UNIMAUNIMA

Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)

UMKM menjadi usaha yang lebih dominan di kabupaten Tondano barat dibandingkan usaha besar, dengan bertambahnya UMKM di Kabupaten Tondano Barat diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di kabupaten Tondano Barat. UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kecamatan tondano barat sebanyak 171 unit sedangkan UMKM yang terdaftar di kabupaten Tondano barat sebanyak 211 unit, nampaknya masih banyak factor UMKM yang belum mendaftarkan tempat usahanya untuk melaporkan pajak. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa factor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu sosialisasi perpajakan dan kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai PP no.23 tahun 2018 dengan tarif pajak 0,5%. Penelitian ini termasuk dalam metode asosiatif kausal dengan menggunakna pendekatan kuantitatif. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PP no.23 tahun 2018 dan sosialisasi perpajakan sama-sama memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu di Kecamatan Tondano Barat.

23 tahun 2018 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Tondano Barat.Sosialisasi perpajakan juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak UMKM.Secara simultan, kedua faktor tersebut memberikan pengaruh yang kuat terhadap peningkatan kepatuhan membayar pajak bagi pelaku UMKM dengan peredaran bruto tertentu di wilayah tersebut.

Penelitian lanjutan dapat menyelidiki efektivitas berbagai metode sosialisasi perpajakan secara spesifik—seperti media digital versus tatap muka—untuk melihat mana yang paling berdampak dalam meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pelaku UMKM. Kemudian, studi bisa mengeksplorasi aspek psikologis wajib pajak, misalnya dengan meneliti apakah persepsi keadilan sistem pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah mempengaruhi niatan untuk patuh, terutama pada kelompok yang belum mendaftarkan usaha. Selain itu, mengingat temuan bahwa banyak UMKM belum memanfaatkan peraturan yang menguntungkan ini, penelitian bisa dirancang untuk mengidentifikasi hambatan internal usaha—seperti sistem pencatatan yang sederhana atau keterbatasan sumber daya manusia—yang menghalangi mereka memenuhi kewajiban pajak meski tarifnya sudah diringankan, sehingga dapat dirumuskan intervensi pendampingan yang lebih tepat sasaran.

Read online
File size330.25 KB
Pages6
DMCAReport

Related /

JURIS Implikasi Undang Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Terhadap Pengaturan Pajak dan Pendapatan Asli Daerah 2026More at 2026

UPNVJUPNVJ Artikel ini bermaksud menganalisis implikasi UU HKPD terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan PAD. Berdasarkan penelitian doktrinal dengan menggunakanArtikel ini bermaksud menganalisis implikasi UU HKPD terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan PAD. Berdasarkan penelitian doktrinal dengan menggunakan

JURIS Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 di Laboratorium Klinik Kanaka 2026More at 2026

YWNRYWNR 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews and document analysis7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews and document analysis

JURIS Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Subsidi LPG berdasarkan PMK Nomor 11 Tahun 2025 pada Agen Gas LPG 3 Kg PT Fortuna Inti Gas di Kabupaten Minahasa Selatan 2026More at 2026

YWNRYWNR 11 Tahun 2025. Penelitian ini juga mengkaji tantangan yang dihadapi perusahaan dan strategi yang diterapkan untuk memastikan kepatuhan pajak. Penelitian11 Tahun 2025. Penelitian ini juga mengkaji tantangan yang dihadapi perusahaan dan strategi yang diterapkan untuk memastikan kepatuhan pajak. Penelitian

JURIS Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten pada Tahun 2019 2023 2025More at 2025

PORTALPUBLIKASIPORTALPUBLIKASI Hasil penelitian menunjukan bahwa secara signifikan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.Hasil penelitian menunjukan bahwa secara signifikan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

JURIS Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial Kepemilikan Institusional Dan Profitabiltas Terhadap Penghindaran Pajak 2025More at 2025

UNSIAUNSIA Penghindaran pajak diukur dengan Effective Tax Rate (ETR) dan dianalisis menggunakan regresi data panel dengan Random Effect Model (REM) serta robust standardPenghindaran pajak diukur dengan Effective Tax Rate (ETR) dan dianalisis menggunakan regresi data panel dengan Random Effect Model (REM) serta robust standard

JURIS Implementasi Tax Planning PPH Badan Atas Peredaran Bruto Sesuai PP No 55 Tahun 2022 2025More at 2025

JIEMAPJIEMAP 370.000, jauh lebih rendah dibandingkan tarif umum yang mencapai Rp 20.976.395, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 12.606.395. Selain efisiensi beban370.000, jauh lebih rendah dibandingkan tarif umum yang mencapai Rp 20.976.395, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 12.606.395. Selain efisiensi beban

JURIS EFEKTIVITAS PASAL 56 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU Studi di Kantor Pelaya 2025More at 2025

UNIPASUNIPAS Subjek pajak yang dikenai PPh adalah Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu. PP No. 55 Tahun 2022 merupakan peraturan perpajakanSubjek pajak yang dikenai PPh adalah Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu. PP No. 55 Tahun 2022 merupakan peraturan perpajakan

JURIS Tinjauan Regulasi Hubungan Istimewa dan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Penerapan Dokumen Transfer Pricing dari Sudut Pandang Perpajakan 2024More at 2024

UPI YAIUPI YAI 03/2016, yang mengatur kewajiban dokumentasi bagi wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif03/2016, yang mengatur kewajiban dokumentasi bagi wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif

Useful /

JURIS Analisis Penerapan Penentuan Harga Jual Menggunakan Metode Cost Plus Pricing Dengan Pendekatan Full Costing Pada Kopi Chuseyo Manado 2026More at 2026

YWNRYWNR Penelitian ini merekomendasikan metode ini untuk UMKM serupa untuk meningkatkan akurasi penetapan harga. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yangPenelitian ini merekomendasikan metode ini untuk UMKM serupa untuk meningkatkan akurasi penetapan harga. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang

JURIS Analisis Du Pont Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Perum Perumnas Proyek Kepulauan Riau 2026More at 2026

YWNRYWNR Penelitian ini menerapkan metode analisis Du Pont untuk mengevaluasi kinerja keuangan Perum Perumnas Proyek Kepulauan Riau pada periode 2020–2024. KerangkaPenelitian ini menerapkan metode analisis Du Pont untuk mengevaluasi kinerja keuangan Perum Perumnas Proyek Kepulauan Riau pada periode 2020–2024. Kerangka

JURIS Pengaruh Intensitas Interaksi Sosial Media Bermuatan Kristiani Terhadap Pembentukan Karakter Peserta Didik Di SMPN 1 Cikampek 2025More at 2025

STTKBSTTKB Pengaruh positif akan lebih dominan jika ada pendampingan, edukasi, dan penyaringan konten secara aktif dari lingkungan keluarga, sekolah, dan gereja.Pengaruh positif akan lebih dominan jika ada pendampingan, edukasi, dan penyaringan konten secara aktif dari lingkungan keluarga, sekolah, dan gereja.

JURIS Konflik dan Harmonisasi Penolakan Warisan dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali Studi tentang Hak dan Kewajiban Ahli Waris 2025More at 2025

UNIPASUNIPAS KUH Perdata mengatur kebebasan individu ahli waris untuk menolak warisan guna melindungi kepentingan ekonomisnya, sedangkan Hukum Adat Bali menekankanKUH Perdata mengatur kebebasan individu ahli waris untuk menolak warisan guna melindungi kepentingan ekonomisnya, sedangkan Hukum Adat Bali menekankan

ads-block-test