DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum penting dalam menjamin hak-hak konsumen di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan konsumen masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kelemahan kelembagaan yang menangani penyelesaian sengketa konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan lembaga perlindungan konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam menerapkan fungsi dan wewenangnya secara efektif. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain keterbatasan sumber daya, lemahnya kewenangan lembaga konsumen, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak konsumen, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Lebih lanjut, penelitian ini menawarkan strategi penguatan kelembagaan perlindungan konsumen ke depan melalui pendekatan reformasi struktural, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem penyelesaian sengketa berbasis digital yang lebih cepat, murah, dan adil. Penguatan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas penyelesaian sengketa tetapi juga merupakan wujud nyata bela negara dalam konteks perlindungan hak-hak warga negara sebagai konsumen dalam mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).
Penelitian ini mengidentifikasi kelemahan-kelemahan utama pada lembaga perlindungan konsumen, termasuk keterbatasan sumber daya, lemahnya kewenangan, rendahnya kesadaran konsumen, dan koordinasi yang kurang antar lembaga.Sebagai respons, penulis mengusulkan reformasi struktural, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan sistem penyelesaian sengketa digital yang lebih cepat, murah, dan adil.Penguatan kelembagaan tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa, melainkan juga berfungsi sebagai wujud nyata bela negara dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals.
Bagaimana efektivitas penerapan platform Online Dispute Resolution (ODR) yang terintegrasi dengan BPKN dalam menyelesaikan sengketa konsumen lintas batas dapat diukur melalui studi perbandingan dengan model serupa di negara lain? Apakah pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa kolektif yang mengakomodasi class action di BPSK dapat meningkatkan aksesibilitas konsumen yang mengalami kerugian massal, khususnya di sektor e‑commerce? Sejauh mana peningkatan kewenangan eksekutorial BPKN melalui regulasi baru dapat memperkuat penegakan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen, dan bagaimana dampaknya terhadap persepsi keadilan di masyarakat? Penelitian-penelitian ini dapat menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data pengaduan serta kualitatif melalui wawancara stakeholder, guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Hasilnya diharapkan memberikan dasar ilmiah bagi reformasi kelembagaan, mempercepat penyelesaian sengketa, dan menegaskan peran perlindungan konsumen sebagai bagian integral dari bela negara.
| File size | 414.61 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Praktik tersebut berdampak pada kerugian konsumen, berpotensi mengganggu kualitas layanan siaran digital, serta menciptakan kompetisi usaha yang tidakPraktik tersebut berdampak pada kerugian konsumen, berpotensi mengganggu kualitas layanan siaran digital, serta menciptakan kompetisi usaha yang tidak
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil analisis menunjukkan bahwa semua tingkat peradilan—Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung—menilai hubungan hukum jual beliHasil analisis menunjukkan bahwa semua tingkat peradilan—Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung—menilai hubungan hukum jual beli
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, bukti elektronik kini memiliki dasar hukum yang jelas untuk diajukan dan diperiksa dalam persidangan perdata, termasuk dalam perkara yangDengan demikian, bukti elektronik kini memiliki dasar hukum yang jelas untuk diajukan dan diperiksa dalam persidangan perdata, termasuk dalam perkara yang
DAARULHUDADAARULHUDA WTO memiliki peran krusial dalam memfasilitasi perdagangan global dan menyelesaikan sengketa antarnegara.organisasi ini menjalankan fungsi legislatif melaluiWTO memiliki peran krusial dalam memfasilitasi perdagangan global dan menyelesaikan sengketa antarnegara.organisasi ini menjalankan fungsi legislatif melalui
DAARULHUDADAARULHUDA Walaupun instrumen seperti APS, ODR, dan litigasi telah tersedia, efektivitasnya masih terbatas akibat hambatan yurisdiksi, biaya litigasi yang tinggi,Walaupun instrumen seperti APS, ODR, dan litigasi telah tersedia, efektivitasnya masih terbatas akibat hambatan yurisdiksi, biaya litigasi yang tinggi,
DAARULHUDADAARULHUDA Penguatan kelembagaan juga sudah diatur pada undang-undang mulai dari penguatan kelembangaan lokal, regional, nasional, bahkan secara internasional untukPenguatan kelembagaan juga sudah diatur pada undang-undang mulai dari penguatan kelembangaan lokal, regional, nasional, bahkan secara internasional untuk
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menunjukkan bahwa penemuan hukum oleh hakim dalam putusan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari sekadar law application menujuPenelitian ini menunjukkan bahwa penemuan hukum oleh hakim dalam putusan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari sekadar law application menuju
DAARULHUDADAARULHUDA Alat bukti tetap sah jika memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 184 KUHAP. Namun, terdapat indikasi bahwa hakim mulai mempertimbangkan pelanggaranAlat bukti tetap sah jika memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 184 KUHAP. Namun, terdapat indikasi bahwa hakim mulai mempertimbangkan pelanggaran
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pidana terhadap kohabitasi tidak memiliki dasar yang kuat baik secara hukum pidana modernBerdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pidana terhadap kohabitasi tidak memiliki dasar yang kuat baik secara hukum pidana modern
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan upaya tersebut, diharapkan implementasi kebijakan standar pendidikan dan tenaga kependidikan di MTs Aisyiyah Tembung dapat berjalan lebih optimalDengan upaya tersebut, diharapkan implementasi kebijakan standar pendidikan dan tenaga kependidikan di MTs Aisyiyah Tembung dapat berjalan lebih optimal
DAARULHUDADAARULHUDA Analisis menunjukkan posisi dilematis KPKNL yang terikat pada penyitaan pajak, sehingga menghambat eksekusi jaminan dan menurunkan nilai aset. Oleh karenaAnalisis menunjukkan posisi dilematis KPKNL yang terikat pada penyitaan pajak, sehingga menghambat eksekusi jaminan dan menurunkan nilai aset. Oleh karena
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menganalisis legalitas pembatasan impor produk pangan yang didasarkan pada alasan kesehatan publik dalam kerangka hukum World Trade OrganizationPenelitian ini menganalisis legalitas pembatasan impor produk pangan yang didasarkan pada alasan kesehatan publik dalam kerangka hukum World Trade Organization