ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI

Legtimacy: Journal Of Law and Islamic LawLegtimacy: Journal Of Law and Islamic Law

Abstrak: Artikel ini merekonseptualisasi janji kampanye sebagai kontrak politik yang mengikat dan meninjau tanggung jawab pejabat publik dalam struktur pemerintahan. Dengan metode normatif-juridik, penelitian ini meninjau peraturan konstitusi, undang-undang administratif, dan putusan pengadilan penting, seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 17/PDT.G/2009/PN.JKT.PST, untuk mengidentifikasi celah penerapan. Studi ini mengintegrasikan teori kontrak sosial, kerangka akuntabilitas principal-agent, dan model akuntabilitas Bovens untuk mengembangkan mekanisme hibrida yang menggabungkan amandemen legislatif, pengawasan parlemen yang ditingkatkan, tinjauan yudisial yang lebih luas, dan pemantauan masyarakat sipil. Temuan utama menunjukkan kegagalan sistemik dalam memenuhi komitmen pemilu, terbukti melalui kasus-kasus berdampak besar dalam prioritas infrastruktur, janji pekerjaan, manajemen fiskal, inisiatif anti-korupsi, dan penegakan hak kekayaan intelektual. Analisis kuantitatif Skor Dampak Akuntabilitas Hukum memastikan bahwa pelanggaran janji penciptaan pekerjaan dan kontradiksi kebijakan pajak mewakili defisit akuntabilitas terparah. Penelitian ini menunjukkan bahwa fondasi hukum konstitusional dan administratif Indonesia dapat mendukung mekanisme kontrak politik yang dapat ditegakkan, tetapi memerlukan reformasi institusional untuk menerapkannya secara efektif. Dengan menyelaraskan komitmen pemilu dengan kewajiban hukum, kerangka kerja yang diusulkan memperkuat pemerintahan demokratis dan rule of law.

Studi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum dan institusional Indonesia saat ini secara sistemik gagal mengubah janji kampanye menjadi kewajiban yang dapat ditegakkan, menciptakan defisit akuntabilitas yang terus-menerus yang merusak pemerintahan demokratis dan rule of law.Dengan mengonseptualisasi komitmen pemilu sebagai kontrak politik, penelitian ini mengidentifikasi celah kritis dalam interpretasi yudisial, pengawasan legislatif, dan akuntabilitas eksekutif, yang diilustrasikan oleh kasus-kasus berdampak besar seperti proyek Esemka, pengembangan Ibu Kota Nusantara, janji 19 juta pekerjaan, pelanggaran kebijakan pajak Bupati Pati, kontradiksi manajemen utang presiden, pembalikkan kampanye anti-korupsi, dan kontroversi royalti LMKNN.Kerangka akuntabilitas hibrida yang diusulkan, yang menggabungkan amandemen hukum administratif, pelaporan parlemen yang ditingkatkan, tinjauan yudisial yang diperluas, dan penegakan oleh masyarakat sipil, menawarkan panduan praktis untuk menutup celah penerapan tanpa mengorbankan diskresi eksekutif yang diperlukan.

Penelitian lanjutan dapat mengembangkan kerangka hukum yang mengintegrasikan platform digital untuk pemantauan real-time janji kampanye. Kedua, pembentukan lembaga pengawasan independen dengan wewenang memberlakukan sanksi untuk ketidakpatuhan. Ketiga, eksplorasi peran masyarakat sipil dalam menciptakan tekanan publik melalui kampanye media sosial untuk memastikan akuntabilitas. Penelitian ini juga dapat memperluas studi tentang efektivitas model akuntabilitas hibrida di negara demokratis lainnya, serta mengevaluasi dampak reformasi hukum administratif terhadap peningkatan transparansi pemerintahan. Selain itu, analisis lebih lanjut tentang hubungan antara kebijakan pajak dan kepercayaan publik dapat memberikan wawasan baru untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas.

  1. Political Promises in the Lens of Islamic Theology and Jurisprudence: A Case Study of Surabaya Mayor... journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/6985Political Promises in the Lens of Islamic Theology and Jurisprudence A Case Study of Surabaya Mayor journal walisongo ac index php walisongo article view 6985
  2. Dysfunctional design of campaign finance regulatory and (...). design campaign finance regulatory journal... doi.org/10.22495/jgrv12i1art13Dysfunctional design of campaign finance regulatory and design campaign finance regulatory journal doi 10 22495 jgrv12i1art13
  3. Implementation Of General Principles Of Good Government In The Organization Of The 2024 Elections | International... international.appihi.or.id/index.php/IJLS/article/view/65Implementation Of General Principles Of Good Government In The Organization Of The 2024 Elections International international appihi index php IJLS article view 65
Read online
File size238.87 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

ads-block-test