AMSIRAMSIR
Jurnal Litigasi AmsirJurnal Litigasi AmsirStudi ini meneliti efektivitas pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Gorontalo. Menggunakan metode hukum normatif dan empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun DPRD memiliki instrumen pengawasan formal seperti hak interpelasi dan mekanisme rapat kerja, efektivitas pengawasan sering kali terhalang oleh kapasitas anggota DPRD yang terbatas, sumber daya yang kurang memadai, kurangnya transparansi pemerintah daerah, dan dominasi kepentingan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas DPRD, transparansi eksekutif, dan partisipasi publik merupakan faktor kunci untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif.
Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Gorontalo terhadap APBD belum efektif karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain faktor internal yaitu minimnya tenaga ahli dan disiplin serta komitmen anggota DPRD, faktor eksternal yaitu budaya politik local, serta faktor kontekstual (daerah) yaitu kondisi sosial masyarakat dan kekuatan eksekutif.Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan DPRD terhadap APBD, diperlukan penguatan kapasitas anggota DPRD, peningkatan transparansi pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan.Dengan demikian, dapat terwujud tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan DPRD terhadap APBD, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang keuangan daerah, teknik analisis anggaran, dan prinsip akuntabilitas publik. Kedua, pemerintah daerah harus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, termasuk publikasi dokumen APBD, laporan realisasi, dan audit secara terbuka. Ketiga, partisipasi masyarakat dan media dalam proses pengawasan APBD harus didorong dan difasilitasi agar DPRD dapat menerima masukan dan kritik dari publik. Dengan sinergi antara DPRD, masyarakat, dan media, mekanisme check and balance di tingkat daerah dapat berjalan lebih efektif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
| File size | 537.23 KB |
| Pages | 8 |
| Short Link | https://juris.id/p-384 |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
AMSIRAMSIR Namun, penelitian ini juga menemukan risiko formalisasi yang dapat mengurangi karakter komunal tanah dan tongkonan, mengalihkan pengambilan keputusan keNamun, penelitian ini juga menemukan risiko formalisasi yang dapat mengurangi karakter komunal tanah dan tongkonan, mengalihkan pengambilan keputusan ke
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), terutama di lingkungan sekolah. ProgramPeningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), terutama di lingkungan sekolah. Program
ARITEKINARITEKIN Teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) juga menjadi solusi utama untuk mengurangi emisi dari operasi migas. Namun, transisi ini menghadapiTeknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) juga menjadi solusi utama untuk mengurangi emisi dari operasi migas. Namun, transisi ini menghadapi
BALIDWIPABALIDWIPA Dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, diperlukan pengawasan yang baik dari Pemerintah Pusat agar kebijakan yang merusak lingkungan tidak terjadiDengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, diperlukan pengawasan yang baik dari Pemerintah Pusat agar kebijakan yang merusak lingkungan tidak terjadi
UMMUMM Integrasi rasio keadilan dan rasa keadilan sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan menghormati prinsip bioetika serta nilai Islam.Integrasi rasio keadilan dan rasa keadilan sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan menghormati prinsip bioetika serta nilai Islam.
UMMUMM Penelitian ini bertujuan membahas implikasi regulasi hukuman mati setelah diberlakukannya Undang‑Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang‑UndangPenelitian ini bertujuan membahas implikasi regulasi hukuman mati setelah diberlakukannya Undang‑Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang‑Undang
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Beberapa daerah terdeteksi menjadi titik utama persebaran virus yang ditandai dengan meningkatnya angka penderita virus corona menjadi pusat perhatianBeberapa daerah terdeteksi menjadi titik utama persebaran virus yang ditandai dengan meningkatnya angka penderita virus corona menjadi pusat perhatian
UNTAGUNTAG Reformasi birokrasi pada tatanan pemerintah daerah meliputi bidang organisasi perangkat daerah atau yang disebut dengan reformasi struktural. Dalam penyelenggaraanReformasi birokrasi pada tatanan pemerintah daerah meliputi bidang organisasi perangkat daerah atau yang disebut dengan reformasi struktural. Dalam penyelenggaraan
Useful /
AMSIRAMSIR Penerapan model hybrid trial, yang menggabungkan persidangan daring dan luring, dapat menjadi solusi yang lebih adil dengan menjaga keseimbangan antaraPenerapan model hybrid trial, yang menggabungkan persidangan daring dan luring, dapat menjadi solusi yang lebih adil dengan menjaga keseimbangan antara
AMSIRAMSIR Good Faith Principle (Asas Iktikad Baik) dalam Hukum Perjanjian merupakan salah satu asas umum dalam hukum perjanjian, asas ini sendiri memiliki banyakGood Faith Principle (Asas Iktikad Baik) dalam Hukum Perjanjian merupakan salah satu asas umum dalam hukum perjanjian, asas ini sendiri memiliki banyak
UMMUMM Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fatwa dari Timur Tengah dan Asia Tenggara sebagai data primer, sedangkan data sekunder diperolehMetode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fatwa dari Timur Tengah dan Asia Tenggara sebagai data primer, sedangkan data sekunder diperoleh
MARANATHAMARANATHA Kelompok I kontrol normal (pakan standar), kelompok II, III, dan IV diberi ekstrak etanol daun Afrika dosis 100 mg/kgBB, 200 mg/kgBB, dan 400 mg/kgBB,Kelompok I kontrol normal (pakan standar), kelompok II, III, dan IV diberi ekstrak etanol daun Afrika dosis 100 mg/kgBB, 200 mg/kgBB, dan 400 mg/kgBB,