WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsKertas kerja ini mengeksplorasi kerangka hukum dan mekanisme penegakan hukum terkait pertambangan ilegal di Indonesia, dengan fokus pada implikasi untuk perlindungan lingkungan dan tanggung jawab kriminal. Studi ini menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif untuk meninjau undang-undang yang ada, termasuk UU Pertambangan No. 4 Tahun 2009, UU Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, dan KUHP. Kertas kerja ini menyoroti kelemahan dalam sistem hukum, seperti penegakan hukum yang lemah, denda yang tidak memadai, dan tantangan yang ditimbulkan oleh korupsi di tingkat otoritas lokal. Penelitian ini juga mengevaluasi konsekuensi sosial dan lingkungan dari pertambangan ilegal, termasuk deforestasi, polusi, dan eksploitasi masyarakat lokal. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif, efektivitas mekanisme penegakannya tetap tidak memadai. Berdasarkan analisis, kertas kerja ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan sanksi, melawan korupsi, dan mendukung alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang terdampak pertambangan ilegal.
Masalah pertambangan ilegal di Indonesia masih terus mengancam keberlanjutan lingkungan dan ekonomi nasional akibat interaksi kompleks antara faktor hukum, sosial, dan lingkungan.Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif, penegakannya masih tidak memadai, terutama karena lemahnya penegakan hukum, korupsi, dan ketidakseimbangan sanksi.Degradasi lingkungan, termasuk deforestasi, polusi air, dan kehilangan keanekaragaman hayati, membahayakan ekosistem Indonesia.Selain itu, aktivitas pertambangan ilegal memperparah kemiskinan dan eksploitasi tenaga kerja di masyarakat lokal.Untuk mengatasi ini, Indonesia perlu memperkuat mekanisme penegakan hukum, menerapkan sanksi yang lebih tegas, melawan korupsi, serta menyediakan alternatif penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak.
Untuk mengatasi tantangan pertambangan ilegal, penelitian lanjutan dapat fokus pada tiga aspek. Pertama, pengembangan teknologi pemantauan real-time berbasis satelit atau drone untuk mempercepat deteksi aktivitas ilegal di wilayah terpencil. Kedua, studi tentang peran pendidikan lingkungan berbasis komunitas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pertambangan ilegal. Ketiga, analisis kerja sama internasional dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama untuk mengatasi eksploitasi sumber daya yang melibatkan perusahaan transnasional. Pendekatan ini dapat mengintegrasikan inovasi teknologi, edukasi lokal, dan kerja sama global untuk menciptakan solusi berkelanjutan.
| File size | 376.55 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
CCRJOURNALCCRJOURNAL Studi ini menyoroti dampak signifikan penambangan skala kecil ilegal terhadap mata pencarian petani kakao di Ghana, yang ditandai oleh kerusakan lingkunganStudi ini menyoroti dampak signifikan penambangan skala kecil ilegal terhadap mata pencarian petani kakao di Ghana, yang ditandai oleh kerusakan lingkungan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The study concludes that Law Number 32 of 2009 provides a comprehensive legal framework for addressing illegal mining and environmental damage, yet itsThe study concludes that Law Number 32 of 2009 provides a comprehensive legal framework for addressing illegal mining and environmental damage, yet its
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Untuk itu, diusulkan penambahan paragraf (5) dalam Pasal 66 UUJN yang menyatakan bahwa notaris yang menjalankan tugas dengan itikad baik dilindungi dariUntuk itu, diusulkan penambahan paragraf (5) dalam Pasal 66 UUJN yang menyatakan bahwa notaris yang menjalankan tugas dengan itikad baik dilindungi dari
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini mengkaji Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia dari perspektif yuridis normatif, dengan fokus pada perannya dalamPenelitian ini mengkaji Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia dari perspektif yuridis normatif, dengan fokus pada perannya dalam
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Perlindungan privasi dan data pribadi merupakan isu yang semakin penting di era digital saat ini. Artikel ini menyoroti pentingnya pengakuan terhadap privasiPerlindungan privasi dan data pribadi merupakan isu yang semakin penting di era digital saat ini. Artikel ini menyoroti pentingnya pengakuan terhadap privasi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS This study examines the bankruptcy of PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex) within the framework of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and SuspensionThis study examines the bankruptcy of PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex) within the framework of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Sus-Anak/2025/PN Sng. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kelayakan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam kasusSus-Anak/2025/PN Sng. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kelayakan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam kasus
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS To ensure that carbon trading in Indonesia is a valuable addition to environmental and development objectives, urgent action should be taken to strengthenTo ensure that carbon trading in Indonesia is a valuable addition to environmental and development objectives, urgent action should be taken to strengthen
Useful /
UKRIDAUKRIDA Pasien GERD di RSUD Koja yang berusia ≥ 40 tahun, laki-laki, nilai IMT ≥ 25 kg/m2, dan memiliki gejala heartburn atau regurgitasi saja, setelah diterapiPasien GERD di RSUD Koja yang berusia ≥ 40 tahun, laki-laki, nilai IMT ≥ 25 kg/m2, dan memiliki gejala heartburn atau regurgitasi saja, setelah diterapi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Kepolisian berperan sebagai penegak hukum yang bertugas mengatur, mengawal, mengawasi, dan melakukan patroli lalu lintas. Infrastruktur lalu lintas sepertiKepolisian berperan sebagai penegak hukum yang bertugas mengatur, mengawal, mengawasi, dan melakukan patroli lalu lintas. Infrastruktur lalu lintas seperti
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yurisprudensial, dan konseptual dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkanPenelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yurisprudensial, dan konseptual dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS This study aims to analyze the role of local examination and identify the obstacles in its implementation at the Tabanan District Court. The research methodThis study aims to analyze the role of local examination and identify the obstacles in its implementation at the Tabanan District Court. The research method