AMSIRAMSIR
Jurnal Litigasi AmsirJurnal Litigasi AmsirStudi ini meneliti efektivitas pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Gorontalo. Menggunakan metode hukum normatif dan empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun DPRD memiliki instrumen pengawasan formal seperti hak interpelasi dan mekanisme rapat kerja, efektivitas pengawasan sering kali terhalang oleh kapasitas anggota DPRD yang terbatas, sumber daya yang kurang memadai, kurangnya transparansi pemerintah daerah, dan dominasi kepentingan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas DPRD, transparansi eksekutif, dan partisipasi publik merupakan faktor kunci untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif.
Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Gorontalo terhadap APBD belum efektif karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain faktor internal yaitu minimnya tenaga ahli dan disiplin serta komitmen anggota DPRD, faktor eksternal yaitu budaya politik local, serta faktor kontekstual (daerah) yaitu kondisi sosial masyarakat dan kekuatan eksekutif.Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan DPRD terhadap APBD, diperlukan penguatan kapasitas anggota DPRD, peningkatan transparansi pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan.Dengan demikian, dapat terwujud tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan DPRD terhadap APBD, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang keuangan daerah, teknik analisis anggaran, dan prinsip akuntabilitas publik. Kedua, pemerintah daerah harus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, termasuk publikasi dokumen APBD, laporan realisasi, dan audit secara terbuka. Ketiga, partisipasi masyarakat dan media dalam proses pengawasan APBD harus didorong dan difasilitasi agar DPRD dapat menerima masukan dan kritik dari publik. Dengan sinergi antara DPRD, masyarakat, dan media, mekanisme check and balance di tingkat daerah dapat berjalan lebih efektif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
| File size | 537.23 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Oleh karena itu, pencapaian kemandirian keuangan membutuhkan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan optimasi pendapatan, pengelolaan pengeluaranOleh karena itu, pencapaian kemandirian keuangan membutuhkan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan optimasi pendapatan, pengelolaan pengeluaran
HARPRESSIDHARPRESSID Rasionalisasi desentralisasi asimetris dapat dirujuk dalam konstitusi sebagai entitas hukum tertinggi. Desentralisasi asimetris menyangkut hal-hal fundamentalRasionalisasi desentralisasi asimetris dapat dirujuk dalam konstitusi sebagai entitas hukum tertinggi. Desentralisasi asimetris menyangkut hal-hal fundamental
UNBARIUNBARI Kendala struktural, prosedural, dan kultural tersebut menghambat kemampuan DPRD dalam menekan penyimpangan, korupsi, dan kebijakan yang tidak berpihakKendala struktural, prosedural, dan kultural tersebut menghambat kemampuan DPRD dalam menekan penyimpangan, korupsi, dan kebijakan yang tidak berpihak
STIE TDNSTIE TDN Regulasi yang telah diterbitkan menunjukkan komitmen institusional pemerintah daerah dalam mengarahkan arus investasi ke sektor-sektor prioritas, khususnyaRegulasi yang telah diterbitkan menunjukkan komitmen institusional pemerintah daerah dalam mengarahkan arus investasi ke sektor-sektor prioritas, khususnya
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Penelitian ini mengkaji hubungan dinamis antara ketimpangan dan kualitas tata kelola daerah di tingkat kecamatan, serta mengidentifikasi faktor penggerakPenelitian ini mengkaji hubungan dinamis antara ketimpangan dan kualitas tata kelola daerah di tingkat kecamatan, serta mengidentifikasi faktor penggerak
UMMUMM Otonomi daerah memberikan pemerintah lokal wewenang untuk mengelola sumber daya mereka, namun terdapat ambiguitas yang terus-menerus mengenai peran DewanOtonomi daerah memberikan pemerintah lokal wewenang untuk mengelola sumber daya mereka, namun terdapat ambiguitas yang terus-menerus mengenai peran Dewan
ARITEKINARITEKIN Kebijakan ini mendorong industri migas untuk mengadopsi teknologi rendah karbon, diversifikasi energi, dan meningkatkan efisiensi operasional. PerusahaanKebijakan ini mendorong industri migas untuk mengadopsi teknologi rendah karbon, diversifikasi energi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan
DINASTIREVDINASTIREV Dalam melakukan kajian artikel ini pendekatan yuridis normatif diharapkan menemukan sisi lain sejauh mana kebijakan norma hukum melihat posisi objektifDalam melakukan kajian artikel ini pendekatan yuridis normatif diharapkan menemukan sisi lain sejauh mana kebijakan norma hukum melihat posisi objektif
Useful /
STIE TDNSTIE TDN Akad murabahah tetap menjadi instrumen pembiayaan paling dominan untuk produk konsumtif di Bank Syariah Indonesia karena kemudahan, transparansi margin,Akad murabahah tetap menjadi instrumen pembiayaan paling dominan untuk produk konsumtif di Bank Syariah Indonesia karena kemudahan, transparansi margin,
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Namun, masih diperlukan pendampingan lanjutan terkait penyediaan fasilitas standar pelayanan wisata seperti tour guide, ruang informasi, dan toilet untukNamun, masih diperlukan pendampingan lanjutan terkait penyediaan fasilitas standar pelayanan wisata seperti tour guide, ruang informasi, dan toilet untuk
PELITABANGSAPELITABANGSA Pengguna dapat memantau kelembaban ruangan secara real-time melalui aplikasi IoT remote melalui android yang terhubung ke sistem, serta rancangan ini terbuktiPengguna dapat memantau kelembaban ruangan secara real-time melalui aplikasi IoT remote melalui android yang terhubung ke sistem, serta rancangan ini terbukti
KOMPETIFKOMPETIF Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,628 menunjukkan bahwa 62,8 % variasi return saham dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkanNilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,628 menunjukkan bahwa 62,8 % variasi return saham dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan