DINASTIREVDINASTIREV

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Pemilihan kepala desa tidak jarang menimbulkan perselisihan, hingga berujung pada pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN. Sebagaimana kasus dalam perkara nomor 50/G/2020/PTUN.Sby juncto. Perkara Nomor 228/B/2020/PT.TUN.SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN. Selanjutnya Bupati terkait menerbitkan SK baru tentang pengangkatan PJ kepala desa kemudian dilakukan PAW. Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN sama sekali belum diatur.

Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN tidak tercantum dalam perundang‑undangan desa, sehingga tindakan BPD dalam melaksanakan PAW tersebut tidak sah.Pemerintah sebaiknya merevisi dan merumuskan regulasi PAW yang mengakomodasi pembatalan SK Bupati oleh PTUN, mulai dari tingkat Undang‑Undang hingga peraturan paling rendah.Dengan regulasi yang jelas, pejabat desa dan masyarakat akan memperoleh kepastian hukum dan keadilan.

Penelitian pertama dapat meneliti bagaimana kekosongan regulasi PAW setelah pembatalan SK Bupati oleh PTUN memengaruhi proses pengambilan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan membandingkan beberapa kasus di berbagai kecamatan, guna mengidentifikasi pola‑pola praktik yang muncul. Penelitian kedua sebaiknya mengkaji dampak penerapan regulasi PAW yang terstandarisasi pasca‑PTUN terhadap persepsi kepastian hukum masyarakat desa, melalui survei kuantitatif dan wawancara mendalam untuk mengukur tingkat kepercayaan publik. Penelitian ketiga dapat merancang model pedoman prosedural PAW yang mengintegrasikan keputusan PTUN, kemudian menguji keefektifannya dalam mengurangi sengketa tata‑kelola pada desa‑desa percontohan, dengan metodologi eksperimen lapangan dan analisis hasilnya. Ketiga studi ini diharapkan memberikan landasan empiris bagi pembuat kebijakan untuk menyusun peraturan yang komprehensif dan responsif terhadap realitas lapangan. Dengan demikian, hasilnya dapat memperkuat kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa antar waktu.

  1. Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) | Jurnal Ilmu... dinastirev.org/JIHHP/issue/view/82Vol 4 No 4 2024 JIHHP Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik Mei Juni 2024 Jurnal Ilmu dinastirev JIHHP issue view 82
Read online
File size480.53 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

ads-block-test