WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsKertas kerja ini mengeksplorasi kerangka hukum dan mekanisme penegakan hukum terkait pertambangan ilegal di Indonesia, dengan fokus pada implikasi untuk perlindungan lingkungan dan tanggung jawab kriminal. Studi ini menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif untuk meninjau undang-undang yang ada, termasuk UU Pertambangan No. 4 Tahun 2009, UU Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, dan KUHP. Kertas kerja ini menyoroti kelemahan dalam sistem hukum, seperti penegakan hukum yang lemah, denda yang tidak memadai, dan tantangan yang ditimbulkan oleh korupsi di tingkat otoritas lokal. Penelitian ini juga mengevaluasi konsekuensi sosial dan lingkungan dari pertambangan ilegal, termasuk deforestasi, polusi, dan eksploitasi masyarakat lokal. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif, efektivitas mekanisme penegakannya tetap tidak memadai. Berdasarkan analisis, kertas kerja ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan sanksi, melawan korupsi, dan mendukung alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang terdampak pertambangan ilegal.
Masalah pertambangan ilegal di Indonesia masih terus mengancam keberlanjutan lingkungan dan ekonomi nasional akibat interaksi kompleks antara faktor hukum, sosial, dan lingkungan.Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif, penegakannya masih tidak memadai, terutama karena lemahnya penegakan hukum, korupsi, dan ketidakseimbangan sanksi.Degradasi lingkungan, termasuk deforestasi, polusi air, dan kehilangan keanekaragaman hayati, membahayakan ekosistem Indonesia.Selain itu, aktivitas pertambangan ilegal memperparah kemiskinan dan eksploitasi tenaga kerja di masyarakat lokal.Untuk mengatasi ini, Indonesia perlu memperkuat mekanisme penegakan hukum, menerapkan sanksi yang lebih tegas, melawan korupsi, serta menyediakan alternatif penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak.
Untuk mengatasi tantangan pertambangan ilegal, penelitian lanjutan dapat fokus pada tiga aspek. Pertama, pengembangan teknologi pemantauan real-time berbasis satelit atau drone untuk mempercepat deteksi aktivitas ilegal di wilayah terpencil. Kedua, studi tentang peran pendidikan lingkungan berbasis komunitas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pertambangan ilegal. Ketiga, analisis kerja sama internasional dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama untuk mengatasi eksploitasi sumber daya yang melibatkan perusahaan transnasional. Pendekatan ini dapat mengintegrasikan inovasi teknologi, edukasi lokal, dan kerja sama global untuk menciptakan solusi berkelanjutan.
| File size | 376.55 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Namun menurut analisa penulis jika dilihat dari kronologi adanya unsur perencanaan, maka terdakwa Anta Rikky alias Ponne layak dijatuhin hukuman PasalNamun menurut analisa penulis jika dilihat dari kronologi adanya unsur perencanaan, maka terdakwa Anta Rikky alias Ponne layak dijatuhin hukuman Pasal
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. (studi putusan nomor 219/Pid. B/2018/PN Bgl). Jenis penelitianBerdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. (studi putusan nomor 219/Pid. B/2018/PN Bgl). Jenis penelitian
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan penelitian putusan Pengadilan Negeri Jeneponto nomor 153/Pid. Jnp, dapat disimpulkan bahwa penerapan pemidanaan kepada pelaku yang denganBerdasarkan temuan penelitian putusan Pengadilan Negeri Jeneponto nomor 153/Pid. Jnp, dapat disimpulkan bahwa penerapan pemidanaan kepada pelaku yang dengan
UNIRAYAUNIRAYA Dengan demikian, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan. Dalam penelitian ini, jenisDengan demikian, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan. Dalam penelitian ini, jenis
UNIRAYAUNIRAYA Putusan Nomor 10/Pid. Sus-Anak/2023/PN. Tbt merupakan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara kepada tersangka. Tujuan penelitian ini adalah untukPutusan Nomor 10/Pid. Sus-Anak/2023/PN. Tbt merupakan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara kepada tersangka. Tujuan penelitian ini adalah untuk
UNIRAYAUNIRAYA ) bahwa penjatuhan hukuman sebagaimana putusan hakim menjatuhi eksekusi sesuai pada Pasal 187 ayat (2) KUHP dengan pidana penjara 6 tahun adalah putusan) bahwa penjatuhan hukuman sebagaimana putusan hakim menjatuhi eksekusi sesuai pada Pasal 187 ayat (2) KUHP dengan pidana penjara 6 tahun adalah putusan
UNIRAYAUNIRAYA Pal. Dalam putusan tersebut, pelaku divonis denda sebesar Rp5. 000.000,00 (lima juta rupiah) dan hukuman penjara 1 tahun karena melanggar Pasal 81 ayatPal. Dalam putusan tersebut, pelaku divonis denda sebesar Rp5. 000.000,00 (lima juta rupiah) dan hukuman penjara 1 tahun karena melanggar Pasal 81 ayat
UNIRAYAUNIRAYA Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang mencakup bahan hukum utama, pendukung, dan referensi yangDengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang mencakup bahan hukum utama, pendukung, dan referensi yang
Useful /
UNTADUNTAD Penelitian ini berfokus pada empat indikator utama smart governance menurut Novitasari, yakni transparansi, teknologi, sumber daya manusia (SDM), dan partisipasi.Penelitian ini berfokus pada empat indikator utama smart governance menurut Novitasari, yakni transparansi, teknologi, sumber daya manusia (SDM), dan partisipasi.
UNTADUNTAD Namun, proses pemulihan dan pembangunan kembali masih lambat karena terbatasnya anggaran, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, upayaNamun, proses pemulihan dan pembangunan kembali masih lambat karena terbatasnya anggaran, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, upaya
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The bankruptcy of PT Sritex, while adhering to formal legal requirements, revealed critical shortcomings in Indonesias bankruptcy framework. ProceduralThe bankruptcy of PT Sritex, while adhering to formal legal requirements, revealed critical shortcomings in Indonesias bankruptcy framework. Procedural
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS To ensure that carbon trading in Indonesia is a valuable addition to environmental and development objectives, urgent action should be taken to strengthenTo ensure that carbon trading in Indonesia is a valuable addition to environmental and development objectives, urgent action should be taken to strengthen