UMDUMD

Jurnal Ilmiah Raad KerthaJurnal Ilmiah Raad Kertha

Perbedaan sistem hukum negara-negara di dunia membuat banyak konvensi internasional yang ada, seperti UNIDROIT, UNCITRAL, CISG, COMECON, dan lain sebagainya. Kendatipun demikian banyaknya, konvensi-konvensi juga belum mampu sepenuhnya mengakomodasikan kepentingan para pihak dalam melakukan hubungan internasional. Hubungan internasional yang dimaksud dapat berupa hubungan politis dan juga bisnis yang komersial. Banyak konvensi di PBB, namun tidak serta merta mewajibkan seluruh anggotanya untuk mengikuti dan tunduk pada isi kovensi-konvensi tersebut. Salah satu syarat untuk meligitimasi sebuah konvensi ke ranah nasional adalah melakukan ratifikasi terhadap konvensi. Kemudian mempraktekkannya ke dalam budaya hukum nasionalnya. Lex Mercatoria hadir sebagai hukum internasional yang fleksibel baik bagi penganut Civil Law System, Anglo Saxon maupun sistem hukum Sosialis. Salah satu organisasi yang khusus mengatur perdagangan dunia adalah WTO atau World Trade Organization, yang di dalamnya mengatur pula cara-cara penyelesaian sengketa internasional. Cara-cara yang dipraktekan WTO kemudian lambat laun dijadikan sebagai kebiasaan-kebiasaan internasional bagi berbagai negara di dunia, terlebih lagi bagi Indonesia yang resmi menjadi negara anggota organisasi ini. Indonesiapun dengan ini, mengeluarkan regulasi-regulasi nasional dalam rangka penyesuaian terhadap kebiasaan-kebiasaan internasional di dunia salah satunya perihal penyelesaian sengketa yang sifatnya transnasional. Sehingga dalam hal ini akan dikaji dan dianalisis lebih lanjut mengenai : a). Bagaimanakah pengimplementasian asas lex mercatoria dalam melakukan kontrak bisnis internasional yang diterapkan dalam hubungan lintas negara diantara negara-negara anggota PBB? dan b). Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dalam hal terjadinya wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum di lintas negara anggota PBB?.

Dalam hubungan bisnis baik di ranah nasional maupun internasional tidak akan terlepas dari kesepakatan atau kontrak bisnis.Kontrak akan menjadi semacam komitmen antara kedua belah pihak atau lebih dalam suatu hubungan bisnis.Prinsip-prinsip hukum kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUHPer yang mengatur bahwa sebuah kontrak harus minimal dilakukan oleh dua orang atau lebih, harus ada suatu sebab yang halal dan dilakukan dengan itikad baik.Dalam hal ini, Lex Mercatoria hadir untuk memberikan pilihan alternatif bagi para pihak yang melakukan hubungan transnasional ini.Namun, berlakunya asas ini juga harus didasari atas kesepakatan para pihak.

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, terdapat beberapa arah penelitian yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan prinsip-prinsip Lex Mercatoria dalam konteks sengketa bisnis lintas negara dengan sistem hukum yang berbeda, khususnya dalam hal penegakan putusan arbitrase. Kedua, penelitian mengenai peran teknologi dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa bisnis lintas negara, seperti penggunaan platform mediasi online dan smart contracts. Ketiga, penelitian komparatif mengenai regulasi penyelesaian sengketa transnasional di berbagai negara, dengan fokus pada identifikasi praktik terbaik dan tantangan implementasinya. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kerangka hukum yang lebih adaptif dan efisien untuk mengatur hubungan bisnis lintas negara di era globalisasi.

Read online
File size361.2 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Penjatuhan Hukuman Melebihi Ancaman Maksimal Kepada Pelaku Tindak Pidana Penipuan 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Salah tindak pidana penipuan yang diputus dan diadili oleh pengadilan Negeri Sigli yaitu putusan nomor 49/Pid. B/2014/PN. Sgi. Pada putusan tersebut terdakwaSalah tindak pidana penipuan yang diputus dan diadili oleh pengadilan Negeri Sigli yaitu putusan nomor 49/Pid. B/2014/PN. Sgi. Pada putusan tersebut terdakwa

JURIS Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Atas Kepemilikan Tanah Sengketa 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Salah satu sengketa pertanahan yang dianalisis oleh Pengadilan Tinggi adalah Putusan Nomor 04/Pdt. G/2006. Dalam pilihan ini, pihak yang berperkara dinyatakanSalah satu sengketa pertanahan yang dianalisis oleh Pengadilan Tinggi adalah Putusan Nomor 04/Pdt. G/2006. Dalam pilihan ini, pihak yang berperkara dinyatakan

JURIS Strategi Mauruts Tirkah Berdasarkan Hukum Adat Di Provinsi Jambi 2026More at 2026

DEWANSENGKETADEWANSENGKETA Penelitian ini membahas strategi pembagian harta warisan (tirkah) berdasarkan hukum adat di Provinsi Jambi, yang memadukan nilai-nilai adat Melayu denganPenelitian ini membahas strategi pembagian harta warisan (tirkah) berdasarkan hukum adat di Provinsi Jambi, yang memadukan nilai-nilai adat Melayu dengan

JURIS Mediasi Sebagai Alternatif Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Sektor Pariwisata 2026More at 2026

DEWANSENGKETADEWANSENGKETA Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang paling relevan dan efektif dalam menanganiBerdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang paling relevan dan efektif dalam menangani

JURIS Analisis Sewa Jasa Social Media Engagement Pada Marketplace Rajakomen Dalam Perspektif Akad Ijarah 2026More at 2026

STIES PURWAKARTASTIES PURWAKARTA Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa dan mitigasi penipuan belum tersedia secara sistematis, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian bagi konsumen.Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa dan mitigasi penipuan belum tersedia secara sistematis, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian bagi konsumen.

JURIS Kekuatan Hukum Penyelesaian Secara Adat Kawin Terhalang Di Desa Hiligito Orahili Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Penyelesaian secara adat atas setiap perkara yang terjadi di masyarakat masih dianggap sebagai solusi terbaik oleh hampir semua orang di desa Orahili FauPenyelesaian secara adat atas setiap perkara yang terjadi di masyarakat masih dianggap sebagai solusi terbaik oleh hampir semua orang di desa Orahili Fau

JURIS Harmonisasi Hukum Pidana Dan Perdata Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Berkedok Perjanjian 2025More at 2025

UTBUTB Perbedaan utama antara wanprestasi dan penipuan terletak pada niat yang muncul sebelum atau setelah terbentuknya perjanjian, di mana niat jahat sejak awalPerbedaan utama antara wanprestasi dan penipuan terletak pada niat yang muncul sebelum atau setelah terbentuknya perjanjian, di mana niat jahat sejak awal

JURIS Penyelesaian Sengketa Terhadap Perkawinan Tidak Sah Secara Hukum Adat Studi Di Desa Hilionaha 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini menyarankan agar ketentuan hukum adat dapat diatur secara tertulis untuk meningkatkan kepastian hukum dalam penyelesaian perkawinan tidakPenelitian ini menyarankan agar ketentuan hukum adat dapat diatur secara tertulis untuk meningkatkan kepastian hukum dalam penyelesaian perkawinan tidak

Useful /

JURIS Mediasi Penal Ditingkat Kepolisian Dalam Mewujudkan Restoratif Justice 2026More at 2026

UMDUMD Kedua, diskresi aparat kepolisian dalam mengambil langkah penyelesaian perkara pidana memiliki celah penyimpangan, hal ini dikarenakan kewenangan tersebutKedua, diskresi aparat kepolisian dalam mengambil langkah penyelesaian perkara pidana memiliki celah penyimpangan, hal ini dikarenakan kewenangan tersebut

JURIS Penegakan Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2026More at 2026

UMDUMD Hal ini memicu adanya dampak negatif yang timbul dari manfaat media sosial. Sehingga sering terjadi tuduhan pencemaran nama baik atau penghinaan, karenaHal ini memicu adanya dampak negatif yang timbul dari manfaat media sosial. Sehingga sering terjadi tuduhan pencemaran nama baik atau penghinaan, karena

JURIS Hak Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia 2026More at 2026

UMDUMD Badan hukum Indonesia dapat diberikan hak milik untuk badan hukum tertentu, seperti badan hukum sosial keagamaan, yayasan, koperasi. Masalah yang ditelitiBadan hukum Indonesia dapat diberikan hak milik untuk badan hukum tertentu, seperti badan hukum sosial keagamaan, yayasan, koperasi. Masalah yang diteliti

JURIS Perkawinan Meja Lein Bolak Sebagai Metode Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Adat Di Desa Waibalun Larantuka 2024More at 2024

UTBUTB Hasilnya menunjukkan bahwa perkawinan ini memiliki makna simbolis yang mencerminkan nilai-nilai adat, seperti kesetiaan, kehormatan terkhusus pihak perempuan,Hasilnya menunjukkan bahwa perkawinan ini memiliki makna simbolis yang mencerminkan nilai-nilai adat, seperti kesetiaan, kehormatan terkhusus pihak perempuan,

ads-block-test