DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini mengkaji konflik antara hak mendahului negara atas utang pajak dan kedudukan pemegang hak jaminan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan, dengan fokus pada kasus penyitaan pajak yang menghambat pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya. Permasalahan utama timbul akibat tumpang tindih kewenangan antara aparat pajak dan kantor lelang negara ketika objek jaminan yang telah dibebani hak jaminan juga dikenakan penyitaan karena adanya tunggakan pajak dari debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kedudukan hukum masing-masing pihak, mengkaji praktik pelaksanaan lelang dalam kasus nyata, mengidentifikasi implikasi konflik hak mendahului tersebut terhadap kepastian hukum bagi kreditur, serta merumuskan rekomendasi pengaturan yang lebih harmonis.
Penelitian ini mengidentifikasi konflik preferensi antara hak mendahului negara atas utang pajak dan hak didahulukan pemegang Hak Tanggungan sebagai akibat disharmonisasi regulasi dan ketidaksinkronan rezim hukum, yang menimbulkan ketidakpastian bagi kreditur dalam proses lelang KPKNL.Analisis menunjukkan posisi dilematis KPKNL yang terikat pada penyitaan pajak, sehingga menghambat eksekusi jaminan dan menurunkan nilai aset.Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui rekonstruksi norma dan pedoman koordinasi antara DJP dan KPKNL guna memastikan kepastian hukum serta efektivitas pengelolaan piutang negara.
Saran pertama adalah melakukan penelitian empiris yang memanfaatkan data lelang dan nilai taksasi untuk mengukur secara kuantitatif dampak penundaan lelang akibat sita pajak terhadap penurunan nilai pasar objek jaminan, sehingga dapat menilai sejauh mana kerugian finansial yang dialami kreditur serta implikasinya bagi stabilitas sistem pembiayaan. Kedua, dikembangkan model koordinasi digital berbasis sistem informasi terintegrasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan KPKNL, kemudian diuji melalui studi kasus di beberapa wilayah untuk menilai efektivitasnya dalam mempercepat proses klarifikasi, pencabutan sita, dan penyelesaian konflik preferensi secara real time. Ketiga, selidiki kemungkinan penerapan mekanisme prioritas parsial, di mana hak negara atas pajak hanya berlaku pada surplus hasil lelang setelah pemenuhan hak pemegang Hak Tanggungan, dengan melakukan perbandingan regulatif dan ekonomi pada negara‑negara yang telah mengadopsi pendekatan serupa, guna mengevaluasi manfaat dan tantangan implementasinya di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut diharapkan dapat menyediakan data konkret dan pedoman praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih harmonis, memperkuat perlindungan hak kreditur, dan menyeimbangkan kepentingan fiskal negara. Dengan demikian, hasilnya dapat meningkatkan kepastian hukum, mengurangi kerugian kreditur, serta meningkatkan penerimaan pajak secara berkelanjutan tanpa mengganggu efektivitas eksekusi jaminan.
| File size | 512.65 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Hak atas privasi yang dijamin oleh DUHAM, ICCPR, UUD 1945, serta diperjelas melalui General Comment No. 16 menempatkan kehidupan domestik sebagai wilayahHak atas privasi yang dijamin oleh DUHAM, ICCPR, UUD 1945, serta diperjelas melalui General Comment No. 16 menempatkan kehidupan domestik sebagai wilayah
DAARULHUDADAARULHUDA Hambatan tambahan muncul dari status kewarganegaraan Rohingya yang dicabut dan prinsip non-intervensi ASEAN.meskipun menghadapi hambatan, ICC tetap pentingHambatan tambahan muncul dari status kewarganegaraan Rohingya yang dicabut dan prinsip non-intervensi ASEAN.meskipun menghadapi hambatan, ICC tetap penting
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam eksekusi hak tanggungan sebagai jaminan bagi stabilitas sistem perbankan dan perlindungan hak-hakPenelitian ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam eksekusi hak tanggungan sebagai jaminan bagi stabilitas sistem perbankan dan perlindungan hak-hak
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja freelance sebagai kreditor konkuren memiliki keterbatasan hak dalam proses kepailitan, seperti prioritas pembayaranHasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja freelance sebagai kreditor konkuren memiliki keterbatasan hak dalam proses kepailitan, seperti prioritas pembayaran
DAARULHUDADAARULHUDA Kondisi ini tentunya sangat mengancam ekologi dan juga berdampak pada sosial ekonomi masyarakat. Dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait denganKondisi ini tentunya sangat mengancam ekologi dan juga berdampak pada sosial ekonomi masyarakat. Dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan
DAARULHUDADAARULHUDA Pembaruan KUHAP memperkuat konsep bahwa keabsahan bukti tidak hanya bergantung pada substansi, melainkan juga pada kemurnian prosedur perolehannya, selarasPembaruan KUHAP memperkuat konsep bahwa keabsahan bukti tidak hanya bergantung pada substansi, melainkan juga pada kemurnian prosedur perolehannya, selaras
DAARULHUDADAARULHUDA Meskipun sulit untuk mencapai keadilan yang sempurna dalam aspek emosional, Islam menekankan perlunya bersikap adil dalam hal-hal yang dapat diatur secaraMeskipun sulit untuk mencapai keadilan yang sempurna dalam aspek emosional, Islam menekankan perlunya bersikap adil dalam hal-hal yang dapat diatur secara
DAARULHUDADAARULHUDA Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan yang meliputi evaluasi, interpretasi, dan sintesis bahan hukum untuk menghasilkan argumen hukum yang logisAnalisis data dilakukan secara kualitatif dengan yang meliputi evaluasi, interpretasi, dan sintesis bahan hukum untuk menghasilkan argumen hukum yang logis
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan upaya tersebut, diharapkan implementasi kebijakan standar pendidikan dan tenaga kependidikan di MTs Aisyiyah Tembung dapat berjalan lebih optimalDengan upaya tersebut, diharapkan implementasi kebijakan standar pendidikan dan tenaga kependidikan di MTs Aisyiyah Tembung dapat berjalan lebih optimal
DAARULHUDADAARULHUDA Namun, tidak semua alat bukti elektronik dapat diterima oleh hakim, sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 488/Pid. B/2024/PN Sda. Penolakan tersebutNamun, tidak semua alat bukti elektronik dapat diterima oleh hakim, sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 488/Pid. B/2024/PN Sda. Penolakan tersebut
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan berat yang mengalami amnesia sebagai akibat depresi yang dipicu oleh traumaPenelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan berat yang mengalami amnesia sebagai akibat depresi yang dipicu oleh trauma
ARIMBIARIMBI Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan Software Microsoft Excel untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel diversitasData yang terkumpul kemudian diolah menggunakan Software Microsoft Excel untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel diversitas