WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsKertas kerja ini mengeksplorasi kerangka hukum dan mekanisme penegakan hukum terkait pertambangan ilegal di Indonesia, dengan fokus pada implikasi untuk perlindungan lingkungan dan tanggung jawab kriminal. Studi ini menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif untuk meninjau undang-undang yang ada, termasuk UU Pertambangan No. 4 Tahun 2009, UU Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, dan KUHP. Kertas kerja ini menyoroti kelemahan dalam sistem hukum, seperti penegakan hukum yang lemah, denda yang tidak memadai, dan tantangan yang ditimbulkan oleh korupsi di tingkat otoritas lokal. Penelitian ini juga mengevaluasi konsekuensi sosial dan lingkungan dari pertambangan ilegal, termasuk deforestasi, polusi, dan eksploitasi masyarakat lokal. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif, efektivitas mekanisme penegakannya tetap tidak memadai. Berdasarkan analisis, kertas kerja ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan sanksi, melawan korupsi, dan mendukung alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang terdampak pertambangan ilegal.
Masalah pertambangan ilegal di Indonesia masih terus mengancam keberlanjutan lingkungan dan ekonomi nasional akibat interaksi kompleks antara faktor hukum, sosial, dan lingkungan.Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif, penegakannya masih tidak memadai, terutama karena lemahnya penegakan hukum, korupsi, dan ketidakseimbangan sanksi.Degradasi lingkungan, termasuk deforestasi, polusi air, dan kehilangan keanekaragaman hayati, membahayakan ekosistem Indonesia.Selain itu, aktivitas pertambangan ilegal memperparah kemiskinan dan eksploitasi tenaga kerja di masyarakat lokal.Untuk mengatasi ini, Indonesia perlu memperkuat mekanisme penegakan hukum, menerapkan sanksi yang lebih tegas, melawan korupsi, serta menyediakan alternatif penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak.
Untuk mengatasi tantangan pertambangan ilegal, penelitian lanjutan dapat fokus pada tiga aspek. Pertama, pengembangan teknologi pemantauan real-time berbasis satelit atau drone untuk mempercepat deteksi aktivitas ilegal di wilayah terpencil. Kedua, studi tentang peran pendidikan lingkungan berbasis komunitas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pertambangan ilegal. Ketiga, analisis kerja sama internasional dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama untuk mengatasi eksploitasi sumber daya yang melibatkan perusahaan transnasional. Pendekatan ini dapat mengintegrasikan inovasi teknologi, edukasi lokal, dan kerja sama global untuk menciptakan solusi berkelanjutan.
| File size | 376.55 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
HTPHTP Artikel ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kebijakan hukum dalam menangani krisis kesehatan di masa mendatang. Penelitian ini menunjukkan bahwaArtikel ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kebijakan hukum dalam menangani krisis kesehatan di masa mendatang. Penelitian ini menunjukkan bahwa
HTPHTP Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara distribusi dan penggunaan karya cipta di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara distribusi dan penggunaan karya cipta di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
HTPHTP Regulasi yang berlaku belum sepenuhnya mampu menampung perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi digital. Diperlukan upaya menyeluruh berupa peningkatanRegulasi yang berlaku belum sepenuhnya mampu menampung perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi digital. Diperlukan upaya menyeluruh berupa peningkatan
YASIN ALSYSYASIN ALSYS These conclusions underscore the need for the Nigeria Police Force to institutionalize responsive, dialogic public relations practices as part of broaderThese conclusions underscore the need for the Nigeria Police Force to institutionalize responsive, dialogic public relations practices as part of broader
PUBMEDIAPUBMEDIA The results of the study indicate that the restorative justice approach can provide a more humane and inclusive solution than the conventional criminalThe results of the study indicate that the restorative justice approach can provide a more humane and inclusive solution than the conventional criminal
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER 1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Restorative Justice. 2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Restorative Justice. 2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang
PUBMEDIAPUBMEDIA 1/PNPS/1965, lemahnya pemahaman aparat terhadap pendekatan korektif, dan ketiadaan pedoman teknis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan1/PNPS/1965, lemahnya pemahaman aparat terhadap pendekatan korektif, dan ketiadaan pedoman teknis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan
UNSURUNSUR Dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengaturan hukum positif di Indonesia, tidak adanya perbedaan pertanggungjawaban pidanaDari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengaturan hukum positif di Indonesia, tidak adanya perbedaan pertanggungjawaban pidana
Useful /
UMSUMS 399), and coping planning (p=0. 265) were significantly associated with ARV adherence. Conclusion: These findings suggest that self-efficacy, action planning,399), and coping planning (p=0. 265) were significantly associated with ARV adherence. Conclusion: These findings suggest that self-efficacy, action planning,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Indonesia possesses legal frameworks, such as Law No. 8/1999 on Consumer Protection and Law No. 11/2008 on Electronic Information and Transactions, thatIndonesia possesses legal frameworks, such as Law No. 8/1999 on Consumer Protection and Law No. 11/2008 on Electronic Information and Transactions, that
UYPUYP Program ini telah memberikan pengetahuan dan skill pada guru dan siswa di 12 lembaga pendidikan dasar tentang petingnya karakter kepedulain lingkunganProgram ini telah memberikan pengetahuan dan skill pada guru dan siswa di 12 lembaga pendidikan dasar tentang petingnya karakter kepedulain lingkungan
UYPUYP Bungkil kedelai di Desa Purwodadi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai produk bernilai ekonomi lebih tinggi. Program pemanfaatan bungkil kedelaiBungkil kedelai di Desa Purwodadi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai produk bernilai ekonomi lebih tinggi. Program pemanfaatan bungkil kedelai