UMB BUNGOUMB BUNGO
RIO LAW JURNALRIO LAW JURNALBerdasarkan kenyataan tersebut senantiasa mengakibatkan adanya berbagai kepentingan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain berkenaan dengan persoalan tanah. Dalam perkembangan pengunaan tanah khususnya di Kabupaten Tebo ternyata banyak dipengaruhi oleh pembangunan dari sektor yang mengalami perkembangan. Sehingga tentu banyak membutuhkan masalah menyangkut pembebasan tanah masyarakat tersebut. Keharusan adanya pembebasan tanah masyarakat dalam rangka penguasaan hak guna usaha disebabkan oleh adanya ketentuan bahwa hanya tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dapat dibebani Hak Guna Usaha. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik PT.SKU dengan Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Sukma Bersatu berawal dari upaya yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sukma Bersatu untuk memberikan pengesahan atas kepemilikan tanah yang mereka garap untuk perkebunan kelapa sawit dengan membuat sertifikat hak milik, hanya saja dari beberapa lokasi yang diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo tidak semua lokasi keluar sertifikatnya, hanya beberapa saja yang keluar, setelah ditelusuri kepada pihak BPN diketahui bahwa tanah atau lahan tersebut berada pada kawasan status kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) PT.SKU, sehingga saling klaim tersebut menimbulkan konflik yang berkepenjangan.
SKU dengan Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Sukma Bersatu disebabkan oleh upaya Kelompok Tani Sukma Bersatu untuk mendapatkan pengesahan kepemilikan tanah melalui sertifikat hak milik yang sebagian ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo karena tanah tersebut merupakan kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT.Hal ini mengakibatkan saling klaim dan konflik berkepenjangan.Penyelesaian konflik tenurial masih belum efektif karena penuh dengan kepentingan dan ketidak konsistenan pemerintah, sehingga diperlukan pendekatan mediasi dan negosiasi yang lebih baik agar tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Berdasarkan analisis kasus ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa agraria yang melibatkan masyarakat adat dan perusahaan perkebunan, dengan fokus pada penegakan hak-hak masyarakat adat. Kedua, penelitian dapat mengkaji perbandingan sistem penyelesaian konflik agraria di Indonesia dengan negara lain yang memiliki keragaman budaya dan sumber daya alam yang serupa, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan model yang dapat diadaptasi. Ketiga, penelitian dapat menggali peran teknologi, seperti sistem informasi geografis (SIG) dan pemetaan partisipatif, dalam memvalidasi hak atas tanah dan memfasilitasi proses mediasi dan negosiasi yang lebih transparan dan akurat. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, penelitian di masa depan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan keadilan agraria, mengurangi konflik, dan mendorong pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat.
| File size | 677.69 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
INTEKOMINTEKOM Oleh karena itu, sistem pendaftaran negatif dianggap tidak cukup dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pembeli tanah. Reformasi sistemOleh karena itu, sistem pendaftaran negatif dianggap tidak cukup dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pembeli tanah. Reformasi sistem
UNSRATUNSRAT Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola pandangan dan pemahaman masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menilai obatData dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola pandangan dan pemahaman masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menilai obat
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Secara metodologis, penelitian ini menggambarkan nilai pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis normatif hukum Islam dengan perspektif sosio-hukumSecara metodologis, penelitian ini menggambarkan nilai pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis normatif hukum Islam dengan perspektif sosio-hukum
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki keragaman budaya dan adat yang melahirkan berbagai hukum adat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, hukumIndonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki keragaman budaya dan adat yang melahirkan berbagai hukum adat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, hukum
UNIMUSUNIMUS Pencegahan angka kesakitan pada kesehatan reproduksi merupakan salah satu target SDGs pada tahun 2030, salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan kualitasPencegahan angka kesakitan pada kesehatan reproduksi merupakan salah satu target SDGs pada tahun 2030, salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan kualitas
ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Dengan demikian dalam gono-gini ada struktur-fungsional, konflik dan kesepahaman dari suatu interaksi. Sementara, tujuan utama dari kajian sosiologi hukumDengan demikian dalam gono-gini ada struktur-fungsional, konflik dan kesepahaman dari suatu interaksi. Sementara, tujuan utama dari kajian sosiologi hukum
PENERBITPENERBIT Di dalam Pura Dalam Taak Desa Batubulan, konsep Tri Murti itu memang ada, karena mengalami suatu integrasi atau penyatuan oleh masyarakat setempat. (2)Di dalam Pura Dalam Taak Desa Batubulan, konsep Tri Murti itu memang ada, karena mengalami suatu integrasi atau penyatuan oleh masyarakat setempat. (2)
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Penelitian ini berusaha mengkaji sejauh mana kedudukan Wali Nanggroe berhubungan dengan penerapan hukum Islam di Aceh. Lembaga Wali Nanggroe merupakanPenelitian ini berusaha mengkaji sejauh mana kedudukan Wali Nanggroe berhubungan dengan penerapan hukum Islam di Aceh. Lembaga Wali Nanggroe merupakan
Useful /
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah komprehensif dan harmonisasi regulasi. Penegakan hukum yang lebih kuat terhadap eksploitasi anakUntuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah komprehensif dan harmonisasi regulasi. Penegakan hukum yang lebih kuat terhadap eksploitasi anak
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Sedangkan hukum membantu menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dengan demikian, etika dan hukum adalah dua komponen penting yangSedangkan hukum membantu menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dengan demikian, etika dan hukum adalah dua komponen penting yang
GRAHAMITRAGRAHAMITRA Hal ini sangat dapat membantu siswa mampu menerapkan sistem belajar sambil bermain yang sangat efektif untuk proses pembelajaran bagi siswa. PembelajaranHal ini sangat dapat membantu siswa mampu menerapkan sistem belajar sambil bermain yang sangat efektif untuk proses pembelajaran bagi siswa. Pembelajaran
UNDIKSHAUNDIKSHA Media yang dikembangkan adalah flashcard digital. Penelitian ini menggunakan metode RnD dengan model ADDIE. Metode pengumpulan data yang digunakan adalahMedia yang dikembangkan adalah flashcard digital. Penelitian ini menggunakan metode RnD dengan model ADDIE. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah