AMSIRAMSIR
Jurnal Litigasi AmsirJurnal Litigasi AmsirStudi ini meneliti efektivitas pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Gorontalo. Menggunakan metode hukum normatif dan empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun DPRD memiliki instrumen pengawasan formal seperti hak interpelasi dan mekanisme rapat kerja, efektivitas pengawasan sering kali terhalang oleh kapasitas anggota DPRD yang terbatas, sumber daya yang kurang memadai, kurangnya transparansi pemerintah daerah, dan dominasi kepentingan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas DPRD, transparansi eksekutif, dan partisipasi publik merupakan faktor kunci untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif.
Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Gorontalo terhadap APBD belum efektif karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain faktor internal yaitu minimnya tenaga ahli dan disiplin serta komitmen anggota DPRD, faktor eksternal yaitu budaya politik local, serta faktor kontekstual (daerah) yaitu kondisi sosial masyarakat dan kekuatan eksekutif.Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan DPRD terhadap APBD, diperlukan penguatan kapasitas anggota DPRD, peningkatan transparansi pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan.Dengan demikian, dapat terwujud tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan DPRD terhadap APBD, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang keuangan daerah, teknik analisis anggaran, dan prinsip akuntabilitas publik. Kedua, pemerintah daerah harus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, termasuk publikasi dokumen APBD, laporan realisasi, dan audit secara terbuka. Ketiga, partisipasi masyarakat dan media dalam proses pengawasan APBD harus didorong dan difasilitasi agar DPRD dapat menerima masukan dan kritik dari publik. Dengan sinergi antara DPRD, masyarakat, dan media, mekanisme check and balance di tingkat daerah dapat berjalan lebih efektif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
| File size | 537.23 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Pendekatan tinjauan literatur naratif digunakan untuk menganalisis dan membandingkan temuan dari lima belas studi empiris terpilih yang menginvestigasiPendekatan tinjauan literatur naratif digunakan untuk menganalisis dan membandingkan temuan dari lima belas studi empiris terpilih yang menginvestigasi
LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diwajibkan mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunanDalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diwajibkan mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Manajemen risiko di pemerintahan daerah semakin menjadi alat strategis untuk memperkuat tata kelola, integritas, dan kualitas pengambilan keputusan publik.Manajemen risiko di pemerintahan daerah semakin menjadi alat strategis untuk memperkuat tata kelola, integritas, dan kualitas pengambilan keputusan publik.
UNBARIUNBARI Metodologi penelitian menggunakan teknik yuridis sosiologis (empiris). Pengawasan DPRD Kota Jambi memiliki dasar hukum yang kuat namun efektivitasnya masihMetodologi penelitian menggunakan teknik yuridis sosiologis (empiris). Pengawasan DPRD Kota Jambi memiliki dasar hukum yang kuat namun efektivitasnya masih
UMMUMM Dengan menelaah dokumen hukum, ketentuan perundang‑undangan, dan tantangan praktik tata kelola, penelitian ini menyelidiki fungsi DPRD dalam kerangkaDengan menelaah dokumen hukum, ketentuan perundang‑undangan, dan tantangan praktik tata kelola, penelitian ini menyelidiki fungsi DPRD dalam kerangka
ARITEKINARITEKIN Abstrak. Era transisi energi yang digagas pemerintah Indonesia melalui kebijakan strategis, seperti Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan target NetAbstrak. Era transisi energi yang digagas pemerintah Indonesia melalui kebijakan strategis, seperti Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan target Net
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA 2) Sistem akuntansi keuangan daerah memberikan dampak ke akuntabilitas pengelolaan keuangan. 3) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memediasi pengaruh2) Sistem akuntansi keuangan daerah memberikan dampak ke akuntabilitas pengelolaan keuangan. 3) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memediasi pengaruh
UNTAGUNTAG Reformasi struktural organisasi perangkat daerah diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi daerah. 41 Tahun 2007 membawa perubahanReformasi struktural organisasi perangkat daerah diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi daerah. 41 Tahun 2007 membawa perubahan
Useful /
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Seminar ini diharapkan menjadi langkah awal kita belajar menulis, mempresentasikan, dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian yang telahSeminar ini diharapkan menjadi langkah awal kita belajar menulis, mempresentasikan, dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian yang telah
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Desa wisata Gumbrih merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Jembrana yang memiliki lokasi strategis dan potensi wisata yang dapat dikembangkan untukDesa wisata Gumbrih merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Jembrana yang memiliki lokasi strategis dan potensi wisata yang dapat dikembangkan untuk
PELITABANGSAPELITABANGSA Perkembangan teknologi di Indonesia berdampak besar, terutama dalam pengembangan alat praktis dan efisien berbasis otomatisasi serta mikrokontroler. KelembabanPerkembangan teknologi di Indonesia berdampak besar, terutama dalam pengembangan alat praktis dan efisien berbasis otomatisasi serta mikrokontroler. Kelembaban
UNIMUNIM Financial target, financial stability, external pressure, ineffective monitoring, change in auditor, pergantian direksi dan dualism position secara bersamaanFinancial target, financial stability, external pressure, ineffective monitoring, change in auditor, pergantian direksi dan dualism position secara bersamaan