IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWKorupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan langkah-langkah penanganan luar biasa. Salah satu strategi penting dalam pemberantasan korupsi adalah pemulihan aset guna mengganti kerugian keuangan negara. Namun, ketiadaan pengaturan yang eksplisit mengenai prinsip exclusionary rules dalam hukum positif Indonesia telah menimbulkan ketidakharmonisan antara tataran normatif dan praktik penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pengaturan pemulihan aset terhadap penerapan prinsip exclusionary rules dalam penegakan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang difokuskan pada analisis regulasi serta kewenangan Kejaksaan Negeri dalam pelaksanaan pemulihan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi dan standar operasional prosedur tingkat Kejaksaan Negeri berpotensi melemahkan legitimasi penegakan hukum. Kondisi tersebut menegaskan urgensi pembentukan regulasi yang komprehensif dan secara tegas mengakomodasi prinsip exclusionary rules. Selain itu, pembentukan Seksi Pemulihan Aset pada Kejaksaan Negeri menjadi kebutuhan strategis untuk menjamin efektivitas, kepastian hukum, dan keadilan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri memiliki peran sentral dalam penanganan tindak pidana korupsi sebagai dominus litis.Penerapan prinsip exclusionary rules, meskipun tidak diatur secara eksplisit, menghadapi berbagai permasalahan terkait prosedur penyadapan dan penyitaan.Oleh karena itu, diperlukan sistem pemulihan aset yang komprehensif dengan menjadikan prinsip exclusionary rules sebagai landasan untuk menjaga integritas proses hukum.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas pembentukan Seksi Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri dalam meningkatkan koordinasi dan profesionalisme penanganan perkara korupsi. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada perbandingan model pengaturan exclusionary rules di berbagai negara untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Ketiga, penting untuk mengkaji implikasi penerapan non-conviction-based asset forfeiture (NCBAF) dalam konteks hukum Indonesia, termasuk potensi manfaat dan tantangan yang mungkin timbul, serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya penyempurnaan regulasi dan praktik pemulihan aset, sehingga pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, adil, dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap kerugian keuangan negara.
- Legal Reconstruction of Non-Conviction-Based Asset Forfeiture for State Loss Recovery from Corruption... return.publikasikupublisher.com/index.php/return/article/view/293Legal Reconstruction of Non Conviction Based Asset Forfeiture for State Loss Recovery from Corruption return publikasikupublisher index php return article view 293
- Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Proses Perampasan Aset | JURNAL USM LAW REVIEW. peran lembaga penegak... doi.org/10.26623/julr.v7i3.10516Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Proses Perampasan Aset JURNAL USM LAW REVIEW peran lembaga penegak doi 10 26623 julr v7i3 10516
- Reevaluation and Reorientation of the Philosophy of Retributive Justice to Restorative Justice in Imposing... doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v4i2.786Reevaluation and Reorientation of the Philosophy of Retributive Justice to Restorative Justice in Imposing doi 10 37899 journal la sociale v4i2 786
- The Urgency Of The Follow The Money Approach In Law Enforcement Efforts Against Money Laundering Resulting... doi.org/10.37477/sev.v9i2.539The Urgency Of The Follow The Money Approach In Law Enforcement Efforts Against Money Laundering Resulting doi 10 37477 sev v9i2 539
| File size | 144.46 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Faktor utama kelemahan implementasi meliputi keterbatasan kemampuan penyusunan Perda yang sering meniru daerah lain tanpa menyesuaikan konteks lokal, sertaFaktor utama kelemahan implementasi meliputi keterbatasan kemampuan penyusunan Perda yang sering meniru daerah lain tanpa menyesuaikan konteks lokal, serta
YAYASANBHZYAYASANBHZ Namun, hasil analisis juga mengungkapkan adanya tantangan normatif, khususnya ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yangNamun, hasil analisis juga mengungkapkan adanya tantangan normatif, khususnya ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang
YAYASANBHZYAYASANBHZ UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Peraturan Mahkamah Agung NomorUU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor
APPIHIAPPIHI Hakim dalam mempertimbangkan perkara pailit harus memperhatikan keadilan bagi para pihak terutama dari sisi debitor. Kepailitan harus dijadikan sebagaiHakim dalam mempertimbangkan perkara pailit harus memperhatikan keadilan bagi para pihak terutama dari sisi debitor. Kepailitan harus dijadikan sebagai
STIBASTIBA Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan parasosial berkembang sebagai mekanisme koping terhadap stres, kebutuhan hiburan pribadi dan pemenuhan rekreasiHasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan parasosial berkembang sebagai mekanisme koping terhadap stres, kebutuhan hiburan pribadi dan pemenuhan rekreasi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Primary data are those that can be used as research materials. Information such as Uzbek and Indonesian laws and regulations that control the legal risksPrimary data are those that can be used as research materials. Information such as Uzbek and Indonesian laws and regulations that control the legal risks
YAYASANBHZYAYASANBHZ Jika syarat sudah selesai masalahnya, tinggal pemberiannya sesudah awal senggama suami dan isteri. Jika disebutkan jumlah mahar terjadi bangga diri jikaJika syarat sudah selesai masalahnya, tinggal pemberiannya sesudah awal senggama suami dan isteri. Jika disebutkan jumlah mahar terjadi bangga diri jika
UNCMUNCM Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan studi pustaka, mengacu pada UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan peraturan terkait. Hasilnya,Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan studi pustaka, mengacu pada UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan peraturan terkait. Hasilnya,
Useful /
YAYASANBHZYAYASANBHZ Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literaturMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur
KOMPETIFKOMPETIF Data kuantitatif dianalisis menggunakan deskriptif dan persentase. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Berdasarkan hasil penelitian,Data kuantitatif dianalisis menggunakan deskriptif dan persentase. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Berdasarkan hasil penelitian,
KOMPETIFKOMPETIF The results of this research indicated that: the productive waqf management mechanism at PCNU Gunungkidul starts from MWCNU, which also acts as a trusteeThe results of this research indicated that: the productive waqf management mechanism at PCNU Gunungkidul starts from MWCNU, which also acts as a trustee
STKIP PERSADASTKIP PERSADA Namun pangsa pasar yang besar belum tentu disertai dengan pengelolaan keuangan usaha yang baik terutama saat pembukaan usaha. Oleh karena itu perlu analisisNamun pangsa pasar yang besar belum tentu disertai dengan pengelolaan keuangan usaha yang baik terutama saat pembukaan usaha. Oleh karena itu perlu analisis