UMB BUNGOUMB BUNGO
RIO LAW JURNALRIO LAW JURNALBerdasarkan kenyataan tersebut senantiasa mengakibatkan adanya berbagai kepentingan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain berkenaan dengan persoalan tanah. Dalam perkembangan pengunaan tanah khususnya di Kabupaten Tebo ternyata banyak dipengaruhi oleh pembangunan dari sektor yang mengalami perkembangan. Sehingga tentu banyak membutuhkan masalah menyangkut pembebasan tanah masyarakat tersebut. Keharusan adanya pembebasan tanah masyarakat dalam rangka penguasaan hak guna usaha disebabkan oleh adanya ketentuan bahwa hanya tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dapat dibebani Hak Guna Usaha. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik PT.SKU dengan Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Sukma Bersatu berawal dari upaya yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sukma Bersatu untuk memberikan pengesahan atas kepemilikan tanah yang mereka garap untuk perkebunan kelapa sawit dengan membuat sertifikat hak milik, hanya saja dari beberapa lokasi yang diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo tidak semua lokasi keluar sertifikatnya, hanya beberapa saja yang keluar, setelah ditelusuri kepada pihak BPN diketahui bahwa tanah atau lahan tersebut berada pada kawasan status kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) PT.SKU, sehingga saling klaim tersebut menimbulkan konflik yang berkepenjangan.
SKU dengan Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Sukma Bersatu disebabkan oleh upaya Kelompok Tani Sukma Bersatu untuk mendapatkan pengesahan kepemilikan tanah melalui sertifikat hak milik yang sebagian ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo karena tanah tersebut merupakan kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT.Hal ini mengakibatkan saling klaim dan konflik berkepenjangan.Penyelesaian konflik tenurial masih belum efektif karena penuh dengan kepentingan dan ketidak konsistenan pemerintah, sehingga diperlukan pendekatan mediasi dan negosiasi yang lebih baik agar tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Berdasarkan analisis kasus ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa agraria yang melibatkan masyarakat adat dan perusahaan perkebunan, dengan fokus pada penegakan hak-hak masyarakat adat. Kedua, penelitian dapat mengkaji perbandingan sistem penyelesaian konflik agraria di Indonesia dengan negara lain yang memiliki keragaman budaya dan sumber daya alam yang serupa, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan model yang dapat diadaptasi. Ketiga, penelitian dapat menggali peran teknologi, seperti sistem informasi geografis (SIG) dan pemetaan partisipatif, dalam memvalidasi hak atas tanah dan memfasilitasi proses mediasi dan negosiasi yang lebih transparan dan akurat. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, penelitian di masa depan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan keadilan agraria, mengurangi konflik, dan mendorong pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat.
| File size | 677.69 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
INDO INTELLECTUALINDO INTELLECTUAL Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna pendidikan multikultural dalam kerangka filsafat pendidikan Islam. Penelitian iniOleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna pendidikan multikultural dalam kerangka filsafat pendidikan Islam. Penelitian ini
STKIP PESSELSTKIP PESSEL Tanpa disertai pemerataan kualitas sekolah dan jalur afirmasi yang memadai untuk wilayah tertinggal, sistem ini justru dapat memperlebar kesenjangan aksesTanpa disertai pemerataan kualitas sekolah dan jalur afirmasi yang memadai untuk wilayah tertinggal, sistem ini justru dapat memperlebar kesenjangan akses
STIKESPANRITAHUSADASTIKESPANRITAHUSADA Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi. Evaluasi dilakukan dalam bentuk pre-post test. Hasil rata-rata skor pre-test 57,30 dan terjadi peningkatanMetode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi. Evaluasi dilakukan dalam bentuk pre-post test. Hasil rata-rata skor pre-test 57,30 dan terjadi peningkatan
UNESUNES Efektivitas penyelesaian tindak pidana narkotika dengan restoratif justice terhadap tingkat kesadaran hukum pelaku pada Satresnarkoba Polresta Padang diukurEfektivitas penyelesaian tindak pidana narkotika dengan restoratif justice terhadap tingkat kesadaran hukum pelaku pada Satresnarkoba Polresta Padang diukur
STKIP PESSELSTKIP PESSEL Pendekatan ini menawarkan pengalaman belajar yang mendorong partisipasi aktif, dialog terbuka, serta refleksi terhadap realitas sosial siswa. Dengan menggunakanPendekatan ini menawarkan pengalaman belajar yang mendorong partisipasi aktif, dialog terbuka, serta refleksi terhadap realitas sosial siswa. Dengan menggunakan
PSEBPSEB Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya taman baca bagi anak-anak dan remaja di Desa Oetulu. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melaluiHasil dari kegiatan ini adalah tersedianya taman baca bagi anak-anak dan remaja di Desa Oetulu. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui
ALFARABIALFARABI Strategi yang digunakan adalah memasukkan nilai-nilai multikultural seperti rasa keadilan, kasih, dan sayang, saling menghargai baik antara para guru danStrategi yang digunakan adalah memasukkan nilai-nilai multikultural seperti rasa keadilan, kasih, dan sayang, saling menghargai baik antara para guru dan
UNIMUSUNIMUS Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan “S Semarang ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat kaitan infertilitas yangKegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan “S Semarang ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat kaitan infertilitas yang
Useful /
UNESUNES Transformasi institusional yang menyeluruh diperlukan untuk mewujudkan profesionalisme Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusiTransformasi institusional yang menyeluruh diperlukan untuk mewujudkan profesionalisme Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi
UNESUNES Dalam pelaksanaan pengawasan di bidang angkutan udara, Inspektur Angkutan Udara memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriDalam pelaksanaan pengawasan di bidang angkutan udara, Inspektur Angkutan Udara memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
UNESUNES Kendala yang ditemui terbagi menjadi dua aspek: aspek yuridis, yaitu penyidik kepolisian tidak menyertakan Pasal 55 KUHP dalam dakwaan meskipun keterlibatanKendala yang ditemui terbagi menjadi dua aspek: aspek yuridis, yaitu penyidik kepolisian tidak menyertakan Pasal 55 KUHP dalam dakwaan meskipun keterlibatan
UNIMUSUNIMUS Sebelum acara dimulai, bayi, balita, dan anak-anak diuji keterampilan penanganan awal kegawatdaruratan. Selanjutnya, presentasi PowerPoint dan demonstrasiSebelum acara dimulai, bayi, balita, dan anak-anak diuji keterampilan penanganan awal kegawatdaruratan. Selanjutnya, presentasi PowerPoint dan demonstrasi