DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPemilihan kepala desa tidak jarang menimbulkan perselisihan, hingga berujung pada pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN. Sebagaimana kasus dalam perkara nomor 50/G/2020/PTUN.Sby juncto. Perkara Nomor 228/B/2020/PT.TUN.SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN. Selanjutnya Bupati terkait menerbitkan SK baru tentang pengangkatan PJ kepala desa kemudian dilakukan PAW. Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN sama sekali belum diatur.
Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN tidak tercantum dalam perundang‑undangan desa, sehingga tindakan BPD dalam melaksanakan PAW tersebut tidak sah.Pemerintah sebaiknya merevisi dan merumuskan regulasi PAW yang mengakomodasi pembatalan SK Bupati oleh PTUN, mulai dari tingkat Undang‑Undang hingga peraturan paling rendah.Dengan regulasi yang jelas, pejabat desa dan masyarakat akan memperoleh kepastian hukum dan keadilan.
Penelitian pertama dapat meneliti bagaimana kekosongan regulasi PAW setelah pembatalan SK Bupati oleh PTUN memengaruhi proses pengambilan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan membandingkan beberapa kasus di berbagai kecamatan, guna mengidentifikasi pola‑pola praktik yang muncul. Penelitian kedua sebaiknya mengkaji dampak penerapan regulasi PAW yang terstandarisasi pasca‑PTUN terhadap persepsi kepastian hukum masyarakat desa, melalui survei kuantitatif dan wawancara mendalam untuk mengukur tingkat kepercayaan publik. Penelitian ketiga dapat merancang model pedoman prosedural PAW yang mengintegrasikan keputusan PTUN, kemudian menguji keefektifannya dalam mengurangi sengketa tata‑kelola pada desa‑desa percontohan, dengan metodologi eksperimen lapangan dan analisis hasilnya. Ketiga studi ini diharapkan memberikan landasan empiris bagi pembuat kebijakan untuk menyusun peraturan yang komprehensif dan responsif terhadap realitas lapangan. Dengan demikian, hasilnya dapat memperkuat kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa antar waktu.
| File size | 480.53 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
SEANINSTITUTESEANINSTITUTE Efektivitas pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak belum optimal meskipun secara normatif fungsi telahEfektivitas pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak belum optimal meskipun secara normatif fungsi telah
DINASTIREVDINASTIREV 0 melalui Pembelajaran Berbasis Teknologi Cerdas (robotika, pemrograman, AI) bertujuan meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik. Pengajar harus0 melalui Pembelajaran Berbasis Teknologi Cerdas (robotika, pemrograman, AI) bertujuan meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik. Pengajar harus
DIM UNPASDIM UNPAS Namun, penerapan AI juga menimbulkan tantangan terkait privasi data, keamanan informasi, serta kepercayaan konsumen, karena konsumen semakin khawatir tentangNamun, penerapan AI juga menimbulkan tantangan terkait privasi data, keamanan informasi, serta kepercayaan konsumen, karena konsumen semakin khawatir tentang
DIM UNPASDIM UNPAS Perceived Organizational Support berfungsi sebagai variabel intervening yang memperkuat pengaruh ketiga variabel pertama terhadap OCB. Analisis SITOREMPerceived Organizational Support berfungsi sebagai variabel intervening yang memperkuat pengaruh ketiga variabel pertama terhadap OCB. Analisis SITOREM
DIM UNPASDIM UNPAS The Bia Berek Group is a business unit that produces and sells weaving in Belu Regency. In this research, the managerial function factors of human resourceThe Bia Berek Group is a business unit that produces and sells weaving in Belu Regency. In this research, the managerial function factors of human resource
DIM UNPASDIM UNPAS Penelitian bersifat kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner via WhatsApp kepada mahasiswa akuntansi pada Fakultas Ekonomi,Penelitian bersifat kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner via WhatsApp kepada mahasiswa akuntansi pada Fakultas Ekonomi,
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Rasio Penjualan Terhadap Total Aset (PTA) dapat menjelaskan prediksi going concern sebesar 90,4% dan sisanya sebesar 9,6% dijelaskan variabel lain yangRasio Penjualan Terhadap Total Aset (PTA) dapat menjelaskan prediksi going concern sebesar 90,4% dan sisanya sebesar 9,6% dijelaskan variabel lain yang
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Pendidikan merupakan wadah dimana karakter para siswa dibentuk. Semakin berkembangnya zaman sudah sepatutnya para pelajar ataupun pemuda untuk berpikirPendidikan merupakan wadah dimana karakter para siswa dibentuk. Semakin berkembangnya zaman sudah sepatutnya para pelajar ataupun pemuda untuk berpikir
Useful /
SEANINSTITUTESEANINSTITUTE Dengan menerapkan siklus pengembangan iteratif, sistem dapat berkembang sejalan dengan kebutuhan pengguna, memungkinkan penyempurnaan berkelanjutan berdasarkanDengan menerapkan siklus pengembangan iteratif, sistem dapat berkembang sejalan dengan kebutuhan pengguna, memungkinkan penyempurnaan berkelanjutan berdasarkan
SEANINSTITUTESEANINSTITUTE The documentation process focused on musical instruments, performance structures, symbolic meanings, and the social functions of Pakpak traditional musicThe documentation process focused on musical instruments, performance structures, symbolic meanings, and the social functions of Pakpak traditional music
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal untuk menganalisis prosedur perubahan status dan peran notaris. Penelitian menunjukkan bahwa perubahanPenelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal untuk menganalisis prosedur perubahan status dan peran notaris. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan
DINASTIREVDINASTIREV P/2025/PN Mks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur melalui KUHPerdata, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak, dengan ketentuanP/2025/PN Mks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur melalui KUHPerdata, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak, dengan ketentuan