IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumTujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara jelas tentang Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Pada Pengolahan Limbah di PT Royal Coconut Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Kajian hukum empiris sendiri merupakan kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan budaya, dan kajian empiris dunianya. Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Pada Pengolahan Limbah di PT Royal Coconut Gorontalo yang belum ditangani secara baik dan benar. Penanganan yang baik dan benar belum terlaksana dikarenakan faktor internal seperti faktor komunikasi, pengawasan, individu, keuangan dan lain-lain, serta faktor eksternal seperti faktor masyarakat, penegak hukum, budaya, saran dan prasarana. Penanganan yang kurang efektif dapat menimbulkan dampak kepada masyarakat. Limbah hasil pengolahan sangat berbahaya ketika mencemari wilayah warga, dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat adalah terkena penyakit bahkan dapat menyebabkan kematian apabila tidak di tangani sesuai prosedur pengolahan limbah. Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang memicu tindak pidana di Provinsi Gorontalo belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor seperti dari penegak hukum belum optimal dalam segi pendekatan secara persuasive, sarana dan prasarana yang kurang memadai dengan SDM yang terbatas, serta kebiasaan dan budaya masyarakat yang menganggap pencemaran lingkungan adalah hal yang wajar dan lumrah terjadi.
Penanganan tindak pidana pencemaran lingkungan di PT Royal Coconut Gorontalo telah dilakukan melalui beberapa tahapan, namun belum efektif karena dihambat oleh berbagai faktor.Faktor penghambat tersebut meliputi aspek internal seperti komunikasi, pengawasan, dan keuangan, serta aspek eksternal seperti peran masyarakat, budaya apatis, dan keterbatasan sarana prasarana penegak hukum.Dampak dari pencemaran ini sangat serius, dapat menyebabkan penyakit hingga kematian, sehingga konsep penanganan yang lebih baik sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.
Penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam untuk menemukan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Pertanyaan penelitian yang menarik untuk diangkat adalah, Bagaimana strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan pencemaran limbah industri? Meskipun masyarakat dinilai apatis, penelitian ini bisa fokus pada metode edukasi yang tepat guna, misalnya melalui media sosial atau sekolah, agar mereka tidak lagi menganggap pencemaran sebagai hal yang lumrah. Selain itu, juga penting untuk meneliti, Sejauh mana penerapan model pengawasan berbasis masyarakat dapat mengatasi keterbatasan sumber daya dinas lingkungan hidup? Penelitian ini bisa menjajaki bagaimana melibatkan warga setempat sebagai pengawas mandiri yang dilengkapi dengan pelatihan sederhana dan teknologi pelapor, sehingga pengawasan menjadi lebih berkelanjutan tanpa hanya bergantung pada ketersediaan SDM pemerintah yang terbatas. Terakhir, suatu kajian dapat difokuskan pada pertanyaan, Apakah ada hubungan antara kultur perusahaan dan efektivitas sanksi hukum dalam mencegah pencemaran? Penelitian ini akan bermanfaat untuk merancang model sanksi yang tidak hanya bersifat represif (hukuman), tetapi juga persuasif (edukasi dan insentif), yang mungkin lebih cocok diterapkan kepada perusahaan agar secara proaktif menjaga lingkungan, bukan hanya karena takut dihukum.
| File size | 1.39 MB |
| Pages | 13 |
| Short Link | https://juris.id/p-1qg |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Di Minangkabau telah digunakannya sistem pewarisan kolektif yang mana juga menggunakan kekerabatan matrilineal sehingga perempuan ialah pewaris. DalamDi Minangkabau telah digunakannya sistem pewarisan kolektif yang mana juga menggunakan kekerabatan matrilineal sehingga perempuan ialah pewaris. Dalam
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik,juga berfungsi untuk mengetahui status bidang tanah,siapa pemiliknya,apa haknya,berapa luasnya,untukPendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik,juga berfungsi untuk mengetahui status bidang tanah,siapa pemiliknya,apa haknya,berapa luasnya,untuk
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dinilai lebih berfokus pada pemanfaatan sumber daya dengan muatan pro-ekologis yang minim, sehingga belumUndang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dinilai lebih berfokus pada pemanfaatan sumber daya dengan muatan pro-ekologis yang minim, sehingga belum
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Latar belakang penelitian, bahwa anak kandung perempuan dari pewaris yang telah berpindah agama menuntut haknya untuk dapat dijadikan sebagai ahli waris,Latar belakang penelitian, bahwa anak kandung perempuan dari pewaris yang telah berpindah agama menuntut haknya untuk dapat dijadikan sebagai ahli waris,
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektifDengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektif
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Adapun pro dan kontra ini muncul kembali lantaran seorang Justice Collaborator memiliki hak untuk mendapatkan keringanan hukuman sebagai salah satu bentukAdapun pro dan kontra ini muncul kembali lantaran seorang Justice Collaborator memiliki hak untuk mendapatkan keringanan hukuman sebagai salah satu bentuk
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Melalui peraturan-peraturan seperti Peraturan OJK No. 48/POJK. 03 Tahun 2020, OJK berperan dalam memberikan jaminan atas kerugian finansial yang dirasakanMelalui peraturan-peraturan seperti Peraturan OJK No. 48/POJK. 03 Tahun 2020, OJK berperan dalam memberikan jaminan atas kerugian finansial yang dirasakan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Metode penelitian menggunakan metode empiris melalui pengamatan masyarakat dan wawancara dengan penduduk asli Kodi bernama Andreas Ikit Bani. Acara GalihMetode penelitian menggunakan metode empiris melalui pengamatan masyarakat dan wawancara dengan penduduk asli Kodi bernama Andreas Ikit Bani. Acara Galih
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Implementasi solusi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berintegritas, serta memberikan kontribusi positif bagiImplementasi solusi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berintegritas, serta memberikan kontribusi positif bagi
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kedua, langkah hukum dalam berperan menciptakan keseimbangan (balance), karena berkaitan dengan inisiatif pembangunan ekonomi sekaligus berperan dalamKedua, langkah hukum dalam berperan menciptakan keseimbangan (balance), karena berkaitan dengan inisiatif pembangunan ekonomi sekaligus berperan dalam
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Persepsi keadilan, kepercayaan pada sistem perpajakan, dan efektivitas pengawasan juga menjadi elemen kunci dalam membentuk sikap terhadap kepatuhan. Faktor-faktorPersepsi keadilan, kepercayaan pada sistem perpajakan, dan efektivitas pengawasan juga menjadi elemen kunci dalam membentuk sikap terhadap kepatuhan. Faktor-faktor
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Permasalahannya ialah tidak semua BUMN yang ada di Indonesia dikatakan sebagai BUMN baik dan sehat, oleh karena sejumlah BUMN masih menderita kerugianPermasalahannya ialah tidak semua BUMN yang ada di Indonesia dikatakan sebagai BUMN baik dan sehat, oleh karena sejumlah BUMN masih menderita kerugian