DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesHak cipta merupakan instrumen penting dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, termasuk hak ekonomi dan moral pencipta. Di Indonesia, pengaturan hak cipta telah berkembang dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 hingga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa hak cipta muncul secara otomatis berdasarkan asas deklaratif serta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memanfaatkan, menggunakan, dan memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Perlindungan hak cipta memegang peranan penting dalam memastikan pencipta memperoleh pengakuan, kontrol, dan manfaat ekonomi dari karyanya. Penggunaan karya seni untuk produk komersial tanpa izin, seperti penggunaan sketsa siluet Tugu Selamat Datang oleh PT Martina Berto Tbk, merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan moral pencipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa hak cipta muncul secara otomatis setelah karya diwujudkan, sehingga adaptasi atau penggunaan karya tetap memerlukan izin dari pemegang hak. Analisis menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta sangat vital untuk mencegah eksploitasi sepihak terhadap karya seni, menjamin kepastian hukum bagi pencipta, dan mendorong kepatuhan dalam industri kreatif.
Perlindungan hak cipta merupakan instrumen mendasar dalam sistem hukum kekayaan intelektual karena menjamin pengakuan, kontrol, dan manfaat ekonomi bagi pencipta atas karya mereka.Dalam konteks penggunaan karya seni pada produk komersial tanpa izin, seperti kasus penggunaan sketsa siluet Tugu Selamat Datang oleh PT Martina Berto Tbk, pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta semakin nyata dan signifikan.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap karya mendapatkan perlindungan secara otomatis sejak diwujudkan, sehingga penggunaan karya seni dalam bentuk apa pun, termasuk adaptasi seperti siluet, tetap memerlukan izin dari pemegang hak.
Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas kesadaran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap perlindungan hak cipta dalam penggunaan elemen visual dari internet, terutama dari platform stok gambar seperti Shutterstock atau Pinterest, untuk menilai sejauh mana mereka memahami kewajiban clearance hak cipta sebelum penggunaan komersial. Kedua, diperlukan studi mendalam mengenai penerapan prinsip due diligence oleh perusahaan dalam rantai pasok kreatif, khususnya dalam verifikasi kepemilikan hak cipta atas aset visual yang dibeli secara komersial, untuk mengidentifikasi celah hukum dan praktik yang rentan menimbulkan pelanggaran. Ketiga, sebaiknya dilakukan penelitian komparatif antar negara mengenai mekanisme penegakan hukum hak cipta untuk karya seni ikonik yang telah menjadi bagian dari ruang publik, guna merumuskan pedoman hukum yang jelas dalam membedakan antara penggunaan ide monumen publik dan ekspresi kreatif yang dilindungi hak cipta, agar keadilan hukum bagi pencipta dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dapat tercapai secara seimbang.
| File size | 360.94 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder yang terdiriMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder yang terdiri
DINASTIRESDINASTIRES Temuan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Solo bertindak sebagai inisiator, fasilitator, dan koordinator dalam SIPA, memenuhi karakteristik diplomasi paralelTemuan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Solo bertindak sebagai inisiator, fasilitator, dan koordinator dalam SIPA, memenuhi karakteristik diplomasi paralel
DINASTIRESDINASTIRES Temuan menunjukkan bahwa pemahaman dan akses perempuan terhadap hak kesehatan reproduksi di Sumbawa masih dibatasi oleh norma patriarki yang kuat, tingkatTemuan menunjukkan bahwa pemahaman dan akses perempuan terhadap hak kesehatan reproduksi di Sumbawa masih dibatasi oleh norma patriarki yang kuat, tingkat
DINASTIRESDINASTIRES Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan kebutuhan akan skema penguatan hukum untuk keputusan adat, misalnya melalui pembuatan akta damai atauOleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan kebutuhan akan skema penguatan hukum untuk keputusan adat, misalnya melalui pembuatan akta damai atau
DINASTIRESDINASTIRES The Mandatory green building certification has emerged as a central policy tool to advance sustainable development and reduce the environmental impactsThe Mandatory green building certification has emerged as a central policy tool to advance sustainable development and reduce the environmental impacts
DINASTIRESDINASTIRES Hal ini terlihat dari fakta bahwa, meskipun mereka memiliki pengetahuan hukum yang tinggi tentang sertifikasi halal, mereka kurang memahami peraturan terkaitHal ini terlihat dari fakta bahwa, meskipun mereka memiliki pengetahuan hukum yang tinggi tentang sertifikasi halal, mereka kurang memahami peraturan terkait
UNIPASUNIPAS Ketidakjelasan norma mengenai makna “terdaftar dan mekanisme pengakuan pendaftaran asing menimbulkan implikasi signifikan bagi kepastian hukum dan iklimKetidakjelasan norma mengenai makna “terdaftar dan mekanisme pengakuan pendaftaran asing menimbulkan implikasi signifikan bagi kepastian hukum dan iklim
UMMUMM Oleh karena itu, hak atas kesehatan terhambat sementara negara bertanggung jawab atas akses universal terhadap perawatan kesehatan yang terjangkau. TemuanOleh karena itu, hak atas kesehatan terhambat sementara negara bertanggung jawab atas akses universal terhadap perawatan kesehatan yang terjangkau. Temuan
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Hambatan dalam penyelesaian kepemilikan tanah absentee di Kabupaten Blitar meliputi kesadaran hukum masyarakat yang rendah, akses terbatas terhadap dataHambatan dalam penyelesaian kepemilikan tanah absentee di Kabupaten Blitar meliputi kesadaran hukum masyarakat yang rendah, akses terbatas terhadap data
DINASTIRESDINASTIRES Namun, tantangan tetap ada, termasuk kesenjangan infrastruktur, literasi digital yang rendah, keterbatasan anggaran, resistensi budaya, dan kekhawatiranNamun, tantangan tetap ada, termasuk kesenjangan infrastruktur, literasi digital yang rendah, keterbatasan anggaran, resistensi budaya, dan kekhawatiran
UMMUMM Sikap ini berbeda dengan undang-undang yang ada yang mengatur pekerja migran Indonesia, di mana perlindungan secara eksklusif diberikan kepada mereka yangSikap ini berbeda dengan undang-undang yang ada yang mengatur pekerja migran Indonesia, di mana perlindungan secara eksklusif diberikan kepada mereka yang
UMMUMM Undang‑Undang dan regulasi agraria Indonesia menyediakan jalur memperoleh hak melalui permohonan dan redistribusi, namun proses tersebut terhambat kebijakanUndang‑Undang dan regulasi agraria Indonesia menyediakan jalur memperoleh hak melalui permohonan dan redistribusi, namun proses tersebut terhambat kebijakan