ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI

Legtimacy: Journal Of Law and Islamic LawLegtimacy: Journal Of Law and Islamic Law

The enforcement of final and binding judicial decisions is essential to uphold legal certainty and the rule of law. However, in Indonesia, significant delays and non-execution of criminal convictions have exposed systemic deficiencies. This study presents a jurisprudential analysis of the Silfester Matutina conviction case where a 1.5-year prison sentence issued by the Supreme Court in 2019 remained unexecuted through August 2025 to examine the legal and institutional factors causing enforcement failure. Employing a normative juridical approach combined with case study methodology, the research integrates doctrinal analysis of statutes, judicial decisions, and prosecutorial regulations with theoretical frameworks from Legal Positivism, Sociological Jurisprudence, Legal Realism, and Natural Law. Quantitative indicators were applied to assess legal certainty, prosecutorial discretion, public trust impact, and constitutional compliance. Findings reveal a six-year enforcement gap, a 75% decline in legal certainty, and excessive prosecutorial discretion (95% vs. international benchmark of 35%), confirming the abuse of discretionary power and the erosion of institutional legitimacy. Comparative analysis with European best practices highlights the need for specialized enforcement bodies and mandatory execution timelines. The study concludes with policy recommendations for legislative reform, institutional restructuring, and enhanced oversight to restore public trust, ensure timely execution of judgments, and reinforce the deterrent effect of criminal sanctions. Limitations and avenues for future empirical research are also discussed.

The analysis reveals a profound disjuncture between legal theory and practice, exposing systemic vulnerabilities within Indonesias criminal justice enforcement framework.The failure to enforce a final criminal conviction undermines constitutional guarantees of legal certainty and the rule of law.The case demonstrates how prosecutorial discretion, intended to facilitate justice, can be misapplied to frustrate clear judicial mandates, eroding institutional legitimacy.Ultimately, comprehensive reform is needed, including legislative changes, specialized enforcement bodies, and enhanced oversight, to restore public trust and uphold the deterrent effect of criminal sanctions.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian empiris perlu dilakukan untuk mengukur dampak konkret dari penundaan eksekusi putusan pengadilan terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini dapat menggunakan metode survei dan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data dari berbagai lapisan masyarakat. Kedua, studi komparatif yang lebih luas perlu dilakukan untuk menganalisis efektivitas berbagai model penegakan hukum di negara-negara dengan sistem hukum yang serupa dengan Indonesia. Studi ini dapat membandingkan pendekatan Indonesia dengan negara-negara Eropa yang telah berhasil menerapkan badan penegak hukum khusus dan tenggat waktu eksekusi yang wajib. Ketiga, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses penegakan hukum. Hal ini dapat mencakup pengembangan sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap status eksekusi putusan pengadilan dan penggunaan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi potensi hambatan dalam proses tersebut. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia, serta memberikan dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

  1. One moment, please.... moment please wait request verified journals.stratapersada.com/index.php/slr/article/view/62One moment please moment please wait request verified journals stratapersada index php slr article view 62
  2. The Use of Case Studies in Law and Social Science Research | Annual Reviews. case studies social science... doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-120814-121513The Use of Case Studies in Law and Social Science Research Annual Reviews case studies social science doi 10 1146 annurev lawsocsci 120814 121513
  3. Legal Methodology from the Perspective of Jurisprudence: Combining Theoretical Exploration and Empirical... doi.org/10.25236/IJFS.2024.060111Legal Methodology from the Perspective of Jurisprudence Combining Theoretical Exploration and Empirical doi 10 25236 IJFS 2024 060111
  4. Legal Uncertainty in Criminal Law Enforcement through the Utilization of Artificial Intelligence Technology... doi.org/10.46799/ajesh.v3i7.362Legal Uncertainty in Criminal Law Enforcement through the Utilization of Artificial Intelligence Technology doi 10 46799 ajesh v3i7 362
Read online
File size358.98 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Legal Review of Government Policy in Handling the Covid 19 Pandemic in Indonesia Tinjauan Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Di Indonesia 2026More at 2026

HTPHTP Artikel ini mengkaji kebijakan-kebijakan tersebut dari perspektif hukum, menyoroti efektivitas dan tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakanArtikel ini mengkaji kebijakan-kebijakan tersebut dari perspektif hukum, menyoroti efektivitas dan tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan

JURIS Legal Protection for Copyright Holders in Digital Transactions in Indonesia Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dalam Transaksi Digital Di Indonesia 2026More at 2026

HTPHTP Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui analisis dokumen hukum, wawancara dengan praktisiPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui analisis dokumen hukum, wawancara dengan praktisi

JURIS Legal Responsibilities of Sellers in Online Sales and Purchase Agreements in Indonesia Tanggung Jawab Hukum Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Online Di Indonesia 2026More at 2026

HTPHTP 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta tantangan praktis yang muncul seperti kasus penipuan dan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta tantangan praktis yang muncul seperti kasus penipuan dan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang

JURIS Legal Construction Of Patient Safety Obligations In Therapeutic Relations Between Health Workers And Medical Service User 2025More at 2025

UMBJMUMBJM This law establishes a hybrid protection system, strengthening patient rights through corporate liability and emphasizing restorative justice as the primaryThis law establishes a hybrid protection system, strengthening patient rights through corporate liability and emphasizing restorative justice as the primary

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis.

JURIS Analisis Putusan MA dan Putusan MK tentang Persyaratan Calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2024 2025More at 2025

UNSUNS Untuk mewujudkan demokrasi, pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagai ajang demokrasi dan kepemimpinan di daerah bertujuan untuk membangun kedaulatanUntuk mewujudkan demokrasi, pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagai ajang demokrasi dan kepemimpinan di daerah bertujuan untuk membangun kedaulatan

JURIS Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Kepada Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Studi Putusan Nomor 5642 K PID SUS 2022 PT BDG 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Pidana mati merupakan perampasan nyawa manusia sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayatPidana mati merupakan perampasan nyawa manusia sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat

JURIS ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PADA PERKARA WANPRESTASI Studi Putusan Nomor 760 Pdt G 2022 PN Mdn 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif merupakan suatuAnalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif merupakan suatu

Useful /

JURIS Akibat Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Nomor 1169 K Pid Sus 2019 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Akibat Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi (StudiTujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Akibat Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi

JURIS Perjanjian Waralaba Penerapan dalam Konteks Modern 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Penerapan perjanjian waralaba dalam konteks modern dapat dilakukan secara online dan diakui sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian berdasarkanPenerapan perjanjian waralaba dalam konteks modern dapat dilakukan secara online dan diakui sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian berdasarkan

JURIS Pemilihan Kepala Desa Antar Wakt Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu PAW Pasca Pembatalan SK Bupati oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Sby juncto. Perkara Nomor 228/B/2020/PT. TUN. SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudianSby juncto. Perkara Nomor 228/B/2020/PT. TUN. SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian

JURIS PERTIMBANGAN iHAKIM iPADA iPENERAPAN iSAKSI iMAHKOTA TERHADAP iTINDAK iPIDANA iPEMBUNUHAN iBERENCANA i DENGAN iPENYERTAAN i i Studi iPutusan iNomor i717 Pid B 2015 PN Tjk 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA i1986 iK/Pid/1989 tanggal i21 iMaret i1990 imestinya ihakim imenyuaikan ipertimbangannya ipada iutusan imahkamah iagung iterbaru iyang iYurisprudensi iMARI.i1986 iK/Pid/1989 tanggal i21 iMaret i1990 imestinya ihakim imenyuaikan ipertimbangannya ipada iutusan imahkamah iagung iterbaru iyang iYurisprudensi iMARI.

ads-block-test