DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPemilihan kepala desa tidak jarang menimbulkan perselisihan, hingga berujung pada pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN. Sebagaimana kasus dalam perkara nomor 50/G/2020/PTUN.Sby juncto. Perkara Nomor 228/B/2020/PT.TUN.SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN. Selanjutnya Bupati terkait menerbitkan SK baru tentang pengangkatan PJ kepala desa kemudian dilakukan PAW. Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN sama sekali belum diatur.
Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN tidak tercantum dalam perundang‑undangan desa, sehingga tindakan BPD dalam melaksanakan PAW tersebut tidak sah.Pemerintah sebaiknya merevisi dan merumuskan regulasi PAW yang mengakomodasi pembatalan SK Bupati oleh PTUN, mulai dari tingkat Undang‑Undang hingga peraturan paling rendah.Dengan regulasi yang jelas, pejabat desa dan masyarakat akan memperoleh kepastian hukum dan keadilan.
Penelitian pertama dapat meneliti bagaimana kekosongan regulasi PAW setelah pembatalan SK Bupati oleh PTUN memengaruhi proses pengambilan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan membandingkan beberapa kasus di berbagai kecamatan, guna mengidentifikasi pola‑pola praktik yang muncul. Penelitian kedua sebaiknya mengkaji dampak penerapan regulasi PAW yang terstandarisasi pasca‑PTUN terhadap persepsi kepastian hukum masyarakat desa, melalui survei kuantitatif dan wawancara mendalam untuk mengukur tingkat kepercayaan publik. Penelitian ketiga dapat merancang model pedoman prosedural PAW yang mengintegrasikan keputusan PTUN, kemudian menguji keefektifannya dalam mengurangi sengketa tata‑kelola pada desa‑desa percontohan, dengan metodologi eksperimen lapangan dan analisis hasilnya. Ketiga studi ini diharapkan memberikan landasan empiris bagi pembuat kebijakan untuk menyusun peraturan yang komprehensif dan responsif terhadap realitas lapangan. Dengan demikian, hasilnya dapat memperkuat kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa antar waktu.
| File size | 480.53 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
HTPHTP Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara distribusi dan penggunaan karya cipta di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara distribusi dan penggunaan karya cipta di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
UNIRAYAUNIRAYA Putusan nomor 141/Pid. Sus/2015/PN. Skt merupakan salah satu putusan dimana terjadinya kasus penelantaran anak. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuanPutusan nomor 141/Pid. Sus/2015/PN. Skt merupakan salah satu putusan dimana terjadinya kasus penelantaran anak. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan
UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yangJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang
UNIRAYAUNIRAYA Dalam hal terjadinya pelanggaran pelanggaran hak tersangka khususnya pelanggaran mengenai tidak diberikan hak untuk didampingi penasehat hukum maka BAPDalam hal terjadinya pelanggaran pelanggaran hak tersangka khususnya pelanggaran mengenai tidak diberikan hak untuk didampingi penasehat hukum maka BAP
UNIRAYAUNIRAYA Pidana mati merupakan perampasan nyawa manusia sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayatPidana mati merupakan perampasan nyawa manusia sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat
UNIRAYAUNIRAYA Mdn) hanya menghukum masing-masing membayar ganti rugi materiil kepada penggugat sebesar Rp. Penulis tidak setuju dengan putusan hakim yang ditunjuk denganMdn) hanya menghukum masing-masing membayar ganti rugi materiil kepada penggugat sebesar Rp. Penulis tidak setuju dengan putusan hakim yang ditunjuk dengan
UNIRAYAUNIRAYA Pelaku tindak pidana cyberbullying berhak atas perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan,Pelaku tindak pidana cyberbullying berhak atas perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan,
UNIRAYAUNIRAYA Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara haruslah mempertimbangkan kemanfaatan dan tujuam dari pemidanaan agar para pelaku pidana maupun masyarakat lainMajelis Hakim dalam memutus sebuah perkara haruslah mempertimbangkan kemanfaatan dan tujuam dari pemidanaan agar para pelaku pidana maupun masyarakat lain
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Penulis menyarankan supaya dalam menangani perkara tindak pidana manipulasi, penciptaan, perubahan informasi elektronik, hakim harus mempertimbangkan secaraPenulis menyarankan supaya dalam menangani perkara tindak pidana manipulasi, penciptaan, perubahan informasi elektronik, hakim harus mempertimbangkan secara
DINASTIREVDINASTIREV 44 Tahun 2016 dan digantinya dengan Perpres No. 10 Tahun 2021, pembatasan kepemilikan modal asing dalam usaha perkebunan kelapa sawit telah dihapuskan,44 Tahun 2016 dan digantinya dengan Perpres No. 10 Tahun 2021, pembatasan kepemilikan modal asing dalam usaha perkebunan kelapa sawit telah dihapuskan,
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan penyebaran angket melalui Google Forms. HasilMetode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan penyebaran angket melalui Google Forms. Hasil
UAIUAI Pada hakikatnya, di dalam ketidakteraturan ada pola yang teratur. Kajian ini hendak mencermati dan menemukan keteraturan pola dalam ketidakteraturan prosesPada hakikatnya, di dalam ketidakteraturan ada pola yang teratur. Kajian ini hendak mencermati dan menemukan keteraturan pola dalam ketidakteraturan proses