DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesWacana perpanjangan masa jabatan presiden telah memicu kontroversi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kontroversi tersebut dan menganalisisnya berdasarkan kondisi demokrasi di Indonesia serta kaitannya dengan konstitusi yang berlaku. Aturan terkait isu ini terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, yang secara ketat mengatur pembatasan masa jabatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi hukum dengan metode kualitatif berdasarkan berbagai sumber dokumen cetak dan daring. Analisis menunjukkan bahwa usulan perpanjangan masa jabatan presiden berasal dari lingkaran pemerintahan dan didukung oleh pimpinan partai, dengan alasan pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan tingginya tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Namun, penolakan muncul dari partai politik, pakar hukum, akademisi, lembaga survei, mahasiswa, bahkan masyarakat umum. Penolakan ini didasarkan pada inkonsistensi dengan konstitusi, hasil survei yang menunjukkan keinginan pergantian kepemimpinan nasional, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan kekuasaan, dan kondisi sosial-ekonomi yang tidak kondusif. Perpanjangan masa jabatan presiden yang tidak konstitusional berpotensi memicu regresi demokrasi di Indonesia. Konstitusi memainkan peran penting sebagai benteng untuk menjaga semangat Reformasi, menjamin rotasi kepemimpinan nasional, serta menjadi harapan bagi perubahan politik nasional. Penelitian ini berupaya mengisi celah dalam menganalisis keterkaitan antara pembatasan masa jabatan, demokrasi, dan konstitusi dalam wacana perpanjangan jabatan.
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden di Indonesia memunculkan dinamika politik yang kompleks, dengan dukungan dari pemerintah dan pihak-pihak tertentu berdasarkan alasan stabilitas dan kinerja, namun ditolak luas oleh partai politik, akademisi, masyarakat sipil, dan mahasiswa.Penolakan ini didasarkan pada kepatuhan terhadap konstitusi, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan kekuasaan, serta perlunya regenerasi kepemimpinan demi konsolidasi demokrasi.Konstitusi, khususnya Pasal 7 UUD 1945, dianggap sebagai benteng terakhir dalam menjaga semangat Reformasi dan mencegah kemunduran demokrasi melalui rotasi kepemimpinan nasional.
Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, tiga arah penelitian lanjutan yang penting dapat dirumuskan. Pertama, perlu diteliti lebih dalam bagaimana persepsi publik terhadap masa jabatan presiden terbentuk, khususnya melalui media sosial dan narasi elit politik, dengan pertanyaan penelitian: Bagaimana dinamika wacana perpanjangan masa jabatan presiden dibentuk dan disebarkan di ruang publik digital, serta siapa aktor utama di baliknya? Kedua, penting untuk mengkaji dampak konkret dari kebijakan amendemen konstitusi terhadap kelembagaan demokrasi, seperti DPR dan MPR, dengan fokus pada kemampuan lembaga legislatif menjadi penyeimbang eksekutif, melalui penelitian: Bagaimana kekuatan DPR dalam mengawasi pemerintah berubah dalam konteks wacana amendemen konstitusi, dan faktor apa saja yang memengaruhi kemandiriannya? Ketiga, perlu dikembangkan studi komparatif tentang sistem pembatasan masa jabatan di negara-negara demokrasi presidensial lainnya, terutama yang pernah mengalami transisi dari otoritarianisme, untuk memahami model pencegahan kekuasaan absolut; penelitiannya bisa dirancang sebagai: Apa pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman negara-negara Asia Tenggara dan Amerika Latin dalam menerapkan dan mempertahankan pembatasan masa jabatan presiden? Studi-studi ini akan memperdalam pemahaman tentang keseimbangan kekuasaan, integritas demokrasi, dan peran konstitusi di tengah tekanan politik jangka panjang.
| File size | 467.03 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Namun demikian, elemen-elemen jaminan kesejahteraan tersebut dikatakan masih kurang jelas akibat ketentuan hukum yang bersifat umum. Artikel ini bertujuanNamun demikian, elemen-elemen jaminan kesejahteraan tersebut dikatakan masih kurang jelas akibat ketentuan hukum yang bersifat umum. Artikel ini bertujuan
PresUnivPresUniv Dalam konteks organisasi kontemporer, komunikasi semakin diakui sebagai kompetensi fungsional dan strategis yang berdampak pada kolaborasi, kinerja, danDalam konteks organisasi kontemporer, komunikasi semakin diakui sebagai kompetensi fungsional dan strategis yang berdampak pada kolaborasi, kinerja, dan
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Di era baru, Bali dihegemoni oleh politik hukum negara terhadap desa-desa tradisional. Ada tanggapan dari Pemerintah Provinsi Bali untuk membuat kebijakanDi era baru, Bali dihegemoni oleh politik hukum negara terhadap desa-desa tradisional. Ada tanggapan dari Pemerintah Provinsi Bali untuk membuat kebijakan
UINUIN Temuan mengungkap kontras yang tajam. Di Timur Tengah, hukum Islam menjadi sentral dalam kewarganegaraan, terutama menyangkut status berbasis agama danTemuan mengungkap kontras yang tajam. Di Timur Tengah, hukum Islam menjadi sentral dalam kewarganegaraan, terutama menyangkut status berbasis agama dan
BASECAMPECOPUBMEDBASECAMPECOPUBMED Temuan dari uji F lebih lanjut mengonfirmasi bahwa setidaknya salah satu variabel independen, yaitu stabilitas politik, CPI, PDB, atau nilai tukar, memilikiTemuan dari uji F lebih lanjut mengonfirmasi bahwa setidaknya salah satu variabel independen, yaitu stabilitas politik, CPI, PDB, atau nilai tukar, memiliki
UMMUMM Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded theory dan pendekatan yuridis normatif. Sumber data terdiri dari bahanMetode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded theory dan pendekatan yuridis normatif. Sumber data terdiri dari bahan
UMMUMM Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dengan teknik analisis konten; metode deskriptif‑induktif dengan pemikiran reflektif digunakan untuk mengungkapData dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dengan teknik analisis konten; metode deskriptif‑induktif dengan pemikiran reflektif digunakan untuk mengungkap
UMMUMM Hak masyarakat indigenous untuk menggugat kerugian sering terhambat karena pemerintah memiliki posisi kuat dan dominan di pengadilan. Selain itu, sebagianHak masyarakat indigenous untuk menggugat kerugian sering terhambat karena pemerintah memiliki posisi kuat dan dominan di pengadilan. Selain itu, sebagian
Useful /
UINUIN Melalui analisis dokumen kualitatif terhadap fatwa DSN–MUI dan regulasi perbankan nasional, temuan menunjukkan bahwa DSN–MUI semakin menunjukkan pendekatanMelalui analisis dokumen kualitatif terhadap fatwa DSN–MUI dan regulasi perbankan nasional, temuan menunjukkan bahwa DSN–MUI semakin menunjukkan pendekatan
UINUIN Hal ini menyebabkan perbedaan dalam interpretasi hukum serta kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan militer. Penelitian ini mengkaji prinsipHal ini menyebabkan perbedaan dalam interpretasi hukum serta kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan militer. Penelitian ini mengkaji prinsip
UINUIN Dengan memanfaatkan pendekatan historis‑analitis, penelitian ini mengambil sumber-sumber hukum Islam primer, koleksi hadits, dan teks yuridis bersamaDengan memanfaatkan pendekatan historis‑analitis, penelitian ini mengambil sumber-sumber hukum Islam primer, koleksi hadits, dan teks yuridis bersama
BASECAMPECOPUBMEDBASECAMPECOPUBMED Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa pemasaran media sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli penggunaBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa pemasaran media sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli pengguna