IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWKorupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan langkah-langkah penanganan luar biasa. Salah satu strategi penting dalam pemberantasan korupsi adalah pemulihan aset guna mengganti kerugian keuangan negara. Namun, ketiadaan pengaturan yang eksplisit mengenai prinsip exclusionary rules dalam hukum positif Indonesia telah menimbulkan ketidakharmonisan antara tataran normatif dan praktik penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pengaturan pemulihan aset terhadap penerapan prinsip exclusionary rules dalam penegakan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang difokuskan pada analisis regulasi serta kewenangan Kejaksaan Negeri dalam pelaksanaan pemulihan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi dan standar operasional prosedur tingkat Kejaksaan Negeri berpotensi melemahkan legitimasi penegakan hukum. Kondisi tersebut menegaskan urgensi pembentukan regulasi yang komprehensif dan secara tegas mengakomodasi prinsip exclusionary rules. Selain itu, pembentukan Seksi Pemulihan Aset pada Kejaksaan Negeri menjadi kebutuhan strategis untuk menjamin efektivitas, kepastian hukum, dan keadilan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri memiliki peran sentral dalam penanganan tindak pidana korupsi sebagai dominus litis.Penerapan prinsip exclusionary rules, meskipun tidak diatur secara eksplisit, menghadapi berbagai permasalahan terkait prosedur penyadapan dan penyitaan.Oleh karena itu, diperlukan sistem pemulihan aset yang komprehensif dengan menjadikan prinsip exclusionary rules sebagai landasan untuk menjaga integritas proses hukum.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas pembentukan Seksi Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri dalam meningkatkan koordinasi dan profesionalisme penanganan perkara korupsi. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada perbandingan model pengaturan exclusionary rules di berbagai negara untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Ketiga, penting untuk mengkaji implikasi penerapan non-conviction-based asset forfeiture (NCBAF) dalam konteks hukum Indonesia, termasuk potensi manfaat dan tantangan yang mungkin timbul, serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya penyempurnaan regulasi dan praktik pemulihan aset, sehingga pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, adil, dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap kerugian keuangan negara.
- Legal Reconstruction of Non-Conviction-Based Asset Forfeiture for State Loss Recovery from Corruption... return.publikasikupublisher.com/index.php/return/article/view/293Legal Reconstruction of Non Conviction Based Asset Forfeiture for State Loss Recovery from Corruption return publikasikupublisher index php return article view 293
- Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Proses Perampasan Aset | JURNAL USM LAW REVIEW. peran lembaga penegak... doi.org/10.26623/julr.v7i3.10516Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Proses Perampasan Aset JURNAL USM LAW REVIEW peran lembaga penegak doi 10 26623 julr v7i3 10516
- Reevaluation and Reorientation of the Philosophy of Retributive Justice to Restorative Justice in Imposing... doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v4i2.786Reevaluation and Reorientation of the Philosophy of Retributive Justice to Restorative Justice in Imposing doi 10 37899 journal la sociale v4i2 786
- The Urgency Of The Follow The Money Approach In Law Enforcement Efforts Against Money Laundering Resulting... doi.org/10.37477/sev.v9i2.539The Urgency Of The Follow The Money Approach In Law Enforcement Efforts Against Money Laundering Resulting doi 10 37477 sev v9i2 539
| File size | 144.46 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
OJS STEIALAMAROJS STEIALAMAR Jika diterapkan secara berkelanjutan dan terintegrasi, kebijakan ini dapat memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional, meningkatkan daya saing produkJika diterapkan secara berkelanjutan dan terintegrasi, kebijakan ini dapat memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional, meningkatkan daya saing produk
YAYASANBHZYAYASANBHZ Temuan penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam memberikan dasar penting bagi pembentukan akhlak dan spiritualitas peserta didik melalui rutinitasTemuan penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam memberikan dasar penting bagi pembentukan akhlak dan spiritualitas peserta didik melalui rutinitas
UMUSUMUS Metode ini digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak dengan mempunyai alur hidup perangkat lunak secara bertahap dimulai dari analisis, design,Metode ini digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak dengan mempunyai alur hidup perangkat lunak secara bertahap dimulai dari analisis, design,
SALNESIASALNESIA Inovasi utama meliputi budidaya maggot, ternak lele bioflok, hidroponik, serta kandang ayam pintar terintegrasi IoT yang bertenaga surya. Melalui pelatihanInovasi utama meliputi budidaya maggot, ternak lele bioflok, hidroponik, serta kandang ayam pintar terintegrasi IoT yang bertenaga surya. Melalui pelatihan
STAIMASWONOGIRISTAIMASWONOGIRI Optimalisasi ini diharapkan dapat mendukung transparansi pemerintahan desa, mempercepat layanan informasi, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalamOptimalisasi ini diharapkan dapat mendukung transparansi pemerintahan desa, mempercepat layanan informasi, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam
STKIP PESSELSTKIP PESSEL Peningkatan kinerja madrasah tercermin dari prestasi akademik siswa yang konsisten di atas rata-rata provinsi, keberhasilan dalam berbagai kompetisi keagamaanPeningkatan kinerja madrasah tercermin dari prestasi akademik siswa yang konsisten di atas rata-rata provinsi, keberhasilan dalam berbagai kompetisi keagamaan
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum acara pidana Indonesia belum adanya pengaturan jalur khusus, namun masih dalam berupa rancangan terlihatHasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum acara pidana Indonesia belum adanya pengaturan jalur khusus, namun masih dalam berupa rancangan terlihat
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Pendidikan Islam harus mampu mengambil peran dalam mengendalikan modernitas agar tidak mengesampingkan nilai-nilai agama dan mampu menghadirkan kontribusiPendidikan Islam harus mampu mengambil peran dalam mengendalikan modernitas agar tidak mengesampingkan nilai-nilai agama dan mampu menghadirkan kontribusi
Useful /
YAYASANBHZYAYASANBHZ Perolehan data kualitatif dilakukan dengan kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Parsanga IV. Hasil penelitianPerolehan data kualitatif dilakukan dengan kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Parsanga IV. Hasil penelitian
YAYASANBHZYAYASANBHZ Untuk mengatasi masalah ini, pendidikan akhlak yang lebih kuat harus dimasukkan ke dalam program pendidikan, baik di sekolah maupun di rumah, dan penggunaanUntuk mengatasi masalah ini, pendidikan akhlak yang lebih kuat harus dimasukkan ke dalam program pendidikan, baik di sekolah maupun di rumah, dan penggunaan
STTABSTTAB Solusi dan upaya yang dapat dilakukan gereja dapat dimulai dengan kesadaran akan ekosistem kekerasan seksual terhadap anak yang dilanjutkan melalui aksiSolusi dan upaya yang dapat dilakukan gereja dapat dimulai dengan kesadaran akan ekosistem kekerasan seksual terhadap anak yang dilanjutkan melalui aksi
STTABSTTAB Kecanduan game online memberikan dampak negatif terhadap perkembangan peserta didik, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun akademik. DalamKecanduan game online memberikan dampak negatif terhadap perkembangan peserta didik, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun akademik. Dalam