DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis, menjelaskan, dan memahami penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hak kekayaan intelektual di bidang paten proses, serta menganalisis perlindungan hukum terhadap paten proses. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris karena hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam bentuk nilai dan sikap/ perilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan iptek dan hak kekayaan intelektual dalam proses paten mencerminkan rendahnya penghormatan masyarakat Indonesia terhadap hak kekayaan intelektual. Masih banyak terjadi pelanggaran hak paten yang diduga telah mencapai tingkat membahayakan dan dapat merusak kreativitas masyarakat. Perlindungan hukum terhadap paten proses yang dikembangkan oleh masyarakat adat Papua berdasarkan Undang-Undang Paten diberikan atas dasar permohonan. Hingga Desember 2021, beberapa penemuan terkait obat tradisional telah didaftarkan ke Kantor Paten di Jakarta melalui Klinik Konsultasi HKI Perdagangan dan Industri Kecil Menengah. Bentuk perlindungan hukum dapat dilihat dari penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual dalam proses paten menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum menghormati hak kekayaan intelektual, dengan banyaknya pelanggaran hak paten yang mencapai tingkat membahayakan dan menghambat kreativitas.Perlindungan hukum terhadap paten proses milik masyarakat adat Papua diberikan berdasarkan permohonan, dan beberapa inovasi obat tradisional telah berhasil didaftarkan ke Kantor Paten Jakarta.Untuk meningkatkan perlindungan, diperlukan kemudahan prosedur pendaftaran, pengurangan biaya, serta pemberdayaan ekonomi dalam penerapan UU Paten dengan mengedepankan aspek manusia dan kemanusiaan.
Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas implementasi UU Nomor 13 Tahun 2016 terhadap perlindungan paten proses tradisional di wilayah Papua, khususnya dalam konteks masyarakat adat yang tidak mengenal hak milik individual. Kedua, diperlukan studi mendalam mengenai modifikasi sistem pendaftaran paten agar lebih inklusif bagi pengetahuan tradisional, misalnya dengan memperkenalkan mekanisme komunitas sebagai pemegang paten kolektif. Ketiga, perlu dikaji pembentukan sistem perlindungan hukum alternatif berbasis adat yang terintegrasi dengan hukum nasional, untuk menghindari eksploitasi pihak luar terhadap pengetahuan dan teknologi tradisional Papua. Penelitian-penelitian ini akan membantu menyusun kerangka kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Dengan pendekatan hukum yang berbasis komunitas, pelanggaran hak paten dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, sistem pendaftaran yang disederhanakan akan mendorong lebih banyak inovator lokal mendaftarkan temuannya. Perlindungan hukum yang kuat juga akan meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam mengembangkan inovasi berbasis sumber daya lokal. Pemberdayaan ekonomi melalui paten lokal dapat menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan di Papua. Penelitian lanjutan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat sebagai pemilik pengetahuan. Hasilnya diharapkan dapat mendorong reformasi hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.
| File size | 475.88 KB |
| Pages | 8 |
| Short Link | https://juris.id/p-c5 |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintahDengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah
UMMUMM Masyarakat masih menganggap bahwa KDRT bukan bentuk kejahatan, masih dianggap tabu, dan merupakan masalah pribadi yang tidak boleh untuk diceritakan. PerananMasyarakat masih menganggap bahwa KDRT bukan bentuk kejahatan, masih dianggap tabu, dan merupakan masalah pribadi yang tidak boleh untuk diceritakan. Peranan
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Menurut pandangan ulama fiqh, praktik LGBT adalah haram, dan pelakunya harus diberikan hukuman berat sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan.Menurut pandangan ulama fiqh, praktik LGBT adalah haram, dan pelakunya harus diberikan hukuman berat sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan.
UNHASUNHAS Menggunakan metodologi hukum doktrinal, penelitian ini secara sistematis menguji ketentuan konstitusional, undang-undang yang relevan, dan interpretasiMenggunakan metodologi hukum doktrinal, penelitian ini secara sistematis menguji ketentuan konstitusional, undang-undang yang relevan, dan interpretasi
UKIUKI Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, dengan fokus pada akun @erikarichardo yang dikenal sebagai pelukis. Hasil penelitianPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, dengan fokus pada akun @erikarichardo yang dikenal sebagai pelukis. Hasil penelitian
UKIUKI Puncak perubahan terlihat pada munculnya komunitas fotografi seperti CPL dan Insta Lumajang, serta peralihan dari pemotretan studio ke pemotretan sehari-hariPuncak perubahan terlihat pada munculnya komunitas fotografi seperti CPL dan Insta Lumajang, serta peralihan dari pemotretan studio ke pemotretan sehari-hari
UMMUMM Reforma agraria secara tradisional berfokus pada redistribusi tanah di wilayah pedesaan, khususnya menargetkan petani dan lahan pertanian. Penelitian iniReforma agraria secara tradisional berfokus pada redistribusi tanah di wilayah pedesaan, khususnya menargetkan petani dan lahan pertanian. Penelitian ini
UGMUGM Hal ini diasumsikan bahwa telah terjadi salah urus dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja otonomi khusus keuangan dan akuntabilitas manajemen.Hal ini diasumsikan bahwa telah terjadi salah urus dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja otonomi khusus keuangan dan akuntabilitas manajemen.
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menggunakan pendekatan studi hukum dengan metode kualitatif berdasarkan berbagai sumber dokumen cetak dan daring. Analisis menunjukkan bahwaPenelitian ini menggunakan pendekatan studi hukum dengan metode kualitatif berdasarkan berbagai sumber dokumen cetak dan daring. Analisis menunjukkan bahwa
UNIMALUNIMAL Pengujian menunjukkan sel beban bekerja dengan baik namun memiliki selisih akurasi berat 0,01 > 0,05 kg dibandingkan timbangan digital. Proses pengumpulanPengujian menunjukkan sel beban bekerja dengan baik namun memiliki selisih akurasi berat 0,01 > 0,05 kg dibandingkan timbangan digital. Proses pengumpulan
UKIUKI Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pengguna memahami pentingnya perlindungan data pribadi, mereka belum sepenuhnya menerapkan langkah-langkah keamananHasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pengguna memahami pentingnya perlindungan data pribadi, mereka belum sepenuhnya menerapkan langkah-langkah keamanan
UNDIPUNDIP Tujuan: Menilai validitas dan reliabilitas kompetensi inti standar IPHN dalam konteks praktik untuk mendukung pencapaian IHP‑FA. Metode: Studi percontohanTujuan: Menilai validitas dan reliabilitas kompetensi inti standar IPHN dalam konteks praktik untuk mendukung pencapaian IHP‑FA. Metode: Studi percontohan