UPNVJUPNVJ
Jurnal YuridisJurnal YuridisSalah satu tujuan utama penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) adalah upaya pemerintah untuk memperkuat sistem desentralisasi fiskal yang diharapkan akan membawa dampak positif terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artikel ini bermaksud menganalisis implikasi UU HKPD terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan PAD. Berdasarkan penelitian doktrinal dengan menggunakan data sekunder dan analisis kualitatif, dapat disimpulkan bahwa UU HKPD menghadirkan nuansa reformatif dalam pengaturan pajak daerah; berdampak negatif atau menurunkan penerimaan pajak Provinsi, dan sebaliknya berdampak positif atau meningkatkan penerimaan pajak Kabupaten/Kota, sehingga memengaruhi komponen PAD.
Implikasi UU HKPD terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan PAD adalah sebagai berikut.Pertama, UU HKPD menghadirkan nuansa reformatif dalam pengaturan pajak daerah dengan memperluas basis pajak, khususnya melalui Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) yang sebelumnya tidak diatur dalam UU PDRD.Kedua, UU HKPD berdampak negatif atau menurunkan penerimaan pajak Provinsi, dan sebaliknya berdampak positif atau meningkatkan penerimaan pajak Kabupaten/Kota, sehingga memengaruhi komponen PAD.Penurunan penerimaan sektor pajak Provinsi dan meningkatnya penerimaan pajak Kabupaten/Kota disebabkan oleh skema opsen PKB dan opsen BBNKB yang harus diserahkan ke Kabupaten/Kota.
Berdasarkan analisis yang dilakukan, berikut ini adalah saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai implikasi UU HKPD terhadap penerimaan pajak daerah secara keseluruhan, termasuk analisis dampak terhadap penerimaan pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda) pajak daerah, khususnya dalam menguji kesesuaian dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak kebijakan penyesuaian tarif pajak daerah terhadap investasi dan kemudahan berusaha di daerah, serta mengidentifikasi insentif fiskal yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada pelaku usaha.
- DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA | Christia | LAW REFORM. fiskal otonomi daerah... doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA Christia LAW REFORM fiskal otonomi daerah doi 10 14710 lr v15i1 23360
- Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah... doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art4Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah doi 10 20885 iustum vol17 iss4 art4
- PENYEDERHANAAN JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH | Nashrullah... journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/2233PENYEDERHANAAN JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Nashrullah journal umgo ac index php Atlarev article view 2233
- POLITIK HUKUM PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH | Fiat... jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/281POLITIK HUKUM PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH Fiat jurnal fh unila ac index php fiat article view 281
| File size | 563.31 KB |
| Pages | 29 |
| DMCA | Report |
Related /
BPKBPK A content analysis of the data was performed to identify the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) in strategy development. The findingsA content analysis of the data was performed to identify the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) in strategy development. The findings
45MATARAM45MATARAM Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data dari laporan APBD, dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta wawancaraStudi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data dari laporan APBD, dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta wawancara
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Model ini memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan perencanaan dan evaluasi pendapatan pajak daerah, mendukung upaya Kabupaten SumedangModel ini memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan perencanaan dan evaluasi pendapatan pajak daerah, mendukung upaya Kabupaten Sumedang
JURNALKUJURNALKU Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel secara simultan berpengaruh kepada penerimaan pajak. Secara parsial, Foreign Direct Investment (FDI)Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel secara simultan berpengaruh kepada penerimaan pajak. Secara parsial, Foreign Direct Investment (FDI)
IKMEDIAIKMEDIA Penelitian dengan judul “Analisis Overlay Potensi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017-2021 iniPenelitian dengan judul “Analisis Overlay Potensi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017-2021 ini
FAPERTA UNRASFAPERTA UNRAS Target pajak tercapai bila adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh sebab itu, riset ini mencari hal yang menjadi pendorong wajib pajakTarget pajak tercapai bila adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh sebab itu, riset ini mencari hal yang menjadi pendorong wajib pajak
SWADHARMASWADHARMA Retribusi pelayanan persampahan sebagai yang diklasifikasikans sebagai salah satu dari retribusi jasa umum berpengaruh positif terhadap Pendapatan AsliRetribusi pelayanan persampahan sebagai yang diklasifikasikans sebagai salah satu dari retribusi jasa umum berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli
STIE AASSTIE AAS Responden penelitian adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki NPWP dan menyampaikan SPT di KPP Pratama Boyolali. Alat analisis yang digunakanResponden penelitian adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki NPWP dan menyampaikan SPT di KPP Pratama Boyolali. Alat analisis yang digunakan
Useful /
UPNVJUPNVJ Penumpukan kasus di Pengadilan Pajak serta tingginya jumlah permohonan peninjauan kembali menunjukkan adanya masalah struktural yang mendalam. Solusi sepertiPenumpukan kasus di Pengadilan Pajak serta tingginya jumlah permohonan peninjauan kembali menunjukkan adanya masalah struktural yang mendalam. Solusi seperti
UPNVJUPNVJ Tujuan penulisan ini untuk mengkaji pengaturan Corporate Social Responsibility sebagai kewajiban hukum di negara Republik Mauritius, Afrika Timur, sebagaiTujuan penulisan ini untuk mengkaji pengaturan Corporate Social Responsibility sebagai kewajiban hukum di negara Republik Mauritius, Afrika Timur, sebagai
45MATARAM45MATARAM Keterbatasan penelitian mencakup saran untuk menambah variabel seperti kesadaran pajak, melakukan perbandingan dengan studi lain, dan memberikan respondenKeterbatasan penelitian mencakup saran untuk menambah variabel seperti kesadaran pajak, melakukan perbandingan dengan studi lain, dan memberikan responden
45MATARAM45MATARAM Subjek dalam penelitian ini adalah pelanggan yang pernah menggunakan jasa pelayanan klinik kecantikan Larissa Asthetic Center Kota Malang. Objek penelitianSubjek dalam penelitian ini adalah pelanggan yang pernah menggunakan jasa pelayanan klinik kecantikan Larissa Asthetic Center Kota Malang. Objek penelitian