UMDUMD
Jurnal Ilmiah Raad KerthaJurnal Ilmiah Raad KerthaUntuk orang Indonesia dan badan hukum Indonesia, berbagai hak atas tanah dapat diberikan seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai, namun bagi orang asing dan badan hukum asing hanya dapat diberikan Hak Pakai. Badan hukum Indonesia dapat diberikan hak milik untuk badan hukum tertentu, seperti badan hukum sosial keagamaan, yayasan, koperasi. Masalah yang diteliti yaitu orang asing yang berkedudukan di Indonesia mempunyai hak atas kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian di Indonesia dan konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran atas pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia.
Konsekuensi hukum atas pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu dan akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum.Akibat hukum berupa lahirlah, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu adalah semenjak haknya dimohon baik secara lansung dengan akta pelepasan dan akta peralihan hak, maka lahirlah hubungan hukum baru yaitu terjadinya pemindahan hak atau sejak orang asing itu menandatangani akta pelepasan dan akta peralihan hak, maka saat itu juga pihak yang mendapatkan hak tersebut atau orang asing menjadi pemilik sah.
Untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi semua pihak, termasuk orang asing yang berinvestasi di Indonesia, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaturan hak kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing. Penelitian ini dapat fokus pada aspek-aspek seperti ketersediaan tanah, aturan-aturan yang berlaku, dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak, termasuk orang asing yang ingin bertempat tinggal atau berinvestasi di Indonesia.
| File size | 480.14 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kami melakukan penelitian yaitu bertujuan untuk mendalami kedudukan ahli waris perempuan pada sistem waris adat di Bali dan untuk mengetahui dan menganalisaKami melakukan penelitian yaitu bertujuan untuk mendalami kedudukan ahli waris perempuan pada sistem waris adat di Bali dan untuk mengetahui dan menganalisa
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penanganan tindak pidana pencemaran lingkungan di PT Royal Coconut Gorontalo telah dilakukan melalui beberapa tahapan, namun belum efektif karena dihambatPenanganan tindak pidana pencemaran lingkungan di PT Royal Coconut Gorontalo telah dilakukan melalui beberapa tahapan, namun belum efektif karena dihambat
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH 19 Tahun 2003 maupun Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Keuangan Negara pada BUMN terwujud bila seluruh atau mayoritas modalnya berasal dari kekayaan19 Tahun 2003 maupun Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Keuangan Negara pada BUMN terwujud bila seluruh atau mayoritas modalnya berasal dari kekayaan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum waris adat merupakan aturan yang timbul dari kebiasaan masyarakat adat. Dalam konteks Bali, hukum waris adat dikenal sebagai “Pewaris Utama danHukum waris adat merupakan aturan yang timbul dari kebiasaan masyarakat adat. Dalam konteks Bali, hukum waris adat dikenal sebagai “Pewaris Utama dan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Temuan menyoroti kompleksitas regulasi, kejelasan aturan, dan pengalaman pribadi sebagai faktor utama yang membentuk persepsi dan sikap wajib pajak. PersepsiTemuan menyoroti kompleksitas regulasi, kejelasan aturan, dan pengalaman pribadi sebagai faktor utama yang membentuk persepsi dan sikap wajib pajak. Persepsi
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Padahal ketentuan mengenai pemberlakuan Justice Collaborator dinilai memiliki eksistensi yang penting dalam sistem peradilan pidana. Putusan hakim dalamPadahal ketentuan mengenai pemberlakuan Justice Collaborator dinilai memiliki eksistensi yang penting dalam sistem peradilan pidana. Putusan hakim dalam
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Melalui peraturan-peraturan seperti Peraturan OJK No. 48/POJK. 03 Tahun 2020, OJK berperan dalam memberikan jaminan atas kerugian finansial yang dirasakanMelalui peraturan-peraturan seperti Peraturan OJK No. 48/POJK. 03 Tahun 2020, OJK berperan dalam memberikan jaminan atas kerugian finansial yang dirasakan
UNISMAUNISMA Pemerintah menghadapi kesulitan dalam pembangunan jalan tol karena keterbatasan tanah negara yang dikuasai langsung. Untuk memperoleh tanah, pemerintahPemerintah menghadapi kesulitan dalam pembangunan jalan tol karena keterbatasan tanah negara yang dikuasai langsung. Untuk memperoleh tanah, pemerintah
Useful /
UMDUMD Kebijakan tersebut dinilai melanggar Pasal XI GATT tentang komitmen untuk tidak menghambat perdagangan. Indonesia masih memiliki beberapa alternatif melaluiKebijakan tersebut dinilai melanggar Pasal XI GATT tentang komitmen untuk tidak menghambat perdagangan. Indonesia masih memiliki beberapa alternatif melalui
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah analisis konten. Karakterisasi tokoh utama dalam novel ini cukup menarik karena tokoh tersebut berpakaianTeknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah analisis konten. Karakterisasi tokoh utama dalam novel ini cukup menarik karena tokoh tersebut berpakaian
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Kesimpulan adalah bahwa Arvin mengalami perkembangan kepribadian dari anak yang baik menjadi anak yang realistik dan kasar, faktor ini disebabkan olehKesimpulan adalah bahwa Arvin mengalami perkembangan kepribadian dari anak yang baik menjadi anak yang realistik dan kasar, faktor ini disebabkan oleh
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Jenis proses transitivitas yang paling sering muncul adalah proses material, mental, dan relasional, sedangkan proses behavioral, verbal, dan eksistensialJenis proses transitivitas yang paling sering muncul adalah proses material, mental, dan relasional, sedangkan proses behavioral, verbal, dan eksistensial