UPNVJUPNVJ

Jurnal YuridisJurnal Yuridis

Salah satu tujuan utama penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) adalah upaya pemerintah untuk memperkuat sistem desentralisasi fiskal yang diharapkan akan membawa dampak positif terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artikel ini bermaksud menganalisis implikasi UU HKPD terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan PAD. Berdasarkan penelitian doktrinal dengan menggunakan data sekunder dan analisis kualitatif, dapat disimpulkan bahwa UU HKPD menghadirkan nuansa reformatif dalam pengaturan pajak daerah; berdampak negatif atau menurunkan penerimaan pajak Provinsi, dan sebaliknya berdampak positif atau meningkatkan penerimaan pajak Kabupaten/Kota, sehingga memengaruhi komponen PAD.

Implikasi UU HKPD terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan PAD adalah sebagai berikut.Pertama, UU HKPD menghadirkan nuansa reformatif dalam pengaturan pajak daerah dengan memperluas basis pajak, khususnya melalui Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) yang sebelumnya tidak diatur dalam UU PDRD.Kedua, UU HKPD berdampak negatif atau menurunkan penerimaan pajak Provinsi, dan sebaliknya berdampak positif atau meningkatkan penerimaan pajak Kabupaten/Kota, sehingga memengaruhi komponen PAD.Penurunan penerimaan sektor pajak Provinsi dan meningkatnya penerimaan pajak Kabupaten/Kota disebabkan oleh skema opsen PKB dan opsen BBNKB yang harus diserahkan ke Kabupaten/Kota.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, berikut ini adalah saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai implikasi UU HKPD terhadap penerimaan pajak daerah secara keseluruhan, termasuk analisis dampak terhadap penerimaan pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda) pajak daerah, khususnya dalam menguji kesesuaian dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak kebijakan penyesuaian tarif pajak daerah terhadap investasi dan kemudahan berusaha di daerah, serta mengidentifikasi insentif fiskal yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada pelaku usaha.

  1. DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA | Christia | LAW REFORM. fiskal otonomi daerah... doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA Christia LAW REFORM fiskal otonomi daerah doi 10 14710 lr v15i1 23360
  2. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah... doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art4Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah doi 10 20885 iustum vol17 iss4 art4
  3. PENYEDERHANAAN JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH | Nashrullah... journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/2233PENYEDERHANAAN JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Nashrullah journal umgo ac index php Atlarev article view 2233
  4. POLITIK HUKUM PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH | Fiat... jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/281POLITIK HUKUM PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH Fiat jurnal fh unila ac index php fiat article view 281
Read online
File size563.31 KB
Pages29
DMCAReport

Related /

ads-block-test