IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumPenerapan Justice Collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana masih dinilai kurang jelas, hal ini didasari oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa seorang saksi pelaku yang bekerjasama dapat dimunculkan dalam persidangan pada jenis kasus tertentu atau khusus. Adapun pro dan kontra ini muncul kembali lantaran seorang Justice Collaborator memiliki hak untuk mendapatkan keringanan hukuman sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelaku, padahal pelaku merupakan orang penting dalam kasus tersebut walaupun bukan seorang aktor intelektual. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang Justice Collaborator namun belum rigid dan akhirnya mengalami perluasan makna dalam penerapannya. Padahal ketentuan mengenai pemberlakuan Justice Collaborator dinilai memiliki eksistensi yang penting dalam sistem peradilan pidana.
Putusan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai pelaku yang bekerjasama telah memberikan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan pada UU PSK dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011, dimana ketentuan tindak pidana tertentu telah memiliki perluasan makna berdasarkan pada keyakinan dari pihak LPSK dan juga Majelis Hakim.Adapun hal-hal yang meringankan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu pada Putusan Nomor 798/Pid.Sel dinilai sejalan dengan teori tujuan relative dan gabungan.Dimana Terdakwa untuk sementara waktu diisolasi dari masyarakat dengan tujuan untuk dibina dan didik hingga nanti dapat kembali ke Masyarakat dengan baik, daripada itu dengan kesalahannya ia tetap di hukum sebagaimana mestinya karena telah merugikan orang lain.
Berdasarkan analisis kasus Richard Eliezer, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang menarik untuk dieksplorasi. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai penerapan Justice Collaborator di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi tantangan dalam implementasinya di Indonesia. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan indikator objektif untuk menilai kelayakan seseorang menjadi Justice Collaborator, guna menghindari subjektivitas hakim dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Ketiga, penting untuk meneliti dampak psikologis dan sosial bagi Justice Collaborator setelah menjalani proses hukum, serta merancang program pendampingan yang efektif untuk membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat.
| File size | 1.29 MB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UM-SORONGUM-SORONG Output penelitian ini diharapkan dapat memberikan efek ilmiah dan bermanfaat bagi masyarakat, serta menjadi bahan evaluasi bagi partai politik dalam memberikanOutput penelitian ini diharapkan dapat memberikan efek ilmiah dan bermanfaat bagi masyarakat, serta menjadi bahan evaluasi bagi partai politik dalam memberikan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hasil yan diperoleh dari penelitian ini adalah tanah merupakan syarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. SyaratHasil yan diperoleh dari penelitian ini adalah tanah merupakan syarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Syarat
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan regulasi pertambangan di Indonesia hingga saat ini yang banyak mengalami pasang surut di beberapa wilayah Indonesia.Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan regulasi pertambangan di Indonesia hingga saat ini yang banyak mengalami pasang surut di beberapa wilayah Indonesia.
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Mengenai metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka. Berdasarkn analisisMengenai metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka. Berdasarkn analisis
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Pembentukan regulasi yang kuat, penegakan hukum yang efektif, serta peningkatan pendidikan dan kesadaran mengenai etika bisnis menjadi penting dalam menciptakanPembentukan regulasi yang kuat, penegakan hukum yang efektif, serta peningkatan pendidikan dan kesadaran mengenai etika bisnis menjadi penting dalam menciptakan
MKRIMKRI Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pemilu di Indonesia pascareformasiMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pemilu di Indonesia pascareformasi
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Conversely, Indonesias efforts to accommodate this principle remain inadequate, with policies falling short in addressing challenges and providing legalConversely, Indonesias efforts to accommodate this principle remain inadequate, with policies falling short in addressing challenges and providing legal
UM-SORONGUM-SORONG Faktor-faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman pelaksana, keterbatasan dana, dan kebiasaan budaya masyarakat yang tidak mendukung partisipasi. Namun,Faktor-faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman pelaksana, keterbatasan dana, dan kebiasaan budaya masyarakat yang tidak mendukung partisipasi. Namun,
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH 40 Tahun 2007 tentang PT. Keuangan Negara pada BUMN terwujud bila seluruh atau mayoritas modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga40 Tahun 2007 tentang PT. Keuangan Negara pada BUMN terwujud bila seluruh atau mayoritas modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara jelas tentang Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Pada Pengolahan Limbah di PTTujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara jelas tentang Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Pada Pengolahan Limbah di PT
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Masyarakat Bali mempertahankan sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sehingga memisahkan posisi laki-lakiMasyarakat Bali mempertahankan sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sehingga memisahkan posisi laki-laki
LITERASIKITAINDONESIALITERASIKITAINDONESIA Selanjutnya data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang hasilnya adalah pada siklus I nilai rata-rata yang diperolehSelanjutnya data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang hasilnya adalah pada siklus I nilai rata-rata yang diperoleh