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Mengkaji rasio legis pengaturan pekerja outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menetapkan bahwa sistem outsourcing hanya boleh diterapkan pada jenis pekerjaan penunjang sebagai upaya menjamin perlindungan dan kepastian kerja bagi pekerja. Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan kebutuhan efisiensi perusahaan dengan perlindungan hak pekerja, implementasi di lapangan tidak selalu selaras dengan tujuan pembentuk undang-undang. Hasil penelitian mengungkap bahwa pengaturan dalam UU No. 13 Tahun 2003 belum berjalan optimal karena masih ditemukan praktik pengalihdayaan pada pekerjaan inti, ketimpangan perlindungan antara pekerja outsourcing dan pekerja tetap, serta lemahnya pengawasan pemerintah. Penyimpangan praktik dan kurangnya pengawasan menyebabkan hak-hak pekerja outsourcing kerap terabaikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan kerja. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan agar rasio legis pengaturan outsourcing dapat diwujudkan secara efektif dan sejalan dengan prinsip keadilan dalam hubungan industrial.
13 Tahun 2003 memang membatasi penerapan outsourcing hanya pada pekerjaan penunjang, namun dalam praktik masih banyak pekerjaan inti yang dialihdayakan sehingga tujuan perlindungan pekerja belum tercapai.Ketimpangan perlindungan antara pekerja outsourcing dan pekerja tetap serta lemahnya pengawasan pemerintah memperparah ketidakpastian hubungan kerja.Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan untuk mewujudkan rasio legis yang efektif dan sesuai prinsip keadilan industri.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi secara empiris sejauh mana praktik outsourcing pada pekerjaan inti masih berlangsung di berbagai sektor industri, dengan menggunakan survei lapangan dan analisis data sekunder untuk mengidentifikasi faktor‑faktor yang mendorong pelanggaran regulasi. Selain itu, studi komparatif antara sistem pengawasan ketenagakerjaan Indonesia dan negara‑negara yang memiliki mekanisme pengawasan lebih kuat dapat menilai efektivitas kebijakan pengawasan serta memberikan rekomendasi perbaikan yang kontekstual. Terakhir, penelitian kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dengan pekerja outsourcing, serikat pekerja, dan perusahaan dapat menggali dampak sosial‑ekonomi dari ketimpangan perlindungan, serta menguji apakah harmonisasi regulasi yang diusulkan mampu meningkatkan kepastian kerja dan keadilan dalam hubungan industrial. Dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, ketiga arah studi tersebut diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang komprehensif untuk mendukung reformasi kebijakan outsourcing di Indonesia.
| File size | 362.37 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
LP3MZHLP3MZH Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, fungsi pengawasan adalah untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadaiDari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, fungsi pengawasan adalah untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai
AMSIRAMSIR Menggunakan metode hukum normatif dan empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun DPRD memiliki instrumen pengawasan formal seperti hak interpelasiMenggunakan metode hukum normatif dan empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun DPRD memiliki instrumen pengawasan formal seperti hak interpelasi
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data,Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data,
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Program ini mampu meningkatkan pengetahuan kader dan masyarakat, memperbaiki status gizi balita, serta menunjukkan penurunan prevalensi stunting di wilayahProgram ini mampu meningkatkan pengetahuan kader dan masyarakat, memperbaiki status gizi balita, serta menunjukkan penurunan prevalensi stunting di wilayah
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Partisipasi aktif masyarakat, ketepatan sasaran penerima manfaat, dan sinergi antar-pemangku kepentingan menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi.Partisipasi aktif masyarakat, ketepatan sasaran penerima manfaat, dan sinergi antar-pemangku kepentingan menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi.
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sangat penting untuk menentukan apakah suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur khusus, guna menjagaPeran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sangat penting untuk menentukan apakah suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur khusus, guna menjaga
FHUKIFHUKI sus/2020/pn. rtg, while legal materials secondary obtained from books, as well as other literature. From the results of this study it can be concludedsus/2020/pn. rtg, while legal materials secondary obtained from books, as well as other literature. From the results of this study it can be concluded
POLTEKKESTASIKMALAYAPOLTEKKESTASIKMALAYA Kegiatan pengabdian masyarakat ini dihadiri oleh dosen anggota kegiatan pengabdian masyarakat, mahasiswa, serta kepala Desa Pagersari. Masyarakat DesaKegiatan pengabdian masyarakat ini dihadiri oleh dosen anggota kegiatan pengabdian masyarakat, mahasiswa, serta kepala Desa Pagersari. Masyarakat Desa
Useful /
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dalam menangani konflik sosial melaluiUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dalam menangani konflik sosial melalui
FHUKIFHUKI Penelitian ini dilakukan untuk memahami implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada sebuah kasus,Penelitian ini dilakukan untuk memahami implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada sebuah kasus,
FHUKIFHUKI 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta data primer dan sekunder, studi menemukan bahwa perubahan tersebut memenuhi ketentuan40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta data primer dan sekunder, studi menemukan bahwa perubahan tersebut memenuhi ketentuan
UMSBUMSB Komplikasi ini meningkatkan risiko komplikasi lain, biaya pengobatan, lama perawatan, dan menghambat pemberian makanan. Tujuan penelitian ini adalah untukKomplikasi ini meningkatkan risiko komplikasi lain, biaya pengobatan, lama perawatan, dan menghambat pemberian makanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk