DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini mengkaji praktik poligami dari sudut pandang Q.S. An-Nisā ayat 3, dengan perhatian khusus pada aspek hukum serta hak-hak kemanusiaan terkait implementasinya. Poligami, yang berarti pernikahan seorang pria dengan lebih dari satu wanita, diatur secara tegas dalam ayat tersebut dengan syarat utama berupa keadilan. Allah SWT menetapkan batas maksimal empat wanita sebagai istri, namun hanya bagi mereka yang benar-benar dapat memenuhi keadilan di antara para istri. Studi ini memusatkan perhatian pada analisis arti dari kata-kata kunci dalam ayat itu serta pemahaman tentang konsep keadilan jasmani—seperti pemenuhan nafkah, pembagian waktu, dan tanggung jawab—serta keadilan emosional yang terkait dengan perasaan dan kasih sayang. Meskipun sulit untuk mencapai keadilan yang sempurna dalam aspek emosional, Islam menekankan perlunya bersikap adil dalam hal-hal yang dapat diatur secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini menggarisbawahi bahwa poligami yang terdapat dalam Q. S. An-Nisā ayat 3 bukan hanya sebuah isu hukum semata, tetapi juga merupakan manifestasi dari tanggung jawab moral dan penghargaan terhadap hak-hak istri. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih adil mengenai poligami yang berlandaskan prinsip keadilan sosial dan hukum Islam.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Islam, diperbolehkan untuk menikahi lebih dari satu perempuan, maksimal hingga empat, selama memenuhi syarat yang ditentukan.Kecuali untuk anak perempuan yatim yang tidak sesuai dengan ketentuan agama dan juga untuk hamba sahaya, jika mampu untuk menikahi wanita merdeka.Dalam hal keadilan, seharusnya berusaha untuk bersikap adil secara lahir dan batin.Namun, sulit bagi manusia untuk sepenuhnya adil dalam poligami ketika berbicara tentang perasaan.Oleh karena itu, bila tanpa sengaja seseorang lebih menyayangi salah satu istri, hal tersebut dapat dimaafkan.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi dampak psikologis poligami terhadap istri dan anak-anak dalam konteks budaya Indonesia yang beragam. Hal ini penting untuk memahami bagaimana praktik poligami memengaruhi kesejahteraan mental dan emosional keluarga. Kedua, penelitian komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan implementasi hukum poligami di Indonesia dengan negara-negara Muslim lainnya, dengan fokus pada mekanisme perlindungan hak-hak istri dan anak-anak. Perbandingan ini dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam menegakkan keadilan dalam praktik poligami. Ketiga, penelitian kualitatif mendalam dapat dilakukan untuk memahami perspektif perempuan yang hidup dalam keluarga poligami, termasuk pengalaman mereka dalam menegosiasikan keadilan, mengatasi konflik, dan mempertahankan identitas diri. Penelitian ini dapat memberikan suara kepada perempuan yang seringkali terpinggirkan dalam diskusi tentang poligami dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
| File size | 626.08 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan mencerminkan keadilan retributif menuju pendekatan yang lebih rehabilitative dan humanis. Namun, dalam keadilanHasil kajian menunjukkan bahwa putusan mencerminkan keadilan retributif menuju pendekatan yang lebih rehabilitative dan humanis. Namun, dalam keadilan
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan peredaran STB ilegal harus dilakukan melalui kombinasi pendekatan represif, preventif,Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan peredaran STB ilegal harus dilakukan melalui kombinasi pendekatan represif, preventif,
DAARULHUDADAARULHUDA Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan oleh platform e-commerce, penerapan kewajiban bagi pelaku usaha asing untuk memiliki perwakilanOleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan oleh platform e-commerce, penerapan kewajiban bagi pelaku usaha asing untuk memiliki perwakilan
DAARULHUDADAARULHUDA Namun, terdapat indikasi bahwa hakim mulai mempertimbangkan pelanggaran etika serius yang melanggar hak asasi manusia untuk menolak keberterimaan bukti,Namun, terdapat indikasi bahwa hakim mulai mempertimbangkan pelanggaran etika serius yang melanggar hak asasi manusia untuk menolak keberterimaan bukti,
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian menunjukkan bahwa pekerja freelance tidak diakui sebagai pekerja atau buruh dalam undang‑undang ketenagakerjaan, sehingga mereka diklasifikasikanPenelitian menunjukkan bahwa pekerja freelance tidak diakui sebagai pekerja atau buruh dalam undang‑undang ketenagakerjaan, sehingga mereka diklasifikasikan
DAARULHUDADAARULHUDA Melalui pendekatan ini, nilai-nilai Pancasila dapat ditransformasikan menjadi asas-asas hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, sepertiMelalui pendekatan ini, nilai-nilai Pancasila dapat ditransformasikan menjadi asas-asas hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Hak Tanggungan telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk eksekusi jaminan hak tanggungan,Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Hak Tanggungan telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk eksekusi jaminan hak tanggungan,
DAARULHUDADAARULHUDA Penolakan tersebut didasarkan pada belum adanya jaminan autentifikasi terhadap bukti elektronik, padahal autentifikasi merupakan aspek yang krusial danPenolakan tersebut didasarkan pada belum adanya jaminan autentifikasi terhadap bukti elektronik, padahal autentifikasi merupakan aspek yang krusial dan
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA MTs Aisyiyah Tembung telah memahami esensi kebijakan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SPTK), tetapi masih menghadapi tantangan dalam implementasinya,MTs Aisyiyah Tembung telah memahami esensi kebijakan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SPTK), tetapi masih menghadapi tantangan dalam implementasinya,
DAARULHUDADAARULHUDA Kondisi ini tentunya sangat mengancam ekologi dan juga berdampak pada sosial ekonomi masyarakat. Dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait denganKondisi ini tentunya sangat mengancam ekologi dan juga berdampak pada sosial ekonomi masyarakat. Dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan
DAARULHUDADAARULHUDA Ketegangan antara hak kedaulatan negara untuk melindungi kesehatan warganya dan kewajiban liberalisasi perdagangan sering menimbulkan kontroversi, terutamaKetegangan antara hak kedaulatan negara untuk melindungi kesehatan warganya dan kewajiban liberalisasi perdagangan sering menimbulkan kontroversi, terutama
SALNESIASALNESIA Secara keseluruhan, integrasi teknologi budidaya, otomasi, dan manajemen berbasis digital dalam satu pendekatan closed-loop system terbukti mampu meningkatkanSecara keseluruhan, integrasi teknologi budidaya, otomasi, dan manajemen berbasis digital dalam satu pendekatan closed-loop system terbukti mampu meningkatkan