UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan fatwa di antara para ulama di Timur Tengah dan Asia Tenggara (Indonesia dan Malaysia) terhadap berbagai produk kontrak perbankan Islam dan menilai implementasi maqâshid al‑sharia dalam beragam fatwa yang disebutkan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fatwa dari Timur Tengah dan Asia Tenggara sebagai data primer, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku tentang Muaamalah Fiqh dan Perbankan Islam. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dengan teknik analisis konten; metode deskriptif‑induktif dengan pemikiran reflektif digunakan untuk mengungkap data, menghasilkan temuan utama: 1) perbedaan fatwa pada tiga kontrak perbankan Islam—a) penetapan kontrak deposito di Timur Tengah melalui kontrak qardh pada akun non‑investasi, sementara di Asia Tenggara melalui kontrak wadiah; b) dalam istilah kontrak Murâbahah, beberapa ulama Timur Tengah melarangnya sedangkan ulama Asia Tenggara dan sebagian ulama Timur Tengah memperbolehkannya; c) mengenai al‑Ijârah al‑muntahiyyah bi al‑tamlîk, sebagian besar ulama Timur Tengah melarangnya, namun para ulama Asia Tenggara memperbolehkannya dengan praktik yang sedikit berbeda. Implementasi maqâshid al‑sharia ditinjau dalam kerangka tujuan utama Sharia: melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Penelitian ini menemukan perbedaan fatwa terkait tiga kontrak perbankan Islam antara Timur Tengah dan Asia Tenggara.Perbedaan tersebut terletak pada jenis kontrak deposito, patutnya Murâbahah, dan al‑Ijârah al‑muntahiyyah bi al‑tamlîk.Implementasi maqâshid al‑sharia difatwa fatwa kedua kelompok terbukti berjalan sesuai prinsip Sharia, memberikan kontribusi positif bagi produk perbankan syariah di negara-negara Muslim.
Lakukan survei pendapat pelanggan Indonesia tentang produk perbankan Islam dan bagaimana mereka menghitung nilai maqasid dalam memilih produk. Evaluasi kinerja bank Islam di Indonesia dan Malaysia berdasarkan perbedaan fatwa terhadap kontrak deposito, murâbahah, dan IMBT, lalu bandingkan omzet dan kepuasan nasabah. Rancang kajian komparatif tentang keamanan dan keberlanjutan kontrak multi‑protokol (seperti IMBT atau BBA) di negara‑negara Timur Tengah, Indonesia, dan Malaysia. Analisis pengaruh interpretasi fatwa mengarah pada praktik risiko (seperti gharar dan maysir) terhadap stabilitas sistem keuangan syariah. Pusatkan penelitian pada mekanisme penyesuaian fatwa terhadap dinamika ekonomi digital, seperti pembiayaan fintech berbasis Sharia. Uji metodologi pengambilan fatwa oleh badan fatwa nasional dan wilayah melalui pendekatan ijtihad kolektif versus ijtihad pribadi. Telaah perbandingan antara kebijakan regulasi nasional dengan fatwa dan bagaimana kedua belah pihak memengaruhi inovasi produk. Kembangkan model prediktif risiko fatwa berdasarkan data transaksi real‑time yang dapat mendukung keputusan kebijakan bank. Lakukan studiy kasus tentang pengalaman nasabah yang melanggar kondisi fatwa di masing‑masing kontrak. Bagaimana toleransi pelanggaran fatwa dapat dimitigasi melalui pendidikan literasi keuangan dan sistem pengawasan.
- Validate User. validate user sorry experiencing unusual traffic time please help confirm robot take content... doi.org/10.1108/IJIF-01-2019-0004Validate User validate user sorry experiencing unusual traffic time please help confirm robot take content doi 10 1108 IJIF 01 2019 0004
- Analysis of the Implementation of the DSN-MUI Fatwa and Maqashid Sharia in Sharia Hotels: A Study at... jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/joie/article/view/7072Analysis of the Implementation of the DSN MUI Fatwa and Maqashid Sharia in Sharia Hotels A Study at jurnal iainponorogo ac index php joie article view 7072
- IMPLEMENTATION OF SHARIA MAQASHID ON SUKUK BASED ON FATWA DSN-MUI/IX/2020 | Jurnal Ilmiah Islam Futura.... doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12296IMPLEMENTATION OF SHARIA MAQASHID ON SUKUK BASED ON FATWA DSN MUI IX 2020 Jurnal Ilmiah Islam Futura doi 10 22373 jiif v22i2 12296
- Business Perspectives - A strategy for strengthening public perception toward sharia banking. business... businessperspectives.org/index.php/journals/banks-and-bank-systems/issue-383/a-strategy-for-strengthening-public-perception-toward-sharia-bankingBusiness Perspectives A strategy for strengthening public perception toward sharia banking business businessperspectives index php journals banks and bank systems issue 383 a strategy for strengthening public perception toward sharia banking
| File size | 411.51 KB |
| Pages | 24 |
| Short Link | https://juris.id/p-f5 |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini berupaya mengisi celah dalam menganalisis keterkaitan antara pembatasan masa jabatan, demokrasi, dan konstitusi dalam wacana perpanjanganPenelitian ini berupaya mengisi celah dalam menganalisis keterkaitan antara pembatasan masa jabatan, demokrasi, dan konstitusi dalam wacana perpanjangan
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian ketentuan undang-undang keluarga Islam di negara-negara Asia Tenggara yang berkaitan dengan kesejahteraan anakHasil analisis menunjukkan bahwa sebagian ketentuan undang-undang keluarga Islam di negara-negara Asia Tenggara yang berkaitan dengan kesejahteraan anak
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Gerakan ini berkontribusi signifikan terhadap proses demokratisasi Indonesia melalui peningkatan partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur hukumGerakan ini berkontribusi signifikan terhadap proses demokratisasi Indonesia melalui peningkatan partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur hukum
UINUIN Di Timur Tengah, hukum Islam tetap menjadi pusat kebijakan kewarganegaraan, khususnya bagi status yang berbasis agama, sementara di Asia Tenggara pendekatanDi Timur Tengah, hukum Islam tetap menjadi pusat kebijakan kewarganegaraan, khususnya bagi status yang berbasis agama, sementara di Asia Tenggara pendekatan
UMMUMM Badan pengawas pemilu mengungkapkan komponen kerentanan dalam Indeks Kerentanan Pemilu, yang mencakup integritas dan profesionalitas penyelenggara, kontestasi,Badan pengawas pemilu mengungkapkan komponen kerentanan dalam Indeks Kerentanan Pemilu, yang mencakup integritas dan profesionalitas penyelenggara, kontestasi,
UPIUPI Pertama, tema multikulturalisme telah menjadi pusat perhatian di Jurnal Pendidikan Bahasa Internasional. Kedua, teknologi dalam kemampuan bahasa, pengetahuan,Pertama, tema multikulturalisme telah menjadi pusat perhatian di Jurnal Pendidikan Bahasa Internasional. Kedua, teknologi dalam kemampuan bahasa, pengetahuan,
UMMUMM Selain itu, sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara tidak memiliki pengadilan adat dalam struktur lembaga peradilannya. Perlindungan hukum terhadapSelain itu, sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara tidak memiliki pengadilan adat dalam struktur lembaga peradilannya. Perlindungan hukum terhadap
UMMUMM Berdasarkan analisis, regulasi recall partai politik atas anggota DPRD pada PP No. 12 Tahun 2018 mengandung implikasi hukum yang membatasi hak politikBerdasarkan analisis, regulasi recall partai politik atas anggota DPRD pada PP No. 12 Tahun 2018 mengandung implikasi hukum yang membatasi hak politik
Useful /
UINUIN Artikel ini menyimpulkan bahwa Jamaah Tabligh merepresentasikan formasi hukum pasca-tarekat—diam, afektif, dan terdesentralisasi—yang menata ulangArtikel ini menyimpulkan bahwa Jamaah Tabligh merepresentasikan formasi hukum pasca-tarekat—diam, afektif, dan terdesentralisasi—yang menata ulang
UMMUMM Kontrak ini memberikan tingkat keamanan dan stabilitas yang tinggi bagi perdagangan internasional karena jaminan tanpa keraguan pihak bank. PenelitianKontrak ini memberikan tingkat keamanan dan stabilitas yang tinggi bagi perdagangan internasional karena jaminan tanpa keraguan pihak bank. Penelitian
UMMUMM Penelitian ini menggunakan metode campuran dan pendekatan statut, konseptual, kasus, dan normatif-teologis. Pengisian jabatan kepala daerah merepresentasikanPenelitian ini menggunakan metode campuran dan pendekatan statut, konseptual, kasus, dan normatif-teologis. Pengisian jabatan kepala daerah merepresentasikan
UMMUMM Model ini terutama berfokus pada penyediaan ruang normatif untuk integrasi kepatuhan syariah sekaligus memastikan tujuan perlindungan IPR terpenuhi. AnalisisModel ini terutama berfokus pada penyediaan ruang normatif untuk integrasi kepatuhan syariah sekaligus memastikan tujuan perlindungan IPR terpenuhi. Analisis