YWNRYWNR
Manajemen Bisnis dan Keuangan KorporatManajemen Bisnis dan Keuangan KorporatPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana PT Fortuna Inti Gas menghitung dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan LPG 3 kg bersubsidi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025. Penelitian ini juga mengkaji tantangan yang dihadapi perusahaan dan strategi yang diterapkan untuk memastikan kepatuhan pajak. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan menghitung PPN berdasarkan selisih antara harga jual agen dan harga beli dari Pertamina, menggunakan tarif pajak 1.1/101.1. Pelaporan dilakukan setiap bulan melalui sistem e-Faktur. Namun, perusahaan menghadapi beberapa kendala, termasuk sumber daya manusia yang terbatas yang memahami peraturan terbaru, masalah teknis dengan sistem pelaporan, dan kurangnya sinkronisasi data internal. Untuk mengatasi masalah ini, PT Fortuna Inti Gas menerapkan beberapa strategi, seperti pelatihan internal, pengembangan prosedur operasi standar untuk pelaporan pajak, dan kolaborasi dengan konsultan pajak. Hasil penelitian menyoroti pentingnya pemahaman peraturan dan kesiapan administratif dalam memastikan kepatuhan pajak yang tepat dan berkelanjutan.
Penelitian ini menemukan bahwa PT Fortuna Inti Gas telah melakukan perhitungan dan pelaporan PPN sesuai dengan PMK No.11 Tahun 2025, meskipun menghadapi beberapa kendala operasional.Perusahaan menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan pajak melalui berbagai strategi perbaikan, termasuk pelatihan, penyusunan SOP, dan koordinasi internal.Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, masalah teknis pada sistem e-Faktur, dan kurangnya sinkronisasi data, yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan.
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat dipertimbangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pelatihan internal yang diterapkan oleh PT Fortuna Inti Gas dalam meningkatkan pemahaman dan kompetensi staf terkait regulasi perpajakan terbaru. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan agen LPG lainnya di wilayah yang berbeda untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam mengatasi kendala teknis dan administratif dalam pelaporan PPN. Ketiga, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model sistem informasi terintegrasi yang dapat menyederhanakan proses rekonsiliasi data dan meningkatkan akurasi pelaporan PPN secara real-time, sehingga meminimalkan potensi kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam pengelolaan PPN pada sektor LPG bersubsidi, serta berkontribusi pada perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
- Pengaruh pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang... jurnal.ywnr.org/index.php/rapi/article/view/203Pengaruh pemahaman perpajakan insentif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang jurnal ywnr index php rapi article view 203
- Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan... doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Administrasi Pajak Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan doi 10 33087 ekonomis v4i2 170
- Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan... jurnal.ywnr.org/index.php/rapi/article/view/208Pengaruh pengetahuan perpajakan ketegasan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan jurnal ywnr index php rapi article view 208
- Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak... doi.org/10.58784/rapi.131Pengaruh pengetahuan perpajakan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak doi 10 58784 rapi 131
- Principles of Tax Collection in Value Added Tax (VAT) on Digital Services in Indonesia | Andreana | Journal... doi.org/10.35308/jpp.v8i1.4692Principles of Tax Collection in Value Added Tax VAT on Digital Services in Indonesia Andreana Journal doi 10 35308 jpp v8i1 4692
| File size | 257.39 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
YWNRYWNR Pengawasan anggaran yang ketat menjadi instrumen kunci untuk memastikan manajemen keuangan sejalan dengan rencana, yang mencerminkan penerapan model penganggaranPengawasan anggaran yang ketat menjadi instrumen kunci untuk memastikan manajemen keuangan sejalan dengan rencana, yang mencerminkan penerapan model penganggaran
ITPLNITPLN Pendekatan yang komprehensif efisiensi berkelanjutan dalam pengelolaan pembangkit listrik dengan langkah (1) Kemampuan Teknologi; (2) Sistem & Kebijakan;Pendekatan yang komprehensif efisiensi berkelanjutan dalam pengelolaan pembangkit listrik dengan langkah (1) Kemampuan Teknologi; (2) Sistem & Kebijakan;
UNHASUNHAS Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR masih terfragmentasi dan sering bersifat simbolis, sementara praktik ekonomi sirkular kurang didukung oleh insentifHasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR masih terfragmentasi dan sering bersifat simbolis, sementara praktik ekonomi sirkular kurang didukung oleh insentif
UNPAMUNPAM Kinerja ABR stabil selama 60 hari pengoperasian. Kesimpulannya, ABR efektif menurunkan pencemaran sekaligus menghasilkan biogas berkualitas dari POME.Kinerja ABR stabil selama 60 hari pengoperasian. Kesimpulannya, ABR efektif menurunkan pencemaran sekaligus menghasilkan biogas berkualitas dari POME.
UPBUPB hasil penelitian menunjukan bahwa masih rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM di Kalimantan Barat dalam mendaftarkan merek dagang mereka serta terbatasnyahasil penelitian menunjukan bahwa masih rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM di Kalimantan Barat dalam mendaftarkan merek dagang mereka serta terbatasnya
ABISATYAABISATYA Sektor UMKM merupakan salah satu objek pajak yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. UMKM memiliki kontribusi yang sangatSektor UMKM merupakan salah satu objek pajak yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. UMKM memiliki kontribusi yang sangat
UNHASUNHAS Penelitian ini merekomendasikan pendekatan bertahap dalam adopsi teknologi hijau serta peran pemerintah dalam memberikan insentif fiskal. PT XYZ berhasilPenelitian ini merekomendasikan pendekatan bertahap dalam adopsi teknologi hijau serta peran pemerintah dalam memberikan insentif fiskal. PT XYZ berhasil
POLTEK STPAULPOLTEK STPAUL Dalam penelitian ini penulis menguji dan membandingkan antara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan perusahaan apakah telah sesuaiDalam penelitian ini penulis menguji dan membandingkan antara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan perusahaan apakah telah sesuai
Useful /
WIDYAYUWANAWIDYAYUWANA Program Makan Bergizi Gratis merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan memenuhi kebutuhan gizi kelompokProgram Makan Bergizi Gratis merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan memenuhi kebutuhan gizi kelompok
UNHASUNHAS Studi ini dirancang untuk menjelajahi dan menganalisis struktur regulasi perbandingan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, sebagaimanaStudi ini dirancang untuk menjelajahi dan menganalisis struktur regulasi perbandingan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, sebagaimana
IAINPTKIAINPTK Interaksi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dasar pemikiran para perumus bangsa dalam membentuk hukum konstitusi, serta memberikan perspektifInteraksi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dasar pemikiran para perumus bangsa dalam membentuk hukum konstitusi, serta memberikan perspektif
IAINPTKIAINPTK Kedua sistem normatif ini beroperasi paralel tanpa asimilasi total, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk menilai apakah norma adat menjadi standarKedua sistem normatif ini beroperasi paralel tanpa asimilasi total, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk menilai apakah norma adat menjadi standar