DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesWacana perpanjangan masa jabatan presiden telah memicu kontroversi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kontroversi tersebut dan menganalisisnya berdasarkan kondisi demokrasi di Indonesia serta kaitannya dengan konstitusi yang berlaku. Aturan terkait isu ini terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, yang secara ketat mengatur pembatasan masa jabatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi hukum dengan metode kualitatif berdasarkan berbagai sumber dokumen cetak dan daring. Analisis menunjukkan bahwa usulan perpanjangan masa jabatan presiden berasal dari lingkaran pemerintahan dan didukung oleh pimpinan partai, dengan alasan pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan tingginya tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Namun, penolakan muncul dari partai politik, pakar hukum, akademisi, lembaga survei, mahasiswa, bahkan masyarakat umum. Penolakan ini didasarkan pada inkonsistensi dengan konstitusi, hasil survei yang menunjukkan keinginan pergantian kepemimpinan nasional, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan kekuasaan, dan kondisi sosial-ekonomi yang tidak kondusif. Perpanjangan masa jabatan presiden yang tidak konstitusional berpotensi memicu regresi demokrasi di Indonesia. Konstitusi memainkan peran penting sebagai benteng untuk menjaga semangat Reformasi, menjamin rotasi kepemimpinan nasional, serta menjadi harapan bagi perubahan politik nasional. Penelitian ini berupaya mengisi celah dalam menganalisis keterkaitan antara pembatasan masa jabatan, demokrasi, dan konstitusi dalam wacana perpanjangan jabatan.
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden di Indonesia memunculkan dinamika politik yang kompleks, dengan dukungan dari pemerintah dan pihak-pihak tertentu berdasarkan alasan stabilitas dan kinerja, namun ditolak luas oleh partai politik, akademisi, masyarakat sipil, dan mahasiswa.Penolakan ini didasarkan pada kepatuhan terhadap konstitusi, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan kekuasaan, serta perlunya regenerasi kepemimpinan demi konsolidasi demokrasi.Konstitusi, khususnya Pasal 7 UUD 1945, dianggap sebagai benteng terakhir dalam menjaga semangat Reformasi dan mencegah kemunduran demokrasi melalui rotasi kepemimpinan nasional.
Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, tiga arah penelitian lanjutan yang penting dapat dirumuskan. Pertama, perlu diteliti lebih dalam bagaimana persepsi publik terhadap masa jabatan presiden terbentuk, khususnya melalui media sosial dan narasi elit politik, dengan pertanyaan penelitian: Bagaimana dinamika wacana perpanjangan masa jabatan presiden dibentuk dan disebarkan di ruang publik digital, serta siapa aktor utama di baliknya? Kedua, penting untuk mengkaji dampak konkret dari kebijakan amendemen konstitusi terhadap kelembagaan demokrasi, seperti DPR dan MPR, dengan fokus pada kemampuan lembaga legislatif menjadi penyeimbang eksekutif, melalui penelitian: Bagaimana kekuatan DPR dalam mengawasi pemerintah berubah dalam konteks wacana amendemen konstitusi, dan faktor apa saja yang memengaruhi kemandiriannya? Ketiga, perlu dikembangkan studi komparatif tentang sistem pembatasan masa jabatan di negara-negara demokrasi presidensial lainnya, terutama yang pernah mengalami transisi dari otoritarianisme, untuk memahami model pencegahan kekuasaan absolut; penelitiannya bisa dirancang sebagai: Apa pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman negara-negara Asia Tenggara dan Amerika Latin dalam menerapkan dan mempertahankan pembatasan masa jabatan presiden? Studi-studi ini akan memperdalam pemahaman tentang keseimbangan kekuasaan, integritas demokrasi, dan peran konstitusi di tengah tekanan politik jangka panjang.
| File size | 467.03 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta musyawarah, memiliki kesesuaian denganDalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta musyawarah, memiliki kesesuaian dengan
IBLAMIBLAM Di Asia, institusi seperti Singapore International Mediation Centre (SIMC) dan China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) telahDi Asia, institusi seperti Singapore International Mediation Centre (SIMC) dan China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) telah
DAARULHUDADAARULHUDA Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara dan menjadi landasan supremasi hukum yang memastikan keadilan dan nondiskriminasi.Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara dan menjadi landasan supremasi hukum yang memastikan keadilan dan nondiskriminasi.
UMMUUMMU Hukum transendental, dengan nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, berperan sebagai “nurani hukum yang membimbing birokratHukum transendental, dengan nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, berperan sebagai “nurani hukum yang membimbing birokrat
APPIHIAPPIHI Amandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwa konstitusi dapat diperbaiki tanpa mengorbankan kontinuitas negara. Dengan demikian, amandemen dipandang sebagaiAmandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwa konstitusi dapat diperbaiki tanpa mengorbankan kontinuitas negara. Dengan demikian, amandemen dipandang sebagai
MKRIMKRI Hasil simulasi pada Pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024 menunjukkan potensi terbentuknya partai mayoritas di parlemen. Dengan demikian, sistem ini diharapkanHasil simulasi pada Pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024 menunjukkan potensi terbentuknya partai mayoritas di parlemen. Dengan demikian, sistem ini diharapkan
YASIN ALSYSYASIN ALSYS Dengan menggunakan desain penelitian survei, data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang diberikan kepada 400 responden yang dipilih dari populasiDengan menggunakan desain penelitian survei, data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang diberikan kepada 400 responden yang dipilih dari populasi
UINFASBENGKULUUINFASBENGKULU Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai suksesi kepemimpinan sangat relevan dalam memahami dinamika politik era reformasi di Indonesia, terutama terkait pentingnyaPemikiran Ibnu Khaldun mengenai suksesi kepemimpinan sangat relevan dalam memahami dinamika politik era reformasi di Indonesia, terutama terkait pentingnya
Useful /
IBLAMIBLAM Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer danMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan
IBLAMIBLAM Salah satu strategi penting dalam pemberantasan korupsi adalah pemulihan aset guna mengganti kerugian keuangan negara. Namun, ketiadaan pengaturan yangSalah satu strategi penting dalam pemberantasan korupsi adalah pemulihan aset guna mengganti kerugian keuangan negara. Namun, ketiadaan pengaturan yang
DINASTIRESDINASTIRES Indikator keberhasilan seperti kepuasan karyawan, retensi, dan produktivitas menjadi penting dalam menilai dampak positif kepemimpinan paternalistik. SecaraIndikator keberhasilan seperti kepuasan karyawan, retensi, dan produktivitas menjadi penting dalam menilai dampak positif kepemimpinan paternalistik. Secara
DINASTIPUBDINASTIPUB Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi bank dalam memaksimalkan langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kinerja perusahaanDiharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi bank dalam memaksimalkan langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kinerja perusahaan