UMDUMD
Jurnal Ilmiah Raad KerthaJurnal Ilmiah Raad KerthaPerbedaan sistem hukum negara-negara di dunia membuat banyak konvensi internasional yang ada, seperti UNIDROIT, UNCITRAL, CISG, COMECON, dan lain sebagainya. Kendatipun demikian banyaknya, konvensi-konvensi juga belum mampu sepenuhnya mengakomodasikan kepentingan para pihak dalam melakukan hubungan internasional. Hubungan internasional yang dimaksud dapat berupa hubungan politis dan juga bisnis yang komersial. Banyak konvensi di PBB, namun tidak serta merta mewajibkan seluruh anggotanya untuk mengikuti dan tunduk pada isi kovensi-konvensi tersebut. Salah satu syarat untuk meligitimasi sebuah konvensi ke ranah nasional adalah melakukan ratifikasi terhadap konvensi. Kemudian mempraktekkannya ke dalam budaya hukum nasionalnya. Lex Mercatoria hadir sebagai hukum internasional yang fleksibel baik bagi penganut Civil Law System, Anglo Saxon maupun sistem hukum Sosialis. Salah satu organisasi yang khusus mengatur perdagangan dunia adalah WTO atau World Trade Organization, yang di dalamnya mengatur pula cara-cara penyelesaian sengketa internasional. Cara-cara yang dipraktekan WTO kemudian lambat laun dijadikan sebagai kebiasaan-kebiasaan internasional bagi berbagai negara di dunia, terlebih lagi bagi Indonesia yang resmi menjadi negara anggota organisasi ini. Indonesiapun dengan ini, mengeluarkan regulasi-regulasi nasional dalam rangka penyesuaian terhadap kebiasaan-kebiasaan internasional di dunia salah satunya perihal penyelesaian sengketa yang sifatnya transnasional. Sehingga dalam hal ini akan dikaji dan dianalisis lebih lanjut mengenai : a). Bagaimanakah pengimplementasian asas lex mercatoria dalam melakukan kontrak bisnis internasional yang diterapkan dalam hubungan lintas negara diantara negara-negara anggota PBB? dan b). Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dalam hal terjadinya wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum di lintas negara anggota PBB?.
Dalam hubungan bisnis baik di ranah nasional maupun internasional tidak akan terlepas dari kesepakatan atau kontrak bisnis.Kontrak akan menjadi semacam komitmen antara kedua belah pihak atau lebih dalam suatu hubungan bisnis.Prinsip-prinsip hukum kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUHPer yang mengatur bahwa sebuah kontrak harus minimal dilakukan oleh dua orang atau lebih, harus ada suatu sebab yang halal dan dilakukan dengan itikad baik.Dalam hal ini, Lex Mercatoria hadir untuk memberikan pilihan alternatif bagi para pihak yang melakukan hubungan transnasional ini.Namun, berlakunya asas ini juga harus didasari atas kesepakatan para pihak.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, terdapat beberapa arah penelitian yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan prinsip-prinsip Lex Mercatoria dalam konteks sengketa bisnis lintas negara dengan sistem hukum yang berbeda, khususnya dalam hal penegakan putusan arbitrase. Kedua, penelitian mengenai peran teknologi dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa bisnis lintas negara, seperti penggunaan platform mediasi online dan smart contracts. Ketiga, penelitian komparatif mengenai regulasi penyelesaian sengketa transnasional di berbagai negara, dengan fokus pada identifikasi praktik terbaik dan tantangan implementasinya. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kerangka hukum yang lebih adaptif dan efisien untuk mengatur hubungan bisnis lintas negara di era globalisasi.
| File size | 361.2 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa merencanakan pembangunan.Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa merencanakan pembangunan.
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat diketahui apabila terjadi pelanggaran data pribadi konsumen, penyelesaianDengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat diketahui apabila terjadi pelanggaran data pribadi konsumen, penyelesaian
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan secara deskriptif analitis. Hasil penelitianMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Kontribusi utama penelitian ini terhadap literatur adalah penekanan pada mediasi sebagai alternatif yang lebih efisien dan harmonis dibandingkan litigasiKontribusi utama penelitian ini terhadap literatur adalah penekanan pada mediasi sebagai alternatif yang lebih efisien dan harmonis dibandingkan litigasi
UNIRAYAUNIRAYA Pembagian harta warisan harus dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh keluarga terdekat, tokoh adat, serta kepala desa untuk mencegah sengketa diPembagian harta warisan harus dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh keluarga terdekat, tokoh adat, serta kepala desa untuk mencegah sengketa di
UNIRAYAUNIRAYA Kontrak elektronik (e-contract) merupakan salah satu bentuk baru dalam perjanjian jual beli maupun transaksi perdagangan lainnya. Adanya kegiatan transaksiKontrak elektronik (e-contract) merupakan salah satu bentuk baru dalam perjanjian jual beli maupun transaksi perdagangan lainnya. Adanya kegiatan transaksi
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Kedua, kekuatan hukum hasil putusan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa memiliki dasar hukum yang kuat, seperti PERMA No. 48 Tahun 2009, sehinggaKedua, kekuatan hukum hasil putusan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa memiliki dasar hukum yang kuat, seperti PERMA No. 48 Tahun 2009, sehingga
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Namun, di sisi lain, sumber daya manusia di bidang teknologi dan koneksi yang kurang memadai menjadi kendala. Selain itu, jika tidak ada pandemi Covid-19,Namun, di sisi lain, sumber daya manusia di bidang teknologi dan koneksi yang kurang memadai menjadi kendala. Selain itu, jika tidak ada pandemi Covid-19,
Useful /
UMDUMD Pemerintah Provinsi Bali telah berupaya mengatasi permasalahan ini melalui sosialisasi dan kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk memberikan petunjuk kepadaPemerintah Provinsi Bali telah berupaya mengatasi permasalahan ini melalui sosialisasi dan kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk memberikan petunjuk kepada
UMDUMD Ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) terjebak dalam masalah hukum, Negara seharusnya hadir untuk membela dengan mempertimbangkan asas praduga takKetika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) terjebak dalam masalah hukum, Negara seharusnya hadir untuk membela dengan mempertimbangkan asas praduga tak
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Dengan cadangan bijih nikel terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam industri nikel global, khususnya untukDengan cadangan bijih nikel terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam industri nikel global, khususnya untuk
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Selain itu, sistem ini mendorong pertumbuhan ekosistem digital dan inklusi keuangan dengan mempermudah integrasi berbagai platform pembayaran.meskipunSelain itu, sistem ini mendorong pertumbuhan ekosistem digital dan inklusi keuangan dengan mempermudah integrasi berbagai platform pembayaran.meskipun