ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI
Legtimacy: Journal Of Law and Islamic LawLegtimacy: Journal Of Law and Islamic LawAbstrak: Artikel ini merekonseptualisasi janji kampanye sebagai kontrak politik yang mengikat dan meninjau tanggung jawab pejabat publik dalam struktur pemerintahan. Dengan metode normatif-juridik, penelitian ini meninjau peraturan konstitusi, undang-undang administratif, dan putusan pengadilan penting, seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 17/PDT.G/2009/PN.JKT.PST, untuk mengidentifikasi celah penerapan. Studi ini mengintegrasikan teori kontrak sosial, kerangka akuntabilitas principal-agent, dan model akuntabilitas Bovens untuk mengembangkan mekanisme hibrida yang menggabungkan amandemen legislatif, pengawasan parlemen yang ditingkatkan, tinjauan yudisial yang lebih luas, dan pemantauan masyarakat sipil. Temuan utama menunjukkan kegagalan sistemik dalam memenuhi komitmen pemilu, terbukti melalui kasus-kasus berdampak besar dalam prioritas infrastruktur, janji pekerjaan, manajemen fiskal, inisiatif anti-korupsi, dan penegakan hak kekayaan intelektual. Analisis kuantitatif Skor Dampak Akuntabilitas Hukum memastikan bahwa pelanggaran janji penciptaan pekerjaan dan kontradiksi kebijakan pajak mewakili defisit akuntabilitas terparah. Penelitian ini menunjukkan bahwa fondasi hukum konstitusional dan administratif Indonesia dapat mendukung mekanisme kontrak politik yang dapat ditegakkan, tetapi memerlukan reformasi institusional untuk menerapkannya secara efektif. Dengan menyelaraskan komitmen pemilu dengan kewajiban hukum, kerangka kerja yang diusulkan memperkuat pemerintahan demokratis dan rule of law.
Studi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum dan institusional Indonesia saat ini secara sistemik gagal mengubah janji kampanye menjadi kewajiban yang dapat ditegakkan, menciptakan defisit akuntabilitas yang terus-menerus yang merusak pemerintahan demokratis dan rule of law.Dengan mengonseptualisasi komitmen pemilu sebagai kontrak politik, penelitian ini mengidentifikasi celah kritis dalam interpretasi yudisial, pengawasan legislatif, dan akuntabilitas eksekutif, yang diilustrasikan oleh kasus-kasus berdampak besar seperti proyek Esemka, pengembangan Ibu Kota Nusantara, janji 19 juta pekerjaan, pelanggaran kebijakan pajak Bupati Pati, kontradiksi manajemen utang presiden, pembalikkan kampanye anti-korupsi, dan kontroversi royalti LMKNN.Kerangka akuntabilitas hibrida yang diusulkan, yang menggabungkan amandemen hukum administratif, pelaporan parlemen yang ditingkatkan, tinjauan yudisial yang diperluas, dan penegakan oleh masyarakat sipil, menawarkan panduan praktis untuk menutup celah penerapan tanpa mengorbankan diskresi eksekutif yang diperlukan.
Penelitian lanjutan dapat mengembangkan kerangka hukum yang mengintegrasikan platform digital untuk pemantauan real-time janji kampanye. Kedua, pembentukan lembaga pengawasan independen dengan wewenang memberlakukan sanksi untuk ketidakpatuhan. Ketiga, eksplorasi peran masyarakat sipil dalam menciptakan tekanan publik melalui kampanye media sosial untuk memastikan akuntabilitas. Penelitian ini juga dapat memperluas studi tentang efektivitas model akuntabilitas hibrida di negara demokratis lainnya, serta mengevaluasi dampak reformasi hukum administratif terhadap peningkatan transparansi pemerintahan. Selain itu, analisis lebih lanjut tentang hubungan antara kebijakan pajak dan kepercayaan publik dapat memberikan wawasan baru untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas.
- Political Promises in the Lens of Islamic Theology and Jurisprudence: A Case Study of Surabaya Mayor... journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/6985Political Promises in the Lens of Islamic Theology and Jurisprudence A Case Study of Surabaya Mayor journal walisongo ac index php walisongo article view 6985
- Dysfunctional design of campaign finance regulatory and (...). design campaign finance regulatory journal... doi.org/10.22495/jgrv12i1art13Dysfunctional design of campaign finance regulatory and design campaign finance regulatory journal doi 10 22495 jgrv12i1art13
- Implementation Of General Principles Of Good Government In The Organization Of The 2024 Elections | International... international.appihi.or.id/index.php/IJLS/article/view/65Implementation Of General Principles Of Good Government In The Organization Of The 2024 Elections International international appihi index php IJLS article view 65
| File size | 238.87 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Implementasi Data-Driven Decision Making (DDDM) dalam strategi Public Relations pada kampanye TikTok Shop mengubah pendekatan komunikasi dari intuisi menjadiImplementasi Data-Driven Decision Making (DDDM) dalam strategi Public Relations pada kampanye TikTok Shop mengubah pendekatan komunikasi dari intuisi menjadi
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Dengan menggunakan pendekatan empiris kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas bimbingan masyarakat di BAPAS Surakarta danDengan menggunakan pendekatan empiris kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas bimbingan masyarakat di BAPAS Surakarta dan
DINASTIRESDINASTIRES Harmonisasi norma hukum ini diperkuat oleh legitimasi koordinasi KPK dalam menangani kasus antar-yurisdiksi, dengan catatan bahwa pelaksanaannya memerlukanHarmonisasi norma hukum ini diperkuat oleh legitimasi koordinasi KPK dalam menangani kasus antar-yurisdiksi, dengan catatan bahwa pelaksanaannya memerlukan
UNDIKSHAUNDIKSHA Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library research. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk meningkatkan kesadaran orang tua terhadapTeknik pengumpulan data yang digunakan adalah library research. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk meningkatkan kesadaran orang tua terhadap
YAYASANBHZYAYASANBHZ Hal ini justru tidak luput dari perhatian rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sendiri, cukup kritis dan pintar untuk melihat, memahami setiap kebijakanHal ini justru tidak luput dari perhatian rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sendiri, cukup kritis dan pintar untuk melihat, memahami setiap kebijakan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Studi ini merekomendasikan sinergi antara yurisdiksi sipil dan militer untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif dan setara. Putusan MahkamahStudi ini merekomendasikan sinergi antara yurisdiksi sipil dan militer untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif dan setara. Putusan Mahkamah
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hasilnya menunjukkan kemajuan signifikan dalam tindakan legislatif, tetapi juga menekankan hambatan yang terus berlangsung dalam pelaksanaan, seperti ambiguitasHasilnya menunjukkan kemajuan signifikan dalam tindakan legislatif, tetapi juga menekankan hambatan yang terus berlangsung dalam pelaksanaan, seperti ambiguitas
UCYUCY Selain itu penerapan nilai anti korupsi juga belum maksimal. Terkait hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang penerapan model student teamsSelain itu penerapan nilai anti korupsi juga belum maksimal. Terkait hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang penerapan model student teams
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES The main objective is to examine how the law is applied and how judges make considerations in handing down verdicts. Using a normative legal research method,The main objective is to examine how the law is applied and how judges make considerations in handing down verdicts. Using a normative legal research method,
DINASTIRESDINASTIRES This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include interviews and observations. The results of theThis research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include interviews and observations. The results of the
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian jual beli daring memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia, diperkuat oleh Undang-Undang ITE dan UUPK. Namun,Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian jual beli daring memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia, diperkuat oleh Undang-Undang ITE dan UUPK. Namun,
UNDIKSHAUNDIKSHA Di era globalisasi ini, manusia sebagai makhluk sosial terpapar dengan dunia luar. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, beberapa elemenDi era globalisasi ini, manusia sebagai makhluk sosial terpapar dengan dunia luar. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, beberapa elemen