DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Mengkaji rasio legis pengaturan pekerja outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menetapkan bahwa sistem outsourcing hanya boleh diterapkan pada jenis pekerjaan penunjang sebagai upaya menjamin perlindungan dan kepastian kerja bagi pekerja. Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan kebutuhan efisiensi perusahaan dengan perlindungan hak pekerja, implementasi di lapangan tidak selalu selaras dengan tujuan pembentuk undang-undang. Hasil penelitian mengungkap bahwa pengaturan dalam UU No. 13 Tahun 2003 belum berjalan optimal karena masih ditemukan praktik pengalihdayaan pada pekerjaan inti, ketimpangan perlindungan antara pekerja outsourcing dan pekerja tetap, serta lemahnya pengawasan pemerintah. Penyimpangan praktik dan kurangnya pengawasan menyebabkan hak-hak pekerja outsourcing kerap terabaikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan kerja. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan agar rasio legis pengaturan outsourcing dapat diwujudkan secara efektif dan sejalan dengan prinsip keadilan dalam hubungan industrial.
13 Tahun 2003 memang membatasi penerapan outsourcing hanya pada pekerjaan penunjang, namun dalam praktik masih banyak pekerjaan inti yang dialihdayakan sehingga tujuan perlindungan pekerja belum tercapai.Ketimpangan perlindungan antara pekerja outsourcing dan pekerja tetap serta lemahnya pengawasan pemerintah memperparah ketidakpastian hubungan kerja.Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan untuk mewujudkan rasio legis yang efektif dan sesuai prinsip keadilan industri.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi secara empiris sejauh mana praktik outsourcing pada pekerjaan inti masih berlangsung di berbagai sektor industri, dengan menggunakan survei lapangan dan analisis data sekunder untuk mengidentifikasi faktor‑faktor yang mendorong pelanggaran regulasi. Selain itu, studi komparatif antara sistem pengawasan ketenagakerjaan Indonesia dan negara‑negara yang memiliki mekanisme pengawasan lebih kuat dapat menilai efektivitas kebijakan pengawasan serta memberikan rekomendasi perbaikan yang kontekstual. Terakhir, penelitian kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dengan pekerja outsourcing, serikat pekerja, dan perusahaan dapat menggali dampak sosial‑ekonomi dari ketimpangan perlindungan, serta menguji apakah harmonisasi regulasi yang diusulkan mampu meningkatkan kepastian kerja dan keadilan dalam hubungan industrial. Dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, ketiga arah studi tersebut diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang komprehensif untuk mendukung reformasi kebijakan outsourcing di Indonesia.
| File size | 362.37 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UIDUID Penerapan PPN terhadap barang hasil pertanian berdasarkan Peraturan Pemerintah 12/2001 dan perubahannya, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak TertentuPenerapan PPN terhadap barang hasil pertanian berdasarkan Peraturan Pemerintah 12/2001 dan perubahannya, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
UIDUID Calon Kabupaten Kepulauan Selaut Besar adalah bakal Kabupaten Baru yang dipisahkan dari Kabupaten Induk (Kabupaten Simeulue) dan akan menjalankan sistemCalon Kabupaten Kepulauan Selaut Besar adalah bakal Kabupaten Baru yang dipisahkan dari Kabupaten Induk (Kabupaten Simeulue) dan akan menjalankan sistem
UIDUID UU Perlindungan Konsumen mengatur upaya hukum konsumen yang dirugikan. Konsumen perlu memahami UUPK untuk menghindari pelaku usaha memanfaatkan celah hukum.UU Perlindungan Konsumen mengatur upaya hukum konsumen yang dirugikan. Konsumen perlu memahami UUPK untuk menghindari pelaku usaha memanfaatkan celah hukum.
UIDUID Penyertaan modal negara secara substansi merupakan pemisahan kekayaan negara yang sebelumnya dikelola dengan mekanisme APBN yang tunduk dalam rezim hukumPenyertaan modal negara secara substansi merupakan pemisahan kekayaan negara yang sebelumnya dikelola dengan mekanisme APBN yang tunduk dalam rezim hukum
UIDUID Faktor ekonomi dan komunikasi menjadi penghambat penerapan sanksi, yang dapat diatasi melalui peningkatan sosialisasi dan mekanisme hukum normatif/non-normatif.Faktor ekonomi dan komunikasi menjadi penghambat penerapan sanksi, yang dapat diatasi melalui peningkatan sosialisasi dan mekanisme hukum normatif/non-normatif.
UNRUNR Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Badung dalam implementasi Rencana Kota Mangupura.Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Badung dalam implementasi Rencana Kota Mangupura.
ECOJOINECOJOIN Fungsi pengawasan komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laba, meskipun komite audit dengan satu jenis kelamin (laki-laki atauFungsi pengawasan komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laba, meskipun komite audit dengan satu jenis kelamin (laki-laki atau
AFEBIAFEBI Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara karakteristik tingkat atas dan pengungkapan karbon perusahaan serta apakah perusahaan akan mendapatkanStudi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara karakteristik tingkat atas dan pengungkapan karbon perusahaan serta apakah perusahaan akan mendapatkan
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Namun demikian, integrasi bukti elektronik ke dalam kerangka hukum acara perdata masih terkendala oleh ketidakselarasan antara UU ITE dan peraturan acaraNamun demikian, integrasi bukti elektronik ke dalam kerangka hukum acara perdata masih terkendala oleh ketidakselarasan antara UU ITE dan peraturan acara
AFEBIAFEBI Hasil menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, sedangkan konflik kerja berpengaruh negatif terhadapHasil menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, sedangkan konflik kerja berpengaruh negatif terhadap
AFEBIAFEBI Hasil perhitungan menggunakan metode perusahaan dengan metode DRP pada periode distribusi 2020 menunjukkan bahwa metode DRP sebesar Rp.368.182.500 danHasil perhitungan menggunakan metode perusahaan dengan metode DRP pada periode distribusi 2020 menunjukkan bahwa metode DRP sebesar Rp.368.182.500 dan
UPIUPI Pecahnya serat dan patahnya matriks ditemukan sebagai kegagalan terakhir pada kedua jenis gabungan, dimulai dengan retakan matriks dan lepasnya ikatanPecahnya serat dan patahnya matriks ditemukan sebagai kegagalan terakhir pada kedua jenis gabungan, dimulai dengan retakan matriks dan lepasnya ikatan