WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsPenelitian ini berfokus pada hubungan hukum antara pengguna dan pemilik platform dalam platform game online berbasis blockchain Blankos Block Party, terkait kepemilikan hak cipta. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami hak dan kewajiban para pihak dalam menentukan perlindungan aset dan manfaat yang dapat diperoleh. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemilik platform memiliki hak kepemilikan eksklusif atas materi dalam perangkat lunak dan dapat mengatur penggunaan konten pengguna. Pengguna memiliki hak untuk menggunakan perangkat lunak dan kepemilikan atas konten yang mereka hasilkan, tetapi juga wajib mematuhi ketentuan penggunaan dan menjaga keabsahan konten. Pemilik platform bertanggung jawab untuk melindungi hak kekayaan intelektual pengguna, sementara pengguna bertanggung jawab atas konten yang diunggah dan harus mengamankan hak atau izin yang diperlukan.
Penelitian ini berfokus pada hubungan hukum antara pemilik platform (Blankos Block Party) dan pengguna dalam game online berbasis NFT terkait kepemilikan hak cipta.Platform pemilik memiliki hak kepemilikan eksklusif atas materi dalam perangkat lunak dan dapat mengatur penggunaan konten pengguna.Pengguna memiliki hak untuk menggunakan perangkat lunak dan kepemilikan atas konten yang mereka hasilkan, tetapi juga wajib mematuhi ketentuan penggunaan.Platform pemilik bertanggung jawab untuk melindungi hak kekayaan intelektual pengguna, sementara pengguna bertanggung jawab atas konten yang diunggah.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum NFT di Indonesia, khususnya terkait dengan kepemilikan dan transfer hak atas NFT. Hal ini penting mengingat regulasi terkait NFT di Indonesia masih belum jelas. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak teknologi blockchain terhadap model bisnis game online, termasuk potensi risiko dan manfaat yang terkait dengan penggunaan NFT. Ketiga, perlu dilakukan studi komparatif antara regulasi NFT di Indonesia dengan negara lain yang telah lebih maju dalam regulasi NFT, seperti Amerika Serikat atau Singapura, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi tantangan yang perlu diatasi.
- Blockchains and NFTs: Tragedy of the Digital Commons or Anticommons? | Academy of Management Proceedings.... journals.aom.org/doi/full/10.5465/AMBPP.2022.16471abstractBlockchains and NFTs Tragedy of the Digital Commons or Anticommons Academy of Management Proceedings journals aom doi full 10 5465 AMBPP 2022 16471abstract
- Nft e Concerti: l’industria musicale tra liveness, sperimentazioni e alternative future | Connessioni... riviste.unimi.it/index.php/connessioniremote/article/view/16834Nft e Concerti lAoindustria musicale tra liveness sperimentazioni e alternative future Connessioni riviste unimi it index php connessioniremote article view 16834
| File size | 403.4 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UTBUTB Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih peduli terhadap pelanggaran hak cipta. Seiring proses pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa masihHal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih peduli terhadap pelanggaran hak cipta. Seiring proses pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa masih
UNIRAYAUNIRAYA Namun, peneliti menilai hukuman tersebut tidak cukup efektif untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan. Diperlukan sanksi yang lebih berat dan konsistensiNamun, peneliti menilai hukuman tersebut tidak cukup efektif untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan. Diperlukan sanksi yang lebih berat dan konsistensi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Saat ini terdapat konflik antara inovasi teknologi dan pelestarian hak privasi akibat meningkatnya pengumpulan data pribadi siswa yang disebabkan olehSaat ini terdapat konflik antara inovasi teknologi dan pelestarian hak privasi akibat meningkatnya pengumpulan data pribadi siswa yang disebabkan oleh
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DGIP) telah menjalin kerja sama dengan penyedia layanan e-commerce untuk meningkatkan pemahaman masyarakatSelain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DGIP) telah menjalin kerja sama dengan penyedia layanan e-commerce untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
UNISUNIS Perlindungan atas merek yang terjadi yaitu mendapatkan hasil ganti rugi atas pelanggaran merek yang dilakukan; dan pembatalan terhadap pendaftaran merekPerlindungan atas merek yang terjadi yaitu mendapatkan hasil ganti rugi atas pelanggaran merek yang dilakukan; dan pembatalan terhadap pendaftaran merek
DINASTIREVDINASTIREV Namun, efektivitas penegakan hukum terkadang tidak pasti, menyebabkan keresahan publik dan persistensi aktivitas kriminal. Penelitian ini bertujuan untukNamun, efektivitas penegakan hukum terkadang tidak pasti, menyebabkan keresahan publik dan persistensi aktivitas kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk
DINASTIREVDINASTIREV Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN. SelanjutnyaPerkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN. Selanjutnya
UNIRAYAUNIRAYA Penulis menggunakan metode analisis, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan metodologi kasus dalam kajian hukum normatif. Dengan menggunakan metodePenulis menggunakan metode analisis, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan metodologi kasus dalam kajian hukum normatif. Dengan menggunakan metode
Useful /
UTBUTB Perguruan tinggi sebagai salah satu unsur dalam triple helix memiliki sumber daya manusia yang mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait denganPerguruan tinggi sebagai salah satu unsur dalam triple helix memiliki sumber daya manusia yang mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan
UTBUTB Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara semua pemangku jabatan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan,Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara semua pemangku jabatan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan,
UNISUNIS Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 TentangBahan hukum sekunder yang digunakan meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
UNISUNIS Implementasi Peraturan Tindak Pidana Aborsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diImplementasi Peraturan Tindak Pidana Aborsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di