IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWKorupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan langkah-langkah penanganan luar biasa. Salah satu strategi penting dalam pemberantasan korupsi adalah pemulihan aset guna mengganti kerugian keuangan negara. Namun, ketiadaan pengaturan yang eksplisit mengenai prinsip exclusionary rules dalam hukum positif Indonesia telah menimbulkan ketidakharmonisan antara tataran normatif dan praktik penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pengaturan pemulihan aset terhadap penerapan prinsip exclusionary rules dalam penegakan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang difokuskan pada analisis regulasi serta kewenangan Kejaksaan Negeri dalam pelaksanaan pemulihan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi dan standar operasional prosedur tingkat Kejaksaan Negeri berpotensi melemahkan legitimasi penegakan hukum. Kondisi tersebut menegaskan urgensi pembentukan regulasi yang komprehensif dan secara tegas mengakomodasi prinsip exclusionary rules. Selain itu, pembentukan Seksi Pemulihan Aset pada Kejaksaan Negeri menjadi kebutuhan strategis untuk menjamin efektivitas, kepastian hukum, dan keadilan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri memiliki peran sentral dalam penanganan tindak pidana korupsi sebagai dominus litis.Penerapan prinsip exclusionary rules, meskipun tidak diatur secara eksplisit, menghadapi berbagai permasalahan terkait prosedur penyadapan dan penyitaan.Oleh karena itu, diperlukan sistem pemulihan aset yang komprehensif dengan menjadikan prinsip exclusionary rules sebagai landasan untuk menjaga integritas proses hukum.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas pembentukan Seksi Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri dalam meningkatkan koordinasi dan profesionalisme penanganan perkara korupsi. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada perbandingan model pengaturan exclusionary rules di berbagai negara untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Ketiga, penting untuk mengkaji implikasi penerapan non-conviction-based asset forfeiture (NCBAF) dalam konteks hukum Indonesia, termasuk potensi manfaat dan tantangan yang mungkin timbul, serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya penyempurnaan regulasi dan praktik pemulihan aset, sehingga pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, adil, dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap kerugian keuangan negara.
- Legal Reconstruction of Non-Conviction-Based Asset Forfeiture for State Loss Recovery from Corruption... return.publikasikupublisher.com/index.php/return/article/view/293Legal Reconstruction of Non Conviction Based Asset Forfeiture for State Loss Recovery from Corruption return publikasikupublisher index php return article view 293
- Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Proses Perampasan Aset | JURNAL USM LAW REVIEW. peran lembaga penegak... doi.org/10.26623/julr.v7i3.10516Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Proses Perampasan Aset JURNAL USM LAW REVIEW peran lembaga penegak doi 10 26623 julr v7i3 10516
- Reevaluation and Reorientation of the Philosophy of Retributive Justice to Restorative Justice in Imposing... doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v4i2.786Reevaluation and Reorientation of the Philosophy of Retributive Justice to Restorative Justice in Imposing doi 10 37899 journal la sociale v4i2 786
- The Urgency Of The Follow The Money Approach In Law Enforcement Efforts Against Money Laundering Resulting... doi.org/10.37477/sev.v9i2.539The Urgency Of The Follow The Money Approach In Law Enforcement Efforts Against Money Laundering Resulting doi 10 37477 sev v9i2 539
| File size | 144.46 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI Memorandum of Understanding (MoU) merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat dalam sistem hukum Common Law, dan penelitian ini didasari olehMemorandum of Understanding (MoU) merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat dalam sistem hukum Common Law, dan penelitian ini didasari oleh
IDEREACHIDEREACH Temuan penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Tangerang Selatan berfokus pada penguatan transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi layananTemuan penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Tangerang Selatan berfokus pada penguatan transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi layanan
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Selain upaya penal (refresif), upaya lainnya yang dilakukan dalam memberantas tindak pidana korupsi yaitu upaya non penal (preventif), yaitu upaya penangananSelain upaya penal (refresif), upaya lainnya yang dilakukan dalam memberantas tindak pidana korupsi yaitu upaya non penal (preventif), yaitu upaya penanganan
AKABAAKABA Partai oposisi merupakan salah satu bagian penting dalam demokrasi di Indonesia namun beberapa tahun terakhir partai oposisi di Indonesia perannya “kurangPartai oposisi merupakan salah satu bagian penting dalam demokrasi di Indonesia namun beberapa tahun terakhir partai oposisi di Indonesia perannya “kurang
AMSIRAMSIR Analisis data dilakukan dengan penalaran logika deduktif, mengingat penelitian hukum normatif melibatkan analisis logis, argumentasi, dan perspektif, sehinggaAnalisis data dilakukan dengan penalaran logika deduktif, mengingat penelitian hukum normatif melibatkan analisis logis, argumentasi, dan perspektif, sehingga
UMMUMM Penelitian ini mengkaji evolusi korupsi sebagai tindak kejahatan lintas batas serta kontribusi ASEAN dalam memperkuat kerja sama internasional untuk pemulihanPenelitian ini mengkaji evolusi korupsi sebagai tindak kejahatan lintas batas serta kontribusi ASEAN dalam memperkuat kerja sama internasional untuk pemulihan
STKIPPACITANSTKIPPACITAN TCW pun dapat menjadi penciri kekhasan bagi sekolah yang menjalankan program ini; (2) pelaksanaan model TCW di sekolah Pacitan mendapat respons yang sangatTCW pun dapat menjadi penciri kekhasan bagi sekolah yang menjalankan program ini; (2) pelaksanaan model TCW di sekolah Pacitan mendapat respons yang sangat
UJBUJB Kebijakan penal melalui Rumusan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang dilengkapi dengan sistem saksi kriminal yang memadai perlu mendapatkan perhatianKebijakan penal melalui Rumusan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang dilengkapi dengan sistem saksi kriminal yang memadai perlu mendapatkan perhatian
Useful /
IBLAMIBLAM Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian peran dan problematika yuridis yang muncul dalam implementasi kewenangan kedua lembaga tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian peran dan problematika yuridis yang muncul dalam implementasi kewenangan kedua lembaga tersebut.
WESTSCIENCESWESTSCIENCES Metode pelaksanaan mencakup pelatihan membaca dan membuat komik edukatif bertema antikorupsi, serta sesi mendongeng tokoh inspiratif dari khazanah IslamMetode pelaksanaan mencakup pelatihan membaca dan membuat komik edukatif bertema antikorupsi, serta sesi mendongeng tokoh inspiratif dari khazanah Islam
UMMUMM Namun, kendala utama dalam menghadapi kejahatan transnasional adalah keterbatasan yurisdiksi lembaga penegak hukum negara lain. Untuk mengatasi tantanganNamun, kendala utama dalam menghadapi kejahatan transnasional adalah keterbatasan yurisdiksi lembaga penegak hukum negara lain. Untuk mengatasi tantangan
SYEKH NURJATISYEKH NURJATI Kata collocation dan kolokasi struktur kalimat keduanya memiliki peran dalam memberikan makna. Kata tidak akan menghasilkan makna tanpa adanya hubunganKata collocation dan kolokasi struktur kalimat keduanya memiliki peran dalam memberikan makna. Kata tidak akan menghasilkan makna tanpa adanya hubungan