IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumPenerapan Justice Collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana masih dinilai kurang jelas, hal ini didasari oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa seorang saksi pelaku yang bekerjasama dapat dimunculkan dalam persidangan pada jenis kasus tertentu atau khusus. Adapun pro dan kontra ini muncul kembali lantaran seorang Justice Collaborator memiliki hak untuk mendapatkan keringanan hukuman sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelaku, padahal pelaku merupakan orang penting dalam kasus tersebut walaupun bukan seorang aktor intelektual. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang Justice Collaborator namun belum rigid dan akhirnya mengalami perluasan makna dalam penerapannya. Padahal ketentuan mengenai pemberlakuan Justice Collaborator dinilai memiliki eksistensi yang penting dalam sistem peradilan pidana.
Putusan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai pelaku yang bekerjasama telah memberikan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan pada UU PSK dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011, dimana ketentuan tindak pidana tertentu telah memiliki perluasan makna berdasarkan pada keyakinan dari pihak LPSK dan juga Majelis Hakim.Adapun hal-hal yang meringankan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu pada Putusan Nomor 798/Pid.Sel dinilai sejalan dengan teori tujuan relative dan gabungan.Dimana Terdakwa untuk sementara waktu diisolasi dari masyarakat dengan tujuan untuk dibina dan didik hingga nanti dapat kembali ke Masyarakat dengan baik, daripada itu dengan kesalahannya ia tetap di hukum sebagaimana mestinya karena telah merugikan orang lain.
Berdasarkan analisis kasus Richard Eliezer, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang menarik untuk dieksplorasi. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai penerapan Justice Collaborator di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi tantangan dalam implementasinya di Indonesia. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan indikator objektif untuk menilai kelayakan seseorang menjadi Justice Collaborator, guna menghindari subjektivitas hakim dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Ketiga, penting untuk meneliti dampak psikologis dan sosial bagi Justice Collaborator setelah menjalani proses hukum, serta merancang program pendampingan yang efektif untuk membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat.
| File size | 1.29 MB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Implikasi yang timbul meliputi berkurangnya kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, penghapusan mekanisme eksekusi parate, dan inefisiensi penangananImplikasi yang timbul meliputi berkurangnya kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, penghapusan mekanisme eksekusi parate, dan inefisiensi penanganan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Sebagai konsekuensi, notaris harus memiliki perlindungan hukum dalam bentuk hak penolakan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)Sebagai konsekuensi, notaris harus memiliki perlindungan hukum dalam bentuk hak penolakan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Secara normatif, KUHAP mewajibkan sumpah sebagai syarat formal agar keterangan saksi diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Namun, dalam praktik,Secara normatif, KUHAP mewajibkan sumpah sebagai syarat formal agar keterangan saksi diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Namun, dalam praktik,
STAIMADIUNSTAIMADIUN Model MBS yang ideal menerapkan pendekatan sistemik, mengintegrasikan pemberdayaan dan sinergi seluruh aspek dan sumber daya pendidikan di tingkat sekolahModel MBS yang ideal menerapkan pendekatan sistemik, mengintegrasikan pemberdayaan dan sinergi seluruh aspek dan sumber daya pendidikan di tingkat sekolah
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum internasional dalam menangani pencucian uang adalah langkah penting menuju sistem keuangan yang lebihHasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum internasional dalam menangani pencucian uang adalah langkah penting menuju sistem keuangan yang lebih
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Dengan demikian, Amicus Curiae berperan penting dalam menjembatani masyarakat dengan Mahkamah Konstitusi, menyediakan pandangan beragam, serta memastikanDengan demikian, Amicus Curiae berperan penting dalam menjembatani masyarakat dengan Mahkamah Konstitusi, menyediakan pandangan beragam, serta memastikan
UPN VeteranUPN Veteran Wacana kesejahteraan sebagai jalan keluar atas persoalan krisis tersebut kemudian ditetapkan maknanya oleh negara-korporasi melalui berbagai penanda mengambangWacana kesejahteraan sebagai jalan keluar atas persoalan krisis tersebut kemudian ditetapkan maknanya oleh negara-korporasi melalui berbagai penanda mengambang
UADUAD Terhadap aturan tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra, apakah aturan cuti kampanye bagi kepala daerah incumbent layak dipertahankan atau tidak.Terhadap aturan tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra, apakah aturan cuti kampanye bagi kepala daerah incumbent layak dipertahankan atau tidak.
Useful /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tata kelola terhadap dampak kegiatan pertambangan marmer di Kabupaten Tulungagung dari perspektifPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tata kelola terhadap dampak kegiatan pertambangan marmer di Kabupaten Tulungagung dari perspektif
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penguatan demokrasi sangat krusial untuk menciptakan negara yang berdaulat dan adil, yang ditentukan oleh faktor-faktor utama seperti supremasi hukum yangPenguatan demokrasi sangat krusial untuk menciptakan negara yang berdaulat dan adil, yang ditentukan oleh faktor-faktor utama seperti supremasi hukum yang
UADUAD Sepantasnya nilai Pancasila dimasukan dalam kurikulum akademik dokter agar supaya menjadi kredo dokter untuk memberikan pelayanan medis kepada pasien sepenuhSepantasnya nilai Pancasila dimasukan dalam kurikulum akademik dokter agar supaya menjadi kredo dokter untuk memberikan pelayanan medis kepada pasien sepenuh
UADUAD Demikian dalam UU Nomor 28 Tahun 2014, bahwa salah satu peralihan Hak Cipta adalah dengan diwakafkan. Perlu dipahami ketika akan mewakafkan hak cipta apakahDemikian dalam UU Nomor 28 Tahun 2014, bahwa salah satu peralihan Hak Cipta adalah dengan diwakafkan. Perlu dipahami ketika akan mewakafkan hak cipta apakah