UMB BUNGOUMB BUNGO

RIO LAW JURNALRIO LAW JURNAL

Berdasarkan kenyataan tersebut senantiasa mengakibatkan adanya berbagai kepentingan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain berkenaan dengan persoalan tanah. Dalam perkembangan pengunaan tanah khususnya di Kabupaten Tebo ternyata banyak dipengaruhi oleh pembangunan dari sektor yang mengalami perkembangan. Sehingga tentu banyak membutuhkan masalah menyangkut pembebasan tanah masyarakat tersebut. Keharusan adanya pembebasan tanah masyarakat dalam rangka penguasaan hak guna usaha disebabkan oleh adanya ketentuan bahwa hanya tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dapat dibebani Hak Guna Usaha. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik PT.SKU dengan Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Sukma Bersatu berawal dari upaya yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sukma Bersatu untuk memberikan pengesahan atas kepemilikan tanah yang mereka garap untuk perkebunan kelapa sawit dengan membuat sertifikat hak milik, hanya saja dari beberapa lokasi yang diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo tidak semua lokasi keluar sertifikatnya, hanya beberapa saja yang keluar, setelah ditelusuri kepada pihak BPN diketahui bahwa tanah atau lahan tersebut berada pada kawasan status kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) PT.SKU, sehingga saling klaim tersebut menimbulkan konflik yang berkepenjangan.

SKU dengan Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Sukma Bersatu disebabkan oleh upaya Kelompok Tani Sukma Bersatu untuk mendapatkan pengesahan kepemilikan tanah melalui sertifikat hak milik yang sebagian ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo karena tanah tersebut merupakan kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT.Hal ini mengakibatkan saling klaim dan konflik berkepenjangan.Penyelesaian konflik tenurial masih belum efektif karena penuh dengan kepentingan dan ketidak konsistenan pemerintah, sehingga diperlukan pendekatan mediasi dan negosiasi yang lebih baik agar tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Berdasarkan analisis kasus ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa agraria yang melibatkan masyarakat adat dan perusahaan perkebunan, dengan fokus pada penegakan hak-hak masyarakat adat. Kedua, penelitian dapat mengkaji perbandingan sistem penyelesaian konflik agraria di Indonesia dengan negara lain yang memiliki keragaman budaya dan sumber daya alam yang serupa, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan model yang dapat diadaptasi. Ketiga, penelitian dapat menggali peran teknologi, seperti sistem informasi geografis (SIG) dan pemetaan partisipatif, dalam memvalidasi hak atas tanah dan memfasilitasi proses mediasi dan negosiasi yang lebih transparan dan akurat. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, penelitian di masa depan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan keadilan agraria, mengurangi konflik, dan mendorong pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat.

  1. Peranan Tiga Pilar dalam Penyelesaian Konflik Tenurial di Taman Wisata Alam Ruteng, Flores, Nusa Tenggara... doi.org/10.24843/Blje.2019.V19.I01.P05Peranan Tiga Pilar dalam Penyelesaian Konflik Tenurial di Taman Wisata Alam Ruteng Flores Nusa Tenggara doi 10 24843 Blje 2019 V19 I01 P05
Read online
File size677.69 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

JURIS Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Penguatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen sebagai Perwujudan Bela Negara 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penguatan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas penyelesaian sengketa tetapi juga merupakan wujud nyata bela negara dalam konteks perlindungan hak-hakPenguatan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas penyelesaian sengketa tetapi juga merupakan wujud nyata bela negara dalam konteks perlindungan hak-hak

JURIS Rasio Legis Pengaturan Pekerja Outsourcing dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Mengkaji rasio legis pengaturan pekerja outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menetapkan bahwa sistem outsourcing hanya boleh diterapkanMengkaji rasio legis pengaturan pekerja outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menetapkan bahwa sistem outsourcing hanya boleh diterapkan

JURIS Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Korupsi 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Upaya pemberantasan korupsi terhadap PNS tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga melalui mekanisme administratif kepegawaianUpaya pemberantasan korupsi terhadap PNS tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga melalui mekanisme administratif kepegawaian

JURIS Disharmonisasi Antara Pasal 610 Kitab Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP Baru dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tidak Pidana Korupsi 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penyelesaian disharmonisasi disarankan dengan mengutamakan asas lex specialis derogat legi generali, menjadikan UU Tipikor sebagai hukum pidana khususPenyelesaian disharmonisasi disarankan dengan mengutamakan asas lex specialis derogat legi generali, menjadikan UU Tipikor sebagai hukum pidana khusus

JURIS Kritik Asas Non Diskriminatif Terhadap Regulasi dalam Pasal 76c UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Korban Bullying Perundungan 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Pada pembahasan kedua dapat disimpulkan bahwa beberapa ketentuan dalam Pasal 76C dan sanksinya belum sepenuhnya selaras dengan indikator non-diskriminatif.Pada pembahasan kedua dapat disimpulkan bahwa beberapa ketentuan dalam Pasal 76C dan sanksinya belum sepenuhnya selaras dengan indikator non-diskriminatif.

JURIS Kritik Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Pasal 7 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Perundungan 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Berdasarkan analisis Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan pidana anak menempatkan keadilan restoratif sebagai pendekatanBerdasarkan analisis Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan pidana anak menempatkan keadilan restoratif sebagai pendekatan

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang Undang Kekerasan Seksual Uu Tpks 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Selain perlindungan terdapat pasal 4 ayat 2 yang sering menjadi kritikan dikarenakan kurangnya pemberian definisi mengenai bentuk -bentuk kekerasan seksual.Selain perlindungan terdapat pasal 4 ayat 2 yang sering menjadi kritikan dikarenakan kurangnya pemberian definisi mengenai bentuk -bentuk kekerasan seksual.

JURIS Pengelolaan TPA Bantar Gebang dalam Perspektif Hukum Lingkungan Penerapan Prinsip Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Selain itu, partisipasi masyarakat terbatas karena minimnya mekanisme dialog dan akuntabilitas pengelolaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan penegakanSelain itu, partisipasi masyarakat terbatas karena minimnya mekanisme dialog dan akuntabilitas pengelolaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan penegakan

Useful /

JURIS Pengaruh Pemberian Campuran Cucian Air Beras dan Air Kelapa pada Pertumbuhan Tanaman Sawi Brassica Sinensis l di Kecamatan Maulafa Kelurahan Oepura 2026More at 2026

UNISAPUNISAP Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh pemberian campuran air beras dan air kelapa terhadap pertumbuhan tanaman sawi di kecamatan Maulafa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh pemberian campuran air beras dan air kelapa terhadap pertumbuhan tanaman sawi di kecamatan Maulafa.

JURIS Pengaruh Penghargaan Kualitas Kehidupan Kerja Kepuasan Kerja Terhadap Organizational Citizenship Behavior OCB Dosen Pascasarjana Politeknik Angkatan Laut di Seskoal Jakarta 2026More at 2026

STIMAIMMISTIMAIMMI Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penghargaan, kualitas kehidupan kerja, dan kepuasan kerja terhadap perilaku citizenship organisasi dosenPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penghargaan, kualitas kehidupan kerja, dan kepuasan kerja terhadap perilaku citizenship organisasi dosen

JURIS Pengaruh Reputasi Budaya Organisasi dan Peluang Pengembangan Diri terhadap Loyalitas Atlet Studi pada Klub Bola Basket Hangtuah Jakarta 2025More at 2025

ARIMBIARIMBI Secara spesifik, analisis mengungkapkan bahwa reputasi secara signifikan memengaruhi loyalitas atlet, karena atlet cenderung tetap loyal kepada organisasiSecara spesifik, analisis mengungkapkan bahwa reputasi secara signifikan memengaruhi loyalitas atlet, karena atlet cenderung tetap loyal kepada organisasi

JURIS Peran Generasi Muda dalam Mewujudkan Wirausaha Kreatif di Era Digital pada Siswa SMK Mulia Buana Parung Panjang Bogor 2024More at 2024

PASCASARJANA UNPASPASCASARJANA UNPAS Hasil dari kegiatan pengabdian oleh dosen Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang dapat membuahkan hasil yang positif terlihatHasil dari kegiatan pengabdian oleh dosen Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang dapat membuahkan hasil yang positif terlihat

ads-block-test