UPNVJUPNVJ

Jurnal YuridisJurnal Yuridis

Salah satu tujuan utama penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) adalah upaya pemerintah untuk memperkuat sistem desentralisasi fiskal yang diharapkan akan membawa dampak positif terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artikel ini bermaksud menganalisis implikasi UU HKPD terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan PAD. Berdasarkan penelitian doktrinal dengan menggunakan data sekunder dan analisis kualitatif, dapat disimpulkan bahwa UU HKPD menghadirkan nuansa reformatif dalam pengaturan pajak daerah; berdampak negatif atau menurunkan penerimaan pajak Provinsi, dan sebaliknya berdampak positif atau meningkatkan penerimaan pajak Kabupaten/Kota, sehingga memengaruhi komponen PAD.

Implikasi UU HKPD terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan PAD adalah sebagai berikut.Pertama, UU HKPD menghadirkan nuansa reformatif dalam pengaturan pajak daerah dengan memperluas basis pajak, khususnya melalui Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) yang sebelumnya tidak diatur dalam UU PDRD.Kedua, UU HKPD berdampak negatif atau menurunkan penerimaan pajak Provinsi, dan sebaliknya berdampak positif atau meningkatkan penerimaan pajak Kabupaten/Kota, sehingga memengaruhi komponen PAD.Penurunan penerimaan sektor pajak Provinsi dan meningkatnya penerimaan pajak Kabupaten/Kota disebabkan oleh skema opsen PKB dan opsen BBNKB yang harus diserahkan ke Kabupaten/Kota.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, berikut ini adalah saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai implikasi UU HKPD terhadap penerimaan pajak daerah secara keseluruhan, termasuk analisis dampak terhadap penerimaan pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda) pajak daerah, khususnya dalam menguji kesesuaian dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak kebijakan penyesuaian tarif pajak daerah terhadap investasi dan kemudahan berusaha di daerah, serta mengidentifikasi insentif fiskal yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada pelaku usaha.

  1. DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA | Christia | LAW REFORM. fiskal otonomi daerah... doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA Christia LAW REFORM fiskal otonomi daerah doi 10 14710 lr v15i1 23360
  2. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah... doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art4Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah doi 10 20885 iustum vol17 iss4 art4
  3. PENYEDERHANAAN JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH | Nashrullah... journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/2233PENYEDERHANAAN JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Nashrullah journal umgo ac index php Atlarev article view 2233
  4. POLITIK HUKUM PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH | Fiat... jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/281POLITIK HUKUM PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH Fiat jurnal fh unila ac index php fiat article view 281
Read online
File size563.31 KB
Pages29
DMCAReport

Related /

JURIS Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Norma Sosial Sosialisasi Pemerintah Sanksi Pajak Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi da 2026More at 2026

UNIKSUNIKS Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah,Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah,

JURIS Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Ppn Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Menengah Di Kota Kediri 2025More at 2025

UPD KEDIRIUPD KEDIRI Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan tarif PPN berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa, terutama pada sektor non-pokok seperti restoran,Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan tarif PPN berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa, terutama pada sektor non-pokok seperti restoran,

JURIS Evaluasi Penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 2025More at 2025

UNIKSUNIKS Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik, karenaHasil penelitian menyimpulkan bahwa penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik, karena

JURIS Teknik Pemeriksaan Radiografi Os Femur pada Kasus Fraktur Femur di Instalasi Radiologi RSUP Dr Sardjito 2025More at 2025

UNIMMANUNIMMAN Sardjito Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan studi kasus.Sardjito Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan studi kasus.

JURIS Analisis Faktor Faktor Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Wilayah Aglomerasi Kedungsepur 2016 2021 2023More at 2023

JURNALKUJURNALKU Jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini mengimplikasikan bahwa pemerintah daerahJumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini mengimplikasikan bahwa pemerintah daerah

JURIS E SAMSAT SARANA UNTUK MEMBANTU DAN MEMUDAHKAN WAJIB PAJAK MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 2023More at 2023

ASIAASIA Wajib pajak tidak perlu antri lama, karena sudah dapat melakukan pembayaran pajak dari mana saja, dan kapan saja dengan melalui E-Samsat. Namun demikian,Wajib pajak tidak perlu antri lama, karena sudah dapat melakukan pembayaran pajak dari mana saja, dan kapan saja dengan melalui E-Samsat. Namun demikian,

JURIS Pengenalan Dalam Suatu Manipulasi Penipuan Pajak Melalui Optimasi Dalam Kesadaran Wajib Pajak Suatu Metode Pendekatan 2022More at 2022

STIESTEKOMSTIESTEKOM Manipulasi laporan pajak Tahunan sering terjadi di Indonesia, menyebabkan kerugian negara. Wajib pajak sering tidak patuh dalam pelaporan, termasuk penggelapanManipulasi laporan pajak Tahunan sering terjadi di Indonesia, menyebabkan kerugian negara. Wajib pajak sering tidak patuh dalam pelaporan, termasuk penggelapan

JURIS Hotel and Restaurant Tax Domination as a Source of Local Revenue of Badung Regency A Study Amidst the Covid 19 Pandemic Era 2020More at 2020

UnwarUnwar Kondisi ini menuntut langkah-langkah strategis dari Pemerintah Kabupaten Badung untuk merealisasikan pendapatan pajak secara optimal. Tujuan penelitianKondisi ini menuntut langkah-langkah strategis dari Pemerintah Kabupaten Badung untuk merealisasikan pendapatan pajak secara optimal. Tujuan penelitian

Useful /

JURIS Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap pada Koperasi Unit Desa Langgeng Kabupaten Kuantan Singingi 2025More at 2025

UNIKSUNIKS Ketiga, penyusutan aktiva tetap telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16, karena koperasi unit desa langgeng ini telah mencatatKetiga, penyusutan aktiva tetap telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16, karena koperasi unit desa langgeng ini telah mencatat

JURIS Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Melalui Bidang Swasembada Pangan Di Desa Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi 2025More at 2025

UNIKSUNIKS Berdasasarkan hasil penelitian dilapangan, dapat terwujud. Berdasarkan hasil penelitian baik melalui observasi dan wawancara mengenai “ Peranan PemerintahBerdasasarkan hasil penelitian dilapangan, dapat terwujud. Berdasarkan hasil penelitian baik melalui observasi dan wawancara mengenai “ Peranan Pemerintah

JURIS Designing M RIES Mental Retardation s English Vocabularies As Learning Media For Mild Mental Retardation Students 2024More at 2024

UNWAHAUNWAHA Peneliti melakukan ujicoba pada 4 siswa tunagrahita ringan di SMALB Tunas Harapan 1 Tembelang. Hasil implementasi didapatkan sebesar 95% dalam kategoriPeneliti melakukan ujicoba pada 4 siswa tunagrahita ringan di SMALB Tunas Harapan 1 Tembelang. Hasil implementasi didapatkan sebesar 95% dalam kategori

JURIS Strategi Manajemen Perpajakan Pada Perusahaan Sektor Energi 2023More at 2023

JURNALKUJURNALKU Artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis terhadap strategi manajemen perpajakan pada perusahaan PT ABC. Data yangArtikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis terhadap strategi manajemen perpajakan pada perusahaan PT ABC. Data yang

ads-block-test