DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Mengkaji rasio legis pengaturan pekerja outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menetapkan bahwa sistem outsourcing hanya boleh diterapkan pada jenis pekerjaan penunjang sebagai upaya menjamin perlindungan dan kepastian kerja bagi pekerja. Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan kebutuhan efisiensi perusahaan dengan perlindungan hak pekerja, implementasi di lapangan tidak selalu selaras dengan tujuan pembentuk undang-undang. Hasil penelitian mengungkap bahwa pengaturan dalam UU No. 13 Tahun 2003 belum berjalan optimal karena masih ditemukan praktik pengalihdayaan pada pekerjaan inti, ketimpangan perlindungan antara pekerja outsourcing dan pekerja tetap, serta lemahnya pengawasan pemerintah. Penyimpangan praktik dan kurangnya pengawasan menyebabkan hak-hak pekerja outsourcing kerap terabaikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan kerja. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan agar rasio legis pengaturan outsourcing dapat diwujudkan secara efektif dan sejalan dengan prinsip keadilan dalam hubungan industrial.
13 Tahun 2003 memang membatasi penerapan outsourcing hanya pada pekerjaan penunjang, namun dalam praktik masih banyak pekerjaan inti yang dialihdayakan sehingga tujuan perlindungan pekerja belum tercapai.Ketimpangan perlindungan antara pekerja outsourcing dan pekerja tetap serta lemahnya pengawasan pemerintah memperparah ketidakpastian hubungan kerja.Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan untuk mewujudkan rasio legis yang efektif dan sesuai prinsip keadilan industri.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi secara empiris sejauh mana praktik outsourcing pada pekerjaan inti masih berlangsung di berbagai sektor industri, dengan menggunakan survei lapangan dan analisis data sekunder untuk mengidentifikasi faktor‑faktor yang mendorong pelanggaran regulasi. Selain itu, studi komparatif antara sistem pengawasan ketenagakerjaan Indonesia dan negara‑negara yang memiliki mekanisme pengawasan lebih kuat dapat menilai efektivitas kebijakan pengawasan serta memberikan rekomendasi perbaikan yang kontekstual. Terakhir, penelitian kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dengan pekerja outsourcing, serikat pekerja, dan perusahaan dapat menggali dampak sosial‑ekonomi dari ketimpangan perlindungan, serta menguji apakah harmonisasi regulasi yang diusulkan mampu meningkatkan kepastian kerja dan keadilan dalam hubungan industrial. Dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, ketiga arah studi tersebut diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang komprehensif untuk mendukung reformasi kebijakan outsourcing di Indonesia.
| File size | 362.37 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Situasi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum mampu secara optimal menekan peredaran STB ilegal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukumSituasi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum mampu secara optimal menekan peredaran STB ilegal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum
DAARULHUDADAARULHUDA Berdasarkan analisis terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam kasus kredit macet melalui studi kasus Putusan MahkamahBerdasarkan analisis terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam kasus kredit macet melalui studi kasus Putusan Mahkamah
GLOBALHEALTHSCIENCEGROUPGLOBALHEALTHSCIENCEGROUP Hasil kegiatan meliputi pembuatan, pemasangan, dan sosialisasi media edukasi berupa poster dan spanduk sebagai sarana pendidikan kesehatan new normal Covid-19,Hasil kegiatan meliputi pembuatan, pemasangan, dan sosialisasi media edukasi berupa poster dan spanduk sebagai sarana pendidikan kesehatan new normal Covid-19,
BPKBPK Pada saat yang sama, tantangan eksternal termasuk sistem data terpecah-belah, kurangnya interoperabilitas antarlembaga pemerintah, dan adopsi TIK yangPada saat yang sama, tantangan eksternal termasuk sistem data terpecah-belah, kurangnya interoperabilitas antarlembaga pemerintah, dan adopsi TIK yang
UNIGRESUNIGRES Perlindungan pekerja/buruh outsourcing diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun setelah adanyaPerlindungan pekerja/buruh outsourcing diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun setelah adanya
DINASTIREVDINASTIREV Prinsip keadilan seringkali tidak efektif dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia dari eksploitasi, menjadikan perjanjian kerja rentan dilanggar. TantanganPrinsip keadilan seringkali tidak efektif dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia dari eksploitasi, menjadikan perjanjian kerja rentan dilanggar. Tantangan
IUSIUS Temuan ini menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses jaminan sosial dan mengurangi kerentanan sosial-ekonomiTemuan ini menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses jaminan sosial dan mengurangi kerentanan sosial-ekonomi
STISIPWIDYAPURI SMISTISIPWIDYAPURI SMI Serta bersama dengan bantuan dari lembaga nonpemerintah seperti LSM baik lokal, nasional maupun individu-individu untuk selalu meberikan penyuluhan, pelatihanSerta bersama dengan bantuan dari lembaga nonpemerintah seperti LSM baik lokal, nasional maupun individu-individu untuk selalu meberikan penyuluhan, pelatihan
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Analisis menunjukkan posisi dilematis KPKNL yang terikat pada penyitaan pajak, sehingga menghambat eksekusi jaminan dan menurunkan nilai aset. Oleh karenaAnalisis menunjukkan posisi dilematis KPKNL yang terikat pada penyitaan pajak, sehingga menghambat eksekusi jaminan dan menurunkan nilai aset. Oleh karena
IUSIUS Perkembangan korporasi sebagai aktor utama dalam kegiatan ekonomi membawa dampak signifikan, baik positif maupun negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.Perkembangan korporasi sebagai aktor utama dalam kegiatan ekonomi membawa dampak signifikan, baik positif maupun negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.
IUSIUS Hasil menunjukkan bahwa opini WTP berdampak positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat pengawasan dan efisiensi pengelolaanHasil menunjukkan bahwa opini WTP berdampak positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat pengawasan dan efisiensi pengelolaan
UNTANUNTAN Hal ini terlihat dari peningkatan rata‑rata nilai kelas dari 70 menjadi 72,82 serta persentase siswa yang lulus meningkat dari 56,52 % pada siklusHal ini terlihat dari peningkatan rata‑rata nilai kelas dari 70 menjadi 72,82 serta persentase siswa yang lulus meningkat dari 56,52 % pada siklus