ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI
Legtimacy: Journal Of Law and Islamic LawLegtimacy: Journal Of Law and Islamic LawThe enforcement of final and binding judicial decisions is essential to uphold legal certainty and the rule of law. However, in Indonesia, significant delays and non-execution of criminal convictions have exposed systemic deficiencies. This study presents a jurisprudential analysis of the Silfester Matutina conviction case where a 1.5-year prison sentence issued by the Supreme Court in 2019 remained unexecuted through August 2025 to examine the legal and institutional factors causing enforcement failure. Employing a normative juridical approach combined with case study methodology, the research integrates doctrinal analysis of statutes, judicial decisions, and prosecutorial regulations with theoretical frameworks from Legal Positivism, Sociological Jurisprudence, Legal Realism, and Natural Law. Quantitative indicators were applied to assess legal certainty, prosecutorial discretion, public trust impact, and constitutional compliance. Findings reveal a six-year enforcement gap, a 75% decline in legal certainty, and excessive prosecutorial discretion (95% vs. international benchmark of 35%), confirming the abuse of discretionary power and the erosion of institutional legitimacy. Comparative analysis with European best practices highlights the need for specialized enforcement bodies and mandatory execution timelines. The study concludes with policy recommendations for legislative reform, institutional restructuring, and enhanced oversight to restore public trust, ensure timely execution of judgments, and reinforce the deterrent effect of criminal sanctions. Limitations and avenues for future empirical research are also discussed.
The analysis reveals a profound disjuncture between legal theory and practice, exposing systemic vulnerabilities within Indonesias criminal justice enforcement framework.The failure to enforce a final criminal conviction undermines constitutional guarantees of legal certainty and the rule of law.The case demonstrates how prosecutorial discretion, intended to facilitate justice, can be misapplied to frustrate clear judicial mandates, eroding institutional legitimacy.Ultimately, comprehensive reform is needed, including legislative changes, specialized enforcement bodies, and enhanced oversight, to restore public trust and uphold the deterrent effect of criminal sanctions.
Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian empiris perlu dilakukan untuk mengukur dampak konkret dari penundaan eksekusi putusan pengadilan terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini dapat menggunakan metode survei dan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data dari berbagai lapisan masyarakat. Kedua, studi komparatif yang lebih luas perlu dilakukan untuk menganalisis efektivitas berbagai model penegakan hukum di negara-negara dengan sistem hukum yang serupa dengan Indonesia. Studi ini dapat membandingkan pendekatan Indonesia dengan negara-negara Eropa yang telah berhasil menerapkan badan penegak hukum khusus dan tenggat waktu eksekusi yang wajib. Ketiga, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses penegakan hukum. Hal ini dapat mencakup pengembangan sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap status eksekusi putusan pengadilan dan penggunaan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi potensi hambatan dalam proses tersebut. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia, serta memberikan dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
- One moment, please.... moment please wait request verified journals.stratapersada.com/index.php/slr/article/view/62One moment please moment please wait request verified journals stratapersada index php slr article view 62
- The Use of Case Studies in Law and Social Science Research | Annual Reviews. case studies social science... doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-120814-121513The Use of Case Studies in Law and Social Science Research Annual Reviews case studies social science doi 10 1146 annurev lawsocsci 120814 121513
- Legal Methodology from the Perspective of Jurisprudence: Combining Theoretical Exploration and Empirical... doi.org/10.25236/IJFS.2024.060111Legal Methodology from the Perspective of Jurisprudence Combining Theoretical Exploration and Empirical doi 10 25236 IJFS 2024 060111
- Legal Uncertainty in Criminal Law Enforcement through the Utilization of Artificial Intelligence Technology... doi.org/10.46799/ajesh.v3i7.362Legal Uncertainty in Criminal Law Enforcement through the Utilization of Artificial Intelligence Technology doi 10 46799 ajesh v3i7 362
| File size | 358.98 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UM SURABAYAUM SURABAYA Wanprestasi terbukti mengganggu kepastian hukum dalam kontrak musyarakah, yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dan menghambat pertumbuhan ekonomiWanprestasi terbukti mengganggu kepastian hukum dalam kontrak musyarakah, yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dan menghambat pertumbuhan ekonomi
UINFASBENGKULUUINFASBENGKULU Penelitian ini juga mengkaji relevansi teori Ibnu Khaldun dalam konteks kepemimpinan era reformasi di Indonesia, di mana dinamika politik dipengaruhi olehPenelitian ini juga mengkaji relevansi teori Ibnu Khaldun dalam konteks kepemimpinan era reformasi di Indonesia, di mana dinamika politik dipengaruhi oleh
DINASTIREVDINASTIREV Efektivitas program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di Lapas High Risk kelas II A belum efektif di laksanakan hal ini karena, belum berhasilEfektivitas program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di Lapas High Risk kelas II A belum efektif di laksanakan hal ini karena, belum berhasil
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. PendekatanMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian ini selain mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai penanaman modal asing dalam melindungi investorHasil penelitian ini selain mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai penanaman modal asing dalam melindungi investor
DINASTIREVDINASTIREV 44 Tahun 2016 dan digantinya dengan Perpres No. 10 Tahun 2021, pembatasan kepemilikan modal asing dalam usaha perkebunan kelapa sawit telah dihapuskan,44 Tahun 2016 dan digantinya dengan Perpres No. 10 Tahun 2021, pembatasan kepemilikan modal asing dalam usaha perkebunan kelapa sawit telah dihapuskan,
DINASTIREVDINASTIREV Dalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara khusus memberikan hak kepada kreditur separatis untukDalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara khusus memberikan hak kepada kreditur separatis untuk
DINASTIREVDINASTIREV Kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah yakni kewenangan secara administratif dengan kebijakan bisnis yang kedua regulasi ini tentunya sangat berbedaKewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah yakni kewenangan secara administratif dengan kebijakan bisnis yang kedua regulasi ini tentunya sangat berbeda
Useful /
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (BSI) di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenisPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis (BSI) di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis
UM SURABAYAUM SURABAYA Penulis menyarankan agar Dewan Dakwah Kota Denpasar meningkatkan strategi pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dengan memperkuat kolaborasi dengan lembaga‑lembagaPenulis menyarankan agar Dewan Dakwah Kota Denpasar meningkatkan strategi pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dengan memperkuat kolaborasi dengan lembaga‑lembaga
UINFASBENGKULUUINFASBENGKULU Namun Bumi Manusia pernah dilarang terbit, karena dianggap berisi propaganda ajaran Komunis, Marxisme-Leninisme. Ajaran ini berbahaya karena bertentanganNamun Bumi Manusia pernah dilarang terbit, karena dianggap berisi propaganda ajaran Komunis, Marxisme-Leninisme. Ajaran ini berbahaya karena bertentangan
UINFASBENGKULUUINFASBENGKULU Ilmu Nahwu berperan penting dalam penguasaan bahasa Arab serta pemahaman nilai moral dan spiritual, dengan fungsi ontologis mengatur kaidah tata bahasaIlmu Nahwu berperan penting dalam penguasaan bahasa Arab serta pemahaman nilai moral dan spiritual, dengan fungsi ontologis mengatur kaidah tata bahasa